cover
Contact Name
Muhammad Syafar
Contact Email
m.syafar@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alqolam.journal@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
ALQALAM
ISSN : 14103222     EISSN : 2620598X     DOI : -
ALQALAM (e-ISSN: 2620-598X; p-ISSN: 1410-3222) is a journal published by the Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-INDONESIA. ALQALAM is an academic journal published twice a year (every six months). ALQALAM had been accreditated by Ministry of Education and Culture No. 80/DIKTI/Kep./2012, 13 Desember 2012. This journal focuses on specific themes of Islamic Studies.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008" : 8 Documents clear
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEBAK, BANTEN Kharlie, Ahmad Tholabi
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1483.952 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1675

Abstract

Setidaknya ada lima faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran ataupun ketidaktaatan masyarakat kepada hukum. Faktor-faktor tersebut adalah, pertama, faktor materi hukum itu sendiri, yang dalam hal ini undang-undang tersebut. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum itu sendiri. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Kelima, hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor-faktor tersebut, dengan demikian, sangat berpangaruh pada pelaksanaan sebuah peraturan atau penmdang-undangan.Fenomena yang terjadi di masyarakat Lebak saat ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama implementasi hukum perkawinan nasional yang terangkum dalam UUP, belum menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang menggembirakan. Dalam praktiknya, meski telah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata cara perkawinan, namun pelanggaran dalam bentuk indisipliner (bahkan penentangan) terhadap aturan normatif perkawinan nasional, terutama menyangkut prosedur perkawinan dan perceraian, masih terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa perilaku perkawinan masyarakat Lebak masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan dari koridor hukum positif yang telah digariskan negara.Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam upaya mengungkap atau menemukan hukum yang hidup (living law), dalam hal ini perilaku perkawinan masyarakat Lebak, Banten. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerapan hukum perkawinan nasional di suatu daerah telah sesuai dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat.Kata kunci: kesadaran hukum, Lebak, UU No. 1 Tahun 1974.
PEMIKIRAN RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM Syafuri, B.
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.381 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1674

Abstract

Bagi sebagian umat muslim, Islam diyakini sebagi agama yang ajaranya meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat dunyawiyah maupun ukhrawiyah, dari urusan pribadi hingga urusan negara. Sehingga dikatakan Islam adalah agama sekaligus negara (al-Islam din wa dawlah). Namun di sisi lain, bagi sebagian umat Islam yang lain, tidak semua aspek kehidupan diatur secara detail dalam Islam. Islam hanya mengatur garis-garis besar aspek-aspek kehidupan tersebut, termasuk dalam masalah negara, Islam tidak punya konsep baku tentang negara.Dari kajian beberapa pemikir Islam, didapat paling tidak tiga pola hubungan antara negera dan agama dalam Islam. Pertama, pola pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan­aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Sarjana terkenal dalam kelompok ini adalah Ali Abdul Raziq, Thaha Husain, dan lain-lain. Kedua, pola tradisionalis, yang mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan kehidupan termasuk urusan kenegaraan. Kelompok ini dipelopori oleh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, dan Abu A'la al-Mau-dudi yang menginginkan negara teo-demokrasi dan penerapan syariat Islam. Ketiga, pola reformis atau sintesis, yang mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah kenegaraan, namun ada prinsip asas yang harus ditegakkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal dan lain-lain.Kata kunci: negara Islam, politik Islam, daulah.
DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Syafe'i, Zakaria
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1074.726 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1673

Abstract

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia, UU pertama yang diberlakukan adalah UU No. 22 tahun 1946 tentang perkawinan dan Perceraian. UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau, Jawa,yang kemudian setelah Indonesia merdeka diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954, Undang-undang  tentang Pencatatan Nikah, Thalaq dan rujuk.Transformasi hukum Islam di Indoseia terus bergulir dari sejak Republik ini berdiri. bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, seperti PP No. 70 dan 72 tahun 1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil dan UU No. 7 tahun 1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at, UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23 tahun 1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah Pemerintah. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali UU No.44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam.Hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional tersebut, ternyata sebagai bentuk dari akomodasi negara terhadap Islam. Meski ada pihak yang mengkhawatirkan dengan bentuk akomodasi negara terhadap Islam ini, justru memberikan angin segar dan peluang bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasionaLKata Kunci: hukum Islam di Indonesia, sistem hukum nasional, transformasi hukum islam
WASIAT WAJIBAH Somawinata, Yusuf
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1297.164 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1670

Abstract

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia, dalam kaitamrya dengan penerapan hukum adat dan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan kepada orang Islam Indonesia sebab, menurut mereka, dalam ketentuan hajb maijub dan ketentuan dzawi al-arham yang terdapat dalam hukum waris Islam, sistem penggantian seperti yang terdapat dalam BW dan hukum adat tidak dikenal. Artinya, kedudukan orang tua yang teltih meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat digantikan (bagiannya tidak diberikan kepada) anaknya. Pandangan demikian, justeru menunJukkan kesempurnaan hukum waris Islam, karena pada hakekatnya, nasib pada ahli waris baik ahli waris mahjub maupun dzawi al-arham yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima warisan seandainya masih hidup) pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah.Ketentuan wasiat wajibah (ahli waris pengganti) dalam pasal 185 KHI telah diterapkan dan dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan PA dengan menggunakan Doktrin Mawali Hazairin. Namun dalam penetapan ahli waris, pengganti (AP), ada sebagian hakim yang menganggap setiap ahli waris, terutama para cucu si pewaris, yang orang tuanya telah meninggal dunia ditetapkan sebagai AP. Karenanya, dalam beberapa kasus pewarisan, ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan karena kedudukamrya sendiri, akhirnya ditetapkan sebagai AP.Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Hakim, Pengadilan Agama, Doktrin Mawali Hazairin.
REGULASI UPAH BURUH DALAM FIQH Ridwan, Ridwan
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.036 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1672

Abstract

Dalam Islam, besar kecilnya upah buruh ditentukan dengan pada kualitas dan jasa yang diberikan (ujrah af-mitsl). Semakin tinggi jasa yang diberikan, semakin tinggi besar upah yang diterimanya. Ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang diproduksinya atau dengan mendasarkan pada tingkat taraf hidup masryarakat. Bagaimanapun barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bukanlah milik buruh. Pendasaran upah dengan menggunakan upah minimun dengan melihat taraf hidup masryarakat tidak bisa dinalar, karena dalam Islam negara wajib menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan nilai dasar yang harus menjadi semangat setiap regulasi pemerintah adalah nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Legalitas seorang kepala negara (ulil amri) membuat paket regulasi berkaitan dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk membuat tatanan sosial khususnya di dunia industrial menjadi lebih baik (maslahat). Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh dan majikan.Kata Kuna: upah buruh, upah minimum, upah maksimum, dan fiqh.
PENGARUH SASTRA ARAB TERHADAP SASTRA INDONESIA LAMA Buana, Cahya
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1379.825 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1678

Abstract

Hamzah fansuri adalah penyair dan penulis sufi Indonesia yang sangat terkenal Ia telah menulis sejumlah puisi yang berisi tentang konsep-konsep sufi khususnya “wahdah al-wujud” Puisi-puisi tersebut diasumsikan terpengaruh oleh literatur Arab. Untuk membuktikan asumsi ini, penulis membuat perbandingan antara literatur berbahasa Arab dan Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gaya puisinya dipengaruhi oleh Arudlh dan Balaghah, seperti metre (wazan), rhyme (qefryah ), iqtibas, dan yang lainnya. Sedangkan kandungannya berisi tentang ghazal (puisi cinta dan erotis), yang biasa digunakan dalam syair-syair Arab.Kata Kunci: Hamzah Fansuri, syi'r, syair, wazan, qafiyah, saja’, ghazal, istiarah
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Nurdin, Nurdin
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1178.735 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1671

Abstract

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan implementasi dari pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 yaitu, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memsjukan kes????jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ". Salah satu wujud nyata kewsjiban pemerintah dalam melindungi masyarakat atau warga negaranya dari ancaman terorisme, maka kehadiran alau keberadaan UU No.15 dan 16 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia sebab terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradab serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara.Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan kebjjakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif, yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Kata Kunci: teroris, tindak pidana terorisme, dan UU No. 15 dan No. 16 tahun 2003.
USAHA PEMBARUAN USHUL FIQH MUHAMMAD SYAHRUR Masduki, Masduki
ALQALAM Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1637.389 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1677

Abstract

Teori hukum Islam atau disebut juga ushul al-fiqh adalah salah satu disiplin ilmu keislaman tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu inilah pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum Islam yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan perkataan lain, ushul al fiqh adalah disiplin ilmu yang paling bertanggung jawab sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk, dan memberi corak hukum Islam yang diharapkan.Namun belakangan ini, dengan semakin berkembang dan kompleknya tingkat budaya dan pengetahuan manusia, ushul fiqh yang dibangun oleh Imam Syafi'i tersebut mengalami kemandekan kalau tidak dikatakan kematian, karena dianggap tidak sanggup memberi kontribusi dan solusi masalah-masalah manusia modern. Karena itu beberapa pemikir Islam mutakhir merasa gelisah dengan keadaan seperti itu. Salah seorangnya adalah Muhammad Syahrur, seorang insinyur yang juga serius mengkaji Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kekinian, menggagas penafsiran ulang terhadap warisan Islam klasik. Salah satu gagasannya adalah mengkaji ulang terhadap al-Qur'an. la tafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan kebahasaan yang digabung dengan latar belakang keilmuannya yang berdasar pada matematika dan fisika, melahirkan kajian tefsir yang berbeda dengan tafsir konvensional selama ini. Dan· kajian tafsir al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum Syahrur melahirkan gagasan yang baru terhadap masalah-masalah hukum Islam yang selama ini dianggap sudah ajeg, dengan melahirkan teori batas. Bahwa hukum Tuhan mempunyai batas, batas alas dan batas bawah. Selama manusia bermain tidak melewati batas atas dan bawah tersebut, maka ia masih di dalam hukum Tuhan.Kata Kunci: Ushul fiqh, Muhammad Syahrur, Teori Batas

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2008 2008


Filter By Issues
All Issue Vol 35 No 2 (2018): July - December 2018 Vol 35 No 1 (2018): January - June 2018 Vol 34 No 2 (2017): July - December 2017 Vol 34 No 1 (2017): January - June 2017 Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016 Vol 33 No 1 (2016): January - June 2016 Vol 32 No 2 (2015): July - December 2015 Vol 32 No 1 (2015): January - June 2015 Vol 31 No 2 (2014): July - December 2014 Vol 31 No 1 (2014): January - June 2014 Vol 30 No 3 (2013): September - December 2013 Vol 30 No 2 (2013): May - August 2013 Vol 30 No 1 (2013): January - April 2013 Vol 29 No 3 (2012): September - December 2012 Vol 29 No 2 (2012): May - August 2012 Vol 29 No 1 (2012): January - April 2012 Vol 28 No 3 (2011): September-December 2011 Vol 28 No 2 (2011): May - August 2011 Vol 28 No 1 (2011): January - April 2011 Vol 27 No 3 (2010): September - December 2010 Vol 27 No 2 (2010): May - August 2010 Vol 27 No 1 (2010): January - April 2010 Vol 26 No 3 (2009): September - December 2009 Vol 26 No 2 (2009): May - August 2009 Vol 26 No 1 (2009): January - April 2009 Vol 25 No 3 (2008): September - December 2008 Vol 25 No 2 (2008): May - August 2008 Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008 Vol 24 No 3 (2007): September - December 2007 Vol 24 No 2 (2007): May - August 2007 Vol 24 No 1 (2007): January - April 2007 Vol 23 No 3 (2006): September - Desember 2006 Vol 23 No 2 (2006): May - August 2006 Vol 23 No 1 (2006): January - April 2006 Vol 22 No 3 (2005): September - December 2005 Vol 22 No 2 (2005): May - August 2005 Vol 22 No 1 (2005): January - April 2005 Vol 21 No 102 (2004): September - December 2004 Vol 21 No 101 (2004): May - August 2004 Vol 21 No 100 (2004): January - April 2004 Vol 20 No 98-99 (2003): July - December 2003 Vol 20 No 97 (2003): April - June 2003 Vol 20 No 96 (2003): January - March 2003 Vol 19 No 95 (2002): October - December 2002 Vol 19 No 94 (2002): July - September 2002 Vol 19 No 93 (2002): April - June 2002 Vol 19 No 92 (2002): January - March 2002 Vol 18 No 90-91 (2001): July - December 2001 Vol 18 No 88-89 (2001): January - June 2001 Vol 17 No 87 (2000): Oktober - December 2000 Vol 17 No 86 (2000): July - September 2000 Vol 17 No 85 (2000): April - June 2000 Vol 14 No 74 (1998): September - October 1998 Vol 13 No 72 (1998): May - June 1998 Vol 13 No 68 (1997): November - Desember 1997 Vol 13 No 67 (1997): September - Oktober 1997 Vol 13 No 66 (1997): Juli - Agustus 1997 Vol 11 No 63 (1997): Maret - April 1997 Vol 11 No 62 (1996): September - Oktober 1996 Vol 11 No 59 (1996): Maret - April 1996 Vol 11 No 58 (1996): Januari - Februari 1996 Vol 10 No 56 (1995): September - October 1995 Vol 10 No 55 (1995): July - August 1995 Vol 10 No 54 (1995): May - June 1995 Vol 10 No 53 (1995): March - April 1995 Vol 10 No 52 (1995): January - February 1995 Vol 10 No 51 (1994): November - Desember 1994 Vol 10 No 51 (1994): November - December 1994 Vol 10 No 50 (1994): September - October 1994 Vol 4 No 15 (1988): September - October 1988 More Issue