cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
Anwar Hafidzi
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran
ISSN : 14126303     EISSN : 2549000x     DOI : -
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. Syariah specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2543

Abstract

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1)  bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State  of  Law, Justice,  Progressive  of  Law
URGENSI TANDA TANGAN DAN MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK WARALABA (FRANCHISE) Santoso, Lukman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2672.883 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1024

Abstract

This article explanes about urgency of signatures and stamp duty in giving legal certainty to the franchise contract. This theme departs from the rise of business model franchise today in Indonesia. This business is considered to minimize the risk of failure, as well as to provide various facilities. This research is a descriptive analytical research. In franchise contract are still many things that can happen in the future that might be detrimental to the parties. Therefore we need the legal umbrella to shade and protect with the aim to create a sense of fairness and legal certainty for the parties, not just for profit (profit oriented), but there is accountability for the impact of the overall business operations. To provide legal certainty every contract franchise must be in writing and include the signature and the stamp in order to obtain a force of law and can be evidence, so the purpose of legal certainty can be realized.
Urgensi Asbab Al-Nuzul Ayat-Ayat Ahkam Ruslan, Ruslan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.153 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.173

Abstract

One way to understand the Al-Quran guidance is using asbab al-nuzul. Fortunately, this approach is not satisfactory for some people, so they start to doubt the importance of it. After the ulum Al-Quran literature survey and also to the related laws, it was found out that it is a necessary to consider the history of Islam/ Arab society as a knowledge in using asbab al-nuzul. The combination of those two knowledge will bring to the true and scientific understanding. Based on both knowledge: the importance of ashab al-nuzul and the laws of ahkam, the knowledge that can be formulated are: knowing the wisdom of the establishment of the laws, avoiding the misunderstanding about the law materials, avoiding the presumption of the laws limitations, justifying the laws according to its purpose, and revealing the hidden statement and meaning of laws.
DINAMIKA KASUS AHMADIYAH DAN ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA SERTA PENYELESAIANNYA MELALUI HUKUM TERTULIS DI INDONESIA Hamimah, Siti
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.787 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2062

Abstract

Pemerintah secara resmi mengakui enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan menjalankan ibadah agama, namun demikian pembatasan yang terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak di akui  dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang di akui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Pengikut kelompok agama minoritas terus  mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran atau berkenaan dengan pengeluaran kartu pendudukHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: pertama, penganut dari kepercayaan yang belum di akui resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan. Kedua, Dinamika kasus Ahmadiyah dan penyelesaiannya terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral.
PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID) sulistyoko, arie
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2888.1 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i1.1431

Abstract

The affirmation of state idea that based upon the law proves that the law is put in an important position in the life of the state as the embodiment of the sovereignty of law. Therefore, every attitude, policy, action or behavior of tools and citizens in the life of the nation obey the applicable rules or laws. It is applied equally to every citizens, no exception to the President as head of state and government. Before the changes to the 1945 Constitution, the President and/or Vice-President can be dismissed for reasons that are political, not judicial. It is happened to President Abdurrahman Wahid that was dismissed from office by the Assembly by not using the constitution of the Republic of Indonesia of 1945 as the legal basis but using TAP MPR number III year 1978.
Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi) Yuliani, Ma’rifah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.562 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1968

Abstract

Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad shulh dalam sengketa hukum ekonomi syariah (muamalah) baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan akad shulh di luar proses pengadilan (non litigasi) terlihat dari penggunaan negosiasi, mediasi, arbitrase yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Adapun penggunaan akad shulh pada litigasi diketahui dengan proses adanya mediasi di pengadilan, yang awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 maka proses mediasi atas penyelesaian sengketa secara damai menjadi bersifat memaksa. Shulh yang merupakan perdamaian dimasukkan ke dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Naimah, Hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.731 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.545

Abstract

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-’Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas’ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi’i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiani, Rina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.946 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1033

Abstract

Indonesia merupakan negara yang  memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka  hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah. 
Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Basri, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.062 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1972

Abstract

Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.
HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM Saputra, DADIN EKA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.411 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.540

Abstract

This paper aims to analyze the relationship between the application of the legal principle ofequality before the law in law enforcement in Indonesia with the harmonization of conflict between thestate institutions and the National Police Commission. The method used in this research is normativejuridical, namely research in the review by reference and based on the norms and rules of law, thelegislation in force, theories and doctrines of law, jurisprudence, and materials other literature relevantto the research topic. From the analysis of the data, it can be concluded that there is a recognition of theprinciple of normative and empirical rule of law, namely that all the issues are resolved with the law asthe supreme guidance. Normatively either in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,and in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 on Human Rights, the principle of equality of treat-ment before the law has been published in a comprehensive manner, as the rights that must be re-spected, guaranteed, protected and met by the state. Disharmony between institutions or law enforce-ment agency that is now emerging, should be immediately solved by basing the legislation that exists.