LAW REFORM
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -
Articles 127 Documents
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Fathurokhman, SH., Ferry ( Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP Jl. Hayam Wuruk No. 5 Lt. 2 Telp: (024) 8310885/8313493 Fax: (024) 8313516 )

LAW REFORM Volume 5, Nomor 1, Tahun 2010
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.44 KB)

Abstract

Hukum  pidana  adat  Baduy  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis yang mengorientasikan  penyelesaian  perkara  pidana  secara integral yang  meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Hukum  pidana  adat  Baduy  juga  mengenal  tindak  pidana  santet, konsep pertanggungjawaban  pelaku  yang  menderita  kelainan  jiwa, dan  pidana  ganti rugi   dengan   berbagai   karakteristiknya   yang  perlu   dipertimbangkan   untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional Kata Kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum       pidana, penyelesaian perkara integral.Permalink: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/2754

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA

Miladiyanto, SH., Sulthon ( Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP Jl. Hayam Wuruk No. 5 Lt. 2 Semarang Telp: (024) 8310885/8313493 Fax: (024) 8313516 )

LAW REFORM Volume 5, Nomor 1, Tahun 2010
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.565 KB)

Abstract

Pembajakan  buku  di  Indonesia  menempati  posisi  ketiga  setelah  pembajakan software,  film  dan  lagu.  Pembajakan  ini  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak ekonomi   dari   pencipta/   pemegang   hak.   Tidak   terpenuhinya   hak   ekonomi   juga dikarenakan   keterbatasan   kemampuan   para   pencipta/   pemegang   hak    dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, pe rlu adanya lembaga yang membantu  pengelolaan dan pengadministrasian royalti  untuk kepentingan  pencipta/ pemegang  hak.  Di  Indonesia  lembaga  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengelolaan terhadap  royalty  buku  ialah  Yayasan  Cipta  Buku  Indonsesia  (yang  selanjutnya disebut   dengan   YCBI).   YCBI   ini   merupakan   yayasan   yang   masih   baru   dalam memungut dan mengelola royalty dari pencipta/ pemegang hak dari buku Melihat       kondisi  tersebut,  penelitian  ini  akan  menjawab  permasalahan  (1). Bagaimana  prospek   eksistensi  Yayasan   Cipta   Buku   Indonesia   dalam  penarikan royalti  buku  di  Indonesia?  (2).Bagaimana  mekanisme  penarikan  royalty  buku  yang dilakukan Yayasan Cipta  Buku  Indonesia ?  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penar ikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia. Metode  penelitiannya  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau  menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum  primer  yaitu  Undang -  Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  hak  cipta, bahan  hukum  sekunder  berupa  dokumen  atau  hasil -hasil  penelitian,  bahan  hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. YCBI merupakan  reproduction rights  organization  yaitu  lembaga profesi yang bertugas   memungut   royalti   kepada   user   dalam   hal   perbanyakan   buku   dengan menggunakan  perjanjian  lisensi.  YCBI  ini  merupakan  badan  hukum  yang  tunduk pada regulasi Undang -undang Nomor 28 tahun 2004 te ntang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hah ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.. Secara  garis  besar  prospek  alur  Mekanisme  dalam  hal  pemungutan  royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada  YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada  user dan konsekuensinya  user  membayar sejumlah royalti  kepada  YCBI.  Selanjutnya  YCBI  mendistribusikan  royalti  yang  didapat  dari user kepada pencipta/pemegang hak.Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Li sensi, Royalti.Permalink: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/2770

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI

., Herlina

LAW REFORM Volume 1, Nomor 2, Tahun 2006
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana pada saat ini dan prospek kebijakan di masa mendatang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal tindak pidana perdagangan bayi. KUHP hanya mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur dimana tujuannya berbeda dengan tujuan perdagangan bayi. Demikian pula korporasi dalam KUHP tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga hal ini menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidananya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara tegas mengatur tentang perdagangan bayi namun secara implisit telah dapat mengakomodir tindak pidana perdagangan bayi. Tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana perdagangan anak termasuk bayi. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana di masa mendatang, baik itu dalam konsep KUHP tahun 2004 maupun dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak belum ada pasal yang khusus mengatur perdagangan bayi, oleh sebab itu perlu dikaji kembali dan perlu adanya perbandingan dengan negara lain untuk mencapai hasil yang maksimal.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Bayi

“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)

Aslamadin, Ibnun

LAW REFORM Volume 8, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pemerintah sebagai organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme.Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatPenelitian ini ditulis dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Terdapat Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan1 Mahasiswa

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Sukmadewi, Yudhitiya Dyah

LAW REFORM Volume 10, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalampelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan danbahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerahdi bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telahsesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerjayang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnyatingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana;persebaran tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkompeten, serta pengembangankurikulum dan metode pembelajaran yang belum merata sehingga Dinas Pendidikan haruslebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,dan menyediakan sarana prasarana.Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah

PEMBERDAYAAN HUKUM MELALUI KONTRAK ALIH KETRAMPILAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

Avianti, Vivi

LAW REFORM Volume 1, Nomor 2, Tahun 2006
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kajian ini bertujuan yntuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kontrak alih ketrampilan dan kendala-kendala yang dihadapi. Demikian pula untuk mengetahui pemberdayaan hukumnya sehingga kontrak alih ketrampilan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Metode pendekatan adalah socio-legal research dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Kontrak alih ketrampilan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan kepada pihak pemilik teknologi, serta meningkatkan devisa negara. Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya produktifitas tenaga kerja, teknologi yang dialihkan telah usang, belum adanya pengaturan hukum secara khusus, kurang dikuasainya bahasa hukum yang dipergunakan, dan masih terdapat banyak pungutan liar. Oleh karena itu pemberdayaan hukum kontrak alih ketrampilan, dilaksanakan dengan pemberdayaan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kata Kunci : Pemberdayaan Hukum, Kontrak Alih Ketrampilan, Sumber Daya Manusia

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. SUKSESINDO”

Herlambang, Pratama Herry

LAW REFORM Volume 8, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membuat semakin meningkatnya permintaan pasar dan akan membuat persaingan antara para pelaku ekonomi semakin ketat. Oleh sebab itu maka setiap perusahaan harus membuat sesuatu yang berbeda dan cepat respon agar tetap bisa bertahan. Hal inilah yang membuat perusahaan bergerak cepat dan efisien, salah satunya adalah dengan cara pengalihdayaan tenaga kerja agar tenaga kerja lebih efisien dan lebih produktif.Pengaturan mengenai pengalihdayaan/outsourcing terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam hak serta kewajiban. Namun, dalam kenyataannya banyak hal yang merugikan khususnya mengenai hak para pekerja. Hak para pekerja seperti upah yang dibawah minimum, Jamsostek yang tidak diberikan, THR yang tidak diberikan dan cuti yang diabaikan. Hal inilah yang menjadi undang-undang ini ditentang oleh para pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja.Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan pola ideal hubungan hukum dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Suksesindo. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing.Kata Kunci: pola hubungan hukum, perlindungan hukum, outsourcing

KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Utami, Ika Ratna

LAW REFORM Volume 9, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khusususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak

REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA.

., Ariyanti

LAW REFORM Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat  yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan  tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang.            Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA

Miladiyanto, Sulton

LAW REFORM Volume 5, Nomor 2, Tahun 2010
Publisher : Master of Law Program

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software, film dan lagu. Pembajakan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak. Tidak terpenuhinya hak ekonomi juga dikarenakan keterbatasan kemampuan para pencipta/ pemegang hak dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang membantu pengelolaan dan pengadministrasian royalti untuk kepentingan pencipta/ pemegang hak. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap royalty buku ialah Yayasan Cipta Buku Indonsesia (yang selanjutnya disebut dengan YCBI). YCBI ini merupakan yayasan yang masih baru dalam memungut dan mengelola royalty dari pencipta/ pemegang hak dari buku Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan (1). Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia? (2).Bagaimana mekanisme penarikan royalty buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penarikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. YCBI merupakan reproduction rights organization yaitu lembaga profesi yang bertugas memungut royalti kepada user dalam hal perbanyakan buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. YCBI ini merupakan badan hukum yang tunduk pada regulasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hah ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.. Secara garis besar prospek alur Mekanisme dalam hal pemungutan royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada user dan konsekuensinya user membayar sejumlah royalti kepada YCBI. Selanjutnya YCBI mendistribusikan royalti yang didapat dari user kepada pencipta/pemegang hak. Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Lisensi, Royalti.

Page 1 of 13 | Total Record : 127