cover
Contact Name
Muhamad Azhar
Contact Email
azhar@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Administrative Law & Governance Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26212781     DOI : -
Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Suhartoyo, Suhartoyo
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1145.324 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.48-66

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh peserta bpjs kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Penelitian ini merupkan penelitian ilmu hukum dengan pendekatan hukum normatif serta dianalisis dengan analisis sintesis. Hasil penelitian menjukan bahwa Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu telah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu disebabkan karena kurangnya pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai syarat-syarat yang harus diajukan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan program BPJS tersebut adalah dengan memberikan edukasi terhadap peserta BPJS Kesehatan yang belum memenuhi persyaratan saat akan berobat dan tetap memberikan kesempatan kepada pasien tersebut untuk dapat berobat.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, BPJS Kesehatan
Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs Suhartoyo, Suhartoyo
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.958 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.182 - 195

Abstract

This study aims to find out the hospital problem for the body organizing the health service (BPJS) with INA-GBGs system. The research method used in this research is normative law research, using a written approach (legal approach), and conceptual approach (conceptual approach), then after that analysis using site analysis. The database analysis base uses primary data and secondary data that allows the author of the data needed directly through the literature and the literature. The results showed that the compilation of the Ministerial Regulation no. 27 of 2014 concerning the basics of the Indonesian case base system and Permenkes No. 28 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the National Health Insurance Program. This is due to the availability of equipment for the payment of Hospital to BPJS which berorintasi on the frequency of health professions in the Hospital, through the sorting and classification of the hospital.Keywords: hospital claims, BPJS, inpatient With INA-GBGs system
Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan Adiyanta, F.C. Susila
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.602 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.1-8

Abstract

Pembangunan sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Berbagai aktivitas pembangunan di perkotaan membawa perubahan atas fungsi dan peruntukan tanah pada suatu kawasan harus disusun berdasarkan perencanaan tata ruang kota, prosedur teknis, kelembagaan, maupun pranata hukum. Berdasarkan fokus kajian tentang partisipasi masyarakat sebagai basis kebijakan penataan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota yang berkelanjutan, hasil penelitian dengan pendekatan non doktrinal ini menunjukkan bahwa ruang publik dan ruang hijau kota merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota dengan fungsi utama sebagai sarana interaksi sosial masyarakat kota, jantung keseimbangan ekosistem serta lingkungan hidup kota, serta wujud ekspresi nilai-nilai sosial, ekonomo, budaya dan aktualisasi wajah kehidupan masyarakat kota. Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan penegakan hukum dengan menindak dan pengenaan sanksi yang tegas dan berat kepada semua pihak yang kurang memperhatikan bahkan melanggar peraturan terkait aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.Kata Kunci: Kebijakan Penataan Ruang Publik Dan Terbuka Hijau, Partisipasi Masyarakat
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional) Adiyanta, FC Susila
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.567 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.165 - 181

Abstract

Elemination of  tax administration sanction is the government's efforts to expand the number of taxpayers to increase state revenues. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakanis the removal of sanctions facility income tax an individual or entity. The abolition of interest on underpaid tax that can be enjoyed by the people who do not have a Taxpayer Identification Number (TIN) or who already have a TIN on January 1, 2008. With the kebijakan kebijakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, the subject of taxes that do not have TIN are encouraged to register as taxpayers. However, government policy as a form of a taxpayer's facility is limited implementation until the end of 2008. Can occur, the program will be constrained if there is still a poor perception and assessment of public service officers who carried out the tax.  Keywords: tax administration sanction, tax revenues
Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara Sa’adah, Nabitatus
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.081 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.44-47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara
Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat Sa'adah, Nabitatus
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.515 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.103 - 105

Abstract

This study aims to know tax collection tax as one of the object of tax district/city with some type of tax center. The research method used in this research is normative legal research using qualitative analysis. The results showed that the Tax Income Tax Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) no the same effect. Keywords: Local Tax, Central Tax, Tax Object, Tax Collection
Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Solechan, Solechan
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.222 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.196 - 205

Abstract

This study aims to find out the policy of transfer of knowledge of foreign workers in Indonesia. In addition, to know the policy of transfer of knowledge on the labor legislation law has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the framework of the protection of Indonesian labor force. Research method in this research is legal research (legal research), that is by using library research data (library research), using statutory approach approach (statutory approach). The results showed that the transfer of knowledge has been regulated in the legislation in Indonesia. But the arrangement is still very general and sectoral.  Keywords: Transfer of Knowledge, Manpower, Policy
Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Juliani, Henny
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.088 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.25-43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, diputuskan bahwa permohonan constitutional review Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara teerhadap Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian ditegaskan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara.Kata Kunci: Keuangan Publik, Keuangan Private, Perusahaan Negara, Kekayaan Negara
Perlakuan Perpajakan Terhadap Non Performing Loan ( NPL) Dalam Perspektif Hukum Pajak Ispriyarso, Budi
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law & Governance Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.375 KB)

Abstract

Non Performing Loan ( NPL ) is a default loans, includes doubtful loans, non-performing loans and bad credits. The emerging of NPLs that not immediately solved may lead to unhealthy situation for the concerned bank. According to the tax law studies, the dispute of NPLs due to the differences opinion whether it could be included as a deduction from gross income or not being used to calculate the taxable income. Such differences come off due to legal uncertainty of the the regulations governing the NPLs. Hence, it is necessary that the regulation of NPLs should reflect the fairness and legal certainty.  Key Word : Non Performing Loan, Tax Dispute
Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro Azhar, Muhamad
Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.65 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.90-102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model dan bentuk hak menguasai negara atas sumur minyak melalui pendirian mini refinery plant di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konsep hak menguasai negara atas sumur minyak melalui pendirian mini refinery plant belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. Penerapan konsep hak menguasi negara atas pendirian mini refinery plant merupakan sepenuhnya tanggungjawab negara. Kebijakan pemerintah meliputi pengaturan (regelendaad), Pengurusan (berstuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) keberadaan Mini refinery plant di lokasi sumur minyak Kabupaten Bojonegoro telah tertuang dalam peraturan presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak.Kata Kunci: Hak Menguasai, Negara, Bojonegoro, Mini Refinery Plant