cover
Contact Name
LPM Gema Keadilan
Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Keadilan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 08520011     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 68 Documents
Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global Tuwanto, Pebri
Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.838 KB) | DOI: 10.3592/2

Abstract

-
Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup Adiyanta, F.C. Susila
Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.869 KB) | DOI: 10.14710/gk.5.1.52-73

Abstract

The development of urban areas carried out by the government and the private sector as an activity can affect and bring impacts on the environment and the surrounding environment. The trend of increasing urbanization in urban areas in various cities in Indonesia, including Semarang as an urban destination, generally raises various problems, the lack of availability of various service facilities for primary community life needs, especially residential issues and other public facilities, namely various facilities transportation, decreasing the quality of the urban environment and the ineffectiveness and efficiency of the land and space used plan regulation. Departing from the reality of the above problems, the focus of the study in this article is what is the urgency of the availability of public green open spaces in sustainable urban spatial planning.The results of the research on the topics raised in this article are briefly formulated, namely: a) Availability of public space and green open space (RTH) is an integral and inseparable part of urban spatial planning; b) Public spaces and urban green spaces have a main and strategic function for the social interaction of urban communities, the heart of the balance of ecosystems and the environment of the city, and as a manifestation of social, economic, cultural values and actualization of the face of urban life; and c) Sustainable management, designation and utilization of public space and green open space can be carried out optimally from synergies between city government, the private sector and the community. Recommendations from this study are: a) Realization of management, designation, and utilization of public spaces and green and sustainable open spaces can be done formally and informally by the city government with the support of the private sector and the community. b) Policies and arrangements for urban area development must be based on a plan for sustainable urban spatial planning and attention to environmental aspects in addition to economic and social aspects; c) to be able to realize the functions and designation of public spaces and green open spaces whose concessions and sustainability are in accordance with the development plan and urban spatial planning, it is necessary to enforce the law and impose strict and severe sanctions on all parties who violate the law. 
Kaburnya Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor oleh PT. T Exploration and Production (PTTEP)) Putriningtyas, Serin
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.262 KB) | DOI: 10.14710/gk.4.1.99-109

Abstract

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Indonesia bercita-cita sebagai poros maritim dunia. Pemerintah memiliki sejumlah agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Diharapkan dari diberlakukannya poros maritim tersebut perekonomian dan kemakmuran Indonesia meningkat. Namun, untuk menjadi Poros Maritim Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan masalah. Diantaranya adalah kasus yang membuat perairan Indonesia tercemar. Ada beberapa kasus pencemaran laut yang dilakukan oleh pihak asing. Sayangnya, kasus ini hanya berlarut tanpa ada ujung penyelesaiannya. Pencemaran laut akibat dari meledaknya kilang minyak milik PT. T Exploration and Production harus memiliki pertanggungjawaban baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional secara lebih komprehensif agar ada kepastian hukum yang jelas.
Sengkarut Resistensi Pembangunan Jakarta: Dinamika Sinergisitas Pembangunan antara Kepentingan Pemerintah dengan Masyarakat Junia, Belle Risca
Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1027.913 KB) | DOI: 10.3592/2

Abstract

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus saling menunjang, mengisi, dan melengkapi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Namun, implementasi pembangunan yang digencarkan pihak-pihak tertentu kerap tidak menemui titik temu dalam menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda, yaitu pihak Pemerintah dan masyarakat. Karena kepentingan yang dirasa berbeda inilah masyarakat menolak pembangunan yang dirasa 'mengoyak' kepentingan mereka. Penolakan inilah yang diwujudkan dalam resistensi. Pola pembangunan yang bersifat top-down sudah lama dan masih cenderung diterapkan di Indonesia. Pembangunan top-down ini didasarkan pada perencanaan elitis yang sering mengabaikan dan mengeksklusi kepentingan kelas bawah. Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami berbagai dinamika pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai wilayah dan daerah yang kerap terjadi, penggusuran mengatasnamakan kepentingan umum dan berdalih demi pembangunan. Contohnya, di Jakarta, dalam setahun tidak hanya ada satu, dua, tetapi bahkan belasan kasus penggusuran. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terjadi 113 kasus penggusuran pada tahun 2015.Kata kunci: Sengkarut, resistensi, pembangunan, sinergi, masyarakat, pemerintah, kepentingan.
Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila Kusniyanto, Yudha
Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.065 KB) | DOI: 10.14710/gk.5.1.32-41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila. Peneltian merupakan penelitian dokmatik, dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bawah Politik hukum peribadatan agama melalui SKB sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga kehidupan masyarakat dan mewujudkan integrasi sosial. Akan tetapi integrasi yang terbentuk bukanlah integrasi normatif yang muncul dari kesadaran alamiah masyarakat, melainkan integrasi koersif atas dasar keterikatan pada peraturan. Relasi masyarakat dalam perbedaan dan keberagaman agama ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menyiratkan adanya gesekansosial di masyarakat dalam konteks kehidupan beragama yang beragam. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai dan cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila. Politik hukum pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 yang mengatur tentang peribadatan dan pendirian tempat ibadah. Politik hukum peribadatan agama dalam bentuk SKB tersebut diharapkan mampu menjaga kebersamaan dankeharmonisan masyarakat di tengah keberagaman agama. Perilaku masyarakat yang dapat mewujudkan keharmonisan di tengah keberagaman adalah perilaku yang berdasarkan karakter Pancasila. Ketika Pancasila menjadi pola pikir, persepsi, pola perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar ideal bagi masing-masing individu, makaPancasila menjadi habitus masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana politik hukum tersebut mampu berperan dalam mewujudkan habitus Pancasila bagi masyarakat ? Berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi kemudian justru menunjukkan adanya ekses negatif dari politik hukum peribadatan agama melalui SKB, terutama menguatnya prinsip mayoritas-minoritas dalam kehidupan beragama masyarakat. Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan habitus Pancasila. Sehingga kemudian politik hukum seyogyanya mampu mewujudkan masyarakat dengan habitus Pancasila, dan mewujudkan integrasi nasional yang normatif, bukan koersif.
Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017 Al-Attar, Firdaus Silabi
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.983 KB) | DOI: 10.14710/gk.4.1.143-156

Abstract

Sengketa di Laut Cina Selatan, utamanya pada dua gugus kepulauan yaitu Spratly dan Paracell melibatkan 6 negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa langsung namun memiliki potensi dirugikan atas klaim Cina khususnya di wilayah Natuna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum Laut Cina Selatan dan apakah yang dapat Indonesia lakukan dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya dan menjaga stabilitas kawasan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan arbitrase di Den Haag pada 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk menjaga kepentingan nasionalnya Indonesia perlu menyatakan dukungan terhadap putusan PCA disamping terus meningkatkan kekuatan dan eksistensi di wilayah perbatasan, lalu peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan adalah dengan menginisiasi terbentuknya Code ofConduct dan draft Declaration of Conduct.
Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila Benuf, Kornelius
Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.306 KB) | DOI: 10.14710/gk.5.1.85-92

Abstract

Penelitian ini akan menguraikan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi Legislator sebagai implementasi Politik hukum di Indonesia. Dasar analisisnya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan pendapat ahli terkemuka. Pancasila dijadikan ideologi negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hidup dan disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia.  Pancasila yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa, harus kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi pemersatu di tengah kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijadikan landasan berfikir dan landasan bertindak oleh setiap rakyat Indonesia, termaktup para Legislator di negeri ini.Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan berfikir dan landasan dalam pengambilan keputusan oleh para legislator di Indonesia. Legislator dianggap penting untuk memahami Pancasila karena mereka memiliki kewenangan pembuatan kebijakan publik. Ketika nilai-nilai pancasiala sudah tertanam dan menjadi landasan berpikir oleh para Legislator, maka produk politik yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.  
Pertahanan dan Keamanan di Selat Malaka Terhadap Meningkatnya Tren Piracy dan Konsistensi Kebijakan Publik serta Konsesi Wilayah Litoral State Yakti, Probo Darono
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.88 KB) | DOI: 10.14710/gk.4.1.1-12

Abstract

Hadirnya pembajakan di Selat Malaka bukan merupakan hal yang baru. Orang laut merupakan sekumpulan perompak yang tunduk atas nama negara sebagai privateer pada masa Kerajaan Melayu. Kehadirannya resmi dan mendistribusikan ‘pajak’ lewat kapal-kapal niaga untuk dibagi hasil dengan negara sebagai otoritas tertinggi. Saat ini eksistensi pembajakan di Selat Malaka dipandang sebagai sesuatu yang bernada negatif, hal ini mengingat Selat Malaka merupakan sea line of communication terpenting di dunia yang menghubungkan pelayaran dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik begitu pula sebaliknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab di atasnya masih menemukan formulasi yang tepat bagaimana mengatasi persoalan ini. Mulai dari pembentukan instrumen hukum di dalam negeri, implementasi dari hukum, hingga kerangka kerja sama dengan negara tetangga. Tiga elemen penting ini kemudian mendapatkan hambatan dan tantangan dari persoalan domestik seperti kurangnya efektivitas akibat banyaknya stakeholder yang berkepentingan dalam kebijakan penegakan hukum di atas laut terhadap para pembajak. Kehadiran Bakamla beserta TNI-AL dan Polair dapat menjadi contoh, betapa pemerintah belum bisa membagi tugas siapa penegak hukum di atas perairan, patroli rutin, dan fungsi angkatan laut sebagai blue-water navy. Untuk itu masuknya Indonesia dalam kerja sama patroli ReCAAP dan ASEAN Maritime Forum adalah dua dari beberapa opsi yang dapat ditempuh Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di atas perairan dan memandu Indonesia untuk meraih visi kejayaan maritim di bawah Presiden Joko Widodo, PorosMaritim Dunia.Kata kunci: Pembajakan, Poros Maritm, Pertahanan dan Keamanan, ReCAAP, ASEAN Maritime For um.
Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme Ash Shiddiq, Ahmad Fahmi
Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.234 KB) | DOI: 10.3592/2

Abstract

Neoliberalisme menjadi besar dan menemukan momentumnya di tengah derasnya arus globalisasi abad ke-21. Dengan semangat liberalisme klasik, tetapi tampilan yang lebih futuristik dan menarik, membuatnya mampu merasuk dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali media dan informasi. Pelaku pers (jurnalis) mendapat tantangan yang besar, bukan lagi soal kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi publik, tetapi tentang idealisme, semangat membela dan mewartakan kebenaran, juga tantangan dari pers era citizen journalism (jurnalisme warga). Begitu pula pers mahasiswa, jurnalis-jurnalis kampus menghadapi tantangan dari maraknya arus neoliberalisme. Dengan semangat anak muda (mahasiswa), Pers Mahasiswa sangat dinantikan kiprah dan goresan emasnya di tengah lesunya gerakan mahasiswa dan derasnya arus neoliberalisme di Indonesia yang juga merasukpada sistemPendidikan Tinggi.Idealisme dan independensi Pers Mahasiswa mendapat benturanhebat dari neoliberalisme.Kata Kunci: Pers Mahasiswa, Neoliberalisme, Idealisme.
Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Serentak 2019 Harahap, Arrasyidi Salam
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3592/2

Abstract

Demokrasi memiliki dua komponen dasar, yaitu substantif dan prosedural. Komponen pertama adalah landasan normatifyang memuat seperangkat nilai-nilai dasar bagi suatu tatanan (sistem) kehidupan politik dan ketatanegaraan yang keberadaannya mutlak diperlukan serta membedakannya dengan sistem yang lain. Komponen kedua adalah seperangkat tata cara yang dipergunakan agara sistem tersebut dapat bekerja secara optimal dalam suatu konteks masyarakat tertentu. Komponen pertama pada hakekatnya bersifat universal dan permanen, sedangkan komponen kedua bersifat kontekstual dan bentuknya terus menerus mengalami perkembangan serta terbuka (open-ended). Kedua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Landasan utama demokrasi adalah norma-norma egalitarianism (persamaan) dan hak dasar yang berkaitan dengan hak berbicara, menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menjadi norma paling dasar