cover
Contact Name
Mulya Syamsul
Contact Email
syamsulmulya@unma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syamsulmulya@unma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. majalengka,
Jawa barat
INDONESIA
Maro (Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis)
Published by Universitas Majalengka
ISSN : 26215012     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Metodologi dalam Ekonomi Islam Nahriyah, syafaatun
Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.278 KB)

Abstract

Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan berbagai integral dari agama Islam. Sebaggai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia, termasuk ekonomi. Metode-metode yang digunakan dalam ekonomi Islam sebagian besar didesain untuk menentukan fallah. Ekonomi Islam, merupakan suatu ilmu sosial. Seperti halnya ilmu sosial lainnya, unit analisis yang tepat untuk ekonomi Islam adalah masyarakat. Karenanya, metodologi-metodologi ekonomi Islam lebih fokus pada fenomena ekonomi dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari suatu masyarakat ke yang lain.  Kata Kunci: Metodologi, ekonomi Islam
TATA KELOLA DAN MODEL PEMANFAATAN HARTA WAKAF Syamsul, Mulya
Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.759 KB)

Abstract

Kondisi objektif pada era sekarang, dari hasil kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf merupakan alat yang paling efektif dalam meningkatkan nilai sosial yang berbasis pada ekonomi dalam mewujudkan dan meingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesadaran yang dibangun dalam wakaf tidak hanya kesadaran ibadah akan tetapi kesadaran muamalah yang bercorak pada sosial ekonomi. Agar kesadaran tersebut lebih optimal, maka perlu memperhatikan langkah tata kelola wakaf dalam peningkatan ekonomi ummat. Misalnya saja dimulai dari sektor pengelolaan, pelembagaan dan lebih jauh tentang pendayagunaan wakaf. karakteristik atau sifat dasar yang dimiliki wakaf harus mampu memberikan sumbangan positif dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan, pemilihan intrumen wakaf sangatlah tepat apabila di pandang dari pemanfaatan, kelembagaan dan pendayagunaan secara professional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Sehingga akan membangun nilai kemaslahatan bersama.Kata Kunci:  Wakaf, pemberdayaan, masyarakat dan manfaat.
Implementasi HKI pada Produk Unggulan IKM Sektor Makanan di Kabupaten Majalengka untuk bersaing dalam masyarakat ekonomi gelobal sri, sri nur
Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.997 KB)

Abstract

abstrak
menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi mikro melalui pengrajin batik cianjur hakim, abdul
Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.309 KB)

Abstract

PHK menjadi salah satu faktor pengangguran dan perlu dicari solusinya. membangun atau menumbuhkan usaha kecil dalam konsep ekonomi mikro perlu dikembangkan. gerakan pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk menarik pilihan usaha yang dapat dikembangkan. kerajinan batik memiliki prospek bagus untuk mengembangkan usaha mikro dan berpotensi untuk menjadi usaha makro. perlu dukungan dan perhatian besar dari pemerintah dalam permodalan dan pengembangan pasar.
Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An-Nur Jatitujuh Majalengka Hanifah, Hana Inasty; Rusmiyati, Kurnia; Rakhmat, Muhammad
Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.894 KB)

Abstract

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi risiko gagal bayar di Koperasi. Kemungkinan risiko yang dihadapi koperasi dalam penyaluran pembiayaan tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari nasabah tertentu, sehingga dalam menentukan besarnya tingkat margin/nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah, faktor risiko ini perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen penentu terhadap bunga pembiayaan dan risiko ini dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah  AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka, tingkat risiko pembiayaan mudharabah disebabkan oleh adanya kegagalan mudharib (nasabah) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penyebab tingkat risiko gagal bayar/kredit macet di KJKS AN-NUR yaitu usahanya bangkrut sehingga tidak berjalan lancar dan gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Adapun cara mengatasi dan pengelolaan risiko gagal bayar dengan cara penagihan secara rutin dan kekeluargaan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian atau akad pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, serta pengambilalihan atau penjualan agunan.Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Risiko Gagal Bayar, Pengelolaan Risiko
Mengukur Indeks Keislaman Ekonomi Negara ASEAN Rusydiana, Aam Slamet; Pamuncak, Mohammad Bintang
Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.639 KB)

Abstract

There are many factors in determining economic growth as well as an explanation of the success of economic performance that not only includes political and social forces. In particular there has been attention to the role of religion in the economics, with a number of economists that explored the relationship between religion and economic performance. This paper aims to measure how Islamic countries, which declared their country as an Islamic State or Islamic majority adherents, or as a member of the Organization of Islamic Confederation (OIC) which is part of the ASEAN? Are these countries run on Islamic economic principles? To measure Economic IslamicityIndex ASEAN countries, we use 10 indicators Economic Islamicity Index represented by 10 representatives based on the Islamic principles in economic.
Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Selasi, Dini
Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.699 KB)

Abstract

Investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keuangan dihari tua bahkan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara menuju kestabilitasan ekonomi. Masayrkat masih beranggapan bahwa investasi saham sukar dan sulit serta harus memerlukan dana yang besar hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang investasi saham syariah. Tujuan pelitian ini adalah untuk mengetahui hukum berinvestasi saham syariah, halal dan haramnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepusatakaan merupakan penelitian yang dilakukan diperpustakaan mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwa-fatwa MUI sebagai pendukungnya. Kesimpulannya selama metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula maka semua transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal. Kata kunci : investasi, saham, halal, haram
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta Nuraini, Ida
Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.907 KB)

Abstract

Faktor-faktor yang dimaksudkan dan menjadi tujuan penelitian ini adalah pengaruh secara parsial dari sikap, norma subyektif dan kepercayaan pada niat dalam membayar uang tunai-waqf pada karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Proportionate Stratified Random Sampling, dengan sampel adalah 136 yang beragama Islam. Analisis data teknis menggunakan analisis persyaratan analisis, analisis uji asumsi, analisis regresi, analisis korelasi dan penentuan. Dari uji persyaratan analisis, data dinyatakan normal dan linier dengan hasil persamaan regresi berganda Ỹ = 8,268 + 0,157X1 + 0,170 X2 + 0,261X3. Dari analisis data, diperoleh nilai T untuk sikap 3,206, norma subyektif 3,552, dan kepercayaan 6,989> 1,978 (T Tabel). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, sikap, norma dan kepercayaan subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar uang tunai-wakaf. Studi ini menyimpulkan secara parsial bahwa sikap yang lebih baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih tinggi, akan meningkatkan niat mereka dalam membayar wakaf tunai. Cara lain, sikap yang kurang baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih rendah, akan mengurangi niat mereka dalam membayar wakaf tunai.
PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN INPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA Badruzaman, Dudi
Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.997 KB)

Abstract

PRINSIP-PRINSIP  MUAMALAH  DAN  INPLEMENTASINYA DALAM  HUKUM PERBANKAN  INDONESIAABSTRAKDalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti  diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijujung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.              ABSTRACT In muamalah, the two parties to a transaction have positioned an equal in rights and obligations. But the impression arising from banking laws regulate and protect more of the bank as a financial institution. Meanwhile, the customer does not receive a sufficient portion in the law, so impressed the customers in an agreement more likely as objects rather than subjects. The principle of real muamalah terlimplementasi in Indonesia as the banking law which is found in several articles of the banking law, but it does not mean implemented. That is, when the law was drafted, strong suspicion that it is not referring to the principles muamalah, or a legislator is not a special message to include muamalah principles in the draft banking law. The existence muamalah principles implemented in banking law, it was more because the principles are universal, dijujung muamalah high by human values. Kata kunci: Prinsip, Muamalah,  perbankan.                BAB IPENDAHULUAN A.    Latar Belakang Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkem-bangan pembangian fiqh.Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah peribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.[1] Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.Konsumen dimaksud adakalanya orang perorang, dan bisa juga badan hukum. Sebagai badan hukum, perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-undang Perbankan. Secara umum adanya undang-undang adalah untuk menimalisir atau menghindari sama sekali perselisihan antara pihak bank dengan nasabahnya. Perselisihan bisa dihindari apabila di dalam undang-undang termuat prinsip-prinsip yang pada intinya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis. Kesulitan itu, kata Tantri Abeng, terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Apa yang dianggap etis di Indonesia belum tentu dapat di terima dan diartikan sama pada lingkungan masyarakat lain, misalnya Amerika Serikat.[2]Kalau saja para ekonom sedikit menoleh kepada etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan subyektif, ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tapi juga bersumber dari wahyu. Dunia perbankan sebagai lembaga bisnis di Indonesia diatur oleh undang-undang. Tulisan ini membahas tentang sejauh mana prinsip-prinsip muamalah itu terimplementasi di dalam hukum perbankan.  B.     Rumusan Masalah Bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam hukum perbankan di indonesia?Bagaimana inplementasi prinsip muamalah dalam  hukum perbankan  indonesia                       [1] Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49[2] Tantri Abeng, 1994, “Pengaruh Aliansi Birokrasi dengan Pengusaha Terhadap Etika Bisnis,” dalam Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, Ed., Elza Peldi Taher,, (Jakarta: Yayasan Paramadina), hal. 85   
Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Bahri, Bahri
Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.015 KB)

Abstract

Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu’amalah. Di dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini perkembangan dunia usaha dan dalam bertransaksi mulai begeser nilai dan visinya. Paham kapitalisme dan rasa ketidak pedulian terhadap sesama untuk saling tolong menolong, kejujuran sudah mulai terabaikan. Dalam melakukan transaksi bisnis secara halal sudah banyak ditinggalkan dan dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, agar dalam berwirausaha dan bertransaksi umat muslim tidak menyimpang, maka perlu mengetahui strategi dan cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama universal seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur Allah SWT termasuk tentang ekonomi. Dalam Al Qur’an dan Hadits sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaki secara halal sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntunan umat muslim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep bewirausaha Nabi Muhammad SAW, konsep berwirausaha dengan metode dimensi vertikal (hablumminallah) dan dimensi horizontal (hablumminannas), transaksi-transaksi ekonomi syariah yang halal dalam Islam, serta faktor-faktor penyebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam. Diketahui bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah SWT, berwirausaha adalah  Ibadah,  Takwa, Tawakal, Dzikir dan Syukur. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Sedangkan dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan yaitu Bai’ Al Murabahah, Syarikat, Wadi’ah. Penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam yaitu haram li-zatihi, Haram li gairihi (gharar, Ihtikar, Bai’an Najsy, Riba, Maysir dan Risywah).Kata kunci:Kewirausahaan Islam, Dimensi Verikal dan Horizontal, Transaksi Syariah

Page 1 of 2 | Total Record : 13


Filter by Year

2018 2018