Maro (Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis)
Published by Universitas Majalengka
ISSN : 26215012     EISSN : -
Articles
13
Articles
Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka

Genoveva, Viddy Cariestya ( Universitas Majalengka Indonesia ) , Syamsul, E Mulya ( Universitas Majalengka Indonesia ) , Rusmiyati, Kurnia ( Universitas Majalengka Indonesia )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.85 KB)

Abstract

Abstrak Akad asuransi pada lembaga keuangan banyak dilakukan dengan tujuan melindungi resiko yang akan terjadi pada lembaga tersebut, perlakuan ini diambil atas dasar analisa resiko kelembagaan apabila terjadi gagal pengembalian seperti apa yang dilakukan dalam penyaluran keredit. Asuransi diadakan karena sifat pemberian pertolongan atas kejadian diluar dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Perlakuan demikian sengaja dilakukan agar resiko yang akan terjadi dapat teridentifikasi dan terencana dalam pengambilan keputusannya. Salah satu yang diambil oleh lembaga keuangan BTPN Syariah dengan mengikutsertakan nasabahnya dalam program asuransi, ini ditawarkan agar resiko lembaga dan resiko nasabah dapat teratasi dengan baik, tetap apakah yang dimikian itu di sahkan oleh syariat atau tidak. Kata Kunci : Akad, Asuransi, Transaksi Muamalah, BTPN Syariah, Nasabah Abstract Insurance contracts at financial institutions are mostly carried out with the aim of protecting the risks that will occur in these institutions, this treatment is taken on the basis of institutional risk analysis if there is a failure of returns as what is done in the distribution of keredit. Insurance is held because of the nature of the provision of assistance for unexpected events, whether they occur after the walk or occur during the implementation of the activity. Such treatment is intentionally carried out so that the risks that will occur can be identified and planned in making decisions. One that is taken by the Sharia BTPN financial institution by including its customers in an insurance program, this is offered so that the risk of the institution and the risk of the customer can be resolved properly, whether or not that is validated by the Sharia or not. Keywords: Contract, Insurance, Muamalah Transaction, Sharia BTPN, Customer

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Muttaqin, Rizal ( STAI Yapata Al-Jawami )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.966 KB)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salahsatu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, ditengah pesatnya perkembangan dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isu pertumbuhan ekonomi yang akan dikaji dengan kacamata ekonomi Islam. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)

Bahri, Bahri ( Universitas Widya Mataram, Yogyakarta )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.015 KB)

Abstract

Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu’amalah. Di dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini perkembangan dunia usaha dan dalam bertransaksi mulai begeser nilai dan visinya. Paham kapitalisme dan rasa ketidak pedulian terhadap sesama untuk saling tolong menolong, kejujuran sudah mulai terabaikan. Dalam melakukan transaksi bisnis secara halal sudah banyak ditinggalkan dan dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, agar dalam berwirausaha dan bertransaksi umat muslim tidak menyimpang, maka perlu mengetahui strategi dan cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama universal seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur Allah SWT termasuk tentang ekonomi. Dalam Al Qur’an dan Hadits sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaki secara halal sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntunan umat muslim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep bewirausaha Nabi Muhammad SAW, konsep berwirausaha dengan metode dimensi vertikal (hablumminallah) dan dimensi horizontal (hablumminannas), transaksi-transaksi ekonomi syariah yang halal dalam Islam, serta faktor-faktor penyebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam. Diketahui bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah SWT, berwirausaha adalah  Ibadah,  Takwa, Tawakal, Dzikir dan Syukur. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Sedangkan dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan yaitu Bai’ Al Murabahah, Syarikat, Wadi’ah. Penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam yaitu haram li-zatihi, Haram li gairihi (gharar, Ihtikar, Bai’an Najsy, Riba, Maysir dan Risywah).Kata kunci:Kewirausahaan Islam, Dimensi Verikal dan Horizontal, Transaksi Syariah

Prinsip-Prinsip Muamalah dan Inplementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia

Badruzaman, Dudi ( Sekolah tinggi agama islam sabili bandung )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.43 KB)

Abstract

Dalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti  diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijujung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Kata kunci: Prinsip, Muamalah,  perbankan.

Mengukur Indeks Keislaman Ekonomi Negara ASEAN

Rusydiana, Aam Slamet ( SMART Indonesia ) , Pamuncak, Mohammad Bintang ( Tazkia University )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.639 KB)

Abstract

There are many factors in determining economic growth as well as an explanation of the success of economic performance that not only includes political and social forces. In particular there has been attention to the role of religion in the economics, with a number of economists that explored the relationship between religion and economic performance. This paper aims to measure how Islamic countries, which declared their country as an Islamic State or Islamic majority adherents, or as a member of the Organization of Islamic Confederation (OIC) which is part of the ASEAN? Are these countries run on Islamic economic principles? To measure Economic IslamicityIndex ASEAN countries, we use 10 indicators Economic Islamicity Index represented by 10 representatives based on the Islamic principles in economic.

Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria

Selasi, Dini ( STAIMA Cirebon, Indonesia )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.699 KB)

Abstract

Investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keuangan dihari tua bahkan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara menuju kestabilitasan ekonomi. Masayrkat masih beranggapan bahwa investasi saham sukar dan sulit serta harus memerlukan dana yang besar hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang investasi saham syariah. Tujuan pelitian ini adalah untuk mengetahui hukum berinvestasi saham syariah, halal dan haramnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepusatakaan merupakan penelitian yang dilakukan diperpustakaan mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwa-fatwa MUI sebagai pendukungnya. Kesimpulannya selama metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula maka semua transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal. Kata kunci : investasi, saham, halal, haram

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta

Nuraini, Ida ( State University of Jakarta )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.907 KB)

Abstract

Faktor-faktor yang dimaksudkan dan menjadi tujuan penelitian ini adalah pengaruh secara parsial dari sikap, norma subyektif dan kepercayaan pada niat dalam membayar uang tunai-waqf pada karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Proportionate Stratified Random Sampling, dengan sampel adalah 136 yang beragama Islam. Analisis data teknis menggunakan analisis persyaratan analisis, analisis uji asumsi, analisis regresi, analisis korelasi dan penentuan. Dari uji persyaratan analisis, data dinyatakan normal dan linier dengan hasil persamaan regresi berganda Ỹ = 8,268 + 0,157X1 + 0,170 X2 + 0,261X3. Dari analisis data, diperoleh nilai T untuk sikap 3,206, norma subyektif 3,552, dan kepercayaan 6,989> 1,978 (T Tabel). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, sikap, norma dan kepercayaan subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar uang tunai-wakaf. Studi ini menyimpulkan secara parsial bahwa sikap yang lebih baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih tinggi, akan meningkatkan niat mereka dalam membayar wakaf tunai. Cara lain, sikap yang kurang baik, tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang lebih rendah, akan mengurangi niat mereka dalam membayar wakaf tunai.

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN INPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Badruzaman, Dudi ( Sekolah tinggi agama islam sabili bandung )

Maro Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

PRINSIP-PRINSIP  MUAMALAH  DAN  INPLEMENTASINYA DALAM  HUKUM PERBANKAN  INDONESIAABSTRAKDalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti  diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijujung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.              ABSTRACT In muamalah, the two parties to a transaction have positioned an equal in rights and obligations. But the impression arising from banking laws regulate and protect more of the bank as a financial institution. Meanwhile, the customer does not receive a sufficient portion in the law, so impressed the customers in an agreement more likely as objects rather than subjects. The principle of real muamalah terlimplementasi in Indonesia as the banking law which is found in several articles of the banking law, but it does not mean implemented. That is, when the law was drafted, strong suspicion that it is not referring to the principles muamalah, or a legislator is not a special message to include muamalah principles in the draft banking law. The existence muamalah principles implemented in banking law, it was more because the principles are universal, dijujung muamalah high by human values. Kata kunci: Prinsip, Muamalah,  perbankan.                BAB IPENDAHULUAN A.    Latar Belakang Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkem-bangan pembangian fiqh.Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah peribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.[1] Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.Konsumen dimaksud adakalanya orang perorang, dan bisa juga badan hukum. Sebagai badan hukum, perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-undang Perbankan. Secara umum adanya undang-undang adalah untuk menimalisir atau menghindari sama sekali perselisihan antara pihak bank dengan nasabahnya. Perselisihan bisa dihindari apabila di dalam undang-undang termuat prinsip-prinsip yang pada intinya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis. Kesulitan itu, kata Tantri Abeng, terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Apa yang dianggap etis di Indonesia belum tentu dapat di terima dan diartikan sama pada lingkungan masyarakat lain, misalnya Amerika Serikat.[2]Kalau saja para ekonom sedikit menoleh kepada etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan subyektif, ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tapi juga bersumber dari wahyu. Dunia perbankan sebagai lembaga bisnis di Indonesia diatur oleh undang-undang. Tulisan ini membahas tentang sejauh mana prinsip-prinsip muamalah itu terimplementasi di dalam hukum perbankan.  B.     Rumusan Masalah Bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam hukum perbankan di indonesia?Bagaimana inplementasi prinsip muamalah dalam  hukum perbankan  indonesia                       [1] Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49[2] Tantri Abeng, 1994, “Pengaruh Aliansi Birokrasi dengan Pengusaha Terhadap Etika Bisnis,” dalam Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, Ed., Elza Peldi Taher,, (Jakarta: Yayasan Paramadina), hal. 85   

Implementasi HKI pada Produk Unggulan IKM Sektor Makanan di Kabupaten Majalengka untuk bersaing dalam masyarakat ekonomi gelobal

sri, sri nur

Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.901 KB)

Abstract

abstrak

TATA KELOLA DAN MODEL PEMANFAATAN HARTA WAKAF

Syamsul, Mulya

Maro Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Maro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.759 KB)

Abstract

Kondisi objektif pada era sekarang, dari hasil kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf merupakan alat yang paling efektif dalam meningkatkan nilai sosial yang berbasis pada ekonomi dalam mewujudkan dan meingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesadaran yang dibangun dalam wakaf tidak hanya kesadaran ibadah akan tetapi kesadaran muamalah yang bercorak pada sosial ekonomi. Agar kesadaran tersebut lebih optimal, maka perlu memperhatikan langkah tata kelola wakaf dalam peningkatan ekonomi ummat. Misalnya saja dimulai dari sektor pengelolaan, pelembagaan dan lebih jauh tentang pendayagunaan wakaf. karakteristik atau sifat dasar yang dimiliki wakaf harus mampu memberikan sumbangan positif dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan, pemilihan intrumen wakaf sangatlah tepat apabila di pandang dari pemanfaatan, kelembagaan dan pendayagunaan secara professional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Sehingga akan membangun nilai kemaslahatan bersama.Kata Kunci:  Wakaf, pemberdayaan, masyarakat dan manfaat.