cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -
Articles
262
Articles
IMPLEMENTASI REDD+ DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI DENGAN DUKUNGAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM OLEH MASYARAKAT

Wibowo,M.Sc, Ari

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.178 KB)

Abstract

Dalam konteks perubahan iklim, program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi  (REDD+) sejalan dengan upaya pelestarian hutan.  Meskipun demikian, upaya pelestarian hutan, termasuk pada kawasan konservasi di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) menjumpai berbagai gangguan yang dapat mengancam kelestarian. Keberadaan masyarakat di sekitar TNMB dapat menjadi ancaman, terutama akibat pebangan liar dan perambahan yang disebabkan oleh kurangnya keperpedulian dan  permasalahan ekonomi. Salah satu upaya perlindungan kawasan hutan yang penting adalah pemberdayaan masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian hutan tetapi juga memberikan manfaat terutama manfaat ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan percontohan DA REDD+, salah satu kegiatan  yang difasilitasi adalah pengembangan budidaya jamur tiram oleh masyarakat sekitar taman nasional. Penelitian dengan menggali informasi lapangan terkait implementasi DA REDD+ di kawasan konservasi TNMB ini menghasilkan informasi implementasi kegiatan DA REDD+, aspek sosial ekonomi masyarakat dan hasil analisis SWOT terhadap kegiatan pengembangan budidaya jamur tiram di sekitar TNMB.  Hal ini untuk mendukung pelaksanaan program REDD+ dan mendukung upaya pelestarian hutan melalui peningkatan penghasilan masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah konservasi lain.

LEGALITAS KAYU DARI HUTAN ADAT: STUDI KASUS DI NEGERI HONITETU, SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU

Salaka, Fentie Jullianti, Suharjito, Didik, Astana, Satria, Tjoa, Martina

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1332.693 KB)

Abstract

Kebijakan SVLK mewajibkan semua unit usaha pengelolaan hutan baik di hutan negara ataupun hutan hak, termasuk di dalamnya hutan adat, untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan legalitas kayu menurut aturan adat dan SVLK. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang dilaksanakan di Negeri Honitetu, Seram Bagian Barat, Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SVLK tidak implementatif jika diterapkan pada pemanfaatan kayu dari hutan adat di Negeri Honitetu. Masyarakat adat tidak mempunyai dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SVLK. Pemanfaatan kayu dari hutan adat di Negeri Honitetu selama ini dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan adat yang berlaku, yaitu (1) berada dalam areal petuanan dan mendapatkan izin dari Kepala Dati, (2) pohon tersebut harus berada di luar areal yang dikeramatkan, (3) bagi hasil kepada semua anggota dati, dan (4) pohon harus diberikan secara cuma-cuma jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dan kepentingan umum. Hasil penelitian merekomendasikan untuk memfasilitasi masyarakat hukum adat ke dalam skema perhutanan sosial untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

TATA NIAGA KAYU KARET SERTA PENGARUH HARGA KARET TERHADAP PENDAPATAN PEMASOK KAYU KARET: STUDI KASUS DESA SEMBAWA, SUMATERA SELATAN

Nugraha, Iman Satra, Alamsyah, Aprizal, Agustina, Dwi Shinta

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.885 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi peremajaan kayu karet, tata niaga kayu karet dan pengaruh harga  karet terhadap pendapatan pemasok kayu karet. Sebagai studi kasus, penelitian ini dilaksanakan di Desa Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Responden terdiri dari : perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang melaksanakan peremajaan karet, serta pemasok kayu yang mengambil kayu karet hasil peremajaan. Responden dipilih secara purposive. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan peremajaan kebun karet minimal 917 hektar per tahun dengan potensi kayu karet hasil peremajaan sebesar 73.360 m per tahun. Tata niaga kayu karet yang diamati adalah pekebun–pemasok–pabrik pengolahan kayu/industri batu bata. Pada saat harga karet menurun sebesar 40%, pendapatan pemasok kayu karet dari perkebunan besar menurun sebesar 59%, dan pendapatan pemasok kayu karet dari perkebunan rakyat menurun 54%.

LIBERALISASASI PERDAGANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA DI PASAR ASEAN

Suryandari, Elvida Yosefi, Djaenudin, Deden, Indartik, Indartik, Alviya, Iis

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.437 KB)

Abstract

Liberalisasi perdagangan di ASEAN berdampak terhadap berkurangnya hambatan tarif maupun nontarif sehingga mendorong keintegrasian ekonomi. Keintegrasian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan kayu (HS44) antar negara-negara ASEAN. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh liberalisasi perdagangan di pasar ASEAN terhadap kinerja perdagangan produk kayu Indonesia. Pendekatanyang digunakan terdiri dari analisis pangsa pasar dan neraca perdagangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum liberalisasi perdagangan di pasar ASEAN berpengaruh terhadap kinerja perdagangan produk kayu Indonesia, khususnya saat skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) diberlakukan pada tahun 2010. Saat itu tarif barang kayu dan furniture kayu ditetapkan sebesar 0%. Hambatan perdagangan non-tarif produk kayu Indonesia di pasar ASEAN adalah surat keteranganasal kayu sebagai syarat bebas bea masuk, dan sertifikasi legalitas kayu.Dalam lingkup ASEAN, pangsa pasar kayu didominasi oleh Malaysia (pemimpin pasar) dan Thailand. Di pasar produk kayu dunia, Indonesia menjadi pesaing bagi Malaysia. Peningkatan daya saing produk kayu Indonesia perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan non tarif dankebijakan perdagangan yang lebih berpihak pada industri kayu.

PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG: NILAI TAMBAH DAN POTENSI EKONOMI

Indartik, Indartik, Suryandari, Elvida Yosefi, Djaenudin, Deden, Pribadi, Mirna Aulia

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.839 KB)

Abstract

Timbulan sampah yang terus meningkat berdampak negatif pada kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi. Faktor pendorong peningkatan timbulan sampah adalah pertumbuhan penduduk, aktivitas perekonomian dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan penanganan sampah, (2) mengetahui kinerja penanganan sampah di Kota Bandung; (3) mengkaji rantai penanganan sampah, nilai tambah dan potensi ekonomi sampah di Kota Bandung. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan nilai tambah. Hasil kajian menunjukkan penanganan sampah mengacu pada peraturan tingkat pusat dan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016, merubah kewenangan kebersihan kota dari PD Kebersihan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). DLHK memberikan penugasan kepada PD Kebersihan karena keterbatasan sumber daya dalam masa perpindahankewenangan. Kinerja PD Kebersihan pada tahun 2015 sudah mencapai 83,8% (1.257 ton per hari). Berdasarkan rantai nilai sampah, distribusi nilai tambah sampah relatif merata di antara pelaku ekonomi. Potensi ekonomi pemanfaatan sampah dapat dijadikan salah satu alternatif sumber pembiayaan penanganan sampah, yang selama ini berasal dari retribusi, pendapatan lain dan subsidi APBD.

NILAI EKONOMI TOTAL HUTAN KOTA PT. HOLCIM INDONESIA TBK DI KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH

Mulyadin, Raden Mohamad, Surati, Surati

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.318 KB)

Abstract

Tingginya aktivitas ekonomi suatu kota cenderung berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan kota tersebut. Salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan adalah alih fungsi lahan hutan menjadi gedung perkantoran dan pemukiman. Salah satu upaya untuk menekan penurunan kualitas lingkungan adalah dengan menerapkan konsep ruang terbuka hijau (RTH) di mana untuk daerah perkotaan, bentuk yang paling sesuai adalah hutan kota. Hutan kota selain memiliki fungsi ekologis, juga memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total hutan kota PT. Holcim Indonesia Tbk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan terkait persepsi masyarakat, apabila nilai atau jasa yang dihasilkan oleh hutan kota dihitung dalam bentuk uang diharapkan masyarakat akan semakin meyadari bahwa peranan hutan kota sangat penting. Pengukuran dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan pendekatan nilai ekonomi total, meliputi nilai guna langsung dan tak langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi hutan kota PT. Holcim Indonesia adalah Rp598.719.138.213,00 yang terdiri dari manfaat langsung sebesar Rp346.769.705.800,00 dan manfaat tidak langsung sebesar Rp251.949.432.413,00. Dari hasil analisis nilai manfaat diperoleh bahwa hutan kota memenuhi kelayakan jika dilihat dari manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

PENINGKATAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI MEDIASI: KASUS KHDTK MENGKENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA

Wakka, Abd. Kadir

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.254 KB)

Abstract

Konflik kepentingan antara pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan masyarakat sekitar menyebabkan fungsi KHDTK tidak optimal. Pendekatan penegakan hukum belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di KHDTK sehingga dilakukan pendekatan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan modal sosial masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek dalam penyelesaian konflik melalui mediasi. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan participatory action research (PAR). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskiptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik di KHDTK Mengkendek telah meningkatkan modal sosial masyarakat sekitar KHDTK. Tingkat kepercayaan (trust) masyarakat sekitar terhadap pengelola KHDTK Mengkendek semakin kuat. Disamping itu, sejumlah norma (norms) yang telah tersusun dan dituangkan dalam draft naskah kesepakatan kemitraan kehutanan. Konsep jaringan (network) dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek sudah mulai dirancang. Dengan semakin membaiknya modal sosial masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek diharapkan dapat meredakan konflik yang terjadi sehingga fungsi KHDTK sebagai hutan penelitian dan pengembangan kehutanan dapat lebih optimal

TINGKAT PREFERENSI MASYARAKAT MENGELOLA SAGU DI KABUPATEN ASAHAN, SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Situmorang, Rospita Odorlina Pilianna, Harianja, Alfonsus H

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.809 KB)

Abstract

Kurangnya perhatian pada sektor non-pangan pokok dan perubahan pola konsumsi telah mengakibatkan menurunnya minat petani dalam mengusahakan sagu yang akhirnya berakibat pada alih fungsi lahan sagu termasuk di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengukur tingkat kesukaan (preferensi) masyarakat dalam mengelola sagu serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat preferensi tersebut. Data penelitian dikumpulkan dari 98 responden dengan metode pengisian kuesioner dan dianalisis melalui analisis statistika deskriptif, tabulasi frekuensi dan korelasi spearman rank. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Desember 2015 di Desa Silo Bonto, Desa Sei Paham, dan Desa Sungai II Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat preferensi mengelola sagu di tergolong sedang dengan nilai rata-rata sebesar 27,92. Faktor manfaat ekologis yang didapat dari menanam sagu mendominasi alasan ketertarikan masyarakat mengelola sagu (40,48%), disusul oleh faktor ekonomi (33,97%) dan kebutuhan pangan (25,54%). Karakteristik sosial ekonomi responden seperti usia, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan pertanian, jumlah tegakan sagu dan lama pengusahaan sagu memiliki korelasi yang signifikan dalam tingkatan kesukaan. Petani yang lebih tua, jumlah tanggungan keluarga yang sedikit, lahan pertanian yang mencukupi, serta pengalaman yang lebih lama di bidang ini terlihat lebih menyukai mengusahakan sagu.

PERAN DEMONSTRATION SITE STATION TERHADAP PENURUNAN KONSENTRASI AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI SEKITAR SUNGAI CILIWUNG

Aryantie, Melania Hanny, Purwati, Sri Unon, Harianja, Alfonsus H, Hidayat, Muhamad Yusup

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.183 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan keterkaitan antara karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai Ciliwung dengan usaha penurunan konsentrasi limbah rumah tangga melalui rekayasa sosial demonstration site station (DSS). Pengaruh variabel karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal terhadap penerapan DSS diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan penerapan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dipengaruhi oleh faktor intrinsik yakni peranan ibu rumah tangga dan pengetahuan akan manfaat 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan limbah serta faktor ekstrinsik yakni contoh dan ajakan dari tokoh masyarakat mengenai pengelolaan limbah cair rumah tangga serta ketersediaan instalasi pengolah limbah cair rumah tangga dan mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat. Selanjutnya, pengujian konsentrasi limbah setelah perlakuan DSS menunjukkan bahwa parameter uji yang menurun konsentrasinya adalah total phosphate (T-P), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total suspended solids (TSS), potential of hydrogen (pH), serta minyak dan lemak (ML). Parameter ML dapat dikendalikan melalui pemilahan limbah yang dilakukan dalam DSS, sedangkan methylene blue active substances (MBAS) tidak terpengaruh.

POLITIK DINASTI DAN KRISIS LINGKUNGAN: PRAKTIK KEKUASAAN DI PROVINSI BANTEN, INDONESIA

Handoyo, Handoyo

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.855 KB)

Abstract

Kekuasaan politik yang diperoleh elit melalui janji-janji “muluk” yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok sebagai biaya mempertahankan, mengukuhkan hingga menyalahgunakan wewenang seolah menjadi fenomena biasa di negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengungkap praktik kekuasaan dalam sistem politik otonomi di level regional yang mendorong krisis lingkungan. Menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis diskursus, penelitian ini memperlihatkan di Provinsi Banten bahwa sistem politik bercorak dinasti cenderung menyebabkan krisis sumber daya alam yang memunculkan masalah: 1) Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan “backing” elit politik; 2) Tidak terintegrasinya rencana pembangunan antar kabupaten; 3) Pembiaran pencemaran lingkungan oleh industri besar; dan 4) Terhambatnya “scaling up” proyek-proyek edukasi lingkungan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Kabupaten Lebak muncul permasalahan: 1) Sulitnya pengurangan penambangan emas tanpa izin (PETI); 2) Tata usaha kayu yang masih menguntungkan pengusaha; 3) Terhambatnya pengurangan lahan kritis; 4) Proses perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang tak kunjung selesai; dan 5) Tidak adanya kompensasi untuk Kabupaten Lebak sebagai daerah hulu. Dengan kompleksnya sistem politik demokratis dalam selubung kapitalisme dan liberalisme di pelbagai level pemerintahan, tulisan ini memperlihatkan bahwa masyarakat akan terus merasakan sulitnya mendapat ruang hidup yang baik dan keadilan.

Issues
All Issue Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan