cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Articles 267 Documents
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATAWAN DI TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO (TNGP) Syahadat, Epi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.52 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.1.17-40

Abstract

Taman Nasional Gede Pangrango memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), seperti keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora, fauna, maupun ekosistemnya termasuk keindahan panorama alamnya. Jumlah kunjungan ke Taman Nasional Gede Pangrango dapat dipengaruhi oleh faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), dan faktor keamanan. Karena itu untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut secara bersamasama (simultan) terhadap jumlah pengunjung, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2005 dengan penentuan sampel secara accidental sampling yang dilakukan secara acak sederhana, dengan jumlah responden sebanyak 142 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara orientasi lapangan, wawancara, maupun duplikasi data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, pengolahan data dilakukan menggunakan program “SPSS for windows versi 12”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung akan tetapi tidak secara nyata (tidak signifikan) di Taman Nasional Gede Pangrango. Akan tetapi secara parsial, dari keempat faktor tersebut faktor keamanan yang mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) dan dominan terhadap jumlah pengunjung di Taman Nasional Gede Pangrango.
ANALISIS KEBUTUHAN LUASAN AREA HIJAU BERDASARKAN DAYA SERAP CODI KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH Mulyadin, R. Mohamad; Gusti, R. Esa Pangersa
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.011 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.4.264-273

Abstract

Tingginya aktivitas suatu wilayah (perkotaan) berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan wilayah tersebut. Penurunan kualitas lingkungan salah satunya diakibatkan oleh polusi gas karbondioksida (CO ). Salah satu upaya untuk menekan konsentrasi CO di udara perkotaan yaitu dengan menerapkan konsep area hijau atau yang lebih dikenal dengan ruang terbuka hijau (RTH). Salah satu RTHyang sesuai dengan perkotaan yaitu hutan kota. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian luasan area hijau dengan total emisi yang dihasilkan di Kabupaten Karanganyar. Luasan area hijau yang dianalisis yaitu empat titik hutan kota. Total emisi wilayah dilihat dari empat aspek yaitu emisi dari bahan bakar, penduduk, peternakan dan persawahan. Hasil penelitian menunjukkan luasan area hijau saat ini belum mampu menyerap total emisi. Penambahan area hijau seluas 25.739,814 ha merupakan luasan yang sesuai untuk mampu menyerap total emisi di wilayah tersebut.
IDENTIFIKASI TENURIAL SEBAGAI PRA-KONDISI UNTUK IMPLEMENTASI REDD+ Handoyo, Handoyo; Suka, Aneka Prawesti; Ginoga, Kirsfianti L.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.296 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.4.306-320

Abstract

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terluas, jumlah penduduk yang tinggi dan masih menghadapi tingkat deforestasi dan degradasi hutan memiliki daya tarik tersendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi tenurial dan keterlibatan parapihak untuk pelaksanaan REDD+. Tenurial dan potensi konflik para pihak dalam konteks local dan nasional penting untuk diketahui sebagai basis alokasi peran, tanggung jawab dan manfaat untuk pelaksanaan REDD+. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi tenurial yang ada saat ini yang dapat mempengaruhi implementasi REDD+. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode (RaTA) yang secara khusus dimodifikasi dan diadaptasi untuk penelitian ini. Analisis terhadap temuan di lapangan memperlihatkan variasi kondisi tenurial yakni: (a) Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi secara umum relatif memiliki banyak konflik lahan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan formal, (b) Kabupaten Berau secara umum dan Desa Long Duhung pada khususnya potensi konflik lahan tidak terlalu besar dengan upaya penyelesaian melalui kesepakatan informal, dan (c) Kondisi tenurial di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur lebih terjamin karena status dan batas kawasan yang pasti serta pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB. Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penatabatasan lahan secara partisipatif yang melibatkan para pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar. Rapid Land Tenure Assessment
ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS JENEBERANG Supratman, Supratman; Yudilastiantoro, C
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.323-331

Abstract

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan kehutanan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berimplikasi kepada adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kehutanan. Pada sisi yang lain, desentralisasi kehutanan dapat berdampak sosial-ekonomi negatif terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai Desember 2003. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Di Kabupaten Gowa di pilih Kecamatan Tinggi Moncong (mewakili wilayah hulu DAS) dan Kecamatan Parangloe (mewakili wilayah tengah DAS). Pada kedua kecamatan tersebut dipilih lima desa untuk disurvei intensif, yaitu Desa Manimbahoi, Bulutana, Parigi, Manuju, dan Desa Borisallo. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah DAS Jeneberang. Data sekunder diperoleh melalui survei, wawancara dengan masyarakat seternpat dan dinas-dinas yang terkait, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). analisis data yang digunakan adalah Qualitative - Descriptive Analysis dan Quantitative - Descriptive Analysis serta analisis tabulasi frekwensi dan tabulasi silang. Hasil penelitian adalah perlunya dibangun suatu sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS yang terinterkoneksi antara hulu-hilir. Sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS Jenneberang yang terinterkoneksi mensyaratkan adanya peran yang jelas dan saling terkait antara kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakatsetempat, dan lembaga penyangga seperti swasta, perguruan tinggi, dan LSM.
PENDAPATAN PETANI DATARAN TINGGI SUB DAS MALINO Purwanti, Rini
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.389 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.3.257-269

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Malino, Kel. Gantarang, Kab. Gowa yang berlangsung dari bulan Februari sampai Maret 2002. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan petani dataran tinggi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Variabel yang diamati meliputi identitas responden yang terdiri atas umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, sarana produksi, jumlah tenaga kerja dan besarnya pendapatan usahatani. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan uji regresi linear ganda. Sumber pendapatan petani berasal dari penjualan hasil sawah dan kebun. Besarnya pendapatan berkisar antara Rp 1.058.000,- sampai dengan Rp 5.381.000,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.888.000,-/KK/tahun atau Rp 240.666,-/KK/bulan. Pendapatan responden meliputi pendapatan yang diperoleh dari hasil sawah (padi) dan hasil kebun seperti kemiri, panili, kopi, coklat, jagung, pisang dan nangka. Padi memberikan konstribusi sebesar 58,5% dari total pendapatan terhadap peningkatan pendapatan petani, sedangkan kebun memberikan konstribusi sebesar 41,5%. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa bertambahnya luas lahan, sarana produksi, jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat pendidikan dapat meningkatkan pendapatan petani. Sementara dengan bertambahnya jumlah tanggungan keluarga dan umur dapat mengurangi tingkat pendapatan petani. Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi untuk pelestarian DAS Malino serta untuk mengurangi laju erosi diantaranya adalah dengan pembuatan terassering serta penerapan pola tanam dengan sistem agroforestry .
STUDI KEARIFAN LOKAL PENGGUNAAN API PERSIAPAN LAHAN: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah Akbar, Acep
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.708 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.3.211-230

Abstract

Pada dasarnya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh multi-faktor yang sangat kompleks mencakup aspek fisik yaitu bahan bakar dan iklim, ekologi, sosial ekonomi dan budaya anthropologis masyarakat, teknologi dan sistem kelembagaan serta intensitas pengelolaan hutan dan lahan termasuk aspek silvikultur. Dari sekian banyak permasalahan, awal kebakaran berasal dari api kecil dengan sumber-sumber pemicu di masyarakat, sehingga nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting untuk dikaji. Hasil studi kearifan lokal menunjukkan bahwa di lima desa kawasan hutan Mawas masih terdapat nilai-nilai kearifan yang dianut yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran diantaranya adanya nilai-nilai yang disampaikan melalui tekad, perkataan dan tindakan dari generasi ke generasi tentang pencegahan, penerapan pembakaran terkendali saat pembukaan ladang untuk bertani, dan adanya tindakan sanksi bagi yang melanggar adat. Namun demikian, penurunan nilai-nilai tersebut tengah terjadi akibat jumlah penduduk yang semakin meningkat, menjauhnya jarak ladang, dan semakin meluasnya kepemilikan lahan. Nilai-nilai kearifan lokal di desa Mantangai Hilir, Katunjung, Lawang Kajang, Madara, dan Batampang sebaiknya dipertahankan dan dijadikan landasan pengelolaan kebakaran, khususnya dalam menerapkan strategi pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat.
BIAYA TRANSAKSI DALAM PEROLEHAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH KEHUTANAN Ginoga, Kirsfianti Linda; Lugina, Mega
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.93-119

Abstract

Biaya transaksi telah dikenal sebagai salah satu kendala utama dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi pada mekanisme A/R CDM. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya biaya transaksi dalam pelaksanaan A/R CDM di Indonesia, berdasarkan pada proyek seperti CDM di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yang dibiayai oleh JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Centre). Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa aspek biaya akan lebih dipertimbangkan dibandingkan aspek waktu. Berdasarkan biaya operasional diperkirakan bahwa besarnya biaya transaksi dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing - masing adalah sebesar 39.2% dan 59.7%. Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa biaya transaksi merupakan komponen biaya yang utama untuk perolehan sertifikat penurunan emisi A/R CDM. Penelitian ini menyarankan perlunya membentuk forum koordinasi di tingkat lokal untuk mensinergiskan berbagai kegiatan dan informasi pada tingkat lokal, sehingga biaya transaksi dapat dikurangi.
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.343 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.121-136

Abstract

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi.
UPAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI UNTUK PENURUNAN EMISI KARBON Indartik, Indartik; Parlinah, Nunung; Lugina, Mega
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.462 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.2.139-147

Abstract

Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi terhadap perubahan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Selain sebagai sumber emisi ( ), sektor ini mempunyai potensi besar untuk menyerap karbon ( ) melalui penanaman dan pertumbuhan hutan. Berbagai kegiatan penanaman telah dilakukan di Indonesia jauh sebelum isu peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim berkembang, termasuk melalui pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Informasi tentang seberapa besar penurunan emisi dari pembangunan HTI dibandingkan dari kondisi (BAU) belum diketahui. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat penurunan emisi dari pembangunan HTI serta opsi-opsi peningkatan pembangunan HTI dalam rangka penurunan emisi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, serta menggunakan persamaan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas perubahan penutupan lahan di kawasan hutan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perluasan areal perkebunan sawit besar, luas perkebunan karet swasta dan luas pembangunan hutan tanaman industri. Besarnya tingkat emisi pada kondisi BAU sampai dengan tahun 2020 sebesar 10.829,32 juta ton CO eq (10,8 Giga ton CO eq). Peningkatan luas tanaman HTI seluas 10% dapat menurunkan emisi tahunan menjadi sebesar 319,81 Mt CO eq dan sebesar 204,96 Mt CO eq dengan peningkatan pembangunan HTI 15% per tahun.
PILIHAN STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DI SEKITAR HUTAN: STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR Justianto, Agus
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.305-316

Abstract

Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia terutama masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah diimplementasikan selama ini, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf kehudupan masyarakat sekitar hutan. Studi kasus di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan analisis quantitatif dan menghasilkan informasi bahwa pada masa mendatang perlu dikembangkan pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan  kemiskinan melalui berbagai kegiatan: 1) Pengelolaan kawasan hutan; 2) Industri kehutanan; 3) Pemberdayaan fiscal; 4) Penguatan kelembagaan; dan 5) Pembangunan infastruktur

Page 1 of 27 | Total Record : 267


Filter by Year

2004 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue