Published by
ISSN : -     EISSN : -
Articles
27
Articles
‚Äč
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI TELUK LAMPUNG (Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)

Wahyuni, Fitri ( Meiliyana )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung cukup menimbulkan beberapa masalah atau kurangnya kondisi sosial ekonomi rendering nelayan di sekitar area reklamasi. Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan, memberi dampak pada nelayan tentang sulitnya menemukan ikan dan memenuhi kebutuhannya. Maka rumusan tersebut diperoleh dengan cara bagaimana dampak sosial ekonomi penangkapan ikan akibat adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung khususnya Kelurahan Sukaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang dampak ekonomi sosial yang dirasakan sebagai salah satu nelayan yang timbul akibat adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan reklamasi pantai. Dalam mengevaluasi dampak kebijakan ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak atau evaluasi metode evaluasi sumatif milik Rossi dan Freeman, lalu menggunakan hukum dan beberapa teori pendukung lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan reklamasi pantai belum menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. (1) Masalah yang terkait dengan kurangnya lahan publik di kota Bandar Lampung masih harus dipecahkan, (2) kurangnya partisipasi atau partisipasi masyarakat pesisir, (3) bagaimana pelaksanaannya tidak tepat, (4) Pemerintah Dari kota Bandar Lampung yang belum menerapkan pembangunan lingkungan, (5) Namun keberadaan penanganan Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima masyarakat pesisir terkait dampak, (6) kejadian masyarakat pesisir harus dirugikan. Dan hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, kebijakan reklamasi pantai menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan Kelurahan Sukaraja. Jadi Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan pembangunan lingkungan, pengawasan dan koordinasi untuk mengatasi dampak dari masyarakat yang membutuhkan serta dalam proses kebijakan reklamasi pantai

JALAN BERLIKU MENUJU PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TEPAT WAKTU (Study Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Blitar)

Laksono, Fia ( Universitas Brawijaya )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Makalah ini membahas dimensi manajerial dan politik dari proses penyusunan dan persetujuan anggaran daerah. Data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan adopsi APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013-2015, dimensi manajerial terjadi pada tahap persiapan dan adopsi RKPD, persiapan KUA PPAS, penyusunan dokumen anggaran dan proses evaluasi anggaran, Sedangkan dimensi politik terjadi dalam tahap diskusi dan nota kesepahaman KUA PPAS, pembahasan dan persetujuan anggaran dan ketetapan anggaran. Sebagai rangkaian siklus persiapan dan persetujuan proses anggaran saat tahap akhir akan mempengaruhi keseluruhan panggung. Perubahan undang-undang tata kelola daerah UU 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menetapkan sanksi terhadap daerah kepala dan DPR saat anggaran terlambat memberi pengaruh positif terhadap ketepatan waktu APBD. Kesimpulannya, sanksi bupati dan DPRD berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 berbeda dengan persetujuan APBD Kota Blitar pada tahun sebelumnya yang selalu terlambat ditetapkan.

IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

Ani ( Budi Sulistio, Serli: Eko )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana program bersih program di Lampung. Penelitian ini didukung oleh lingkungan alam yang tidak menentu, tingkat pendidikan nelayan rendah, pola hidup nelayan, pemasaran tertangkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan model van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard and Policy Goals, Resources, Relationship Among the Organization, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Disposisi Pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk melihat pemanfaatan peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasilnya adalah bahwa program bersih sudah cukup efektif meski ada sedikit kendala dan masalah dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan van meter dan van horn, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program bersih telah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak didasarkan pada situasi di lapangan.Dibutuhkan standar kebijakannya yang lebih jelas dan terperinci, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan keuangan, perlu adanya perluasan, semestinya dilakukan komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat nelayan atau masyarakat agar tidak memberatkan negatif tentang program bersih.

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Hidayati, Dewi Ayu ( FISIP Universitas Lampung )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemekaran kabupaten Lampung Barat dilihat dari persepsi masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan dampak positif dan negatif dari pemekaran kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah kabupaten Lampung Barat mendapatkan persetujuan dari sebagai besar masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh di kalangan masyarakat bawah, mengingat masyarakat masih banyak yang kurang begitu paham dengan pemekaran daerah. Dampak positifnya adalah sebagian besar dinas merasa lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya karena permasalahan yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas dari masalah Pesisir Barat kini sudah berkurang. Dampak negatifnya berupa terjadinya penurunan PAD, bertambahnya pengangguran, kebudayaan yang hilang, bahkan pariwisata yang tidak lagi menjadi milik Lampung Barat. Pemekaran daerah ini masih dipahami secara sederhana dan terdengar masih awam di telinga masyarakat kota Liwa sendiri. Sikap masyarakat masih menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkan sebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini.

SOCIAL WELFARE POLICY AND SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

Irawan ( Prihantika, Diandini, Ita Rahmawati )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini mengkaji kebijakan kesejahteraan sosial dan kontribusinya terhadap pembangunan sosio ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Sebagai hasilnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi kebijakan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama masyarakat miskin. Strategi utama dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bantuan sosial; Pemberdayaan masyarakat dan program usaha mikro. Implementasi program ini telah membuktikan bahwa program kesejahteraan sosial berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki keefektifan program. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah strategi kesejahteraan sosial bukan satu-satunya pendekatan untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia perlu menggabungkannya dengan pendekatan lain dalam konteks pembangunan sosio-ekonomi. Kebijakan kesejahteraan sosial harus menjadi pendekatan terpadu dalam beberapa kebijakan kerja dan strategi makroekonomi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA

Novita ( Duadji, Tiara )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak ekonomi politik dari kebijakan pengangkutan kapal di Indonesia, yang mendedikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejauh ini belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan pengangkutan kapal. Ada yang fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pengangkutan kapal dengan dampak keseluruhan yang direplikasi berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan, untuk mengatasi pelaku penangkapan ikan ilegal yang beroperasi di perairan republik perikanan wilayah Indonesia (WPP-NRI) . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sekunder dengan pendekatan kepustakawanan. Ada perspektif konstruktivis yang terlibat dengan menerapkan kebijakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengangkutan kapal belum maksimal. Masih ada beberapa kendala yang belum ditangani secara efektif, sumber daya manusia belum terdistribusi dengan baik, sarana dan prasarana belum memadai, dan tidak memaksimalkan kerja sama antara lembaga bilateral dan multilateral, yang terlibat dalam pelaksanaan kapal. Kebijakan yang terburu-buru Dari situ peneliti memberi saran, (1) Mengatasi kendala yang ditimbulkan secara effektif. (2) Menciptakan distribusi sumber daya manusia yang baik di seluruh wilayah / kabupaten / provinsi, terutama di perbatasan laut. (3) Penyesuaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta memperkuat hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

TRANSFORMASI ORGANISASI PENYEDIA JASA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN (Studi Tentang Transformasi PT. Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan)

Kurniawan ( Maarif, Bayu )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Asuransi kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat sebagai warga negara. Setelah tuntutan perubahan zaman dan faktor lainnya, maka pemerintah memutuskan untuk mengubah PT. Askes (Persero) kepada BPJS Kesehatan dengan Peraturan SJSN dan peraturan BPJS. Transformasi tersebut menyebabkan perubahan sistem asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor yang mendorong pelaksanaan transformasi, tahapan transformasi yang dilalui oleh PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan mengubah apa yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada dua faktor yang mendasari pelaksanaan transformasi PT. Askes (Persero) kepada BPJS Kesehatan, faktor-faktornya adalah faktor domestik dan internasional. Faktor domestik adalah keluhan masyarakat, dan faktor internasional adalah intervensi pihak asing. Transformasi ini kemudian melewati tiga tahap yaitu unfreezing, movement, dan refreezing. Pada masing-masing tahap tersebut ada beberapa perubahan yang dilakukan langkah-langkah pencapaian tahapan masing-masing. Transformasi yang terjadi di PT. Askes (Persero) menyebabkan banyak perubahan, antara lain: perubahan tujuan, budaya, teknologi, struktur organisasi, dan volume aktivitas.

MODEL PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA PEKANBARU

Adiyanto ( Mayarni )

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pelaksanaan pengorganisasian pemerintahan yang baik, pada intinya menuntut keterlibatan semua komponen pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan merah maupun lingkungan masyarakat. Penelitian ini menguji penerapan model prinsip komprehensif tata kelola yang baik dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan good governance dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat menyetujui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Badan Pelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru adalah faktor sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat terhadap kementerian. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Badan Pelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru adalah faktor dan infrastruktur, dukungan kebijakan dan dukungan finansial.

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI INDONESIA TAHUN 2015

Jamaluddin, yanhar

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Realita penggunaan dana desa pada tahun 2015 tidak dimanfaatkan dengan baik karena tidak memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan desa mengelola anggaran, kurangnya kompetensi petugas pendamping, dan kurangnya pengembangan teknis pengelolaan anggaran yang sesuai dengan anggaran nasional ke desa. Artikel ini mengacu pada isu "Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam hal dimensi transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap?". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa "Akuntabilitas penggunaan dana desa tidak optimal digunakan". Dengan demikian hal tersebut menimbulkan beberapa efek, yaitu: a. Penduduk desa tidak mengerti substansi dana desa, sehingga masyarakat dalam penggunaan dana desa masih rendah, b. Desa tidak dapat memprioritaskan penggunaan anggaran secara akurat, dan c. Kebijakan program penganggaran tidak direncanakan dan disusun berdasarkan kebutuhan dan tipologi desa yang sebenarnya. Akuntabilitas penggunaan dana desa berguna untuk mengukur bahwa desa telah menggunakan dana tersebut dengan baik, yang berarti bahwa hasil penggunaan dana desa oleh desa telah dilakukan dan diberikan manfaat yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, dan akan menjadi Mudah bagi desa untuk mengendalikan anggaran.

TANTANGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH

Kurniawan, Robi Cahyadi

Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah menjadi acuan awal bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintah. Berdasarkan data Ombudsan RI , standar pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam praktek pelaksanaannya. Tulisan ini mengurai tentang faktor penghambat pelayanan publik, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, masalah yang muncul seperti mal administrasi, sampai dengan perlunya sinergi layanan antar pemerintah daerah dengan Ombudsman RI guna percepatan kualitas layanan, hingga ide electronic government dengan menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan menyeluruh. Tulisan ini berbasiskan penelitian pustaka dengan analisa data-data sekunder, melalui beberapa penelitian yang ada pada pemerintah daerah di Indonesia.Hasilnya tantangan kualitas pelayanan publik di Indonesia terletak pada penyedia layanan (birokrasi) dan pengguna layanan (masyarakat), keduanya sama-sama bermasalah namun dengan porsi birokrasi dipihak yang lebih bermasalah dalam pelayanan publik.