cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Hukum Respublica
ISSN : 14122871     EISSN : 26156733     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Respublica ((ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science, published twice in Mei and November by the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. This journal warmly welcomes contributions from scholars and practitioners of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana" : 8 Documents clear
Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hadi, nur
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.567 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1296

Abstract

Tujuan penelitian ini  untuk menjelaskan singkronisasi penafsiran hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI. Metode penelitian menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI secara umum sudah terdapat kesinkronan. Namun, di dalam norma tertentu ada yang tidak diatur, seperti beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Simpulan, singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan  dalam KUHPerdata dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi, kedua hukum KUHPerdata dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/iddah menurut KUHPerdata, UUP dan KHI mempunyai singkronisasi. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak ketiganya memilki kesingkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian.  Beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun, mahar, kawin hamil dan rujuk hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdata dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan.
Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina dalam Menunjang Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Tahun 2015-2016 Nuriyatman, Eko
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.454 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1572

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan analisis program CSR Pertamina dalam menunjang pengembangan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi tahun 2015-2016. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis  dengan metode  yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa program CSR yang dilakukan PT Pertamina EP Field Jambi salah satunya di Kecamatan Sungai Gelam, merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina EP Field Jambi pada tahun 2015-2016 sangatlah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dimulai dari TOGA, Posyandu, kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman jagung pada lahan tidur di Desa Kebun Sembilan dan Desa Talang Belido. Kegiatan ini mampu menunjang dan memperbaiki perekonomian warga secara baik bila dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Pertamina EP Field Jambi.
Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016) syah, irfan ardian
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.974 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1833

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan  perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 serta untuk menjelaskan hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, baik sebelum maupun setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Jenis dari penelitian ini penelitian hukum normatif, sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berguna untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara a quo, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan a quo adalah tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis, sedangkan setelah ditetapkan putusan a quo hubungannya adalah harus diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis. Simpulan, pertama, tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat termasuk tindakan yang melanggar hukum karena MK tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (positive legislature). MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis.
Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum libra, robert; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.39 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1894

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan  pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi pendekatannya empiris  dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di  Pengadilan Agama Pekanbaru secara mutatis mutandis berlaku seperti advokat dalam menangani perkara profesional. Bentuknya dapat sebagai pendamping hukum berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai kuasa dalam surat gugatan, sebagai kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan, sebagai kuasa penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Syaratnya telah terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada OBH yang terakreditasi. Walaupun pemberi bantuan hukum selain advokat sudah diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi belum ada pemberi bantuan hukum selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Arliman S, Laurensius
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.487 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1932

Abstract

KPAI is an independent institution formed based on Presidential Decree Number 77 of 2003 concerning the Indonesian Child Protection Commission. KPAI is the mandate of the Child Protection Law with a view to increasing the effectiveness of child protection. KPAI is a state institution mandated by the Act to oversee and supervise the implementation of child protection. This paper discusses how is the position of the Commission for the Protection of Indonesian Children in the Indonesian constitutional system? What is the function of the Indonesian Child Protection Commission as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights for children according to the mandate of the constitution? This research is a descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. Against all data and materials obtained from the results of the study will be compiled and analyzed qualitatively. The function of KPAI as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights on children according to the mandate of the constitution is reflected in 9 (nine) main fields, namely 1) Social Affairs and Children in Emergency Situations; 2) Family and Care Sector; 3) Civil Rights and Participation Fields; 4) Religion and Culture; 5) Education Sector; 6) Health and Drug Sector; 7) Fields of Pornography and Cybercrime; 8) Field of Children Against the Law (ABH); and 9) Trafficking and Exploitation. Where there are functions that are going well, and some are not good, so KPAI gives a lot of suggestions and criticisms of the 9 (nine) functions it performs.
Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Yarni, Meri
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.48 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.2037

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam  pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.  Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis  dengan metode  yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa  belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan  sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini  dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 simamora, birman
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.248 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.2071

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan  netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur  Riau tahun 2018. Jenis penelitian ini hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Riau tahun 2018 termasuk hambatan dan upaya mengatasinya. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Riau tidak berjalan sepenuhnya. Ketidaknetralan terjadi sebelum masuk masa kampanye dan selama masa kampanye. Adapun bentuk ketidaknetralan, seperti menghadiri acara deklarasi, syukuran dan acara di kediaman pasangan calon tertentu. Pengerahan Aparatur Sipil Negara agar berpihak terhadap salah satu kandidat tidak ada ditemukan dalam pemilihan umum gubernur Riau tanggal 27 Juni 2018 yang lalu. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Riau disebabkan pengaruh tekanan (intervensi) dari calon pertahana. Upaya mengatasi agar Aparatur Sipil Negara tetap netral dalam pemilihan Gubernur Riau dapat dilakukan dengan memberikan sanksi  sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sagita, Afrianto
Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.059 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.2095

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk untuk menjelaskan pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai istrumen hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif/yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asas praduga bersalah (presumtion of guilty) dipandang sangat urgen untuk dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan urgen diterapkan dengan segera. Penerapan asas praduga bersalah, sebaiknya dibatasi hanya dalam hal pembuktian di persidangan saja melalui metode pembalikan beban pembuktian. Penerapan asas praduga bersalah melalui metode pembalikan beban pembuktian tersebut  diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selayaknya, sistem pembalikan beban pembuktian dijadikan asas pondasi/landasan filosofis dalam payung hukum UUPTK. Kemudian dari tataran asas diturunkan menjadi norma, sehingga ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dapat dicantumkan dalam klausul pasal demi pasal dalam UUPTK. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modus-modus korupsi yang semakin mutakhir.

Page 1 of 1 | Total Record : 8