cover
Filter by Year
Articles
403
Articles
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS PANCASILA

Harahap, Indra Tua Hasangapon

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT.

TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL

Yunanto, Yunanto

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Realitas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai dan melakukan pembagian harta kekayaan perkawinan akibat adanya keragaman aturan khususnya dalam perkawinan serial. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait titik singgung kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta perkawinan; dan  penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan dalam praktik di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta yang diperoleh karena warisan dan hibah; dan dalam perkawinan serial terbentuk masing-masing kelompok harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.

POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG LAMBANG PALANG MERAH

Permanasari, Arlina

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 mewajibkan Indonesia mengimplementasikan ketentuan tentang lambang Palang Merah. Adanya Keppres RIS Nomor 25 Tahun 1950, Peperti Nomor 1 Tahun 1962, Pasal 6 ayat(3b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Pasal 508-565 KUHP dianggap tidak memadai mengingat masih terdapat pelanggaran baik oleh perorangan maupun lembaga. Tulisan ini membahas perkembangan politik hukum dalam pembentukan aturan tentang lambang dalam periode 2010-2018. Berdasarkan analisis, faktor politik yang tercermin dalam partai politik dan faktor normatif berupa produk hukum yang saling bertentangan, dipengaruhi faktor sosial-ideologi yang mengidentikkan lambang Palang Merah dengan agama tertentu. Oleh karena itu setiap produk perundang-undangan harus tetap memperhatikan konsistensi dengan perundang-undangan lainnya dan menyesuaikan pengaruh sosial politik dan ideologi sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA

Turisno, Bambang Eko, Suharto, R., Priyono, Ery Agus

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir  serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat,  kewenangan Pemerintah, wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob,  hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.

REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME

Mareta, Josefhin

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.

BEKERJANYA HUKUM TENTANG DESA DI RANAH PEMBERDAYAAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI PEREMPUAN DESA

Kushandajani, Kushandajani

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa diharapkan berperan sebagai daya ungkit pembangunan desa, dimana secara eksplisit mengakui peran perempuan di dalamnya. Namun apakah perempuan yang tinggal di desa mampu menjawab persoalan ini melalui penelusuran tiga dimensi pemberdayaan perempuan yaitu politik, sosial, dan ekonomi ? Penelitian kualitatif non-doktriner dipilih dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan di ranah politik keikutsertaan perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di Badan Permusyawaratan Desa sangat sedikit dan  tidak ambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi sosial, perempuan terlibat  kuat di bidang pendidikan, kesehatan, pendampingan hukum, dan penanggulangan kemiskinan.. Dalam dimensi ekonomi perempuan juga kuat perannya dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti pertanian dan industri rumah tangga. Simpulan riset menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan terlihat kuat di non-politik area.

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: PEMBATALAN LARANGAN PERNIKAHAN PEGAWAI SATU ATAP

Triastuti, Septina Lia

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan, dan diskriminasi hak konstitunionalnya, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Setelah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, patut dianalisis bagaimana dampak putusan tersebut bagi undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia serta konsekuensi hukumnya terhadap peraturan internal perusahaan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, idealnya perusahaan-perusahaan di Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal perusahaannya untuk mencegah timbulnya gugatan dari pihak-pihak terkait.

TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Yunita, Ani, Setyaningrum, Reni Budi, Annas, Muhammad

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan dan hambatan  pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ialah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan namun, ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan Surat Pengangkatan dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah masih belum optimal. OJK dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS

Prananingtyas, Paramita

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat.  Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan  bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal.

URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Annisa, Rizki Nur, Sulistiyono, Adi, Latifah, Emmy

Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang  mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan  hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual   menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal.