cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ius Constituendum
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ., Masrokimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.59 KB) | DOI: 10.26623/jic.v1i2.548

Abstract

Positive Law of the treasure together for this is still not the Resolute to provide rules on the division of the problem treasure together all still feel ambiguous are no rules that specify the split of the treasure together in KHI (Compilation of Islamic Law) by dividing equally that half to his wife and half for husband , but in a specific case by case if all decisions jointly owned by such disputes will be found, less able to reflect the sense of justice by a particular party, the Islamic law there is no clear division of the treasure together, both in classical and contemporary jurisprudence, is not even found in Al-Quran or Al-Hadith on this issue, there are certain differences in solving problems of common property, from differences in both the Positive Law and Islamic Law regarding subdivision and settlement when there is a dispute about the treasure joint will be obtainedcomparison, the ratio will be understood as a positive step in understanding and explore how the distribution and completion of this common treasure, so that would be obtained justice for those who want to resolving the problem treasure together.Legal dispute settlement joint property according to the Law-Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law that according to article 37, that is: "If the marriage broke up because of divorce, the joint property set by statute each-each, any property obtained during marriage is community property, where as in the compilation of Islamic Law, joint property due to divorce will be split half and half for the husband to the wife. The judge in the consideration of the joint property dispute resolution processes as a result of the divorce, the judge must be able to contribute to find a law that make of public order and sense of justice among the parties in addition to the meaning of legal certainty and legal protection. The procedure for resolving disputes together limitative property has been set in the civil procedural law, ranging from the laws it until judge so submission concerning joint property dispute after their divorce. In the process of dispute resolution does not rule out treasure along with the reconciliation process or mediation outside the Judiciary or in Non-Litigation with principles-principles and basic-basic fairness amongpihak. In Islamic law principles for dispute resolution highly promoted because it will be much can find a sense of justice among between with attention to customary law and without prejudice to the other party. But when disputes the joint property is entered in the Litigation in court Judge precisely given the right to according in this settlement by way istimbath law as rights - the right of a judge that they have in accordance with the main points of the power of Justice.
PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005 Pratama, Rizal Aji
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.367 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i2.1041

Abstract

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya agar terciptanya persaingan usaha yang kondusif dan sehat. Dalam implementasinya, peraturan tersebut belum ditaati oleh seluruh pelaku usaha. Terbukti dengan adanya praktek kartel garam yang dilakukan di daerah Sumatera Utara, bahwa ada 7 (tujuh) pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel yakni PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo yang bertindak sebagai pemasok garam yang disebut dengan kelompok G3 dengan PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera yang disebut dengan kelompok G-4. Praktek tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen serta persaingan usaha tidak sehat. Berdasar kondisi tersebut ada 2 (dua) permasalahan yang penulis ambil, yakni : Bagaimana pengaturan mengenai larangan praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005 dan Bagaimana pengaturan ideal mengenai praktek monopoli kartel dalam persaingan usaha garam dalam kajian putusan KPPU no. 10/KPPU-L/2005.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan kartel diatur dalam Pasal 4 (larangan oligopoli), Pasal 5 - Pasal 6 (larangan penetapan harga), dan Pasal 11 (larangan kartel) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan untuk pengaturan idealnya perlu disempurakan dan/atau dirumuskan klausul pasal yang mengatur tentang perluasan definisi pelaku usaha, menerapkan penegakan hukum dengan asas ekstra teritorialitas, memperjelas kedudukan dan kewenangan KPPU, penyempurnaan penerapan liniciency program, perubahan sanksi administratif, pembenahan sistem merger. 
KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA Suharsono, Emut
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.189 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i2.1036

Abstract

transportasi online ini belum ada payung hukum yang jelas, se-hingga menimbulkan pro dan kontra. Aturan yang ada masih tumpang tindih, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait angkutan non-umum berbasis online ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya, problema-tika dan solusi pemerintah pusat dalam melakukan taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menelaah mengenai upaya, problematika dan solusi pemerintah pusat dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non-umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang ber-sifat deskriptif analisis, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori negara hukum, teori legislasi, dan teori keadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya yang dilakukan pemerintah dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan umum berbasis online yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, selama ini hanya dengan melakukan revisi dan mencabut peraturan yang mengatur angkutan non-umum berbasis online, (2) Pro-blematikanya karena peraturan belum dapat berlaku secara efektif, belum memberikan kepastian hukum, dan belum dapat mewujudkan tujuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah : (a) tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan peraturan; (b) mengeluarkan peraturan yang dapat di-laksanakan oleh pihak terkait; (c) mengedepankan kepentingan masya-rakat; (d) mendasarkan pada asas musyawarah mufakat; serta (e) peng-aturan ojek online melalui peraturan daerah. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan peraturan yang bernilai keadilan ber-dasarkan Pancasila.
KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Junaidi, Muhammad
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.573 KB) | DOI: 10.26623/jic.v1i2.540

Abstract

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.
KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG wan, Rid
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.279 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i2.1040

Abstract

Profesi kurator mudah dikriminalisasi saat menjalankan profesinya terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Kasus yang menimpa Kurator Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah contohya.Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana menurut UU Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada pelaporan secara pidana jika dalam menjalankan tugasnya kurator terbukti tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan yang dihadapi karena  Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang kurator dipidana. Sebagai solusinya, UU Kepailitan dan PKPU perlu menentukan kriteria tolak ukur independensi kurator. Kesimpulan penelitian ini, sebagai profesi hukum yang independen, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit selain terikat pada kode etik profesi kurator juga terikat pada KUHP. Artinya, KUHP tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut KUHP.
PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah) Aziz, Abdul
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.305 KB) | DOI: 10.26623/jic.v1i2.552

Abstract

Zakat is a religious “maaliyah ijtima’iyah”, worship associated with theproperty, which has a position is very important to improve the welfare of thecommunity, if properly managed, trustworthy, transparent Sharia compliantIslamiyah, both collection and distribution. Suspected not optimal zakat becausethe government does not have specific policies to make zakat as a source of state revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to charity as a major instrument in the nations economy.The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriateas the fight against poverty? And how is ideally Baznas utilization of zakat inCentral Java province attempted to alleviate poverty? The purpose of this studywas to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight againstpoverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznasstrived for poverty alleviation.The method used in this research is juridical empirical research, theresearch refers to the norms and principles of law contained in legislation andjudicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research is descriptive analytical research, a study that tried to illustrate the legal issues, legal and studying it or analyze it according to the needs of the research in question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data,processing is done, analyzing and constructing thoroughly, systematicallydescribes the relationship between different types of data. Further data iscompleted and processed, and then analyzed descriptively. So as to provide asolution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat forPoverty Reduction Efforts?  Baznas utilization of zakat in Central Java province is not suitable as reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only a couple of the Local Government Unit (SKPD) only in Central Java. Poverty is not just caused by natural factors alone, but also equitable development factors influence on this issue. One solution is to empower community-based charity. In effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in society.
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG – UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Setyono, Nanang
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.437 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i2.1039

Abstract

 ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan kebijakan pengupahan, salah satunya adalah penentuan upah minimum yang didasarkan pada penentuan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui Dewan Pengupahan (yang unsurnya terdiri dari Pakar, Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah). Namun dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mudah dan mulus karena dalam mendefinisikan unsur-unsur kebutuhan hidup layak pun selalu terdapat perbedaan sudut pandang, sehingga dalam merekomendasikan hasil rumusan upah dewan pengupahan seringkali tidak memuat rekomendasi yang satu suara terkait rumusan pengupahan namun berisi pendapat masing-masing (pekerja dan pengusaha) dalam merumuskan upah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana dengan bahan pustaka yang ada coba diteliti bagaimana das sollen dan das sein nya terkait penentuan upah minimum yang didasarkan pada standart kebutuhan hidup layak yang akan diuji dengan beberapa teori yaitu teori kesejahteraan, teori keadilan, teori dan prinsip koperasi.Kebutuhan hidup layak dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota dan dewan pengupahan provinsi yang direkomendasikan kepada gubernur sebagai dasar pertimbangan penetapan upah. Upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi tersebut diperuntukkan bagi pekerja atau buruh lajang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, pekerja/ buruh dapat membentuk koperasi karyawan yang difasilitasi oleh pengusaha. Keberadaan koperasi karyawan tidak hanya bisa memenuhi komponen kebutuhan hidup yang dimaksud didalam PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan Jo. Permenaker No.21 tahun 2016 tentang Kebutuhan hidup layak tetapi keberadaan koperasi karyawan juga dapat menjawab kebutuhan hidup riil pekerja dan keluarganya diluar komponen kebutuhan hidup layak.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH Ghoni, Abdul
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.232 KB) | DOI: 10.26623/jic.v1i2.551

Abstract

Phenomenon that happened [at] banking [of] Moslem law during the time sometime not or not yet touched from principles of Moslem law banking, good in context al-bai (merchant), al-Ijarah (renting), al-Musyarakah (corporation), al-Mudharabah (sharing holder), Ar-Rahn (the mortage), alqard (receivable debt), ad-dhaman and al-kafalah (guarantee and warranty), al-hawalah (evacuation of debt underwriter), but exactly sometime is equal to principle applied by conventional bank. Principle by this Moslem law banking nor far with the fidusia which in this that penghutang (debitur) that is: (1) giving materialism rights; (2) giving rights prioritize to creditor; (3) enabling to giver of guarantee fidusia to remain to master the object of debt guarantee; ( 4) giving rule of law; and (5) easy to executed the. The problem in this research are: (1) how the principles and remedies for the execution of the collateral in Islamic banking; and (2) how the implementation of remedies for the execution of the collateral in Islamic banking? The method used in this research is the method: (1) observation; (2) interview; and (3)documentation. This research target description of about: (1) how principle and solving of law for executing guarantee in Moslem law banking; and (2) how implementation of solving of law for executing guarantee in Moslem law banking. Result obtained that in solving of law for executing guarantee in banking that: (1) that banking of Moslem law in solving of law for executing guarantee use the law fidusia and act to apply the concept going into effect in Moslem law banking. Therefore principle which must be bring back and apply the Islam concept in running Moslem law banking; (2) that implementation during the time felt by debitor refer the system run by a Moslem law banking, debitor exactly its burdenprogressively heavily because of sanction applied by a banking. Therefore, banking of Moslem law have to bring back or run the banking wheel have to relate the concept kemaslahatan, justice, taawun.
PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Ristina, Lilien
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.056 KB) | DOI: 10.26623/jic.v3i2.1038

Abstract

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.
KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Prasetyo, Hengky
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.474 KB) | DOI: 10.26623/jic.v1i2.549

Abstract

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang Local Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

Page 1 of 4 | Total Record : 32