RESAM Jurnal Hukum
RESAM Jurnal Hukum terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan April dan Oktober. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan secara online (early view) dan versi cetaknya akan diedarkan pada setiap terbitan.
Articles
5
Articles
Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah

Surya, Achmad

RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1596.484 KB)

Abstract

ABSTRAKTindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tahun 2016-2017 enam Reje Kampung yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, namun sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Problematika kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.Kata Kunci : Problematika, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Penetapan Tersangka ABSTRACTCorruption is very detrimental to the state finance or state economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Throughout 2016-2017 year six Reje Kampung reported by people guilty of corruption use village funds, but so far investigators have not set a corruption suspect the village fund. This type of study is juridical empirical research, the study was conducted at the Police Central Aceh district. The data used in this research is primary data and secondary data, engineering data collection was done by interview and document study. Problems of police as investigators of corruption in the determination of criminal suspects corruption of village, namely: First, the witness was not cooperative in the willingness to attend despite having been properly called, officially, Secondly, corruption investigators must first have evidence of the value of state losses from the Inspectorate of Central Aceh District and the Audit Agency (BPK), which takes a very long time to more than 2 (two) months.Keywords : Problematic, Investigator, Corruption, Determination suspect

Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Fakhrurraji, Alzikri

RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1406.737 KB)

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan pendudukan yang sangat signifikan di Indonesia tidak sejalan dengan penyerapan tenaga keraj di sektor formal, hal ini menyebabkan meningkatnya pencari kerja disektor nonformal yang sering mengacuhkan hak-hak sebagai pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi perundang-undangan Ketenagakerjaan terhadap buruh pasar tradisional di kota Takengon belum terlaksana dengan maksimal, sosialisasi maupun pendampingan terhadap pekerja belum dirasakan, sehingga prinsip-prinsip keadilan bagi buruh pasar tradisional belum dapat dirasakan Hal ini disebabkan belum termuatnya secara tegas peraturan-peraturan yang melindungi para buruh pasar tradisional dari ancaman kesewenang-wenangan pemberi kerja.  Hak-hak buruh pasar tradisional belum dapat diimplementasikan secara baik, karena perjanjian kerja di antara pemberi kerja dan pekerja hanya dilandaskan kepada perjanjian lisan. Sehingga pemberian hak-hak dasar oleh pemberi kerja hanya berlandaskan kekeluargaan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Persfektif KeadilanABSTRACTThe very significant growth of occupation in Indonesia is not in line with the absorption of keraj power in the formal sector, this has led to an increase in job seekers in the informal sector who often ignore the rights of workers. The method used in this study, namely empirical juridical, this research data obtained through interviews, observation and documentation. The result of the research shows that the implementation of labor legislation on traditional market workers in Takengon has not been implemented maximally, socialization and assistance to workers has not been felt, so the principles of justice for traditional market workers have not been felt. regulations that protect traditional market workers from the threat of employer arbitrariness. Traditional market labor rights can not yet be properly implemented, since employment agreements between employers and workers are based solely on oral agreements. So that the granting of basic rights by employers is only based on kinship.Keywords : Employment, Persfective Justice

Peranan Rayat Genab Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung Di Kampung Jerata Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Muslim, Bohari

RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1498.052 KB)

Abstract

ABSTRAKQanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rayat Genab Mupakat salah satunya yaitu fungsi legislasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris  yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa peranan Rayat Genab Mupakat pembentukan qanun kampung memiliki peranan penting, sementara dalam pelaksanaannya, keterlibatan Rayat Genab Mupakat (RGM) tidak sebagaimana mestinya yang merupakan lembaga legislatif, akibat kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor keuangan dan faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan pemerintah daerah kepada Rayat Genab Mupakat (RGM) dalam melaksanakan fungsinya.Kata Kunci : Peranan, Rakyat Genab Mupakat, QanunABSTRACTQanun Regency of Central Aceh Number 4 Year 2011 on Village Government, in Article 58 paragraph (1) a and paragraph (2) concerning the duties, functions and authorities of Genab Mupakat Rayat is one of the functions of legislation, as referred to in paragraph (1) a was implemented in the formation and amendment of the village qanun with the approval of Reje. This type of research is a type of legal research that is juridical empirical that is a scientific research to find the truth based on research implementation in the field with reference to legal scholarship. The result shows that the role of Rayat Genab Mupakat in the formation of qanun kampung has an important role, while in its implementation, the involvement of Genat Mupakat Rayat is not as legislative as it is due to lack of inadequate human resources, financial factor and lack of guidance and guidance of local government to Genab Mupakat (RGM) in performing its functions.Keywords : Role, Rakyat Genab Mupakat, Qanun

Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Suhartini, Suhartini

RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1636.833 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah.  Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum PositifABSTRACTIn Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine of Rp. 10,000 (several thousand rupiah).Keywords : Wakaf Land, Islamic Law, Positive Law

Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Ananda Nasution, Dian Mandayani

RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1413.628 KB)

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan jumlah perusahaan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi dewasa ini adalah hal yang sangat menggembirakan disatu sisi, namun menimbulkan polemik di sisi lain. Penerapan aturan hukum yang berbeda mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat diantara perusahaan transportasi, persoalan hukum lain yang tak kalah penting adalah perlindungan konsumen dan  status hukum dan perlindungan bagi penyedia layanan (pengemudi). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengemukakan  konstruksi hukum yang tercipta dari transaksi dan transportasi online bervariasi tergantung jenis layanan yang diminta. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen belum jelas dalam transaksi dan jasa transportasi berbasis aplikasi, demikian pula tidak ada pengaturan mengenai pembagian resiko yang sewaktu waktu dapat terjadi akibat keadaan memaksa atau overmacht. Payung hukum terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan masalah transportasi adalah ranah publik, yang perlu pengaturan administratif dari pemerintah.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Transaksi Dan Transportasi, OnlineABSTRACTThe growing number of transaction-based companies and application-based transport today is a very exciting thing on one side, yet it creates a polemic on the other. The application of different legal rules leads to unhealthy competition among transport companies, other equally important issues are consumer protection and legal status and protection for service providers (drivers). This study uses normative legal research, ie research that refers to the legal norms contained in legislation. Data Source in this research is secondary data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material. The results suggest that legal constructions created from online transactions and transport vary depending on the type of service requested. The regulation of legal protection for consumers is unclear in application-based transactions and services, nor is there any regulation of risk sharing that may occur at any time due to coercive or overmacht circumstances. The legal umbrella of law-based transport lawyers is the Civil Code, while the transport problem is the public sphere, which requires administrative arrangements from the government.Keywords : Legal Review, Transaction And Transportation, Online