cover
Filter by Year
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)
Articles
63
Articles
Dampak Desentralisasi terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013)

Setiawan, Ramadhani, Samin, Rumzi, Mahadiansar, Mahadiansar

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak memberi peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang meningkatkan nilai substansi demokrasi. Namun euphoria perjalanan otonomi daerah sebagai Kepala Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata terjadi adalah praktek KKN (korupsi, Korupsi dan Nepotisme) terjadi jauh dalam pencapaian harapan desentralisasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membahas kapabilitas, meskipun setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di provinsi Riau. Masalah ketidaksetaraan secara khusus dalam hal kewajiban kepemimpinan yang memuncak dari faktor historis yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan Kepala Daerah sebagai otoritas daerah. Masalahnya adalah di mana ketimpangan tertentu dalam hal kewajiban memuncak kepemimpinan faktor sejarah yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan kepala daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PDAM Tirta Karimun Desa Lubuk Kabupaten Karimun

Setiawan, Ramadhani, Kurnianingsih, Fitri

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

PDAM Tirta Karimun merupakan suatu perusahaan daerah air minum yang memberikan jasa pengaliraan air bersih untuk masyarakat di Tanjung Batu Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayan PDAM ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penguna PDAM. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Dari hasil penelitian di PDAM ini maka penelitian ini membuah hasil yaitu bahwasanya PDAM ini sudah memberikan pelayanan yang transparaan dan juga bertangung jawab namun dalam pelayanan ini masih banyak kekurangannya terutama didalam pengelolaan dan distribusi air tersebut, banyak gendala seperti tidak jalannya air saat kemarau, keruhnya air saat musim hujan dan dimana air kurang layak konsumsi karena berlumpur dan berbau bila selepas hujan, selepas kemarau dan bila saat air tidak dicampur bahan kimia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelayanan PDAM ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Untuk saran diharapkan bisa membeberikan pelayanan yang diharapkan dimana masyarakat sangat terbantu jika PDAM ini berjalan dengan lancar, maka dari itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan pelayaanannya

PERAHU LANCANG KUNING KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU BINTAN KEPULAUAN RIAU

Samin, Rumzi, Khodijah, Khodijah

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian perahu Lancang Kuning yang berorientasi Identifikasi, dokumentasi, Inventarisasi, data dan kearifan lokal serta penggunaan teknologi yang bernuansa lokal pada skala Propinsi yang lebih utama berorientasi kemaritiman. Oleh karena itu penelitian ini sejalan dengan RIP UMRAH dan kepentingan daerah Provinsi Kepulauan Riau berjudul “Perahu Lancang Kuning kearifan lokal masyarakat Melayu Bintan Kepulauan Riau”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginventarisir kearifan lokal, pengaruhnya bagi masyarakat, masalah yang timbul dalam pembangunan dan bagaimana penentuan strategi bagi kelanggengan eksistensinya. Metodologi penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data primer dan skunder baik kuantitatif maupun kualitatif dari pemangku kepentingan (stakeholder), melalui diskusi, wawancara mendalam dan pertanyaan-pertanyaan. Penelitian ini akan menelusuri tiga jenis warisan kapal orang Melayu yang digunakan dalam aktiviti perdagangan dan kegiatan maritim pada zaman lampau; yaitu jenis kapal besar bagi penjelajahan di lautan dan antara benua, jenis kapal sederhana bagi penjelajahan di antara pelabuhan di Alam Melayu dan jenis kapal atau perahu kecil untuk kegiatan di pinggir pantai dan sungai. Perahu Lancang Kuning merupakan 10 perahu tradisional di Indonesia, di beberapa daerah wujud perahu tradisional masih ada sampai sekarang tetapi Perahu Lancang Kuning tidak ditemukan wujudnya di lingkungan masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Untuk itu perlu digali dan pendalaman secara serius mencari jejak sejarah yang sebelumnya menjadi sebuah Kerajaan Riau Lingga Johor (museum Johor dan museum Terenggano Malaysia); Siak, Pekanbaru, Medan dan Belanda.

FREE TRADE ZONE (FTZ) TANJUNGPINANG DALAM KERANGKA EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN

Andini, Sri Putri, Prastya, Imam Yudhi, Safitri, Dian Prima

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

It has been around 10 years since the enactment of government regulations as the basis for the implementation of the free trade zone policy, but until now the reality that occurred is far from ready, this can be seen from the provision of infrastructure which is an important part in supporting the course of the policy but not yet available. In addition to infrastructure, what is no less important is how the institution in this implementation is able to run the existing system. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Research locations are in Tanjungpinang City. The results of the study indicate the complexity of the problems experienced by the Institutions of the Zone Council and the Concession Board of the Bintan Region Free Trade Zone and Free Port, so it is not surprising that it ultimately has implications for operational policies. Because the presence of institutions is a determinant of whether a policy is going well or not.

PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA Andi Nurhalimah

Nurhalimah, Andi, edison, edison

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study discusses the Participation of Women in Village Fund Planning and Management. The purpose of this research is to find out how the participation of women in planning and management is involved in the Village of Medicine. The informants in this study were 20 (twenty) speakers from 3 (three) Village Governments, 5 (five) PKK people, 3 (three) Posyandu people, 8 (eight) RTs, and 1 (one) KUBE person. The research method used is descriptive method of qualitative approach. The research instrument used was interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that womens participation in village fund planning and management in Berakit Village is at the level of delegated power, placation and consultation. What is dominant in the large tokenism group is that a level of participation in the community is heard and allowed to argue, but they must not have the ability to be guaranteed that their views are considered by the power holders. And seen from the use of the village budget for gender equality in the Berakit Village is not effective and efficient. In katakana it is not effective because the selection of the type of training where the culinary made from mangroves the material used is difficult to find and not efficient because the funds are spent in large quantities but no results are returned (outcome).

Kolaborasi dan Manajemen Pengetahuan dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Di Kota Tanjungpinang

Geiyono, Suwa, MUHAMMAD, ADJI SURADJI, Yudiatmaja, Wayu Eko

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Potensi zakat di Kota Tanjungpinang memang cukup mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun pengelolaannya dinilai belum optimal karena belum adanya kolaborasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan aktor pengelola zakat yang lain. Di Tanjungpinang sendiri terdapat lembaga-lembaga yang ikut dalam proses pengelolaan zakat dan pengumpulan zakat. Lazismu merupakan salah satu lembaga yang ikut dalam proses pengumpulan maupun pendistribusian namun belum pernah berkolaborasi dengan Baznas. Berbeda dengan UPZ yang dibentuk oleh Baznas, unit ini yang menjadi perpanjangan tangan dalam proses pengumpulan di sektor SKPD, Masjid, Sekolah maupun BUMD.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi dalam penciptaan pengetahuan melalui manajemen pengetahuan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang fokus pada proses penciptaan inovasi dalam pengembangan zakat, infak dan sedekah. Teori yang digunakan adalah teori kolaborasi dan manajemen pengetahuan dengan dua jenis pengetahuan yaitu eksplisit dan implisit. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa analisis tentang adanya inovasi dalam pengembangan zakat, infak dan sedekah di Kota Tanjungpinang belum dapat dikatakan berhasil karena tidak memaksimalkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasinya. Selain itu, kendala yang didapati adalah persoalan regulasi yang masih belum berjalan hingga saat ini. Permasalahan regulasi menjadi prioritas utama yang harus ditangani dengan tujuan mendapat dorongan secara materil maupun moril dari pemerintah daerah.   Kata Kunci : Kolaborasi, Manajemen Pengetahuan, ZIS      

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja

fahrizal, Jun, Setiawan, Ramadhani, -, Edison

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Bintan  terhadap Fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan , mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bintan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bintan. DPRD Kabupaten Bintan selalu berupaya melakukan pengawasan terhadap peaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

POLITIK HUKUM: PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL (STUDI PADA KOTA BATAM)

Safitri, Dian Prima, Sucipta, Pery Rahendra

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The demand for devolution of authority from the central government to local governments has caused the regional autonomy system, especially the economic growth to be very important. The geographical condition of Batam City which is very strategic and the special status of the Free Trade Zone that should provide a very large contribution to investment. Among the desire to increase the rate of investment sourced both domestically and abroad, the government was negligent towards the protection of labor. The undesirable impact is the unilateral termination of employment, followed by an escaping and irresponsible company. The research method used is normative and empirical juridical. Theoretically, the type of investment, institutions and processes should be able to explain accompanied by labor protection laws. Various similar cases have so far not been resolved by the government. This is supported by formal legal policies that have not been formulated in Batam City which have special conditions that are different from other regions. The existence of the Batam City Government and the Regional Concession Board must take a role in investment and labor protection.  

RELEVANSI DAN URGENSI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Poti, Jamhur

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sangat rumit. Demonstrasi pekerja yang terjadi sebagai akibat dari penuntutan upah yang layak, kondisi kerja, outsorcing, pekerja asing, dan transfer otoritas pengawasan tenaga kerja dari Kabupaten / Kota ke provinsi dan sebagainya telah mengganggu iklim investasi di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau. Propinsi. Penelitian yang berjudul Relevansi dan Urgensi Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dan urgensi suatu peraturan, yaitu Ruang Lingkup Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Forum Diskusi Kelompok (FGD) dari berbagai pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau berhasil, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif melalui pemberdayaan sumber daya internal melalui APBD sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat yang dibiayai oleh APBN. Sinergi diharapkan dapat diwujudkan melalui alokasi dana tambahan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah pusat yang telah memberikan stimulasi yang cukup kepada Pemerintah Daerah harus diikuti oleh langkah-langkah positif untuk menambahkannya melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau. Jadi diharapkan bahwa di masa depan Provinsi Kepulauan Riau akan memiliki tenaga kerja yang kompeten, unggul, dan mampu di pasar global.

STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Hendrayady, Agus

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kepulauan Riau. Ini karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas, masih ada kekurangan pengelolaan sumber daya alam dan potensi baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, penanganan perbatasan yang tidak maksimal dan sektoral, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masih rendah, kurangnya fasilitas keamanan dan infrastruktur dan pertahanan, mengakibatkan lemahnya pengawasan berbagai pelanggaran batas negara, kurangnya integrasi program dan kegiatan untuk pengembangan daerah perbatasan.