Kemudi
ISSN : 25285580     EISSN : 26229633
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Articles
40
Articles
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru

Abidin, Zainur

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini Bagaimana Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, apakah di dalam penyelenggaraannya sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, karena berdasarkan data hasil panggilan bidang pengawasan selama tiga tahun terakhir (2013-2015) ke atas masih banyak ditemukan adanya bangunan RUKO dan RTT yang sudah di bangun di Kecamatan Bukit Raya dan Tampan, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan. Penelitian ini di lakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada standar pelayanan dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, pada pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut dimana masih ditemukan alur prosedur pelayanan yang berbelit-belit, jangka waktu pengurusan yang lama dan adanya biaya/tarif tambahan yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk meraup keuntungan dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan. Kemudian, terkait banyaknya jenis bangunan RUKO dan RTT yang telah dibangun, namun belum memiliki izin mendirikan bangunan itu dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh pemohon dan masih minimnya jumlah Personil/Staf juga sarana maupun prasarana yang ada di Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Illegal Fishing Di Kepulauan Riau:“Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar

Winarti, Novi

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kasus illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau selama ini merupakan permasalahan keamanan yang masih berakar, sumber daya perikanan di Kepulauan Riau masih dijadikan “aset bersama” oleh negara sekitar. Kerugian negara yang disebabkan oleh illegal fishing yaitu sebesar Rp. 30 Triliun per tahun, dari kerugian tersebut 10 persen berasal dari Kepulauan Riau. Poin yang menjadi kajian ini yaitu bagaimana solusi solusi keamanan kelautan yang menyangkut illegal fishing di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan beberapa Negara disekitar. Kajian yang menggunakan metode wawancara dan data skunder berupa dokumentasi negara serta pemberitaan di media massa ini menemukan bahwa mayoritas illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau tidak hanya mengacu pada keamanan tradisional, melainkan sudah meluas ke arah keamanan nontradisional. Visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah, overlap kewenangan antar aktor dan prasarana yang tidak memadai sangat berpotensi untuk melanggengkan illegal fishing di Kepulauan Riau, sehingga memerlukan aktor nonnegara yang ikut menangani illegal fishing. Penguatan masyarakat pesisir (nelayan) akan menjadi aktor kunci dalam penanganan kasus illegal fishing, bahkan juga dibutuhkan koordinasi dan pengerucutan kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang

Arianto, Bismar

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus  sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Okparizan, Okparizan, Septian, Doni

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Kelurahan dapat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Lurah secara hukum berada di bawah pemerintah Kecamatan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulisan ini mengunakan analisis diskriptif kualitatif, untuk mengetahui sejauhmana kewenangan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi steering yang penuh dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan di wilayah kerjannya. Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis dan cendrung kurang dinamis. Pengambilan keputusan dan kebijakan pelayanan di tingkat Kelurahan juga diperediksi tidak bisa dilakukan secara cepat, oleh karena itu kewenangan atributif lebih tepat diberikan kepada Kelurahan untuk mendorong terciptanya hubungan langsung antara masyarakat umum selaku penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, hendaknya pemerintah Kecamatan memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

dwi putri, nur aslamaturrahmah, Dwinata, Alona

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas)

Arfandi, Arfandi, Adhayanto, Oksep

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokuskepada penembangan pariwisata berbasis kemaritiman.

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014

Zubaidah, Zubaidah, Kustiawan, Kustiawan

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanan Pemerintah Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses demokratisasi Desa dan apa saja faktor yang menjadi penghambat atau pendukungnya. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan berdasarkan kajian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Penaga. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara fungsi representatif sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah rendahnya tunjangan BPD dan status pekerjaan anggota BPD, kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes.

Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam (Studi Kasus: Pt. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Kpli Batam])

Norini, Norini, Afrizal, Afrizal

Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kepulauan Riau merupakan satu kawasan strategis yang berada di kawasan lintas batas dan jalur perdagangan dunia, dengan letaknya yang strategis, Kepulauan Riau rentan akan permasalahan lingkungan hidup. Baik itu yang datang dari dalam maupun ancaman lingkungan yang datang dari luar. Dengan percepatan pembangunan dan perkembangan industri di Kepulauan Riau, tidak mustahil dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan industri di wilayah Kepulauan Riau akan menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau 2012, menyatakan bahwa dari 338 industri tersebut ada beberapa industri yang mengeluarkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah tersebut ada juga yang bahan baku industrinya sudah mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga sisa (waste) juga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk mengetahui Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 di Batam (Studi Kasus : PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI Batam]). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam khususnya dalam kasus PT. Enviro Cipta Lestari yaitu Perusahaan Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Batam belum berperan dengan baik, hal ini diketahui karena masih banyak perusahaan di Batam termasuk PT. Enviro yang masih belum dapat mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Konfigurasi Aktor Dan Instisusi Politik Dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017

handoko, tito, muchtar, erman

Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah di samping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, juga yang terpenting merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit, maupun arah dan pola kebijakan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik masih menjadi media yang paling dominan dalam Pilkada bahkan dalam kasus di Provinsi Riau belum ada satupun ruang politik dari jalur independen yang berhasil memenangkan kontestasi politik Pilkada di Riau. Dominannya partai politik itu menjadikan partai hegemoni dalam menetapkan kandidat termasuk Partai Amanat Nasional pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Kajian ini secara spesifik melihat konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah sebagai bagian dari mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara tersebut. Studi aktor dalam demokrasi lokal dan interaksi aktor dalam ranah politik menjadi konsep pokok yang dikedepankan dalam analisis kajian ini. Selanjutnya, kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada interpretasi terhadap fenomena yang dimaksud yaitu konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi aktor dalam penetapan calon Kepala Daerah dari PAN tergambar bahwa aktor daerah (lokal) tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena pada akhirnya penetapan calon menjadi domain DPP PAN. Asumsi ini diperkuat dengan diberikannya status kader kepada Irvan Herman yang jelas-jelas belum mengikuti kaderisasi (LKAD) pada Partai Amanat Nasional. Situasi kelembagaan yang timbul akibat penetapan calon Kepala Daerah oleh DPP PAN yakni lemahnya peran DPD atau struktur partai di tingkat lokal dalam mengawal Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP. Hal itu semakin menguatkan terjadinya politik transaksional dalam penetapan calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional yang berdampak pada mundurnya demokratisasi di tubuh partai karena semua keputusan strategis partai ada di tangan DPP.

Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno)

Bathoro, Alim

Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

In the relationship between Islam and the state it is necessary to clarify the political decision of the ruler over the political role of Islam. As the majority religion in Indonesia, it is only natural that Islam becomes part of the relations in the political decision of the ruler. Therefore, examining the relationship between Islam and the state has an important meaning, for this reason the research seeks to explain the common thread of the state and Islam, especially how the political bargaining of Muslims with the authorities. In the period of Guided Democracy, President Soekarno was a political ruler, along with other political forces such as the Indonesian Army and the PKI. For this reason, tracking President Soekarnos past role in Guided Democracy was a major study in order to reflect the current relationship between the ruler and Islam. This research will look at the role of President Soekarno towards Masyumi in the national political contestation during the Guided Democracy period. The existence of ideological linkages between President Soekarno and President Joko Widodo, makes this research interesting. Are there points of equality between the two as a study of political decision making by a ruler.