JURNAL ILMU HUKUM MORALITY
ISSN : 23030119     EISSN : 2612228
JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ ( pISSN 2303-0119, eISSN 2614-2228 ) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.
Articles 31 Documents
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)

Putra, Maharidawan

Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.701 KB)

Abstract

Perubahan Sosial dewasa ini disebabkan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.Tujuan dengan adanya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.

HUKUM ADAT SEBAGAI PRANATA HUKUM PENANGKAL ARUS GLOBALISASI

Suheri, Ana

Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.995 KB)

Abstract

Abstract : Globalization is an age in which the increasingly border territorial, economic, political, cultural and other boundaries between a national entity in the international world.  Globalization is usually followed by a modernization, modernization as a social movement is actually revolutionary, from which tradition originally became modern. In addition, modernization also has a complex, systematic nature, a global movement that will affect all human beings, through a gradual process toward hemogenisation and progressive nature. The negative impacts of globalization, and of course also modernization, will be even more obvious if we do more specific observations of the village community. However, as the economy began to improve, supported by the increase of infrastructure, the existing cultural values began to fade and adherence to the customary law began to fade, but this has not been accompanied by awareness and dherence to the high state law. It certainly becomes a negativistic transition, where the peculiarities of indigenous peoples begin to be eroded by globalization and modernity. Keywords : The Characteristics of Indigenous Law In the Flow of Globalization

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Ugang, Yandi

Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5407.595 KB)

Abstract

Abstrak : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kotawaringin Barat dielaborasi berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahannya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan implikasi yuridis pelaksanaan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari elaborasi yang dilakukan ternyata bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilukada, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.   Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSUL ARBITRASE

surya, mahdi

Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.994 KB)

Abstract

Abstract : Research review of juridical dispute resolution bankruptcy against the existence of the arbitration clause, have the problem of how the basic dispute resolution Authority Bankruptcy and Insolvency with dispute resolution arbitration clause based on the principle of Pacta Sunt Servanda. This research uses the normative research methods to analyze legislation related to bankruptcy dispute resolution in Indonesia. From this research it can be noted that with the enactment of Act No. 37 of the year 2004, then bankruptcy dispute resolution authority is the authority of the courts of Commerce according to article 1 of law No. 37 number 7 Year 2004 where it determines that the article in question in court in Act No. 37 of the year 2004 is the Commerce Court. Furthermore, problems associated with the bankruptcy dispute resolution based on the existence of an agreement between the two sides in agreement that acknowledged the existence of the arbitration clause as an attempt of dispute resolution in accordance with the principle of pacta sunt servanda, then the issue of dispute settlement, bankruptcy court but no longer authorized commercial arbitration institutions is authorized. This is because as one form of high penjunjungan the legal principles of the agreement, namely the principle of pacta sunt servanda that diimpelementasikan in the provision of article article 3 Law Number 30 of 1999 on alternative dispute resolution and Arbitration, stating that the State Court is not uthorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in the arbitration agreement. Keywords : bankruptcy, arbitration, the principle pacta sunt servanda

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Suheri, Ana

Bahasa Indonesia Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.326 KB)

Abstract

Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadialan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbukan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang berlum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Suheri, Ana

Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.739 KB)

Abstract

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ugang, yandi

Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.573 KB)

Abstract

Abstract : This research to determine the considerations of Constitutional Court Justices in deciding related to the implementation of International School Stubs (RSBI) / International School (SBI), and to know the legal implications of the Constitutional Court decision on the implementation of International School Stubs (RSBI) International (SBI). Type of research used is research with normative and empirical approach, with data collecting technique that is library research and Field Research. The findings obtained from the results of research. Firstly, the decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-X / 2012 is wise with consideration of the implementation of RSBI contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI 1945) which could lead to, liberalization of education, the different treatment of access to education, also resulted in the commercialization of the education sector and the dualism of the education system potentially eliminating the national identity as opposed to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, no longer RSBI / SBI in the national education system. However, there is no fundamental change post-verdict, because basically the school that gets permission penyenggaran RSBI / SBI is a quality school. The difference is simply no longer usingforeign languages as an introduction in learning and in the process of school administration no longer mention or use RSBI / SBI. The RSBI / SBI replacement teaching system will be planned when entering the new school year. Keywords : Decisions of the Constitutional Court, RSBI / SBI, Education

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALANGKA RAYA

endrawati, Endrawati

Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

 Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas belum berbanding lurus dengan tingkat penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas belum menimbulkan efek jera sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya  ada 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor  tersebut faktor penegak hukumnya sendiri (kepolisian) merupakan titik sentralnya.

HUBUNGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

nugraha, satriya

Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.086 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 UndangUndang No. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.

KELUMPUHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Susilowati, Eny

Bahasa Indonesia Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.784 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses legislasi karena Dewan Perwakilan Daerah hanya diberi wewenang untuk dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Akan tetapi pada wilayah pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Daerah tidak dilibatkan.

Page 1 of 4 | Total Record : 31