cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 119 Documents
ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menyebabkan potensiterjadinya pasar oligopoli sangatlah besar.Secara kasat mata, keberadaan pasar ini memangtidak dapat dilihat oleh konsumen.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa produsenyang masih beroperasi.Namun kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat bilamanamasyarakat dapat jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggirendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar. Yang berarti bahwaharga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendirimelalui serangkaian upaya, baik berupa penurunan harga barang akibat produsen lain jugamelakukan hal yang sama, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanyakartel. Hal inilah yang menimbulkan potensi persaingan usaha sangatlah besar, yang padaakhirnya konsumenlah yang akan dirugikan.
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP KAPAL SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Janah, Siti Nur
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.264 KB)

Abstract

Kapal adalah angkutan utama untuk dunia bahari. Hal ini di maksud apapunjenis pekerjaan tambangnya baik di laut, perikanan, pariwisata maupun alatutama sistem dari pertahanan bahari dimana barang yang dijualnya yangsangat penting sehingga kapal digolongkan seperti bagian dari infrastrukturdari pembangunan nasional, industri perkapalan dan bahkan galangan kapaldipertimbangkan sesuatu pembangunan dengan kepentingan strategis untukIndonesia. Tahapan yang telah dibawa dari status alur sah Indonesia,memberikan satu dorongan besar ke institusi bank untuk menyediakanpembiayaan ke perusahaan angkutan niaga domestik. Pada tiap-tiap langkahyang dimiliki Indonesia, salah satunya perusahaan angkutan niagamenyediakan sejumlah besar pinjaman dari institusi bank, perusahaanangkutan niaga perlu menyediakan jaminan kepada bank pada pinjaman telahdiijinkan. Jaminan tetap yang telah diberikan ke bank oleh debitur biasanyapada bentuk dari objek dan punya nilai cukup ke penyelesaian pembayaranhutang dari debitur. Dalam hal ini pinjaman oleh perusahaan angkutan niaga,satu jaminan bank memberikan assetnya ke perusahaan angkutan niaga yaituberupa "kapal". Jaminan kemudian adalah dikenal sebagai satu hipotek dan diIndonesia kapal masa menggadaikan terpakai seperti sejalan untukpembayaran hutang hipotek dikenal sebagai kapal, kapal akan makakeluarkan satu bentuk baru dari kapal perbuatan menggadaikan grosse.
KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENGARUH HAM SIPIL DAN POLITIK MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI -, Rabu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.296 KB)

Abstract

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yangpenting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidakterlepas dari system politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakanproduk politik, dimana hokum dipandang sebagai kristalisasi dari prosesinteraksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada.Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring denganberdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan jika ditarik kebelakang, sejak pemerintahan Hindia Belandapun sudah ada. Dalam rentangwaktu demikian, telah terjadi beberapa kali perubahan seiring denganperubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Pada masa Orde Barupula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknyadan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apayang disebut dengan konsensus nasional, Materi penting yang lain dalamperubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung olehrakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun.
ANALISA YURIDIS DAMPAK LAYANAN PEMERINTAHAN TERHADAP KONSISTENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGGA Pery Rehendra Sucipta, Wishnu Kurniawan Broto Widya Hartanto
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi Daerah di Indonesia lahir sejak Orde Baru telah mencurah dan memanggil untukadanya perubahan aturan. Didasari semangat dengan otonomi regional itu berada di dalamdiamanatkan di Konstitusi Indonesia. Pemerintah regional mempunyai otoritas untukmengatur dan mengembangkan potensial dari masing-masing daerah – untuk menjangkauGolongan masyarakat yang ada di Indonesia yang berada dimasing-masing daerah. Otonomidaerah sebagai perwujudan semangat dari komunitas yang mempunyai upaya memakmurkandan tidak dirusakkan oleh satu kemerosotan pada taraf dari penyajian yang menjadi daya tarikdari masyarakat oleh administrasi regional. Kabupaten Lingga adalah suatu format dari upayapembangunan dan peningkat kesejahteraan dari komunitas lokal melalui “ pemekaran ”.Kabupaten Lingga pada awalnya merupakan satu area kediaman Pulau Riau, yang dimatahukum mendirikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan dari KabupatenLingga di Pulau Propinsi Riau. Formasi dari area merupakan aparatur pada pertolongan dariPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturanitu diharapkan agar mampu memberikan bantuan administrasi oleh tempat tinggal yangdibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dari pemerintah dan area pembangunanregional. Berlandaskan fakta di atas, berfungsi untuk mengidentifikasi konsistensi dariPemerintah daerah untuk menerapkan pemerintah peraturan oleh pemda yang manamenghubungkan dengan taraf dari jabatan dalam pemerintahan oleh pemda. Di dalampenelitian digunakan metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulanData Primer dan Data Sekunder untuk menunjang mendapatkan data penelitian.
KEDUDUKAN PIHAK YANG LEMAH PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNYA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.822 KB)

Abstract

Akibat dari persaingan usaha menyebabkan setiap perusahaan dituntut untukbisa menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari adanyapersaingan tersebut. Perusahaan berlomba-lomba menggunakan strategi yangtepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk itulah mergeratau penggabungan dianggap merupakan strategi yang dapat dilakukanperusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pada akhirnyadiharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya keuntunganyang didapat perusahaan, juga mengandung unsur kerugian didalamnya.Unsur kerugian akibat tindakan Merger ini lebih dirasakan oleh pihak-pihakyang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan, misalnyasaja pihak yang lemah karena struktural, pihak yang lemah karena financial,pihak yang lemah karena lokalisasi, dan juga karena adanya penerapanAppraisal Rights. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untukmenjaga keadilan dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Bangun, Dwi Resti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v3i2.963

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dandibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.Tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan HAM tidak menjadiselesai karena kesemua instrumen normatif tersebut justru membuat tanggung jawabpemerintah untuk menjalankan politik hukum nasional yang pro terhadap pemenuhan danperlindungan HAM dan memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankankepadanya dalam mengimplementasikan HAM.
KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI TERHADAP KEBIJAKAN PERDA 19/2003 TENTANG IMB ( IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ) Riyanda, Riko
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.804 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayananyang diberikan aparatur Dinas Tata Kota Bukittinggi terhadap pelayananyang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus izin mendirikanbangunan (IMB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifdengan menggunakan metode analisis pendekatan secara deskriptif. Metodepengumpulan datanya digunakan data primer dan data sekunder. Adapunteknik pengumpulan data melalui metode obervasi, wawancara, sertadokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data,penyajian data dan verifikasi/menarik kessimpulan. Hasil penelitiannyaadalah bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh apartur dinas tata kotaBukittinggi udah mencakup pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati,hanya saja masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan misalnyadalam kurangnya sosialisasi Perda 19/2003 tentang IMB. Namun kelemahantersebut tidak dapat dijadikan masalah krusial bagi warga Bukittinggi untukmengurus IMB. Sebab, faktor yang menjadi kendala justru pada keenggananatau kemalasan masyarakat dalam mengurus IMB. Jadi kualitas pelayananaparatur Dinas Tata Kota Bukittinggi sudah baik namun sayangnya masihada sebahagain kecil masyarakat yang belum menyadari pentingnyamengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
STANDARISASI PELAYANAN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM Setyawan, Alfis
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v3i2.962

Abstract

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, tidak cukup mengatur tentang standar pelayanan kedokteran. Standarisasi PelayananKedokteran sebagai standar minimum yang berlaku secara nasional sangatlah diperlukan. Standarisasi PelayananKedokteran harus berbentuk aturan hukum sehingganya mengikat dan memiliki daya paksa secara hukum,sekaligus akan dapat menjadi upaya preventif terjadinya malpraktek kedokteran, karena dokter mempunyaikewajiban hukum berpraktek berdasarkan standarisasi pelayanan kedokteran. Jenis penelitian yuridis normatifyaitu jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan, dimana bahan-bahan yang digunakanakan didapatkan dari undang-undang, peraturan pemerintahan, literatur-literatur, putusan-putusan pengadilan yangberhubungan dengan bahan penulisan, selain dari data yang diperoleh dari kepustakaan, akan turut disertakan data dari hasilpenelitian di masyarakat yang dilakukan dalam bentuk wawancara, dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasilpenelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.
ANALISIS YURIDIS PEMAHAMAN UTILITARISME ETIKA DAN PROFESI HUKUM Ibrahim, Ukas
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengemban profesi hukum haruslah orang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada, pengembangan profesi haruslah dilakukan secara bermartabat, sebab tugas profesi merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia. Untuk menjalankan sebuah profesi dibutuhkan kemampuan untuk memimpin secara etis.Menyangkut aparatur hukum bahwa pembangunan aparatur hukum diharapakan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang menyangkut penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengatur dan pengayoman masyarakat.Jadi Profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagian sebagai tujuan hidup.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BATAM -, Ukas
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.681 KB)

Abstract

Proses dan atau penyelesaian antara konsumen dengan produsen sebagaipelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kotaBatam adalah ketika para pihak yang bersengketa sudah adaperjanjian/kesepakatan sebelumnya maka BPSK tetap menghormatiperjanjian para pihak sebagai dasar dan pertimbangan pengambilankeputusan Majelis, dan untuk Proses penyelesaian sengketa di BPSK KotaBatam Batam. Penyelesaian sengketa yang terbaik sesungguhnya adalahpenyelesaian oleh para pihak (konsumen sebagai pemakai akhir suatu produkdengan produsen sebagai pelaku usaha), sehingga dapat diperoleh hasilyang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian melalui musyawarahmufakat oleh para pihak seperti tersebut di atas tanpa campur tangan olehpihak mana pun.

Page 1 of 12 | Total Record : 119