cover
Filter by Year
Varia Justicia
ISSN : 19073216     EISSN : 25795198
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Articles
44
Articles
Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat

Handayani, Tri, Abubakar, Lastuti

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.507 KB)

Abstract

Pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa permodalan yang kuat tidak menjamin Bank mampu bertahan menghadapi krisis. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Oleh karena itu kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menyempurnakan kerangka permodalan yang ada (Basel II). Berdasarkan ketetntuan Basel III setiap Bank diwajibkan memenuhi Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang diharapkan dapat memperkuat sisi kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Sebagai tindak lanjut kewajiban penerapan NSFR, OJK telah menerbitkan POJK No: 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. tulisan ini akan mengkaji dan mengalisis aspek hukum terkait kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas Bank dan implikasi yuridisnya terhadap pengawasan Bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengani fakta-fakta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang – Undang (Statue approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas ini merupakan bagian dari pengawasan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK, yang juga berkaitan dengan kebijakan makroprudensial yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.

Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah

Yunita, Ani

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.099 KB)

Abstract

Salah satu produk Bank Syariah yang berdasarkan prinsip jual beli dan banyak dimanfaatkan di Bank Syariah ialah murabahah. Dalam perkembangannya, produk ini mengalami modifikasi dengan adanya penyertaan akad wakalah didalamnya. Kajian ini membahas mengenai masalah penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal) sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dengan menyertakan akad wakalah dapat mengurangi substansi dan kesyariahan murabahah. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka Ba’i memberikan kuasa untuk pembelian barang kepada Musytari dengan mengatasnamakan Musytari sendiri sehingga dalam pembiayaan murabahah ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Heniyatun, Heniyatun, Iswanto, Bambang Tjatur, Sulistyaningsih, Puji

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.281 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang  pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.

Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara

Anggoro, Cahyo

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.857 KB)

Abstract

Audit Board of Indonesia (BPK) performs audits on the management and accountability of state finances, including those implemented by State Owned Enterprises (SOE). This study aims to see the synchronization of various regulations related to the authority of BPK in conducting SOE audit, as well as audit practices conducted by BPK on SOEs in the period of 20012-2017. This research is conducted by using normative legal research method. Data collection is done through library research by perform a search regulations, scientific books, and other data relevant to the study. Based on the results of the analysis it is known that first, the Acts regulating the state finance, state financial audit, BPK and SOE have been in sync with each other related to the BPK audit of SOEs. BPK audit of SOEs is the authority of BPKs attribution derived from the 1945 Constitution and further regulated in Acts. Second, the implementation of BUMN audits by BPK period 2012-2017 is conduct with three types of audit, namely financial audit, performance audit and  a specific purpose audit on state-owned companies in the form of Persero and Perum.

Back Matter

Edhita Praja, Chrisna Bagus

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.71 KB)

Abstract

Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee 
yang Diperoleh Akibat Pewarisan

Permatasari, Elfira, Adjie, Habib, Djanggih, Hardianto

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.816 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.

ANALISIS PENGARUH PERSAINGAN USAHA PASAR TRADISIONAL TERHADAP PASAR MODERN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

Fajriawati, Fajriawati

Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.244 KB)

Abstract

The Effect of Traditional Market Competition on Modern Market in Local Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 concerning the arrangement and development of traditional markets and Shopping Centers and Modern Stores. And in article 2 of Law Number 5 Year 1999 we can see how the arrangement and layout of service, layout, business license for the common good. From the results of this study using the Normative Research and Empirical Research. The closer to legislation that focuses on the rule of law as its central to know the Influence Analysis of Competition of traditional market in this case policy related to license of establishment of modern market is not comprehensive because related to partnership as mandated in Perpres and permendagri not regulated further. Regulations on partnerships can maintain traditional markets that are fundamental to eliminating the disparity between modern markets.

KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)

Erwinsyahbana, Tengku, Valini Tanjung, Vivi Lia

Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.566 KB)

Abstract

Seseorang yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik, apabila berhutang kepada lembaga gadai, maka barang bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Ironisnya dalam praktik penggadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan seperti yang dimaksudkan tidak pernah diminta-kan. Kenyataan yuridis seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan secara yuridis kualitatif. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa gadai terhadap harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya persetujuan pasangan suami isteri adalah batal demi hukum, oleh sebab itu disarankan agar pemerintah segera memper-baharui aturan hukum demi menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan gadai.

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Moch Ikhsan, Oddie, Syafingi, Habib Muhsin, Sintha Dewi, Dyah Adriantini

Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.924 KB)

Abstract

Starting from the establishment of a suspect Candidate Former National Police Chief Pol Commissioner General Budi Gunawan then apply prapradilan to the South Jakarta District Court. Because the 77 Criminal Code stated determination of the suspect is not an object pretrial. In those articles which can be handled by pretrial regulated limitative, only for legitimate or not the arrest, detention, discontinuation or termination of the investigation and prosecution of compensation or rehabilitation for a criminal case was stopped at the level of investigation or prosecution. After a single judge South Jakarta District Court partially granted the petition Sarpin Rizaldi prapreadilan BG. In his judgment, Sarpin interprets the determination of the suspect as one of the pre-trial. Judge Sarpin Ats such action under the spotlight of the Judicial Commission for the above decision. The Judicial Commission then recommended to the Supreme Court Judge Sarpin to sanctions, but the Supreme Court rejected the recommendation because they have entered the realm of the judges decision. The formulation of the problem in this study is How Model Judicial Oversight Committee, Oversight Problems To Know judge by the Judicial Commission, the Judicial Commission How the Implementation Monitoring and Oversight How effective implementation of the functions of the Judicial Commission in supervising judges and its influence on the judicial power. The method used in this research is using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive analytical.Based on the findings of the Judicial Commission has the concept of preventive surveillance by the repressive, namely to prevent and then are giving emphasis and contain sanctions. The Judicial Commission has the authority to give the sanction of ethics recommendations to the Supreme Court but the repressive ie without the MA recommendations, the recommendations of the Judicial Commission to be worth sia. Cooperation and there is no obvious surgical realm between the Supreme Court and the Judicial Commission.

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARI’AH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012)

Hasbi, Ghassan Niko, Iswanto, Bambang Tjatur, Mulyadi, Mulyadi

Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.454 KB)

Abstract

The provisions on dispute settlement Islamic banking has been laid down in Chapter IX of the settlement of disputes of Article 55 (1), (2), (3) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the dispute settlement Islamic Banking is done by the court within the religious court, in case the parties have foretell dispute resolution other than as referred to in paragraph (1), the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract, settlement of disputes referred to in paragraph (2 ) must not conflict with Islamic principles. The elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the reference to the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract are as follows efforts of deliberation, banking mediation, through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institution and / or through the courts within the General Court. The polemic is about the authority to resolve disputes in Islamic banking because there is no dualism of litigation, the Court of religion (Article 55 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008) and the District Court stated in the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Act No. 21 of 2008), so in this study took the title of Absolute Authority of Religious Court Case Against Islamic Banking Solution (Analysis Juridical Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012). This study aims to know the legal implications arising from the decision of the Constitutional Court regarding the absolute authority of the Religious, and the competence of the Religious Islamic Banking in resolving disputes after the publication of the decision of the Constitutional Court for the No. 93 / PUU-X / 2012. The method used in this research is the method of juridical-normative research focus to apply the rules or norms of positive law by finding the law that encourages research, such as looking for the source of various litelatur, interviews with respondents also focused on how the legal aspects and principles of law against the decision of the Constitutional court, and the legal implications of this decision are equipped with primary data (Field research), as well as secondary data which supports research. In this study, there are two principal issues examined is about authority Absolut religious court after the Constitutional Court ruling No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the issuance of the verdict in the world economy, especially sharia Islamic microfinance institutions and Islamic banking. The findings of this research is the decision of the Constitutional Court are legally absolute magnitude against all things Islamic economy both litigation and non-litigation to force the execution of the decision in the case or a decision which is final.