cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl" : 11 Documents clear
IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DAN PENGAJARANNYA PADA MASYARAKAT KEC. POLEANG TENGAH KAB. BOMBANA (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata) Idris, Muh.
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkenaan dengan implementasi hukum waris dan pengajarannyapada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana, yang berkaitandengan perbandingan hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum warisPerdata. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pemahaman hukummasyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadapimplementasi hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata danbagaimana kecenderungan masyarakatnya terhadap implementasi hukum warisAdat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Serta bagaimana upayamemberi pemahaman (pengajaran) tentang hukum waris Adat, hukum waris Islamdan hukum waris Perdata pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah KabupatenBombana. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Hasilpenelitian menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakatnya masih sangatrendah, baik pemahaman terhadap hukum waris Adat, hukum waris Islam danhukum waris Perdata dan kecenderungan masyarakatnya adalah memilih hukumwaris Islam karena dianggap sebagai petunjuk dan perintah agama yang diyakinimemberi kemashlahatan dan keadilan ketimbang hukum Perdata. Sertamenggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam, dengan sistempembagian 2 : 1 (laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian). Adapunsistem pengajaran hukum waris pada masyarakat Kecamatan Poleang TengahKabupaten Bombana adalah sistem penyuluhan, baik melalui sosialisasi, majelista’lim, maupun khutbah jum’at yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agamasetempat.untuk itu sangat diharapkan dalam masyarakat Kecamatan PoleangTengah Kabupaten Bombana sedapat mungkin memilih salah satu sistem hukumwaris dengan menghindari pola yang tidak konsisten.Kata Kunci : Implementasi, Perbandingan, Hukum Adat, Hukum Islam, HukumPerdata
HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA Halimang, St.
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncakkemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazālimasih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu.Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar Hujjah al-Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis danpemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstualberorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qat’i. denganpendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakandialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadipada masa Nabi.
PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA Zainal, Asrianto
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan advokatdalam pembangunan hukum dan ekonomi di indonesia.Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Hasil dalam penelitian inimenunjukan bahwa Pembangun hukum dan ekonomi adalah bagian penting dalamusaha memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Sarjana hukum dan institusihukum adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi dan meningkatkanmartabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkan mampuberpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lama yangmembentuk pemikiran adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi danmeningkatkan martabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkanmampu berpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lamayang membentuk pemikiran advokat dengan hanya menggeluti dunia-dunia litigasiharus segera diarahkan dan dirubah pada orientasi pemberdayaan hukum danpembangunan ekonomi.
NIKAH LINTAS AGAMA (Perspektif Hukum Islam) Syam, Aydi
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih ada kaum Muslilmin yang dilematis antara menganggap boleh atau tidakboleh nikah lintas agama dan bahkan masih banyak yang mengira bahwa nikah itutidak mengenal lintas agama. Paham ini tidak serta-merta keliru tapi juga tidakserta-merta betul. Mengapa demikian? Awal-awal periodisasi Islam di Mekahmemang hukum itulah yang berlaku, “Haram nikah lintas agama.” Namun,periodisasi Islam selanjutnya di Madinah, nampaknya Islam tampil lebih toleran,lebih kondusif dengan masyarakat heterogen dalam hal interaksi sosial lintas etnisdan lintas agama sehingga nikah lintas agama pun dibolehkan kendatipun tetapbersyarat. Seperti apa syarat kebolehannya? Dapatkan jawabannya dalam tulisan inidan temukan konsekwensi hukumnya.Kata kunci : Nikah, Lintas Agama, Hukum Islam
DISKURSUS PENYATUATAPAN PERADILAN AGAMA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG (STUDI HUKUM RESPONSIF) Kamaruddin, Kamaruddin
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyatuatapan peradilan agama dengan lembaga peradilan lainnya dalamlingkungan Mahkamah Agung adalah menjadikan sistem hukum yang independenbebas dari interpensi eksekutif dan legislatif. Penyatuatapan Peradilan Agamamenjadi diskursus menuai pro dan kontra. Penyatuatapan tersebut bertujuanmenciptakan lembaga peradilan yang mandiri dalam menegakkan hukum dankeadilan.Penyatuatapan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung adalahsebuah respon terhadap pengembangan institusi terkhusus pada lembaga PeradilanAgama dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdekasebagai konsekuensi dari reformasi di bidang hukum.Penyatuatapan peradilanagama dalam studi hukum responsif adalah menjadikan sistem hukum lebihterbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan perkembangan masyarakat sekaligusmenjadikan peradilan agama lebih mandiri sederajat dengan peradilan lainnya.Kata kunci : Penyatuatapan, Peradilan Agama, Hukum Responsif
PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat) Turmudi, Muhamad
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjangkeberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memilikikonsekwensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaipencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepadasetiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaranIslam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecilhartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikatagorikan mampu (sudahnishab) untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yangdimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahikzakat), secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orangorangmiskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untukmemperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagaikebajikan, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada hartayang dimiliki. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepadapenduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduknon muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap(double duties) berupa zakat dan pajak. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnyaadalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yangadil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan materialdan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatankegiatandalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakatkepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupanekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional.Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Perbandingan, zakat
KONSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP KESETARAAN GENDER (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah) Sultan, Lomba
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia telah melahirkan berbagai asumsitentang adanya dikotomi status dan peran antara pria dan wanita yang cenderungmenempatkan wanita pada posisi terbelakang. Perbedaan antara pria dan wanitaterlihat pada dua konsep, yaitu konsep seks dan konsep gender. Perbedaan jeniskelamin yang senantiasa melahirkan ketidakadilan gender sehingga menyebabkantersosialisasinya sebuah ketimpangan yang pada umumnya dapat merugikan bagiwanita—terutama peran politiknya. Sesungguhnya dalam prespektif hukum Islammengenai kedudukan wanita dalam bidang politik bukanlah hal yang dilarang,tetapi termasuk sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam rangkaian tugas mulia,yaitu menegakkan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai maksud Tuhanmenurunkan syariat. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalambekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allahkepada keduanya. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk saling membantu,membina dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Siapa saja yang diberikankelebihan oleh Allah swt., maka secara fungsional—dialah yang menjadipemimpin terhadap yang lainnya—dengan tidak dibatasi oleh jenis kelamin lakilakiatau wanita.Kata Kunci : Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Politik Wanita
PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama) Kartini, Kartini
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yurisprudensi merupakan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusanyang dikeluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunankeputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untukmengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada dibawahnya. Yurisprudensi Peradilan Agama menjadi sumber hukum, tidak hanyabagi hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara, juga untukkalangan penegak hukum, perguruang tinggi, dan masyarakat luas yang inginmenerapkan hukum Islam. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, makahakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis,tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh karena, yurisprudensiyang ada itu sudah teruji kebenarannya secara formil.
ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019 Ahmadi, Ahmadi
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengangkat tema “Analisis Konstruksi HukumKonstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun 2019”. Kajian ini disajikan dengan polapenulisan argumentative untuk menguji keotentikan objek berdasarkan bangunanteori Konstitusi, Teori Peradilan dan teori Hermeneutik. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun2019, dibangun diatas pondasi konstitusi secara murni dengan menafsirkan UUD1945 Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) secara orginal inten,kesesuaian mekanisme Pemilihan umum dengan pilihan sistem Pemerintahan sertamempertimbangkan aspek efisiensi dan pelaksanaan hak politik secara cerdas.namun demikian secara formal hukum memiliki kelemahan yakni terabaikannyaasas hukum yurisprudensi, asas Nebis In Idem, yang berlaku secara universaldiseluruh badan peradilan dan menciptakan inkonsistensi putusan serta bersifatspekulatif. Fakta tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dalam arti mendasar.Putusan yang menetapkan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden bertentangan dengan Norma UUD 1945 berakibat tidak adanyakekuatan hukum yang mengikat pada pasal – pasal tersebut. Hal yang sangat kontra– produktif adalah pasal – pasal yang sudah dibatalkan tetap berlaku sebagaipayung hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, hal itubertentangan dengan sifat putusan Mahkamah yang berlaku secara prospektif sejakdibacakan. Alasan – alasan pembenar Mahkamah atas konstruksi putusan tersebuttidak lebih kuat daripada teks UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusidan yurisprudensi sebagai konvensi ketatanegaraan Indonesia yang telah diakuisecara universal. Di masa depan Mahkamah Konstitusi memerlukan konsolidasidan harmonisasi hukum terutama konstitusi. Agar dapat melakukan pengujian danevaluasi pengujian secara berjenjang serta proporsional. Penyediaan instrumentupaya hukum lanjutan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapsaat ini.Kata Kunci : Konstruksi, Hukum, Konstitusionalitas, Pemilu.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA RI DAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SULAWESI TENGGARA Wahab, Laode Abdul
Al-Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pelaksana tugas-tugaspemerintahan di Sulawesi Tenggara dalam pelayanan dan pengaturan perilaku umatberagama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri DalamNegeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan TugasKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan UmatBeragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan PendirianRumah Ibadat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis danpendekatan hokum empiris, hasil penelitian menujukkan bahwa secara umumkerukunan beragama dan bermasyarakat di lingkungan masyarakat SulawesiTenggara relatif masih terpelihara dengan baik dan terhindar dari kasus-kasusSARA (suku, agama, ras, antar golongan) seperti yang dialami oleh beberapaprovinsi yang ada di tanah air. Berbagai potensi konflik di Sulawesi Tenggaraseperti pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, perkawinan bedaagama, kegiatan aliran sempalan dan radikalisme agama, serta konflik sosial politiklainnya, terus diidentifikasi dan dideteksi sedini mungkin dengan mencarikansolusi dan hal ini telah menjadi semacam menjadi ‘kesepakatan sosial’. Suasanadan kondisi kerukunan agama yang relatif baik di Sulawesi Tenggara tersebut tidakdapat dilepaskan dari peran para pihak. Kendati sangat disadari apabila diabaikanakan berpotensi memicu terjadinya konflik. Penelitian ini merekomendasikan agarperan-peran yang konkrit, intensif, terarah dan kontinu terkait penguatan danpenciptaan kerukunan umat beragama dan bermasyarakat hendaknya terusdidorong oleh segenap komponen dan lapisan sosial di Sulawesi Tenggarautamanya pemerintah daerah, kelompok agama maupun kelompok masyarakattermasuk penguatan pada aspek keberpihakan kebijakan anggaran pada APBNmaupun APBD dalam merealisasikan niat suci ini.Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Kerukunan, Umat, Beragama.

Page 1 of 2 | Total Record : 11