cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl" : 10 Documents clear
URGENSI PERUBAHAN KELIMA UUD 1945 : MENUJU PARLEMEN BIKAMERAL MURNI Ahmadi, Ahmadi
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.961 KB)

Abstract

AbstrakTulisan ini berkaitan dengan kajian yuridis terhadap kondisi lembaga legislatifdibawah rezim UUD 1945 hasil amademen dan urgensi kelanjutan perubahannya. Faktamenunjukan Restrukturisasi parlemen atas kehendak UUD menciptakan tiga pilar utamadalam kamar legislasi Indonesia yakni MPR-DPR-DPD. Secara konstitusional MPR bersifatincidental, DPR bersifat legislatif, sedangkan DPD bersifat co-legislatif. Pelaksanaan peranketiga lembaga parlemen tersebut menimbulkan dinamika yang tidak seimbang.Diskriminasi peran, fungsi dan kewenangan dirasakan sangat mempengaruhi kualitaslegislatif secara umum. DPR mendapat mandat penuh dari konstitusi sebagai lembagalegislatif, MPR secara fungsional lebih bersifat ad hock, sedangkan DPD tidak memilikikeistimewaan berarti selain hak saran dan usul. Keberadaan lembaga Negara yang setarasecara eksistensial dan senjang secara fungsional itu merupakan anomaly dalam praktikparlemen Indonesia sehari-hari. Berbagai problem kenegaraan tidak dapat diatasi secarabaik dalam kaitannya dengan hegemoni DPR sebagai pemilik hak veto parlemen. Pilihansistem soft bicameralism telah mengaburkan sistem parlemen yang ada. Amanat reformasiuntuk mempercepat pembentukan sistem parlemen yang kuat dan berimbang tidak dapatterwujud sebagai konsekuensi logis dari amandemen konstitusi setengah jadi. Kenyataanitu penting untuk disadari, agar menumbuhkan keyakinan akan pentingnya melakukanpenataan dan perbaikan sistem bernegara dengan pendekatan konstitusional. SebagaiNegara hukum, Indonesia telah memasuki fase kelima sejak proklamasi kemerdekaan.Proses perubahan harus didorong dengan kuat dan cepat, agar peluang menata Negarakembali terbuka lebar. Pintu perbaikan yang sangat relevan adalah melakukan kelanjutanperubahan UUD 1945. Perubahan adalah keniscayaan harus dilakukan secara sungguh –sungguh dan substansial dalam rangka mewujudkan sistem parlemen yang memadai yakniterbentuknya lembaga legislatif dengan sistem strong bicameralism.Kata Kunci : UUD 1945, Parlemen, Amandemen, Soft Bicameralism, StrongBicameralism
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Ridlo, Ali
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.556 KB)

Abstract

AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskriptifkan zakat dalam perpektif ekonomi Islamdengan menggunakan metode kualitatif, dengan melalui studi pustaka. Bahwa zakat dalamperpektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, Maka zakat perlumendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah sebagaimana urgensi zakat dalamkesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternatif untukkesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanyamemiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yangsignifikan.Kata kunci: zakat, ekonomi, ekonomi Islam
KONSEP PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI Maguni, Wahyudin
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.049 KB)

Abstract

AbstrakMenurut Shumpeter (1934), Enterprenuership is driving force behind economic growth.Kewirausahaan merupakan komponen vital dalam pembangunan ekonomi.2 Jika Indonesiaingin maju seperti negara lain, maka pembangunan kewirausahaan harus dimulai darisekarang. Untuk mengembangkan kewirausahaan, perlu disusun kurikulum yangmemadai, mulai dari pendidikan usia dini sampai Perguruan Tinggi. Prinsipnya adalahmereka harus dibuat tertarik dan termotivasi, kedua mereka harus bisa dibuat melihatadanya kesempatan untuk bisnis yang menguntungkan (opportunity factors), ketiga,mereka harus memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial skill, organizasionalskill dan strategic skill. Nama program yang bisa dikembangkan seperti EntrepreneurshipOrientation and Awareness Programs, New Enterprise Creation Programs dan Survival andGrowth Programs for Existing Entrepreneurs.Kata kunci: Konsep Pendidikan kewirausahaan, Masyarakat, Pembangunan Ekonomi
KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Zainal, Asrianto
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.778 KB)

Abstract

AbstrakKejahatan moral dan kekerasan seksual dikenal dalam norma semua agama di dunia,sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Pada dataran aplikasinya, kasus ini dapatdapat dihindari karena peran nilai-nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadappelaksanaan hukum.Faktor hukum dan selain hukum harus difokuskan dalam formulasi dan pelaksanaanhukum terkait kejahatan seksual. Misalnya, persepsi masyarakat bahwa perempuan adalahsumber eksplotasi seksual; there is kesalahan pencelaan dalam kejaharan seksual;permalahan membuktikan bahwa itu sangat sulit; begitu pun dengan formulasi kesalahanyang menimbulkan multi penafsiran. Hal yang sama pentingnya adalah jenis pemberianhukuman, tidak ada hukuman berarti tidak dapat menyembuhkan kebiasaan tersebut.Law Draft of Criminal Code, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana perlu mengaturkekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan moral. Bentuk kekerasan seksual harus lebihspesifik berdasarkan perkembangan kejahatan yang terjadi, dengan tetap mempertahankanpanduan norma yang diakui masyarakat.Kata Kunci : Morality, sexual, criminal law policy
MARKETING SYARI’AH SEBAGAI PERANGKAT DALAM MENJALANKAN BISNIS BERETIKA DAN TREND BISNIS DUNIA GLOBAL Chamid, Nur
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.91 KB)

Abstract

AbstrakRahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalammengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh padaprinsip ini, Nabi telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil.Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi telah berdagang sebagai marketing directorKhadijah & Co, ke Syiria, Jerusalem, Yaman, dan tempat-tempat lainnya.Muhammad, hadir sebagai sosok Syari’ah Marketer handal yang meletakkan prinsipprinsipdasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaanMuhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan sifat dan teladan abadibagi pengusaha generasi selanjutnya utamanya bagi pemikir dan pelaku marketing bisnisdalam dunia modern seperti saat ini.Kata Kunci : Marketing Syari’ah, Bisnis Beretika, Trend Bisnis, Dunia Global
KONSEP EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA1 Jalil, Abdul
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTulisan ini hendak melihat lebih jauh seperti apa bangunan konsep yang ditawarkan Chapraterkait Ekonomi Islam. Sebagai sebuah model dan pendekatan dalam memahami berbagai aspek teoridan praktik ekonomi Islam dan keuangan, M Umer Chapra mampu memberikan gambaran yangsangat jelas, dia selalu mengedepankan bahwa ekonomi berbasis Islam jauh lebih adil danmensejahterakan. Tawaran Umer Chapra terkait pemikiran ekonomi Islam adalah hendaknyamemperhatikan paradigm Islam berupa Rational Economic Man, Positivisme, Keadilan, ParetoOptimum, serta peranan Negara.Kata kunci: Umer Chapra, konsep ekonomi, ekonomi Islam.
PENENTUAN MARGIN BA’I AL-MURABAHAH PADA PROGRAM PEMBIAYAAN PERBANKAAN SYARI’AH DI INDONESIA Turmudi, Muhammad
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.23 KB)

Abstract

AbstrakDalam menentukan margin keuntungan, Rasulullah SAW. menjelaskan secara transparanberapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas serta berapakeuntungan wajar yang diinginkan, sehingga dalam penentuan harga jual serta marginkeuntungan pada akad murabahah hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu hargadasar pembelian (x), biaya yang harus ditutupi, serta keuntungan wajar yang disepakatipihak bank dan nasabah (z). Biaya yang harus ditutupi merupakan nilai yang dikeluarkanuntuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah yang didapatkan dariperhitungan rasio antara harga dasar pembelian (x) dan total target pembiayaan tahunberjalan yang dianggarkan oleh bank syari’ah (v) yang dikalikan dengan biaya operasionalrata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan (c). Besarnya nilai total target pembiayaantahun berjalan (v) dan rata-rata biaya operasional tahun berjalan (c) bisa didapatkan darihasil Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bank syari’ah pada tahun terkait,sehingga , berdasarkan formula tersebut maka margin (m) yangdapat diterima oleh bank adalahKata kunci: Penentuan Margin, Akad Murabahah, Program Pembiayaan
PENDEKATAN ‘ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH Halimang, St
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.441 KB)

Abstract

Abstrakal- Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum ashal. Berdasarkanwujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenaihukumnya. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahamantentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukumsesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illathukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan. Pendekatan illathukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad. bahkan merupakankeharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatuhukum digantungkan kepada illat yang jelas.Kata kunci: Pendekatan, ‘illat, penalaran fikih dan hukum
PERDAMAIAN (ISLAH) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS SYARI’AH Rohmah, Umi
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.162 KB)

Abstract

AbstrakSengketa dalam pemenuhan kontrak bisnis syariah merupakan salah satu persoalan yangtidak mungkin dihindari jika terjadi wanprestasi, namun tidak semua sengketa perludiselesaikan di pengadilan meskipun saat ini Pengadilan Agama atau Pengadilan Negerimemiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Dading sebagaimana dikenal denganistilah islah dan telah dianjurkan dalam hukum Islam menjadi salah satu alternatifpenyelesaian yang realtif lebih efektif dan efisien dilakukan dalam menyelesaian sengketakontrak bisnis Islam, sehingga perlu digali akar permasalahan, proses, dan metodepenyelesaian sengketa kontrak bisnis syariah yang tepat.Key word: islah, dading, penyelesaian sengketa, sengketa bisnis, syariah.
PEMBUKTIAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Diab, Ashadi L.
Al-Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.767 KB)

Abstract

ABSTRAKPembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakimakan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketadengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan dan melindungi orang yang tidak bersalah.Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakimdan agar keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakimmengetahui hakikat gugatan/dakwaan dan mengetahui hukum tentang perkara tersebut.Terkait dengan pembuktian yang menggunakan teknologi modern/ teknologi informasi,maka perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai aspek-aspek dan kekuatan hukum teknologi modern yang dapatdijadikan alat bukti yang sah, agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapatkendala dalam penerapannya. Di samping terus mewujudkan usaha untuk menghadirkansuatu perundang-undangan yang khusus dan komprehensif yang dapat mengantisipasiperkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya hukum dalam bidangteknologi informasi.Kata Kunsi: Pembutikan, Teknologi, Modern, Informasi

Page 1 of 1 | Total Record : 10