cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : -
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Articles 52 Documents
ENHANCING BPK RI’S AUDIT DESIGN FOR PEOPLE’S WELFARE: A PRACTICAL APPROACH Suartama, I Kadek; Nurdin, Syamsul; Susilo, Fakhridho SBP
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1214.034 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.25

Abstract

The 2016-2020 Strategic Plan of BPK RI necessitates audits to be conducted to advance people’s welfare at the greatest extent possible as a reflection of growing maturity of BPK RI as an accountability organization. This would require BPK RI to be able to examine and evaluate whether government’s development programs under RPJMN have achieved the desired outcomes or impact of increasing people’s welfare. This paper aimed to find a practical approach to enhance BPK RI’s audit design in order to be able to contribute to the optimization of people’s welfare as required under the new vision of Renstra 2016- 2020. The authors use their experience on the recent formulation of ‘BPK RI’s Audit Policy 2016- 2020’ (Kebijakan Pemeriksaan 2016-2020), in which the authors are actively involved. The authors also use reviews of existing audit design and study on relevant theoretical and academic literatures that provide the overarching study framework. The study concluded that BPK audits should be designed toward national development programs in RPJMN 2015-2019 which correlate directly with or possessing great leverage in the achievement of welfare indicators. AbstrakRenstra BPK 2016-2020 mensyaratkan pemeriksaan-pemeriksaan BPK dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai refleksi dari peningkatan kematangan BPK. Pemeriksaan BPK diharapkan mampu menilai dan mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang didesain atau ditetapkan dalam RPJMN telah mencapai outcome maupun dampak yang diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari pendekatan praktis untuk memperkuat desain audit BPK agar dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang disyaratkan dalam Rentstra 2016-2020. Penulis menggunakan pengalaman profesional dalam membangun formula Kebijakan Pemeriksaan BPK 2016-2020, dimana penulis terlibat aktif dalam penyusunannya. Selain itu penulis juga menggunakan reviu atas desain audit yang ada saat ini serta studi literatur dalam sebagai bahan analisa studi. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemeriksaan BPK seharusnya di desain untuk sesuai dengan RPJMN2015-2019 yang berhubungan langsung dengan indikator kesejahteraan. 
AUDIT KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STUDI PADA KABUPATEN BADUNG, TABANAN DAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013 Akbar, Bahrullah; Djazuli, Achmad
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.862 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.9

Abstract

Based on Article 23 UUD 1945, state finance management is addressed for the prosperity of people. Economic and non-economic welfare are two elements that form the prosperity of the people. This study aimed to see the relationship between financial audit and the welfare of the people in the Regencies of Badung, Tabanan and the City of Denpasar. This study use descriptive methodology to describe the relationship between the financial audit with the peoples welfare through comparative techniques and scatter plots. The study result shows that economic welfare indicators in Bali are generally better than the national average. In addition, this study proved empirically that there is no strong relationship between financial audit particularly with peoples welfare. ABSTRAKBerdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteran ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari ratarata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat.
EVALUASI KESUKSESAN SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MENGGUNAKAN MODEL KOMBINASI DELONE MCLEAN DAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL Laksono, Hari
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.716 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.101

Abstract

Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadopsi SIMDA-BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi Updated DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan; kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan; persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna; dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDABMD di Kabupaten Grobogan.
PERJALANAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH Hammam, Muhammad
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.836 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.73

Abstract

Perjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Masing-masing dari pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki sisi positif dan negatif, diantaranya semakin maju akuntansi semakin akurat penggambaran aset tetap namun semakin rumit pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas perjalanan tersebut beserta sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi aset tetap sektor publik pada dunia internasional telah mengenal capital charging yang diharapkan dapat menutup kekurangan manajemen aset tetap pada sektor publik, yaitu memandangnya sebagai barang gratis. Penjelasan mengenai capital charging akan disajikan sebagai salah satu pembuka wacana untuk perkembangan akuntansi aset tetap di Indonesia.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PAPUA DAN BONUS DEMOGRAFI 2020 (DEVELOPMENT PLANNING IN PAPUA AND DEMOGRAPHIC BONUS 2020) Putro, Kristian Hariyono
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.32 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.37

Abstract

Demographic change and rapid modernization that resulted in the displacement and dislocation of indigenous Papuan, has been stimulating their antipathy and demand for independence. Better educated settlers have dominated the growing market-economy and sidelined local people from the benefits of economics and welfare. Large scale flows of migration have also drive a sense of identity being wrenched among Papuans. Together these processes have given rise to a collective perception that Papuans are facing a serious threat over their demographic and cultural survival. On the other hand, it was projected that in 2020s, lower fertility rate policy will bring opportunity to Indonesia experiencing ‘demographic bonus’. This essay will focus on Papua Island due to its problems complexity in many sectors that arise along with demographic change. Using secondary data of population census 2010, this essay adopts comparation method to find demographic composition in Papua and analyze the data descriptively. In conclusion, there is inequality in Papua’s demographic composition which could challenge the opportunity of demographic bonus 2020. This essay recommends The government to revitalize family planning program which focus on women and girls participation to reach 2.1 fertility rates. The government should also execute policies which aimed to increase access of indigenous Papuans to basic services such as education and health facilities.AbstrakPerubahan demografi dan cepatnya modernisasi yang mengakibatkan tergusurnya penduduk asli Papua telah memicu antipati serta tuntutan untuk merdeka. Para pendatang dengan pendidikan yang lebih baik mendominasi pasar ekonomi dan dalam prosesnya menyisihkan penduduk lokal dari keuntungan ekonomi dan kesejahteraan. Perpindahan penduduk dalam skala besar yang disebut ‘program transmigrasi’ ke Papua juga mendorong timbulnya perasaan identitas yang terenggut diantara penduduk asli. Seluruh proses tersebut membangun persepsi bersama bahwa mereka menghadapi pemusnahan ras, atau paling tidak ancaman serius atas kelangsungan demografi dan budaya mereka. Di sisi lain, diprediksikan bahwa kebijakan penurunan tingkat kelahiran akan membawa kesempatan bagi Indonesia mengalami ‘bonus demografi’ pada tahun 2020-an. Esai ini akan fokus ke Papua karena kompleksitas masalahnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang timbul seiring perubahan demografi. Memanfaatkan data sekunder dari Sensus Penduduk terakhir pada tahun 2010 yang diolah dengan program Stata, esai ini menggunakan metode komparasi untuk mengetahui perbandingan komposisi demografi di Papua dan menganalisa secara deskriptif sumber-sumber data terkait. Sebagai simpulan, memang terdapat ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020. Esai ini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi program keluarga berencana yang fokus kepada partisipasi perempuan untuk mencapai rasio 2,1 kelahiran per perempuan. Pemerintah juga hendaknya membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat asli Papua ke pelayanan dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan.
ASUMSI KEGIATAN STRATEGIS UNTUK ROADMAP TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pramono, Agus Joko; Hendharto, Hendy
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.994 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.155

Abstract

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu “Model Transformasi BPK RI: Menggunakan Metode Interpretive Structural Modeling” (Pramono & Hendharto, 2017), yang menghasil­kan 13 kelompok aktivitas yang paling dibutuhkan dalam transformasi BPK RI. Penelitian ini akan mengelaborasi setiap kelompok aktivitas dari 13 kelompok aktivitas tersebut menjadi beberapa asumsi kegiatan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai asumsi kegiatan strategis yang akan diprioritaskan dalam roadmap transformasi BPK RI dengan menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Data diperoleh melalui dua kali FGD dengan peserta pegawai BPK RI yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan ting­kat jabatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa elaborasi terhadap 13 kelompok aktivitas transformasi BPK RI menghasilkan 114 asumsi kegiatan strategis transformasi BPK RI. Rincian­nya yaitu kuadran I (penting dan pasti) terdapat 55 asumsi kegiatan strategis, kuadran II (penting dan tidak pasti) terdapat 58 asumsi kegiatan strategis, kuadran III (tidak penting dan tidak pasti) tidak terdapat asumsi kegiatan strategis, dan kuadran IV (tidak penting dan pasti) terdapat satu asumsi kegiatan strategis. Selanjutnya 55 asumsi kegiatan strategis yang termasuk ke dalam kuadran I akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPK RI.
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERIKSAAN KINERJA DI BPK DAN ANAO, SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1331.59 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.21

Abstract

This study compares the performance audit capacity building in the BPK and the one conducted by the Australian National Audit Office (ANAO). To do so might not be equal because of their differences in terms of mandate, scale, and the jurisdiction area of audit, but the effort is intended to study the positive achievement by the ANAO to be applied in the BPK. The criteria used in this comparative study is the model developed based on capacity building guidelines issued by the INTOSAI. Analysis method applied in this study is the literature study, which is enriched by the analysis of the various documents obtained from the official website of both government auditor bodies. The results show that 14 of 15 elements of performance audit capacity bulding has been met by the ANAO, while only one is partially met. Meanwhile, in line with a relatively new level of performance audit development, BPK needs to improve continuously its performance audit capacity to meet the INTOSAI’s capacity building guidelines.ABSTRAKKajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai dengan tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih baru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI 
Volume 2, Nomor 2, Desember 2016 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11425.519 KB)

Abstract

this edition is concict of 5 articles
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFORMASI KAPABILITAS ORGANISASI DAN PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Pramono, Agus Joko
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2538.408 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.63

Abstract

This study is aimed to study the influencing factors of the Audit Board of Republic Indonesia’s roles and capabilities transformation to meet the national development goals. This study use a qualitative approach with Analytic Network Process (ANP) method, to map out the interrelated factors of nodes within 3 clusters, which are the external, internal, and supporting factors. Focus Group Discussion (FGD) was conducted to design a Framework Analysis. The participants of the FGD were BPK RI officials and its stakeholders including relevant external experts. The FGD has made a quantification framework as an ideal approach to use for data processing on software superdecisions. This process has brought about the priorities as follows: external stakeholder engagement, leadership and governance system, communication and the management of information system. The research has found out that the most significant and urgent factor is the concern of, and support from, the external stakeholders for BPK RI. Therefore, BPK RI has to design a strategy and communication program that can effectively improve the external support and concern. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi kapabilitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP) untuk mendapatkan hubungan antar node dalam 3 cluster (faktor eksternal, internal dan penunjang) yang bersifat network. Framework analysis disusun melalui FGD para pakar dari eksternal dan internal BPK RI. Kuantifikasi framework dihasilkan dari FGD para pakar internal BPK RI. Olah data pada software superdecisions menghasilkan prioritas-prioritas sebagai berikut: faktor eksternal prioritasnya Stakeholders Engagement; faktor internal prioritasnya Kepemimpinan dan Sistem Tata Kelola; faktor penunjang prioritasnya Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen.  Berdasarkan hasil kajian ini diketahui bahwa hal paling penting dan mendesak adalah adanya kepedulian dan dukungan dari stakeholders eksternal terhadap BPK RI sehingga perlu segera disusun strategi, perencanaan, dan program komunikasi yang mampu secara efektif meningkatkan kepedulian dan dukungan stakeholders eksternal terhadap BPK RI.
STRATEGI PERSUASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI TERHADAP REMAJA DALAM FILM BERJUDUL “CERITA KAMI” Sulistyorini, Ni Luh Made Dwiningtyas
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.889 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.26

Abstract

This research was conducted to evaluate the suitability of persuasion strategies from film producer and audience opinion that aim to deliver anticorruption values to adolescent segment in education field through a film of “Cerita Kami”. Persuasion strategies in this film were analyzed by persuasion theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This theory states that there are two routes in every individual to process information, which are central and peripheral routes. Persuasions delivered through central route covers motivation and ability of audience, while peripheral route is consisted of six techniques of Robert Cialdini’s persuasion which are reciprocation, commitment and consistency, social proof, authority, and scarcity. The study implemented post positivism paradigm with qualitative method through in-depth interviews and implementation of focus group discussion to film viewers from high school and college students in Jabodetabek area. The results showed that elements of persuasion in a movie that shown continually in clear and complete performances using both central and peripherals routes were proved to be well accepted by adolescent audience. Persuasion delivered through a peripheral route will support persuasion given through a central route. Both had significant roles to influence critical thinking and emotional aspects of adolescent audience to deliver values of anticorruption. AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian strategi persuasi dari sisi produsen dengan pendapat konsumen remaja terhadap strategi tersebut, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada remaja di lingkungan pendidikan melalui media film edukasi berjudul “Cerita Kami”. Strategi persuasi yang dilakukan oleh produsen dan penerimaan oleh konsumen menggunakan teori persuasi Elaboration Likelihood Model (ELM). Teori ini menjelaskan dua jalur persuasi dalam diri individu ketika memproses informasi yang diterima, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal. Persuasi melalui jalur sentral menyentuh unsur motivasi dan kemampuan remaja, sedangkan jalur periferal disentuh melalui enam teknik persuasi Robert B. Cialdini yang meliputi unsur reciprocation (timbal balik), commitment and consistency (komitmen dan konsistensi), social proof (bukti sosial), liking (kesenangan), authority (otoritas/ kekuasaan), dan scarcity (kelangkaan/keterbatasan). Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif, melalu wawancara mendalam kepada para narasumber dari tim produsen film serta focus group discussion dengan para penonton remaja di tingkat SMK dan Universitas di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.