cover
Contact Name
Riau Law Journal
Contact Email
riaulawjournal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU Fitriani, Riska
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alternatif Penyelesaian sengketa biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, kurang ahlinya tokoh masyarakat  bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator). Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini dengan sistem kekarabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu.Permasalah dalam masyarakat melalui musyawarahkan oleh para tokoh masyarakat adat . Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral disebut mediator, yakni ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka diselesaikan melalui ninik mamak suku. Namun pelaksanaan mediasi dalam masyarakat ini dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi yang bersifat rahasia. Kendala lain mediator tersebut belum mempunyai sertifikat sebagai mediator. Adanya teknik mediasi yang dilakukan dengan cara “kaukus” atau mediator bertemu dengan para pihak dengan cara memisahkan tempat antara pihak satu dengan yang lainnya, cara dialog antara mediator dengan para pihak satu persatu. 
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT Di PENGADILAN SIGLI Rasyid, Laila
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara masyarakat desa Rambong sebagai Tergugat dan M bin Tgk.B sebagai Penggugat.Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi.Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah. AbstractThis article describes an analysis of the judges decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between communities Rambong as Defendants and M bin Tgk.B as Plaintiff.Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system is loaded with pluralism can be described in Decision No. 02 / Pdt.G / 2014 / Pn.Sgi.Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.
PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fonni, Fonni; Sitorus, Winner; Paserangi, Hasbir
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Law of Notary Position provides an opportunity for notaries to establish a Civil Partnership of notaries in the performance of their position. This is contrary to the notary profession, since the purpose of the formation of Civil Partnership is to seek the benefit to be distributed to allies as stipulated in the Civil Code. This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary in the implementation of the notary’s position: (2) the application of the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary. This research is a normative research that is a process to find out laws, legal principles, and legal doctrine to answer the legal problem. This study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches.Keywords : Civil Partnership, Notary, Joint Office, Maatschap
PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK Elmayanti, Elmayanti
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan  dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada kampung adat asli anak rawa penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.
KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN BENGKALIS Putra, Setia; Effendi, Erdianto
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring.  Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas,  pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai AbstractThe Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.Keywords : local wisdom, water, Sakai
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL TiaraPutri, Adi; Diana, Ledy
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk  fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.Keywords : Fish Resources, Management, National Law
PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR Hasanah, Ulfia
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.  Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat.            Salah satu masyarakat adat  di  Propinsi Riau yang masih diakui eksistensi  tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar.  Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang  (Kampar Kiri). (Syarfi, dkk, 2010 : 24)  Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44.            Di Kabupaten  Kampar karena keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian menyenai Proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar.                     Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh msayarakat adat kambar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa peneliti mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan social. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak. 
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Putri, Adi Tiara; Diana, Ledy
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan  lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi.  Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay
PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI PADA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DI KALIMANTAN SELATAN Erlina, Erlina
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research on the principle of participation in health services is conducted on 14 regional hospitals in South Kalimantan using socio legal research methods. The data used are primary data obtained through questionnaires, interviews and observation and secondary. Implementation of the principle of participation by the technique of scoring the questionnaire is done by simple statistical data analysis. Implementation of the principle of participation of 14 (fourteen) regional hospitals in South Kalimantan is on average not accomplished with a percentage below 66.67. Implementation of the principle of good governance in the provision of health services through local hospitals has major constraints that are generally caused by the ethics of public services, public perceptions and common understanding, culture and characteristics of local communities, as well as the mastery of information technology in creating a good two-way relationship between public and public servants served.Keywords : Good Governance, Participation, Health Public Service
MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU Ferawati, Ferawati
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana  kecelakaan lalu lintas pada  Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat deselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan  menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.  

Page 1 of 4 | Total Record : 39