cover
Filter by Year
INTEGRITAS
Terbit sejak 2015, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (p-ISSN: 2477-118X; e-ISSN: 2615-7977) merupakan jurnal yang menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berelasi dengan korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS terbit dua nomor dalam setahun ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, peneliti, praktisi, penyelenggara negara, pegiat antikorupsi, dan masyarakat pada umumnya.
Articles
53
Articles

faisal, faisal, barid, bariroh, mulyanto, didik

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

  Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan bantuan dana dari negara yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus partai. Karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Kondisi seperti di ataslah yang menjelaskan penyebab proses pendanaan partai politik di Indonesia, relatif rentan terhadap potensi korupsi. Tujuan studi ini adalah mendapatkan dan merekomendasikan pola yang relatif ideal dalam pendanaan partai di Indonesia sebagai usaha mencegah timbulnya korupsi politik. Studi ini dilakukan pada 2014. Studi ini menggunakan dua sumber utama. Pertama, literatur-literatur yang berkaitan dengan teori dan hasil studi tentang pendanaan partai. Kedua, hasil wawancara mendalam dengan pakar dan pengurus partai. Studi ini merekomendasikan pemerintah menaikkan jumlah dana bantuan untuk partai, sehingga bisa mereduksi pengaruh pebisnis dan elite partai. Tapi, peningkatan ini harus diikuti dengan keharusan perbaikan pola rekrutmen, kaderisasi, dan penegakan kode etik partai.

Pengembangan Buku Cerita Interaktif Anti-korupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality

Pramanta, Febyan Dimas, Hasanah, Uut Uswatun, Kurniawan, Mohammad Rizky

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Permasalahan mengenai korupsi selalu menjadi berita utama di masyarakat. Besarnya dampak yang ditimbulkan, menjadikan korupsi harus segera dibenahi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan karakter dan penanaman nilai moral anti korupsi. Berbagai buku telah diterbitkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui literasi. Namun sangat disayangkan, bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 25, 1 %. Selaras dengan hal tersebut, teknologi augmented reality sangat potensial untuk dikembangkan dalam bentuk buku cerita anti korupsi. Hal tersebut dikarenakan fitur realita 3D dapat dimunculkan pada media 2D dimana memberikan kesan yang menambah ketertarikan dan minat pembaca. Dengan adanya aplikasi teknologi augmented reality diharapkan dapat meningktkan kualitas pendidikan, khususnya pada bidang anti-korupsi. Dari hasil pengujian black box yang dilakukan, aplikasi augmented reality ini dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai yang diharapkan.

Qudsyi, Hazhira, Sholeh, Achmad, Afsari, Nyda

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perilaku ketidakjujuran akademik (academic dishonesty) masih banyak terjadi di kalangan akademisi, diantaranya pada mahasiswa. Perilaku ketidakjujuran akademik dikalangan mahasiswa akan memicu terjadinya tindakan korupsi di dunia kerja nantinya. Sehingga, penting untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas RESMI religious self-monitoring sebagai strategi untuk mengurangi perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa melalui peer education. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen, yakni dengan pretest-posttest control group design. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala ketidakjujuran akademik (Prayoga & Qudsyi, 2015), observasi, dan wawancara. Rancangan program intervensi RESMI (religious self-monitoring) akan diberikan dalam 8 sesi, yang secara umum terdiri atas orientasi program, psikoedukasi, refleksi, dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa RESMI (religious self-monitoring) diketahui efektif untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa (F=7.82) dengan sumbangan efektif sebesar 47,9%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa religious self-monitoring (RESMI) melalui peer education terbukti dapat menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa.

Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan

Ayunigtyas, Dumilah, Parinduri, Siti Khodijah, Susanti, Fitria Aryani

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kesehatan amat strategis dan berperan penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia.  Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari  ajuan RAPBN 2017. Besarnya anggaran di sektor kesehatan membuka peluang  disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait. Studi ini bertujuan menganalisis konsep dan  implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali   pandangan stakeholder di sektor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (content analysis) hasil wawancara. Hasil penelitian mendapatkan  adanya keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti halnya  sektor lain, karena itu  menjadi  sangat relevan untuk menyiapkan para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan  pejabat struktural sektor kesehatan  belum secara eksplisit menyatakan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan  yang  harus dimiliki. Konsep kepemimpinan antikorupsi berangkat dari nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter “amat tangguh”/very strong (keberanian untuk bertindak, mengubah dan menerima risiko sehingga memiliki daya tahan terhadap bujukan maupun dorongan untuk melakukan korupsi). Nilai dan norma tersebut semestinya ternyatakan dengan lebih jelas dalam instrumen kompetensi, meskipun penanamannya harus berlangsung sejak dini dan dibangun dari nilai-nilai keluarga, pendidikan agama, sekolah,  dan lingkungan pertemanan (peer group). Secara khusus, penetapan seseorang menjadi pemimpin di sektor kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi antikorupsi secara komprehensif,  antara lain dengan memanfatkan asesmen mulai dari rekam jejak, penilaian rekan kerja dan atasan.  Hal penting selanjutnya adalah mengoperasionalkan nilai integritas dan kompetensi  antikorupsi tersebut agar lebih terukur dan dapat diaplikasikan.

Rizal, Mutia, Nurhidayat, Ilham

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tidak dapat dipungkiri, keberanian seseorang untuk mempraktikan integritas secara nyata masih cukup sulit dipraktikkan di tengah budaya paternalistik yang telah mengakar kuat di birokrasi. Budaya paternalistik semakin tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki sikap kolektivis dibanding individualis. Budaya ini juga menciptakan kesenjangan kekuasaan yang cukup lebar antara patron dengan client. Client tidak dapat leluasa mengingatkan atau melawan patron yang diketahui melakukan tindakan penyimpangan. Perilaku birokrat (client) yang ingin mempraktikan integritasnya, seringkali tidak terdukung secara kultural oleh lingkungan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Walikota Tegal, SMS yang direspons dengan beragam ekspresi dan dirayakan secara terbuka merupakan kejadian yang menarik untuk dicermati. Kondisi itu menggambarkan adanya titik klimaks sebuah perjuangan melawan berbagai penyimpangan yang dilakukan walikota. Sebuah perjuangan yang tidak mudah di tengah budaya paternalistik. Gerakan perlawanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup birokrasi dan nilai budaya setempat, menjadi bukti bahwa birokrat juga mampu melawan. Meskipun tidak disadari oleh para birokrat, perlawanan ini pada dasarnya juga sekaligus merupakan perlawanan terhadap budaya paternalistik. Perlawanan dilakukan dengan cara mengungkap berbagai informasi penyimpangan yang dilakukan walikota. Melalui pendekatan kajian budaya, penulis mempelajari dari dekat bagaimana proses perlawanan dilakukan para birokrat di Kota Tegal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada berbagai tokoh pergerakan dan para birokrat di Pemkot Tegal. Tindakan pengungkapan tersebut berbeda dengan pengungkapan pada umumnya yang dilakukan secara sporadis oleh seorang individu. Pengungkapan tersebut dilakukan secara kolektif dalam sebuah pergerakan yang terorganisir melalui lembaga yang legitimate. Perlawanan kolektif menjadi sebuah strategi efektif, mengingat kentalnya budaya paternalistik juga menginginkan kepatuhan kolektif.

Rahman, Fathur, Baidhowi, Achmad, Sembiring, Ruth Agnesia

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kasus korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan terbentuk jaringan di dalamnya. Interaksi sosial akan membentuk sebuah jaringan sosial yang intens, dimana antara individu saling memiliki ikatan kuat terutama ikatan kekeluargaan. Masalah korupsi bukan hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, melainkan sudah masuk ke sektor pemerintahan desa.Kasus korupsi DD dan ADD yang terjadi di Klebun SemarParavan memiliki latar belakang dan hubungan antara aktor yang luput untuk diamati, kenapa sebuah jaringan itu sangat kuat terutama korupsi yang telah membentuk sebuah jaringan tersendiri. Hubungan yang dominan pada kasus ini yaitu hubungan keluarga, profesi yang sama dari jaringan keagamaan dan tim sukses kepala desa. Pola kepemimpinan kepala klebun akan menjadi sorotan dalam menjalankan roda pemerintahannya karena kekuasaa yang dominan sehingga mendorong terjadinya korupsi. Kata Kunci:jaringan sosial, korupsi, hubungan antar aktor, kekuasaan.

Marta, Rustono Farady, Sarah Harun, Margaretha Catherine, Hendrawan, Ian

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Figur kepemimpinan wanita di Indonesia merupakan hal yang patut diapresiasi. Wanita sebagai pengelola tidak hanya mampu berkarya di dalam rumah, tetapi juga dalam masyarakat dan negara. Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo terdiri dari sembilan orang wanita. Tentunya kepemimpinan harus disertai dengan integritas yang nampak, sehingga riset ini ingin meretas integritas sosok Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. selaku menteri wanita melalui komunikasinya di dunia maya. Upaya yang ditempuh untuk meretasnya dilakukan melalui tradisi retorika dan bersandar pada pentad dramatisme Burke untuk melihat kecakapan komunikator melakukan retorika digital. Isu yang diangkat sosok menteri wanita dalam media sosial akan menunjukkan adanya konsistensi secara substansial antara kicauan di Twitter.  

Sukadari, Sukadari, Komalasari, Mahilda Dea, Wihaskoro, Ahmad Mabruri

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku ‘Wayang Pandawa’ bervisi antikorupsi yang layak menurut ahli materi dan ahli media sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keefektifan buku ‘Wayang Pandawa’ bervisi antikorupsi sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research and development, R&D) dengan mengacu model pengembangan 4D (four D) terdiri atas 4 tahap utama yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Disseminate (Penyebaran) (Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974). Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Donotirto Yogyakarta sejumlah 23 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ‘Wayang Pandawa’ bervisi antikorupsi sebagai produk pengembangan efektif sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar.

Muttaqin, Labib, Susanto, Muhammad Edy

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABASTRACT Article 11 of Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission gives a mandate to the Commission to make the eradication of corruption against three things; public officials, law enforcement, and parties related to them. With a clear legal basis, the Commission considered successfully meet the expectations of the public in eradicating corruption in Indonesia. However, there seems to be some people that the corruptors and the anti-corruption eradication by the presence of very hot so appear Commission efforts to weaken even dissolve the Commission, the business that is called as a corruptor fight back or counter-attack criminals. But unfortunately, the onslaught of corruptors fight back is not matched by the readiness of the Commission in the face of the counter-attack. Not to the mapping of criminals behind the attack pattern is one indication of the Commission stutter in the face. Therefore, the aim of this study was to provide input to the Commission on the strategy in the face of any backlash against the Commission. To achieve these objectives are at least three things that must be studied in depth to prevent and counter any corruptor fight back. First, learn about the types of corruptor fight back. Second, read the pattern or the workings of corruptor fight back. Third, determine the ideal design and strategy for the Commission to prevent and counter any corruptor fight back. Keyword: CEC Authority, Corruptor Fight Back, Corruptor Fight Back Patterns, Strategy to Counter Corruptor Fight Back.

Zuardin, Zuardin, Satriani, Wa Ode Heni

INTEGRITAS Vol 4 No 1 (2018): INTEGRITAS
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The use of leave reason is definitely a suspects right to suspend detention in criminal proceedings, but there must be a clear standard on the type of illness and the severity level. The International Covenant on Civil and Political right in 2005 has been ratified by the formulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 Therefore, there are consequences that must be faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in enforcing the law among others, including the detention conducted by the investigator should be as short as possible and should be immediately brought to the judge. This research attempts to answer some questions concerning the minimum standard of illness to suspend detention, and the effort that KPK can take to process the sick leave reason used by suspected corruption criminals to suspend detention. Based on the problems presented, this research used sociological juridical approach, descriptive analytical as research specification. The data used in this research are primary and secondary data. Data analysis was conducted qualitatively with case study approach. The results showed that juridically, if a suspect is in a state of illness, KPK investigators have the authority to suspend detention at the request of the suspect or his family with accompanying letters of recommendation from medical personnel. However, empirically, medical personnel still do not have a standard on which type of disease the suspect has to allow him filing detention delay. Therefore, it is necessary for the investigators  to have discretion and prudential principles and to pay attention to the suspects human rights before granting the delay of detention filed by the suspect. We believe that KPK investigators with medical personnel need to establish standardized procedure on the type of illness for suspects who may apply for postponement of detention.