cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2016)" : 7 Documents clear
Esensi Hukum dan Keadilan Masyarakat; Studi Kasus Tambang Pasir Besi di Desa Bandungharjo Musfiroh, Mayadina Rohmi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menimbang secara akademis potret penegakan hukum khususnya yang berlangsung di Kabupaten Jepara dalam kasus-kasus penambangan. penegakan hukum belum mampu menghadirkan keadilan pada masyarakat (bringing justice to the people) Banyak kasus yang secara legal formal telah selesai namun menyisakan masalah baru dalam masyarakat yang berujung pada keresahan bahkan gejolak sosial. oleh karena itu sesuai amanat undang-undang, kekuasaan kehakiman terbaru mengisyaratkan bahwa hakim harus memperhatikan aspek esensi dari hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. ini berarti karakter budaya masyarakat harus diperhatikan selama proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam Al-Quran  kata "adil" diulang sebanyak- 28 kali dalam bentuk Mashdar, Fiil Madzi Mudlar i, maupun Amar. pengulangan kata dalam al Quran seringkali mengesankan urgensi tema atau kata tertentu dalam kehidupan. Ini menunjukkan betapa pentingnya rasa adil ini diterapkan dalam setiap lini kehidupun. maka sudah semestinya kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan Kepentingan Rakyat.
Efektifitas Transaksi Syariah di Indonesia ; Pengembangan Akad al Qard untuk Pembiayaan Usaha Mikro pada PT BPRS al Salaam Hazmi, Faiqul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan modal usaha menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro. Modal usaha berupa pembiayaan mikro dari perbankan mempersyaratkan aturan yang sangat ketat dalam penyaluranya. Sementara usaha mikro yang dijalani oleh masyarakat mustadh`afin memiliki banyak keterbatasan, sehingga menjadi penghambat usaha mikro mengakses pembiayaan dari perbankan. Akhirnya guna mempertahankan keberlangsungan usahanya terpaksa usaha mikro yang dijalani masyarakat yang secara struktural perekonomian dalam posisi tidak berdaya (mustadh`afin) lebih akrab dengan pembiayaan dari sektor informal yang memungut imbalan jasa pembiayaan lebih besar daripada mengakses pembiayaan mikro dari perbankan. BPRS Al Salaam mempunyai ikhtiar dalam menggapai kemaslahatan melalui pembiayaan mikro Al Qard yang operasionalnya disubsidi guna membantu usaha mikro dalam mengakses pembiayaan usahanya, sebagai cerminan pilar dasar yang dikembangkan oleh perbankan syariah berupa adil, seimbang dan maslahah menuju kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi menuju tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (falah).
Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah dengan CLD-KHI Kurniawan, Iga
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba mendiskusikan serta membandingkan bagaimana pandangan Ulama Syafi’iyah dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang perkawinan beda agama. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menjawab mengenai landasan hukum apa yang digunakan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam memperbolehkan perkawinan beda agama. Menurut Ulama Syafi’iyah dan mayoritas Ulama, perkawinan beda agama diperbolehkan selama perkawinan tersebut dilakukan antara muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani/ Kristen), bukan sebaliknya (laki-laki ahli kitab dan perempuan muslimah. Sedangkan menurut CLD-KHI diperbolehkan secara muthlak selama perkawinan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan (sakinah) sebagaimana surat al-Rum ayat 21. Mengenai dasar yang digunakan CLD-KHI untuk membolehkan perkawinan beda agama adalah karena pernikahan merupakan Hak Asasi Manusia, jadi tidak perlu dikotak-kotakkan berdasarkan agamanya.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi`iyyah Munir, Ahmad Misbahul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggali konsep ysng digunakan dalam wakaf menurur fiqh Syafiiyah, pelaksanaan wakaf -hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta sudut pandang hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf menurur perspeklif fiqh syafiiyah. Imam Syafii mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al- Ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan-kepada nazlir yang dibolehkan oleh ketentuan syari`ah Islam. Berdasarkan ketentuan peralihan hak kekayaan intelektual untuk diwakafkan memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi daiam penelitian skripsi yang penulis lakukan, kepemillikan harta atau hak kekayaan intelektual menurut definisi dari undang-undang dalam hak kekayaan intelektual masih menjadi milik si waqif. Sedangkan yang diwakafkan hanya manfaat dari benda tersebut tanpa sepenuhnya diserahkan kepada nadzir. Berdasarkan perspektifnya fiqh Syafi`iyah, wakaf yang demikian tidaklah sah karana masih bertahannya harta di tangan wakif. Namun jika berdasarkan hukum yang ada di Indonesia wakaf hak kekayaan intelektual tetap sah karena telah ditetapkan dalam Undang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.
Kemerdekaan Beragama dalam Pandangan al-Quran; Sebuah Studi Kritis atas QS.al-Baqarah (2): 256 Arafat, Muhamad Husni
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menyoroti persoalan teologis yang seringkali muncul dalam kehidupan beragama dewasa ini. Dimana persoalan tersebut dinilai riskan dan berbahaya karena dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan, intra dan, antar umat beragama. Persoalan tersebut bernama “kemerdekaan beragama”. Dalam tulisan ini, persoalan ini nantinya akan disorot dalam pandangan Al-Qur’an sebagai pedoman Islam. Dalam konteks kehidupan beragama, Islam, sebagai agama yang berbasis ketundukan dan kepasrahan total seorang hamba kepada Tuhannya, tidak pernah memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain untuk memeluk dan mengikutinya. Bahkan, sebaliknya, Ia menganjurkan kepada pemeluk agama lain untuk tetap memegang teguh agama masing-masing meskipun kebenarannya telah jelas dan nyata. Hal ini sendiri ditegaskan oleh Al-Qur’an yang notabene merupakan mu’jizat dan wahyu terakhir yang diturunkan kepada utusan terakhir pula, Rasulullah saw, dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 256.
Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia Muslim, Azzam
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berrujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri (kastrasi) bagi pelaku pedofilia, serta untuk mengetahui bagaimana penerapanan konsep maqashid al-syariah mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam kebiri terhadap manusia dilarang dan hukumnya haram berdasarkan dalil naqli yakni hadis nabi tentang pertanyaan sahabat Usman ibn Madhzun dan hadis Ibnu Masud. Sedangkan kebiri dalam konteknya sebagai sanksi bagi pelaku pedofilia merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam rangka pembaharuan (reformasi) hukum positif di Indonesia melalui Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana sebelumnya undang-undang tersebut telah diamandemen dengan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada dasarnya kebiri ada dua macam, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Adapun yang dimaksud kebiri sebagai sangsi bagi pedofil dalam perpu tersebut ialah kebiri kimia (chemical castration).
IMPLEMENTASI PENANGGALAN JAWA ISLAM SISTEM ABOGE DALAM UPACARA RITUAL DI DESA SUKODONO TAHUNAN JEPARA hudi, hudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 7