cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2014)" : 9 Documents clear
KONTROVERSI FIQH KIBLAT; STUDI KOMPARATIF ATAS FIQH-MITOLOGIS DAN FIQH-FALAK DI MASJID AGUNG DEMAK Munif, Ahmad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article intends to explain the controversy of the direction of qibla that occurred in the Great Mosque of Demak. Through this library research it is found that there are two groups concerning about this qibla. This difference of opinion is based on the difference of thought; one emphasizes the science-astronomy, and the other consider socio- mythological more. Although all of them state both fiqhiyyah and astronomy arguments, but because they use different accentuation then there is different results. The first group wants qibla direction of the mosque changed based on scientific and academic calculations. The second group determines that the qibla of the mosque remains as before on the basis that the existing qibla direction was also scientifically calculated hundreds of years ago. In addition, the person who did it also has the esoteric-metaphysical dimension. Finally, based on this consideration, the qibla direction remains same like before.Keywordsqibla, the Great Mosque of Demak, falak, myth. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kontroversi arah kiblat yang terjadi di Masjid Agung Demak. Melalui penelitian pustaka ini ditemukan bahwa terdapat dua kelompok yang mempersoalkan hal tersebut. Kontroversi ini disebabkan oleh perbedaan metodologi; satu pihak menekankan sains-astronomi, dan pihak lainnya lebih mengedepankan pertimbangan sosio-mitologis. Meskipun kedua kelompok sama-sama mengajukan argumentasi fiqhiyah dan astronomi, akan tetapi karena menitikberatkan aksentuasi yang berbeda maka hasilnya pun berbeda. Kelompok pertama menginginkan agar arah kiblat masjid dirubah berdasarkan perhitungan sains dan akademik. Sedangkan kelompok kedua menekankan agar arah kiblat masjid tetap seperti semula dengan dasar bahwa arah kiblat yang telah ada juga sudah diperhitungkan secara ilmiah ratusan tahun yang lalu. Selain itu, yang melakukannya juga orang yang memiliki dimensi esoterik-metafisik. Atas dasar pertimbangan ini maka pendapat kedualah yang diambil sehingga arah kiblat masjid tetap seperti semula.
HUMANISME SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM Kholis, Nur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

URGENSI SUFISME DALAM APLIKASI HUKUM ISLAM Barowi, Barowi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to present the importance of sufism in the application of Islamic law, and how both are ideally positioned. In many legal issues, sufism often separable. Sharia and law, all this time always use sight of valid non-valid towards ubudiyah. Thus the law made often feels dry because of lack of ethics, or even without ethics. This can be seen from the existing hilah in the concept of fiqh. While on the other hand sufism emphasizes the servitude, sincerity and honesty. Based on this literature research, it is known that basically, sufism and shariah equally put God as the purpose of worship. The difference is in terms of motivation. Sufis wishes to melt with God because of the encouragement of love or ittihad (unification), while the motivation in shariah is the desire to obey God. Ideally, the worship of Allah, shariah and sufism approaches should be equally used. It is impossible thatsufism, Islamic law, hilah, syariah.people can love deeply without adherence to a loved one. Love is sufism, and obedience is shariah. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pentingnya sufisme dalam penerapan hukum Islam, dan bagaimana keduanya idealnya diposisikan. Dalam banyak masalah hukum, sufisme sering dipisahkan. Syariah dan hukum, selama ini selalu menggunakan kaca mata sah-tidak sah dalam ubudiyah. Dengan demikian hukum yang dibuat sering terasa kering karena kurangnya etika, atau bahkan tanpa etika. Hal ini dapat dilihat dari hilah yang ada dalam konsep fiqh. Sementara di sisi lain sufisme menekankan penghambaan, ketulusan dan kejujuran. Berdasarkan penelitian pustaka ini, diketahui bahwa pada dasarnya, sufisme dan syariah sama menempatkan Tuhan sebagai tujuan ibadah. Perbedaannya adalah dalam hal motivasi. Sufi mengharapkan mencair bersama-sama Allah karena dorongan cinta atau ittihad (penyatuan), sedangkan motivasi syariah adalah keinginan untuk taat kepada Allah. Idealnya, dalam menyembah Allah, syariah dan pendekatan tasawuf harus sama-sama digunakan secara bersama. Tidak mungkin bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai tanpa kepatuhan terhadap orang yang dicintai. Cinta adalah sufisme, dan ketaatan adalah syariah.
DISKURSUS HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG PERWALIAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT Hidayah, Fransisca Ismi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

METODE ISTIQRA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM Mashudi, Mashudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is going to discuss how the istiqra method actually is in the establishment of Islamic law and how its application especially in the determination of the law in the contemporary era demanding more empirical arguments. The results are the istiqra method has some principles; First, the arguments collectivity in the application of a law, is not only with one argument, either the universal or the particular. Second, the principle of observing qarain al-ahwal (indications of certain circumstances), either manqulah, which is associated with the texts directly such as the principles of Islamic law, or ghairu manqulah, which is not directly related to the texts, but rather related to the context of the community. This allows istiqra to penetrate issue of both specific laws (fariyah) and contemporary though. Third, not only doesistiqra, particular, Islamic law, contemporaryistiqra approach rely on bayani methods towards text, especially one textalone, but also uses watching the growing context. Tulisan ini hendak membahas bagaimana sebenarnya metode istiqra dalam penetapan hukum Islam serta bagaimana cara penerapannya terutama dalam penetapan hukum di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik. Hasil yang didapat bahwa metode istiqra memiliki beberapa prinsip; Pertama, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. Kedua, prinsip memerhatikan qarain al-ahwal (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik manqulah, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun ghairu manqulah, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan Istiqra menembus persoalan hukum-hukum spesifik (fariyah) dan kontemporer sekalipun. Ketiga, pendekatan istiqra bukan hanya mengandalkan metode bayani atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang.
AKSIOLOGI SYARIAH; MENCERNA PROGRESIFITAS DAN REGRESIFITAS HUKUM ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH Suhendra, Ahmad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper will review the development of the shariah of the Prophet time until the codification in Islam. Lately, the word syariah became favourite among the Muslims. Therefor, this library research explores the shariah developmental problems. The approach used is the historical approach. At least there are some shifts that can be found in the meaning of shariah since Rasulullah period until the codification of Islamic law.Keywordssyariah, history, development, Islamic Makalah ini akan meninjau perkembangan syariah pada masa Nabi sampai kodifikasi dalam Islam. Akhir-akhir ini, kata syariah menjadi favorit bagi sebagian kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi masalah perkembangan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Setidaknya ada beberapa pergeseran yang dapat ditemukan mengenai makna syariah dari masa Rasulullah periode sampai kodifikasi hukum Islam.
DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH SIRI Faizah, Siti
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out how the view of Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law towards nikah siri (the secret marriage) and the implications thereof. According to Islamic law, nikah siri that fullfils conditions and pilars is valid, since the absence of recording and publication does not lead to the cancellation of the marriage contract. Meanwhile, according to the positive law, nikah siri is invalid and not enforceable because it was not recorded at Religious Affairs Office (KUA). In addition, nikah siri also causes negative implications, especially for wife and children, both in the realm of law and social. Instead, there is huge benefit of recording and publication of marriage as the legal protection and anticipation of the injustice in the household.Keywordssecret marriage, valid, protection, fiqh, KHI (Compilation of Islamic Law) Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia terhadap nikah siri dan implikasi yang ditimbulkannya. Menurut hukum Islam, nikah siri yang sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Di samping itu, nikah siri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Sebaliknya, sangat terasa manfaat pencatatan dan publikasi nikah sebagai perlindungan hukum dan anitisipasi terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI Ahadi, Sofwan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NIKAH ANTARAGAMA MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB Hidayat, Zainul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emphasis;Ulama in various regions of the world have different opinions to interpret QS. Al-Maidah [5]: 5, QS. Al-Baqarah [2]: 221, and QS. Al- Mumtahanah [60]: 10. These verses discuss the issue of interfaith marriage. In Indonesia there is expert leading commentator of the Quran whose opinions are followed by the public, namely M. Quraish Shihab. According to him, a muslim is allowed to marry the woman of ahl al-kitab by QS. Al-Maidah [5]: 5. While QS. Al-Baqarah [2]: 221 which prohibits the marriage of a muslim with idolatrous women and vice versa, talked about the idolatrous only. Quraish said, ahl al-kitab is not included in the scope of idolaters, because ahl al-kitab include only two classes; Jews and Christians, anytime, anywhere and from any descendant. Therefore, until now muslim men are allowed to marry Jewish and Christian women. While the marriage between muslim women with men idolaters is forbidden according to the QS. Al-Baqarah [2]: 221. Regarding the marriage of muslim women with men of ahl al-kitab, al-Quran does not explicitly explain. However, according to Quraish, it does not mean there is permissibility to marry men of ahl al-kitab. The reason is if al-Quran allows it, absolutely QS. Al-Maidah: 5 allowing to marry women of ahl al- kitab, will confirm it. This opinion is supported by QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 which prohibits a muslim woman to marry and unbeliever man.Keywordsm a r r i a g e , m u s l i m s , unbeliever, ahl al-kitab, idolatrous. Ulama di berbagai wilayah dunia berbeda pendapat ketika memaknai QS. Al- Maidah [5]:5, QS. Al-Baqarah [2]:221, dan QS. Al-Mumtahanah [60]:10. Ayat- ayat itu membicarakan persoalan nikah antaragama. Di Indonesia terdapat pakar tafsir al-Quran terkemuka yang pendapatnya banyak diikuti masyarakat, yaitu M. Quraish Shihab. Menurutnya, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita ahl al-kitab berdasarkan QS. Al-Maidah [5] :5. Sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya, hanya berbicara tentang musyrik. Dalam pandangan Quraish, ahl al-kitab tidaklah termasuk dalam cakupan musyrik, karena ahl al-kitab mencakup dua golongan saja; Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di manapun dan dari keturunan siapapun. Oleh karena itu, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya. Sedangkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik, adalah diharamkan, sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 221. Mengenai pernikahan wanita muslimah dengan pria ahl al-kitab, al-Quran tidak menjelaskannya secara tegas. Meskipun demikian, menurut Quraish, itu bukan berarti ada kebolehan menikahi pria ahl al-kitab. Hal ini karena, jika al-Quran membolehkannya, tentunya QS. Al-Maidah [5]: 5 yang membolehkan menikahi wanita ahl al- kitab, pun akan menegaskannya. Pendapatnya ini diperkuat pula dengan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang seorang wanita muslim menikah dengan pria kafir.

Page 1 of 1 | Total Record : 9