Jurnal Pemikiran Sosiologi
ISSN : -     EISSN : -
Articles 78 Documents
Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970) Candiwidoro, Rahadian Ranakamuksa
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 1 (2017): Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v4i1.23629

Abstract

Setelah kembalinya Ibukota Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1949, kehidupan kota Jakarta berubah drastis. Telah terjadi pertumbuhan penduduk secara signifikan yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk secara massal (urbanisasi) di Jakarta yang datang dari wilayah luar Jakarta. Para pendatang ini datang ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih layak karena Jakarta dianggap sebagai sebuah kota harapan. Periode 1949 hingga 1970 adalah periode yang penting untuk melihat betapa krusialnya pengaruh kedatangan para pendatang dalam membangun kota Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan seperti sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menekankan pada analisis yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan sejarah kota, yaitu Jakarta. Kajian ini menghasilkan tiga analisis sejarah mengenai pengaruh pendatang dalam pembentukan Jakarta sebagai kota metropolitan. Pertama adalah momentum sejarah dimana berlangsung gelombang pendatang baru yang komposisinya lebih beragam daripada masa sebelumnya sehingga mempengaruhi tingkat heterogenitas kota. Kedua adalah momentum sejarah yang menunjukkan perubahan gaya hidup dan cara adaptasi para pendatang ke dalam kehidupan masyarakat urban. Ketiga adalah transformasi sosial yang juga melahirkan adanya gentrifikasi dimana para pendatang mengalami kehidupan yang tidak layak sehingga melahirkan permasalahan social bagi kota Jakarta.
Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis) Rahayu, Mustaghfiroh
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 2 (2017): Merangkai Kebhinnekaan Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v4i2.28577

Abstract

Dalam bahasa Indonesia ada istilah khusus untuk merujuk pada keberagaman, yaitu kebhinnekaan, meski demikian, pengertian atas konsep mengenai pluralisme dan multikulturalisme tetap populer digunakan dalam wacana sehari-hari mengenai keragaman di Indonesia. Dalam konteks ini, literaturliteratur di Indonesia tidak membedakan secara subtansial antara keduanya. Tanpa mengindahkan beban teoretis dari dua istilah tersebut, konsep pluralisme dan multikulturalisme digunakan saling bergantian untuk merujuk apa yang disebut keragaman. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk melihat ulang (meninjau) secara kritis definisi mengenai pluralisme dan multikulturalisme dalam kaitannya dengan studi keragaman di Indonesia. Secara khusus, artikel ini juga menilik sejarah kontekstual atas dua istilah tersebut dan implikasinya dalam kebijakan akomodasi keragaman termasuk politik pengakuan (recognition) di Indonesia.
Konflik Tenurial di Pulau Padang dan Isolasi Ekonomi Lokal Rozi, Ahmad ar; Belvage, Rio; Karyanto, Oka
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 5, No 1 (2018): Dimensi Kesejahteraan Dalam Perspektif Sosiologi Kritis
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v5i1.35402

Abstract

Dengan menggunakan data-data etnografi dan dokumentasi sejarah. Studi ini berupaya mengungkapkan konflik tenurial di Pulau Padang yang memiliki dampak isolasi terhadap pengembangan ekonomi lokal. Dalam ruang lingkup studi ini, lahan tenurial yang berisi tentang seperangkat aturan ( the set of rules ) yang menentukan hak akses setiap orang ( individu ) terhadap sumber daya alam tertentu telah dilanggar oleh kelompok dan jaringan industri pengolahan kayu yang tidak bertanggungjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas konflik muncul di permukaan karena status kuasa hukum, hak pengelolaan dan pemanfaatan jenis hutan, hak perkebunan, kemudian disertai pemanfaatan redistribusi. Diperparah dengan kondisi produk hukum yang carut-marut mengakibatkan status hukum tidak mempunyai peran penegakan keadilan, pembagian kerja, dan koridor pelestarian lingkungan alam tentang lahan gambut maupun aspek-aspek yang mendukung kelestarian ekosistem alam. Riset sosial multidisiplin ini menggunakan pendekatan sosiologi-sejarah dan antropologi struktural.
Biaya-biaya Manusia dalam Era Neo Liberal : Sebuah Imperatif Sutopo, Oki Rahadianto
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 1 (2012): Menerobos Kemandekan Demokrasi di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v1i1.23423

Abstract

“Artikel ini ingin menunjukkan relevansi pemikiran Peter.l Berger dalam Piramida Korban Manusia (1974) terutama mengenai konsep biaya-biaya manusia. Konsep ini coba dikontekstualisasikan dalam era neoliberal terutama pasca krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Bagi Berger, setiap keputusan politik ataupun model pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai etik yang bernama biaya-biaya manusia baik dalam hal fisik maupun makna. Nilai-nilai etik ini kelihatannya tidak menjadi prioritas utama dalam era neoliberal sekarang. Pengurangan subsidi, deregulasi dan privatisasi menjadi tiga kata ajaib untuk menciptakan pasar bebas. Ironisnya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan bagi tiga trinitas tidak suci antara lain WTO, IMF dan TNC/MNC sebagai aktor utama neoliberal. Realitas ini sekali lagi mengulangi apa yang terjadi pada era pembangunan sebelumnya. Dengan kata lain, lebih banyak lagi biaya-biaya manusia yang harus dikorbankan demi tujuan pasar”Kata Kunci: neoliberal, dominasi, biaya-biaya manusia, makna
PERAN AGENSI BUDAYA DAN PRAKTIK MULTIKULTURALISME DI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI (PBB) SETU BABAKAN Amanda, Ariesta
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 2 (2016): Tantangan Gerakan Sosial
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v3i2.23535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi praktik rekacipta Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan melalui agensi sosial yang terlibat dalam pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkampungan Budaya Betawi merupakan hasil rekacipta politik yang dirancang oleh sekelompok elit Betawi dalam Lembaga Kebudayaan Betawi yang dimunculkan sebagai representasi masyarakat Betawi secara umum. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Pemerintah Daerah (Dinas Periwisata dan Kebudayaan) untuk perlindungan tradisi budaya Betawi. Namun dalam praktiknya terdapat kontradiksi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan aplikasi dalam praktik pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan saat ini lebih difungsikan sebagai wisata budaya yang dikomodifikasikan oleh Pemerintah Daerah dengan dalih penyelamatan aset budaya daripada pemberdayaan eksistensi budaya Betawi bagi etnis Betawi itu sendiri. Peranan agensi sosial menunjukkan bahwa pengaruh elit Betawi berperan sebagai pengawas kebijakan dan pengembangan. Akibatnya, pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan bersifat top-down dengan adanya dominasi pemerintah yang sangat tinggi.
Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial (Belajar dari Pengalaman Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat) Ernas, Saidin; Qodir, Zuly
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 2 (2013): Tantangan Global Dalam Perubahan Lokal
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v2i2.30015

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di Papua ternyata tidak selalu menghadirkan cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi juga tentang harmoni dan perdamaian sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Fakfak di Prop. Papua Barat. Dengan metode deskriptif analysis terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi, penulis berhasil memperoleh beberapa temuan penting. Pertama, agama dan budaya berperan penting dalam melahirkan norma-norma sosial yang harmonis yang mempengaruhi praktik-praktik sosial individu hingga pada arena sosial yang lebih luas seperti politik dan ekonomi. Kedua, proses pelembagaan nilai dan norma didukung oleh pemerintah dan kekuatan civil society yang memiliki misi yang sama untuk mempromosikan harmoni dan perdamaian. Namun tulisan ini juga mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti separatismme dan radikalisme agama, bila tidak ditangani dengan hati-hati bisa merusak integrasi sosial di Fakfak.
Kultur Sekolah Efianingrum, Ariefa
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 1 (2013): Kontestasi Mendidik Bangsa di Era Reformasi
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v2i1.23404

Abstract

Tulisan ini hendak mengelaborasi sejumlah pemikiran dan konsep yang meyakini pentingnya faktor kultural dalam mendorong dinamika perubahan institusional, khususnya dalam konteks persekolahan (schooling). Perlu tilikan secara seksama bahwa budaya/kultur merupakan kekuatan konstitutif untuk inovasi dan perubahan sosial, sekaligus memiliki kekuatan reflektif dalam melakukan peran legitimasi sosial.Kultur meliputi faktor material yang tangible dan non-material yang intangible. Realitas menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan seringkali justru terletak pada faktor yang tak terlihat. Karenanya, menekankan perbaikan pendidikan di sekolah pada proses restrukturisasi semata, tidak lagi memadai. Namun demikian, restrukturisasi yang bersifat struktural dan rekonstruksi yang bersifat kultural tidak perlu saling menegasikan dalam praktiknya. Dalam pengembangan kultur sekolah, terdapat aneka pilihan alternatif yang dapat disesuaikan dengan visi-misi dan kondisi sekolah, serta profil siswa dalam aneka kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Betapapun intervensi kebijakan pendidikan telah dilakukan, tidak akan memberikan efek bermakna, tanpa perubahan yang sifatnya kultural dari dalam institusi pendidikan itu sendiri. Dalam konteks sekolah yang berada dalam masyarakat paternalistik, pimpinan sekolah menjadi ikon yang memiliki peran utama dalam pengembangan kultur sekolah.Kata kunci: pendidikan, budaya, kultur sekolah.
Politik Adil Gender : Sebuah Paradoks Partini, Partini
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 2 (2012): Dinamika Sosial dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v1i2.23440

Abstract

“Tulisan ini menggambarkan dinamika perempuan di dunia politik. Representasi Politisi perempuan menampilkan paradoksal antara ide kesetaraan dengan kenyataan praksisnya. Perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam skema pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota misalnya sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori The glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik. Pemerintah mencoba memperbaiki dengan penerapan sistem zipper namun paradoks masih terus terjadi. Tulisan ini mencoba menguraikan dinamika dan sekaligus tantangan yang muncul baik secara kultural maupun struktural”Kata kunci : Representasi Politik, Politik Adil Gender
Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial Ridho, Subkhi
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 2 (2017): Merangkai Kebhinnekaan Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v4i2.28582

Abstract

Artikel ini mengelaborasi narasi tentang tumbuhnya kelas menengah Muslim baru pada masa Reformasi dan sikap mereka terhadap wacana pluralisme di media sosial. Kemunculan kelas menengah Muslim baru merupakan dampak dari stabilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 2001-2010 dalam bidang fesyen, kosmetik, perbankan, biro travel, budaya populer,  wisata religi. Pada saat bersamaan muncul pemahaman akan adanya program liberalisasi pemikiran Islam di Indonesia khusunya pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Program tersebut dijalankan dalam bentuk pewacanaan mengenai pluralisme agama, sekulerisme, kesetaraan gender. Dalam konteks ini, media sosial menjadi sarana persebaran gagasan oleh kelas menengah Muslim tentang bahaya sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (ideologi Barat). Di sisi lain mereka juga melakukan komodifikasi Islam dengan memperdagangkan fesyen, makanan, penerbitan dengan dalih untuk menyelamatkan generasi Muslim dari pengaruh ideologi Barat itu.
Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik Geraldy, Galang
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 1 (2017): Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v4i1.23624

Abstract

Morfologi atau kajian pembentukan ruang perkotaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur tak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya PT. Semen Gresik di tahun 1953 dan PT. Petrokimia Gresik di tahun 1972. Tingginya sirkulasi modal dan pertumbuhan ekonomi telah memicu industrialisasi selama empat dasawarsa terakhir di perkotaan Gresik. Determinasi kapitalisme industrialisasi telah menjadi lokomotif pembangunan kota sehingga menimbulkan kepadatan ruang dan ancaman degradasi ekologi.. Hasil penelitian menujukkan bahwa industrialisasi telah menjadi model pembangunan di Kabupaten Gresik karena menjadi penyumbang PDRB tertinggi selama bertahun-tahun. Pembangunan wilayah perkotaan Gresik lebih didominiasi oleh keberadaan pabrik-pabrik besar yang belum mampu dikendalikan dampak negatifnya oleh pemerintahan daerah. Akibatnya, perencanaan tata ruang lebih menitikberatkan pada akses-akses permodalan industri dengan pembangunan pabrik-pabrik khususnya di wilayah Gresik utara.