cover
Filter by Year
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Articles
70
Articles
TAFSIR FI SABILILLAH DAN IMPLIKASINYA BAGI CAKUPAN FI SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

Sarbini, Muhammad

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACTThis paper proposes the reinterpretation of the characteristics of the recipient of zakát  fī sabīlillāh, between a narrow meaning only for volunteer soldiers who fought in battle and the broad meaning that includes all those who observe obedience. The subject of the recipient of zakát  fī sabīlillāh has been concentrated on the scope of meaning fī sabīlillāh in language and specifically to the word fī sabīlillāh as an expression of the meaning of jihád  and war. The meaning of fī sabīlillāh in the Quran and tradition which is primarily meant as the meaning of warfare is felt to be irrelevant to the existence of other references explaining the meaning of sabīlillāh or jihád  for pilgrimage or study, and irrelevant by time. On the other hand, expanding the meaning of sabīlillāh to all those who observe obedience is also considered inaccurate with the purpose and function of zakát  described by the texts of revelation. Therefore, the reinterpretation of the meaning of fi sabīlillāh as jihád  as desired by the revelation itself and on the other hand by the decision of the majority of fiqh scholars mentioned previously, should the sabilillahs evolving meaning remain focused on the meaning of jihád , the purpose of jihád  and the particular characteristics of jihád. Thus, it is found that the two main sides of zakát  legal construction given to the recipient of zakát  Fī sabīlillāh are extensions of meaning based on the basic characteristics of the zakát  meaning, the main purpose, and the function of the zakát  itself which is centered on the states finances in managing the basic needs of its people.ABSTRAKMakalah ini mengajukan reinterpretasi karakteristik mustahiq zakát  fī sabīlillāh , antara makna sempit hanya untuk tentara relawan yang ikut tempur dalam peperangan dan makna luas yang mencakup semua sisi ketaatan. Bahasan mustahiq zakát  fī sabīlillāh  selama ini terkonsentrasi pada luasnya makna fī sabīlillāh  dalam bahasa dan spesifiknya kata fī sabīlillāh  sebagai ungkapan untuk arti jihád  dan peperangan. Konsep arti fī sabīlillāh  yang di dalam Al-Qur`an dan hadis lebih terarah ditujukan untuk makna peperangan dirasakan tidak relevan dengan adanya nash-nash lain yang menjelaskan arti Fī sabīlillāh atau jihád  untuk haji atau menuntut ilmu, serta tidak relevan pula seiring perubahan zaman dan waktu. Di sisi yang berbeda, memperluas arti Fī sabīlillāh untuk semua bentuk ketaatan juga dipandang tidak akurat dengan tujuan dan fungsi zakát  yang dijelaskan oleh nash-nash wahyu. Karena itu, reinterpretasi tentang arti Fī sabīlillāh sebagai jihád  sebagaimana yang dikehendaki oleh nash-nash wahyu itu sendiri dan di sisi lain oleh keputusan mayoritas ulama fiqih terdahulu, sebaiknya pengembangan arti Fī sabīlillāh dipusatkan pada arti jihád , tujuan jihád  dan karakteristik khusus jihád . Dengan demikian, ditemukan dua sisi pokok konstruksi hukum zakát  yang diberikan kepada mustahiq Fī sabīlillāh, yaitu perluasan makna yang didasarkan pada karakteristik dasar dari makna itu sendiri serta tujuan dan fungsi utama zakát itu sendiri yang memang berpusat pada keuangan negara dalam menata kebutuhan pokok dan dasar rakyatnya.Key Word: zakát  fī sabīlillāh, mustahiq, jihad

DAMPAK PEMALSUAN DATA IDENTITAS ADMINISTRASI PENIKAHAN TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dailami, Ahmad, TRIANA, RUMBA, ARIJULMANAN, ARIJULMANAN

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Marriage is the Islamic Shariah, where Allah SWT has made this Sharia to create the goal of sakinah, mawaddah, rahmah. The Indonesian government considers it very important about marriage and therefore national marriage legislation is enacted. So issued law No. 1 of 1974 on marriage and government regulation No. 9 of 1975 on the implementation of law No. 1 of 1974 which regulates the problem of marriage. And to keep the destination of this marriage then the government ordered the public to record every marriage that took place in the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA) located in the District. As stipulated in the Compilation of Islamic Law article 2 concerning Marriage Registration is "recording of marriage of those who hold their marriage according to Islamic religion, performed by the appointing officer as meant in Law Number 32 Year 1954 concerning Recording of Marriage, Divorce and Reconciliation. But even so unregistered marriages are still considered valid by marriage law in Indonesia, and can be canceled with a 3rd party lawsuit, as for Islamic law marriages that take place without recording can not be undone.Keywords: Marriage, Identity Data Fraud

Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Muhajirin, Muhajirin

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap keberadaan aktivitas pariwisata dari berbagai sudut pandang, baik Al-Qur’an, Tafsir, Hadits, Filasafat Hukum Islam, Hukum Islam, Tinjauan Ekonomi Syariah serta tinjaun pendapat para cendikiawan muslim. Metode pendekatan yang dipakai adalah: Pertama, Pendekatan historis (Historical approach), pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konteks konteks yang melatar belakangi proses pewahyuan muncul teori asbab an-Nuzul, asbab al-Wurud, Prinsip Nasikh dan Mansukh. Kedua, Pendekatan Analisis (Analitical Approach) yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah dalam al-Quran dan Hadits, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Ketiga, Pendekatan Filsafat (Phylosophycal Approach), tujuannya adalah  untuk mengetahui hikamah dan filsafat pembentukan hukum. Keempat, Pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dilakukan secara dialektis untuk mengukur validasi argumen yang di ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjalanan wisata sangat dianjurkan oleh syara’ baik wisata jasmani maupun wisata rohani jika tujuannya adalah upaya mendekatkan diri kepada sang khaliq melalui ciptaannya yakni alam semesta.Kata Kunci: Pariwisata, Historical approach, Analitical Approach, Phylosophycal Approach, dan Comparative Approach

KONSTRUK SYARAH HADITS AHKAM (SYARH AHADITS AL-AHKAM) DAN FORMAT PEMBELAJARANNYA DI PERGURUAN TINGGI: SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS

MAYA, RAHENDRA

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Makalah ini mengajukan tawaran metodologis berkaitan dengan format pembelajaran Mata Kuliah Hadits Ahkam (Ahâdîts Al-Ahkâm) di Perguruan Tinggi. Nomenklatur yang tepat bagi mata kuliah Hadits Ahkam adalah Syarah Hadits Ahkam (Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm). Selama ini, Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm belum banyak dikaji secara mendalam tentang substansi hadits-hadits hukumnya dan konstruknya pun terlihat belum jelas hingga yang tampak adalah terlalu banyak mengekspos hadits-haditsnya namun minim penjelasan atau interpretasinya (syarh). Hal ini berimbas terhadap format pembelajaran Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm yang dirasakan masih belum terstruktur dan terarah tujuannya. Karena itu, konstruk dalam Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm sebaiknya terdiri dari dua ruang lingkup (objektifitas) pembahasannya, yaitu hukum ibadah (fiqh al-’ibâdah, al-’ibâdât) dan hukum muamalah interaksional (fiqh al-mu’âmalah, al-mu’âmalât) misalnya dengan referensi utama kitab Bulûgh Al-Marâm min Adillah Al-Ahkâm karya Ibn Hajar Al-’Asqalânî Al-Syâfi’î atau karya lainnya dengan mengkaji sekitar 3-5 hadits saja yang menjadi subbab dalam tiap babnya. Adapun format pembelajarannya, maka dapat diterapkan langkah ilmiah-aplikatif dalam penyusunan karya ilmiah untuk pembelajaran yang meliputi penentuan tema hadits, penulisan teks hadits dan terjemahannya, takhrîj al-hadîts, kosakata (mufradât), biografi perawi, latar historis hadits (asbâb wurûd al-hadîts) bila ada, penjelasan atau interpretasi (syarh) hadits, dan kesimpulan hukum atau faedah haditsnya.Keywords: hadits, ahkam, syarah hadits ahkam.

TINJAUAN DAN HUKUM TASYABUH PERSPEKTIF EMPAT IMAM MADZHAB

Wahidin, Ade

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam keseharianya pasti berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula yang beragama Islam. Seorang muslim dituntut tidak hanya baik interaksinya dengan sesama muslim tetapi juga dengan non muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun yang lainnya. Begitu juga ketika interaksi sosial itu dilakukan melalui media sosial dan internet. Pengaruh dari interaksi terhadap non muslim atau melihat fenomena beragama baik dalam berakidah, beribadah, berperilaku, dan berpakaian yang didemonstrasikan oleh orang-orang non muslim terkadang cukup signifikan dapat mengubah identitas seorang muslim, sehingga ia menyerupai mereka dalam berakidah, beribadah, berperilaku dan berpakaian. Padahal, ini termasuk perbuatan tasyabbuh yang terlarang dalam Islam. Sehingga sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk menghindarkan dirinya dari perangkap tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam setiap hal yang menjadi ciri khusus kekafiran mereka. AbstractAs social beings, humans in their daily life must interact with others. Similarly, the Muslims. A Muslim is required not only for his interaction with his fellow Muslims but also with non-Muslims, be they Jews, Christians, or others. Likewise, when social interaction is done through social media and the internet. The influence of interaction on non-Muslims or the view of religious phenomena in marijuana, worship, behave, and dressing demonstrated by non-Muslims sometimes can significantly alter the identity of a Muslim, so that he resembles them in praying, worshiping, behaving and dressing. In fact, this includes tasyabbuh actions that are forbidden in Islam. So it is fitting for every Muslim to avoid himself from the trap of tasyabbuh with unbelievers in every thing that characterizes their disbelief. Kata Kunci: larangan, tasyabbuh, non muslim

KONSEP AL JU’ALAH DAN MODEL APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Haryono, Haryono

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hari ini banyak sekali penelitian di berbagai bidang keilmuan danteknologi untuk mendukung kemajuan zaman. Lembaga-lembaga research punbermunculan dan berani membiayai berbagai penelitian meskipun dengan biayasangat tinggi. Seringkali mereka memotivasi dengan memberikan reward yangmenggiurkan bagi siapa saja yang mampu menemukan atau menghasilkanpenelitian bermanfaat. Konsep seperti ini sebenarnya bukanlah konsep yangbaru di dalam agama Islam. Konsep inilah yang secara ringkas disebut dengankonsep al Jualah di dalam pranata hukum Islam.Konsep al Ju’alah merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yangmenghargai jerih payah dan hak cipta. Konsep ini juga selaras denganprofesionalitas kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat modern; yaitumemberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Imbalanatau komisi yang bersifat lazim dalam akad al Ju’alah merupakan bukti bahwaIslam adalah agama yang konsekuen dan konsisten dalam memegang prinsipkejujuran. Keselarasan hukum Islam inilah yang menjadikan aturan Islam selalurelevan dengan perkembangan zaman.Selain selaras dengan prinsip profesionalitas kerja, Al Ju’alah memicudan mamacu banyak pihak untuk berlomba-lomba dalam bidang kreativitas.Kejumudan dan kebekuan berfikir seringkali terbuka dengan diaplikasikannyakonsep al Ju’alah di berbagai bidang kehidupan. Kontribusi konsep al Ju’alah sangat besar dalam mendorong kemajuanmasyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan Iptek.Di samping itu, konsep ini juga merupakan bentuk ta’awun alal birri wa taqwa(tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) untuk membangunmasyarakat Islami yang modern, maju, dan berkepribadian luhur dalambermuamalah.Keywords; konsep al Ju’alah, profesionalitas kerja, hak cipta, aplikasi AlJu’alah, pranata hukum Islam, Ijarah, Luqhatah.

TAQNĪN AL-AHKĀM DALAM LINTAS SEJARAH

Hakim, Lutfi Lukman, Fachrudin, Fachri

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dalam istilah Umar Sulaiman al-Asyqar1 disebut fase taqlîd dan jumud. Bahwa telah terjadi dekadensi pemahaman syariah menjadi teks-teks dan pendapat fuqahabukan lagi al-Qur‟an dan Hadits, sehingga yang menjadi kekuatan adalah „sabda‟para imam madzhab, sekalipun menjadi mujtahid hanya dalam kapasitas mujtahidmadzhab dan bukan mujtahid mutlak. Realitas ini terjadi secara masif untukseluruh pengikut madzhab fîqh tanpa terkecuali dan muncul sebagai kelanjutandari periode sebelumnya. Sebagai fase paling lama, periode ini membentangsekitar sembilan abad dan menyaksikan keruntuhan dinasti Abasiyyah dankekaisaran Utsmani, ekspansi kekuatan militer dan politik Barat, dan revolusiindustri serta dominasi kolonial atas wilayah-wilayah muslim oleh Eropa.Kekuasaan kolonial menyebarkan doktrin dan kode hukum mereka sendiri dihampir semua wilayah hukum. Akibatnya fiqh kehilangan sentuhan denganrealitas sosial dan menjalani satu periode stagnasi yang tanpa henti.Keyword: taqnin, madzhab

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Suherman, Suherman

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Peradilan Agama merupakan bukti historis dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini dimulai dari institusi yang dikenal sebagai tahkim, yang terbentuk ketika para pendatang Muslim memasuki kawasan Nusantara. Berikutnya, institusi peradilan ini berubah menjadi Ahl Hally wa al-‘Aqd, ketika terbentuk komnitas-komunitas Muslim. Akhirnya, sejalan dengan perkembangan politik Muslim, institusi inipun menjadi tawliyah, seperti tampak dari adanya Pengadilan Surambi pada masa kerajaan Mataram Islam.[1] Hal ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya,[2] seperti mataram, banten, Cirebon, dan Aceh. Cakupan dan tempo pekembangan institusi peradilan Islam tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari adaptasi dengan norma-norma sebelumnya, yang mendapat bimbingan dari ajaran Hindu, Budha, dan “agama Asli”. Perkembangan berikutnya dihadapkan dengan institusi  “hukum kolonial” yang dibawa para pengusaha jajahan, dan cenderung mendukung norma adat daripada fikih.[3] Keberadaan peradilan Islam diakui oleh pemerintah Belanda.[4] Bahkan, pada awalnya, mereka tidak terlibat langsung dengan urusan hukum dari komunitas Muslim. Akan tetapi, karena pertimbangan politik, pemerintah Belanda pun mulai mencampurinya, yaitu dengan dikukuhkannya Priestraad  berdasarkan Keputusan Raja Belanda (KB) Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882. Pengadilan Agama dibentuk di Jawa dan Madura, sedangkan di Kalimantan baru dibentuk pada tahun 1937. Adapun kompetensinya meliputi perkara-perkara antar orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam.[5] Di Kalimantan, terbatas pada masalah munakahat, dan warastash.Keyword: kewenangan peradilan, perkembangan peradilan 

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

Habibullah, Eka Sakti

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law). Ia berjalan ditengah-tengahmasyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisadipisahkan dari masyarakat Indonesia. Menyusul dokrin ekonomi syariah kembalimuncul dengan kuat pada abad XX secara global, dimaksudkan untukmembangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) dantradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekadekemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara.Pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih denganmenjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Baitat Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari‟ah menjadi wadahterpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagihasil secara adil sesuai prinsip syari‟ah. Sistem ekonomi Syariah sama sekalitidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan YangMaha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preambule) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “…Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” Sehingga lahirnya undang undang Hukum Ekonomi Syariah menjadi payung hukum dalam permaslahan yang muncul terkait ekonomi syariah.Keywords: hukum ekonomi syariah, hukum nasional, keadilan sosial.

AL-AHWÂL AL-SHAKHSHIYYAH PERSPEKTIF AL-SA’DÎ (STUDI TERHADAP KITAB MANHAJ AL-SÂLIKÎN WA TAUDHÎH AL-FIQH FÎ AL-DÎN)

Maya, Rahendra

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Makalah ini .berusaha untuk mengetahui dan memahami perspektif Al-Sa‟dîtentang objektifitas atau ruang lingkup dan tema-tema utama dalam hukumkeluarga Islam (al-ahwâl al-syakhshiyyah), terutama tentang hukum-hukumpernikahan (kitâb al-nikâh, atau kitâb al-ankihah) dalam karya fikihnya yangpaling representatif mengungkap pemikiran corak pemikiran fikihnya, yaitu kitabManhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn dengan didukung oleh dua karyafikih lainnya dan karya-karya pemikir lain yang terkait. Menurut Al-Sa‟dî,hukum-hukum tentang pernikahan sangat banyak dan bervarian, karena semenjakbelum terjadi pernikahan, dilanjutkan dengan kemantapan untuk melangkah kejenjang berikutnya, dan meneguhkan langkah dalam melanggengkannya, danbahkan hingga harus berakhir (dengan perceraian atau kematian) sekalipun,pernikahan memiliki hukumnya tersendiri dan memiliki variannya masingmasing.Oleh karena itu, menjadi sangat urgen mengetahui dan memahamihukum-hukum pernikahan tersebut yang termasuk dalam kajian hukum keluargaIslam (al-ahwâl al-syakhshiyyah), antara lain berdasarkan perspektif seorangulama dalam kitab fikih yang menjadi karyanya yang merepresentasikan corakpemikiran fikihnya.Keyword: al-ahwâl, al-syakhshiyyah, objektifitas al-ahwâl al-syakhshiyyah.