cover
Filter by Year
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Articles
76
Articles
REVITALISASI SYARIAH ISLAM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP MANUSIA

Arijulmanan, Arijulmanan

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Syariah Islam begitu indah, memberikan pedoman hidup bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini. Islam bukan hanya memerintahkan ibadah maghdoh (ritual) tapi juga ibadah ghoiru maghdoh (umum). Syariah Islam bertujuan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal yang meliputi ibadah dan muamalah.Diturunkannya syariah Islam ini yang dikenal dengan maqashid as-syariah (maksud dan tujuan syariah) mempunyai 5 (lima) tujuan, kelima maqashid (tujuan) tersebut adalah : Hifdz Ad-Din (menjaga agama), Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa), Hifdz Al-‘Aql (menjaga akal), Hifdz An-Nasab (menjaga keturunan) dan Hifdz Al-Mal (menjaga harta).Pilar bangunan Islam meliputi Tauhid, Akhlak dan Syariah. Melalui penerapan syariah Islam akan terwujud keadilan, keamanan, kemakmuran dan persaudaraan bagi ummat manusia. Key Word: Islam, Syariah, Maqashid

WAKAF BENDA BERGERAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Rafiqi, Yusep

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Di dalam hukum Islam, benda yang diwakafkan (al-mawquf) terbagi menjadi dua: benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Problematika obyek wakaf tersebut mempengaruhi pada keabsahan tindakan wakaf atas dua kategorisasi benda wakaf tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bagian Keenam Harta Benda Wakaf, Pasal 16, ayat  (3)       dinyatakan bahwa benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Adapun  tradisi mewakafkan benda bergerak di Indonesia belum populer dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan. Hal ini berimplikasi pada produktifitas aset wakaf dan pengabadian kemanfaatannya. Dengan demikian, keberadaan wakaf  belum  memberikan  kontribusi  sosial  yang  lebih luas  karena  hanya  untuk  kepentingan  yang  bersifat konsumtif semata.  Makalah ini disusun untuk menganalisis sejauh mana wakaf benda bergerak dalam hukum Islam diserap ke dalam perundang-undangan di Indonesia.Kata Kunci: wakaf benda bergerak, wakaf uang, perundang-undangan

Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)

Muhajirin, Muhajirin

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Salah satu ajaran syariat Islam adalah melindungi hak kepemilikan semagaimana tertuang dalam konsep dhamȃn atau ganti rugi. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap sudah mengakomodir problematika ganti rugi di Indonesia ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti rugi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.Penelitian ini berbentuk kualitatif melalui studi perbandingan (Comparative Study). Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori Maqâshid al-Syarî’ah. Hasil penelitian: Konsep ganti rugi dalam hukum positif adalah: bahwa konsekuensi ganti rugi dalam regulasi peraturan perundangan di Indonesia terjadi akibat pelanggaran norma dan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam adalah implementasi dari Maqashid al-Syariah yakni untuk menjaga hak, harta benda serta mendorong keselamatan dan mencegah kerusakan dan kerugian. Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, dan Maqashid al-Syariah.

TELAAH RESEPSI PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Romli, Romli, Habibullah, Eka Sakti

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Resepsi pada acara pernikahan merupakan sesuatu yang membudaya di masyarakat, terlebih lagi bagi ummat Islam. Islam menganjurkan kepada siapa saja yang melakukan pernikahan, maka hendaklah mengundang kerabat, tetangga, dan orang yang dikenalnya. Hal ini dilakukan guna menangkal fitnah, bagi orang yang dikenalnya.Ummat Islam di Jawa melakukan resepsi pernikahan sangatlah sulit, banyak sekali ritual yang harus dilakukannya. Namun, resepsi yang dilakukan juga bervariasi tergantung dari kemampuan orang tua kedua mempelainya.Jawa masyarakatnya tergolong menjadi empat kategori; DKI, JABAR, JATENG, dan JATIM. Penelitian di arahkan pada Jawa Tengah, mengingat lebih banyak ditampilkan; baik media cetak, elektronik, dan dokumentasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data.Peneliti melakukan pencarian data melalui beberapa dokumentasi yang ada di media. Dengan demikian peneliti mudah untuk melakukan pengumpulan data. Data didapat dari dokumentasi serta keterangan yang diambil dari dokumentasi Youtube dan media lain.Upaya untuk melakukan pencarian data dimaksimalkan pada setiap daerah yang terletak di Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki standar resepsi pernikahan adat seperti; Solo dan Yogyakarta.Analisis data yang digunakan pendekatan deskriptif, dimana peneliti hanya memberikan gambaran tentang resepsi pernikahan yang terdapat di Jawa Tengah. Dalam melakukan penelitian menggunakan qualitative research.Adapun penarikan kesimpulannya di arahkan pada rumusan masalah yang telah didesains sebelumnya, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang optimal.Kata Kunci:Resepsi Peernikahan, Hukum Islam dan Adat Jawa.

PRINSIP-PRINSIP SYARI’AT PADA BIDANG JINĀYAT

Fachrudin, Fachri

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 02 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman dan balasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat dari dampak interaksi manusia (hukum pidana/ Jināyat). Sebagaimana diketahui, bahwa interaksi sosial tidak hanya bisa melahirkan integrasi, kooperasi, tetapi juga dapat melahirkan kompetisi dan konflik. Dan setiap orang yang berkompetisi, tabiat alaminya adalah selalu pasti ingin menang. Oleh karena kemenangan atau keberhasilan adalah hal yang dicari dalam berkompetisi, maka seseorang bisa saja menggunakan berbagai cara dalam rangka meraih kemenangannya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tidak mustahil ada pihak-pihak yang bertindak melanggar  atau bahkan merampas hak-hak orang lain. Untuk itulah diperlukan norma atau aturan-aturan yang mengatur hubungan interakasi dan tata pergaulan hidup antar sesama manusia. Norma tersebut memiliki sifat memaksa yang menuntut orang untuk taat dan patuh terhadapnya. Norma ini sering kita kenal dengan istilah hukum. Berdasarkan deskripsi dan analisis pembahasan tersebut di atas terkait dengan prinsip-prinsip syari’at dalam bidang Jināyat didapati bahwa Jināyat merupakan salah satu bidang hukum yang ada dalam syari’at. Jināyat  menjadi salah satu produk yang dihasilkan syari’at sebagai bentuk dari pengejewantahan tujuan ditetapkannya syari’at. Untuk itu prinsip-prinsip syari’at menjadi satu hal yang inhern, serta menjadi landasan berpijak dalam ketetapan-ketepan yang berlaku di dalamnya. Keyword; Fiqh, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam

TAFSIR FI SABILILLAH DAN IMPLIKASINYA BAGI CAKUPAN FI SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

Sarbini, Muhammad

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1106.9 KB)

Abstract

ABSTRACTThis paper proposes the reinterpretation of the characteristics of the recipient of zakát  fī sabīlillāh, between a narrow meaning only for volunteer soldiers who fought in battle and the broad meaning that includes all those who observe obedience. The subject of the recipient of zakát  fī sabīlillāh has been concentrated on the scope of meaning fī sabīlillāh in language and specifically to the word fī sabīlillāh as an expression of the meaning of jihád  and war. The meaning of fī sabīlillāh in the Quran and tradition which is primarily meant as the meaning of warfare is felt to be irrelevant to the existence of other references explaining the meaning of sabīlillāh or jihád  for pilgrimage or study, and irrelevant by time. On the other hand, expanding the meaning of sabīlillāh to all those who observe obedience is also considered inaccurate with the purpose and function of zakát  described by the texts of revelation. Therefore, the reinterpretation of the meaning of fi sabīlillāh as jihád  as desired by the revelation itself and on the other hand by the decision of the majority of fiqh scholars mentioned previously, should the sabilillahs evolving meaning remain focused on the meaning of jihád , the purpose of jihád  and the particular characteristics of jihád. Thus, it is found that the two main sides of zakát  legal construction given to the recipient of zakát  Fī sabīlillāh are extensions of meaning based on the basic characteristics of the zakát  meaning, the main purpose, and the function of the zakát  itself which is centered on the states finances in managing the basic needs of its people.ABSTRAKMakalah ini mengajukan reinterpretasi karakteristik mustahiq zakát  fī sabīlillāh , antara makna sempit hanya untuk tentara relawan yang ikut tempur dalam peperangan dan makna luas yang mencakup semua sisi ketaatan. Bahasan mustahiq zakát  fī sabīlillāh  selama ini terkonsentrasi pada luasnya makna fī sabīlillāh  dalam bahasa dan spesifiknya kata fī sabīlillāh  sebagai ungkapan untuk arti jihád  dan peperangan. Konsep arti fī sabīlillāh  yang di dalam Al-Qur`an dan hadis lebih terarah ditujukan untuk makna peperangan dirasakan tidak relevan dengan adanya nash-nash lain yang menjelaskan arti Fī sabīlillāh atau jihád  untuk haji atau menuntut ilmu, serta tidak relevan pula seiring perubahan zaman dan waktu. Di sisi yang berbeda, memperluas arti Fī sabīlillāh untuk semua bentuk ketaatan juga dipandang tidak akurat dengan tujuan dan fungsi zakát  yang dijelaskan oleh nash-nash wahyu. Karena itu, reinterpretasi tentang arti Fī sabīlillāh sebagai jihád  sebagaimana yang dikehendaki oleh nash-nash wahyu itu sendiri dan di sisi lain oleh keputusan mayoritas ulama fiqih terdahulu, sebaiknya pengembangan arti Fī sabīlillāh dipusatkan pada arti jihád , tujuan jihád  dan karakteristik khusus jihád . Dengan demikian, ditemukan dua sisi pokok konstruksi hukum zakát  yang diberikan kepada mustahiq Fī sabīlillāh, yaitu perluasan makna yang didasarkan pada karakteristik dasar dari makna itu sendiri serta tujuan dan fungsi utama zakát itu sendiri yang memang berpusat pada keuangan negara dalam menata kebutuhan pokok dan dasar rakyatnya.Key Word: zakát  fī sabīlillāh, mustahiq, jihad

DAMPAK PEMALSUAN DATA IDENTITAS ADMINISTRASI PENIKAHAN TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dailami, Ahmad, TRIANA, RUMBA, ARIJULMANAN, ARIJULMANAN

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.652 KB)

Abstract

Marriage is the Islamic Shariah, where Allah SWT has made this Sharia to create the goal of sakinah, mawaddah, rahmah. The Indonesian government considers it very important about marriage and therefore national marriage legislation is enacted. So issued law No. 1 of 1974 on marriage and government regulation No. 9 of 1975 on the implementation of law No. 1 of 1974 which regulates the problem of marriage. And to keep the destination of this marriage then the government ordered the public to record every marriage that took place in the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA) located in the District. As stipulated in the Compilation of Islamic Law article 2 concerning Marriage Registration is "recording of marriage of those who hold their marriage according to Islamic religion, performed by the appointing officer as meant in Law Number 32 Year 1954 concerning Recording of Marriage, Divorce and Reconciliation. But even so unregistered marriages are still considered valid by marriage law in Indonesia, and can be canceled with a 3rd party lawsuit, as for Islamic law marriages that take place without recording can not be undone.Keywords: Marriage, Identity Data Fraud

Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Muhajirin, Muhajirin

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.005 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap keberadaan aktivitas pariwisata dari berbagai sudut pandang, baik Al-Qur’an, Tafsir, Hadits, Filasafat Hukum Islam, Hukum Islam, Tinjauan Ekonomi Syariah serta tinjaun pendapat para cendikiawan muslim. Metode pendekatan yang dipakai adalah: Pertama, Pendekatan historis (Historical approach), pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konteks konteks yang melatar belakangi proses pewahyuan muncul teori asbab an-Nuzul, asbab al-Wurud, Prinsip Nasikh dan Mansukh. Kedua, Pendekatan Analisis (Analitical Approach) yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah dalam al-Quran dan Hadits, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Ketiga, Pendekatan Filsafat (Phylosophycal Approach), tujuannya adalah  untuk mengetahui hikamah dan filsafat pembentukan hukum. Keempat, Pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dilakukan secara dialektis untuk mengukur validasi argumen yang di ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjalanan wisata sangat dianjurkan oleh syara’ baik wisata jasmani maupun wisata rohani jika tujuannya adalah upaya mendekatkan diri kepada sang khaliq melalui ciptaannya yakni alam semesta.Kata Kunci: Pariwisata, Historical approach, Analitical Approach, Phylosophycal Approach, dan Comparative Approach

KONSTRUK SYARAH HADITS AHKAM (SYARH AHADITS AL-AHKAM) DAN FORMAT PEMBELAJARANNYA DI PERGURUAN TINGGI: SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS

MAYA, RAHENDRA

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1179.683 KB)

Abstract

Makalah ini mengajukan tawaran metodologis berkaitan dengan format pembelajaran Mata Kuliah Hadits Ahkam (Ahâdîts Al-Ahkâm) di Perguruan Tinggi. Nomenklatur yang tepat bagi mata kuliah Hadits Ahkam adalah Syarah Hadits Ahkam (Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm). Selama ini, Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm belum banyak dikaji secara mendalam tentang substansi hadits-hadits hukumnya dan konstruknya pun terlihat belum jelas hingga yang tampak adalah terlalu banyak mengekspos hadits-haditsnya namun minim penjelasan atau interpretasinya (syarh). Hal ini berimbas terhadap format pembelajaran Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm yang dirasakan masih belum terstruktur dan terarah tujuannya. Karena itu, konstruk dalam Syarh Ahâdîts Al-Ahkâm sebaiknya terdiri dari dua ruang lingkup (objektifitas) pembahasannya, yaitu hukum ibadah (fiqh al-’ibâdah, al-’ibâdât) dan hukum muamalah interaksional (fiqh al-mu’âmalah, al-mu’âmalât) misalnya dengan referensi utama kitab Bulûgh Al-Marâm min Adillah Al-Ahkâm karya Ibn Hajar Al-’Asqalânî Al-Syâfi’î atau karya lainnya dengan mengkaji sekitar 3-5 hadits saja yang menjadi subbab dalam tiap babnya. Adapun format pembelajarannya, maka dapat diterapkan langkah ilmiah-aplikatif dalam penyusunan karya ilmiah untuk pembelajaran yang meliputi penentuan tema hadits, penulisan teks hadits dan terjemahannya, takhrîj al-hadîts, kosakata (mufradât), biografi perawi, latar historis hadits (asbâb wurûd al-hadîts) bila ada, penjelasan atau interpretasi (syarh) hadits, dan kesimpulan hukum atau faedah haditsnya.Keywords: hadits, ahkam, syarah hadits ahkam.

TINJAUAN DAN HUKUM TASYABUH PERSPEKTIF EMPAT IMAM MADZHAB

Wahidin, Ade

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1245.402 KB)

Abstract

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam keseharianya pasti berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula yang beragama Islam. Seorang muslim dituntut tidak hanya baik interaksinya dengan sesama muslim tetapi juga dengan non muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun yang lainnya. Begitu juga ketika interaksi sosial itu dilakukan melalui media sosial dan internet. Pengaruh dari interaksi terhadap non muslim atau melihat fenomena beragama baik dalam berakidah, beribadah, berperilaku, dan berpakaian yang didemonstrasikan oleh orang-orang non muslim terkadang cukup signifikan dapat mengubah identitas seorang muslim, sehingga ia menyerupai mereka dalam berakidah, beribadah, berperilaku dan berpakaian. Padahal, ini termasuk perbuatan tasyabbuh yang terlarang dalam Islam. Sehingga sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk menghindarkan dirinya dari perangkap tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam setiap hal yang menjadi ciri khusus kekafiran mereka. AbstractAs social beings, humans in their daily life must interact with others. Similarly, the Muslims. A Muslim is required not only for his interaction with his fellow Muslims but also with non-Muslims, be they Jews, Christians, or others. Likewise, when social interaction is done through social media and the internet. The influence of interaction on non-Muslims or the view of religious phenomena in marijuana, worship, behave, and dressing demonstrated by non-Muslims sometimes can significantly alter the identity of a Muslim, so that he resembles them in praying, worshiping, behaving and dressing. In fact, this includes tasyabbuh actions that are forbidden in Islam. So it is fitting for every Muslim to avoid himself from the trap of tasyabbuh with unbelievers in every thing that characterizes their disbelief. Kata Kunci: larangan, tasyabbuh, non muslim