cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Sodogoron, Iwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.327 KB)

Abstract

AbstrakPermasalahan kemiskinan di pedesaan merupakan salah satu masalah pokok pedesaan yang harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu proses dan cara menganalisis, menafsirkan, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan gambaran umum yang jelas. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan meningkatkan pola pertanian dari yang tradisional menjadi lebih modern. Hal ini dilihat dari yang biasanya dalam setahun satu kali panen, sekarang sudah dua kali, karena sudah tersedia bibit, pupuk, dan pestisida dari PPL, melalui PUAP di Desa Hanopan sudah berhasil dilaksanakan, mulai dari pembibitan, cara tanam, serta pola bertani yang sudah lebih maju. Kehadiran program PUAP telah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani karena program ini pada dasarnya memberikan bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha yang mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.Kata kunci: Agribisnis, Desa, Ekonomi, Upaya
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA Suhargon, Rahmat
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.677 KB)

Abstract

Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia diIndonesia.Karena Inonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azsai Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat
KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Rangkuti, Ridwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (979.624 KB)

Abstract

AbstrakDalam kehidupan bermasyarakat, banyak menghadapi masalah-masalah yang serba komplek, terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan. Untuk penyelesaiannya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintah atau mengajukannya kepada yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.Dalam mengajukan permasalahan tersebut tentu sudah harus membuat surat gugatan atau tuntutan hak dalam ini disebut dengan gugatan dimana gugatan ini ditulis atau dikomputer  yang bermaterai atau kertas segel.Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, dalam kaitan dengan pokok masalah dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  :Bagaimanakah kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan ?Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuktian perkara perdata atas gugatan yang diajukan secara lisan. ?Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif.Dari data yang dihasilkan dalam penelitian bahwa gugatan yang diajukan secara lisan adalah syah secara hukum dan tidak ada masalah soal kekuatan hukum, hanya saja yang merupakan hambatan pihak penggugatnya tidak secara jelas mamajukan dasar-dasar pembuktiannya jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang digugat.Keberadaan gugatan jika pengajuannya di lakukan lisan khususnya di pengadilan negeri Padangsidimpuan kenyataan gugatan lisan tersebut masih ada diterapkan.Kata kunci: Gugatan Perdata, Kekuatan Hukum
STATISTIK DAN PENGUKURAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN Harahap, Ibnussalam
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.555 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah  : 1. Untuk mengetahui teknik mengukur kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2. Untuk mengetahui gambaran tingkat kemiskinan masyarakat desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan, 3. Untuk mengetahui teknik mengukur tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan,  4. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan ada dua yakni (1) desain cross-sectional dan desain kausal. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dan jumlah sampel penelitian sebanyak 510 orang dari kepala keluarga penerima beras miskin. Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan adalah (1) uji mean (2) uji Poverty Gap Index, (3) uji  Distributionally Sensitive Index.Hasil penelitian ternyata rata-rata tingkat pendapatan masyarakat miskin di desa sebesar Rp.1.593.575/bulan. Tingkat pengeluaran sebesar Rp. 242.575/kapita/bulan. Tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori miskin. Tingkat ketimpangan dan sebaran kemiskinan bagi masyarakat desa di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai Poverty Gap Index sebesar 1,267 dan rata-rata nilai Distributionally Sensitive Index sebesar 0,236
SUATU KAJIAN TERHADAP KEBERADAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI DI DESA MARISI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN Ritonga, Soritua
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.925 KB)

Abstract

Masyarakat Desa Marisi masih ada yang menggunakan jasa dukun bayi dalam proses persalinan, mengingat akan bahayanya persalinan dengan dukun bayi karena tidak memiliki keahlian yang terlatih dan terutama untuk masalah obat-obatan dan pemeriksaan kandungan. Akan tetapi masyarakat masih saja ada yang menggunakan jasa dukun bayi. Desa Marisi sendiri memiliki tenaga kesehatan ahli untuk persalinan yaitu bidan, namun keberadaan bidan sendiri masih belum memiliki pengaruh bagi masyarakat agar tidak menggunakan jasa dukun bayi.Keberadaan bidan desa dan dukun bayi dalam proses persalinan di Desa Marisi sama-sama sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa Bidan merupakan tenaga persalinan yang terlatih dan didukung oleh ilmu medis, peralatan kesehatan serta obat-obatan. Sehingga memberi rasa aman dan keselamatan yang maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan persalinan.Sedangkan dukun bayi merupakan tenaga persalinan yang keahliannya diperoleh dari turun-temurun, dan menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ingin melakukan persalinan karena biaya persalinan yang relatif murah, bisa dibayar dengan barang, dekat dengan pemukiman dan bisa dipanggil ke rumah masyarakat. Faktor-faktor yang membuat masyarakat memilih dukun bayi dalam persalinan yaitu : faktor ekonomi, jarak tempuh bidan yang jauh dari pada dukun, pendidikan masyarakat yang cukup rendah, kebiasaan masyarakat sejak dahulu secara turun menurun.
Partisipasi Suami Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Pasaribu, Safran Efendi; Hani, Ummu
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.782 KB)

Abstract

sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera. Peran program keluarga berencana sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi pria /suami.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi  serta untuk mengetahui upaya yang bisa meningkatkan partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi  pada dua Desa yaitu Desa Singali dan Desa Partihaman Saroha di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi suami dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang terjadi dan kendala yang ditemui di lapangan. dan teknik sampling yang digunakan yaitu sampling purposive, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 13 orang.Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya disajikan secara deksriptif kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan. Permasalahan disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Desa Partihaman Saroha dan Desa Singali, bahwasanya masyarakat di dua Desa tersebut sama sekali belum ada yang menggunakan alat kontrasepsi vasektomi, tetapi bukan berarti di dua Desa tersebut tidak ada yang menggunakan KB, karena jika dilihat dari para istri sudah banyak yang menggunakan KB, dan berbagai alat kontrasepsi. Penulis menyimpulkan apa yang terjadi dilapangan, masih kurang optimalnya sosialisasi program KB khususnya alat kontrasepsi vasektomi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, hal tersebut tergambar dari banyaknya masyarakat atau para suami yang belum mengetahui adanya alat kontrasepsi vasektomi.
PRAKTIK PERDUKUNAN DALAM PENTAS POLITIK LOKAL Zulfiqar, Effan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.36 KB)

Abstract

Fungsi dan peran dukun dalam panggung politik yang dulunya serba gelap kini menjadi sangat transparan. Para dukun kini sangat percaya diri - berani tampil di muka publik, bahkan pasang iklan di media cetak atau elektronik. Praktik perdukunan dalam dunia politik sudah merambah menjadi sebuah profesi yang menjanjikan bagi para dukun, di samping konsultan politik lewat penyedian jasa survey.Harus diakui bahwa peran para dukun dalam dinamika politik lokal pasca otonomi daerah merupakan sebuah fakta, kalaupun teramat  sulit untuk membuktikan keberadaan mereka. Tapi secara nyata memang praktik perdukunan dalam hiruk pikuk politik lokal yang tingkat kontestasi dan kompetisibegitu tinggi sudah pasti semua upaya akan dilakukan pasangan calon  mulai dari hal-hal yang rasional sampai yang berbau irasional dan mistik. Disisi lain banyak aktor politik di tingkat lokal yang terlibat  juga menjadi faktor pendorong terjadi transaksi yang melibatkan para dukun kalaupun itu semua terjadi dalam wilayah  yang serba gelap dan abu-abu.Kehadiran para dukun di kancah politik lokal dalam pesta demokrasi lima tahunan Pemilukada dari sudut pandang antropologis dan sosiologis sebagai hal yang biasa saja. Karena dukun dan kepercayaan mistis sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Meskipun ada konsultan politik modern dalam bentuk survey, tapi kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistik tetap menjadi sesuatu yang melekat dalam pertarungan Pemilukada di tingkat lokal bahkan di pentas politik nasional.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN GANTI RUGI AKIBAT PUTUSAN PRA PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Padly, Fajar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.365 KB)

Abstract

AbstrakDalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan? Kedua, apakah yang menghambat pemberian ganti rugi terhadap putusan praperadilan khususnya setelah berlakunya KUHAP? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan adalah kerugian moral atau material yang diderita oleh tersangka/terdakwa  karena akibat upaya paksa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim. Kemudian pada bahwa pada dasarnya sebagai penghambat kurangnya pelaksanaan ganti rugi dalam prakteknya, adalah disebabkan belum adanya bentuk secara khusus yang mengatur ketentuan proses pengajuan tuntutan ganti rugi.Kata Kunci : Ganti Rugi, Putusan, Pra Peradilan
TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 Gajah, Nurhamidah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.822 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan yang duduk dan yang gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2014. Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya bahwa perempuan itu hanya di dapur, mengurus anak dan melayani suami, sehingga banyak perempuan yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya anggapan bahwa politik itu kejam. Undang-undang yang memberikan peluang keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 30% merupakan peluang besar bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan juga adanya contoh beberapa perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif bahkan menjadi ketua DPRD, serta pendidikan perempuan yang semakin tinggi sudah mulai menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Siregar, Syulhennisari; Tanjung, Mhd Iqbal
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1590.784 KB)

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan rxy< t atau 0,037<1,958  berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga Ha ditolak Ho diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif  Dewan masih rendah. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah AbstractIn Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established. From the results of the study can be concluded that the calculation of rxy <t or 0.037 <1.958 means the coefficient is applicable to the entire population and sample amounting to 30 Members of DPRD PALUTA. Hence Ha rejected Ho accepted, meaning that the DPRD Member in making the law in PALUTA Regency by using the right of Council initiative still low. Keywords: Regional House of Representatives, Right of Initiative, Local Regulation

Page 2 of 4 | Total Record : 33