cover
Filter by Year
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
28
Articles
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara

Siregar, Syulhennisari, Tanjung, Mhd Iqbal

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1590.784 KB)

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan rxy< t atau 0,037<1,958  berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga Ha ditolak Ho diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif  Dewan masih rendah. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah AbstractIn Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established. From the results of the study can be concluded that the calculation of rxy

Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng

Tahir, Muchlas M, Harakan, Ahmad

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.582 KB)

Abstract

IABSTRAKInovasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan otonomi yang dimiliki banyak ruang inovasi karena tantangan layanan kesehatan bersifat  sangat konpleks ,kompleksitas itulah yang selalu menghasilkan berbagai ide selain menghasilkan kebaruan dalam suatu pembaruan inovasi pemerintah antara lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dipemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, misalnya disaat ini ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah berhasil mengadakan inovasi-inovasi administrasi, sehingga dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintah, serta dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Tetapi kinerja pemerintah daeah dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan pencapaian pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmia) dengan informasi sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih  berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informasi tersebut memiliki pengatahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti antara lain: kepala pelayanan kesehatan ,pegawai rumah sakit, masyarakat pengguna layanan(pasien), tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa ; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan 24 jam dia Kabupaten Bantaeng  bisa dikategorikan pelayanan yang baik dan maksimal, karena berdasarkan aturan-aturan pemerintah itu sendiri dan dirasakan pelayanan terhadap tokoh masyarakat dan pengguna layanan(pasien).Kata kunci : inovasi pemerintah, pelayanan kesehatan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik. ABSTRACTGovernment innovation in health care is one of the affairs of the autonomy that has plenty of space innovation, because the challenges of healt services is very complex, the complexity that always produces a novelty in a newness of innovation the government among other to improve services to the public  in both the central government and local government.  At the local level , for example, when there are several counties and cities that have successfully entered administrative innovations, so as to improve administration  of the government, and can serve the performance of local  goverments in implementing publick service and improve the achievement of regional development. This type of research is qualitative research ( explain the conditions of the object with scientific ways) with as much information as (nine) persons who have been selected based on the views of the auther that such information has the knowledge and information on issues that I researched, among others: the head of health service s, employee hospitals, service recipients (patients), public figures. Data collected by using instruments such us; observation and documentation and developed with interviewsto information. The results of this study indicate that the local government innovation in healt services can be categorized as the good and the maximum, because according the rules of government itself and perceived service to community and service users (patients). Keyword: innovation of  local government, health  services, Good Governance.

FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Busyro, Marwan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.633 KB)

Abstract

AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt  dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan

PERAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012 – 2017

Jonsa, Alimas, -, Samsiar

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.929 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Gampong, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata Kunci : Peran, Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.AbstractThis research is located in the Office of Regional Development Planning Agency of Aceh Barat Daya. The method used for this research is descriptive qualitative research method. The data collection technique used was direct observation and interviews. Data analysis is done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis techniques. The results showed that the development planning process in Aceh Barat Daya district is by way of technical policy formulation process of regional development planning begins with Musrenbang at the village/urban village and sub-district Musrenbang. Furthermore Musyarwarah Implementation Process Planning (MUSRENBANG) in Aceh Barat Daya. Process Musrenbang Aceh Barat Daya District RKPD done through several stages of Musrenbang Gampong, then continued in the District Musrenbang forum, stages implemented Forum SKPD SKPD and Joint Forum. Then implemented Musrenbang RPKD produce a final draft to be reviewed with the feasibility RKPD setting process. The constraints faced by Bappeda in the preparation of the medium-term development planning documents in Aceh Barat Daya District is the adjustment / preparedness budget, the proposal is too much, as well as the limitations of the supporting documents. Keywords: Role, Document Preparation, Medium Term Development Plan.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA MUARA BOTUNG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015

Sahbana, Ali

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.187 KB)

Abstract

AbstrakPembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah akomodasi pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kuanlitatif.Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Rabat Beton Usaha Tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tidak baik.” Kata Kunci : Fungsi, Manfaat, Jenis Tanah

KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Rangkuti, Ridwan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (979.624 KB)

Abstract

AbstrakDalam kehidupan bermasyarakat, banyak menghadapi masalah-masalah yang serba komplek, terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan. Untuk penyelesaiannya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintah atau mengajukannya kepada yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.Dalam mengajukan permasalahan tersebut tentu sudah harus membuat surat gugatan atau tuntutan hak dalam ini disebut dengan gugatan dimana gugatan ini ditulis atau dikomputer  yang bermaterai atau kertas segel.Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, dalam kaitan dengan pokok masalah dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  :Bagaimanakah kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan ?Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuktian perkara perdata atas gugatan yang diajukan secara lisan. ?Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif.Dari data yang dihasilkan dalam penelitian bahwa gugatan yang diajukan secara lisan adalah syah secara hukum dan tidak ada masalah soal kekuatan hukum, hanya saja yang merupakan hambatan pihak penggugatnya tidak secara jelas mamajukan dasar-dasar pembuktiannya jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang digugat.Keberadaan gugatan jika pengajuannya di lakukan lisan khususnya di pengadilan negeri Padangsidimpuan kenyataan gugatan lisan tersebut masih ada diterapkan.Kata kunci: Gugatan Perdata, Kekuatan Hukum

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN GANTI RUGI AKIBAT PUTUSAN PRA PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Padly, Fajar

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.365 KB)

Abstract

AbstrakDalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan? Kedua, apakah yang menghambat pemberian ganti rugi terhadap putusan praperadilan khususnya setelah berlakunya KUHAP? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan adalah kerugian moral atau material yang diderita oleh tersangka/terdakwa  karena akibat upaya paksa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim. Kemudian pada bahwa pada dasarnya sebagai penghambat kurangnya pelaksanaan ganti rugi dalam prakteknya, adalah disebabkan belum adanya bentuk secara khusus yang mengatur ketentuan proses pengajuan tuntutan ganti rugi.Kata Kunci : Ganti Rugi, Putusan, Pra Peradilan

KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Ritonga, Soritua

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): JURNAL MUQODDIMAH VOL 1 NO 2 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.509 KB)

Abstract

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khsususnya mengenai pembangunan desa.Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yag baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala.  Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.

EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENGERUSAKAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN)

Saifuddin, Bandaharo

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): JURNAL MUQODDIMAH VOL 1 NO 2 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.09 KB)

Abstract

 Istilah eksepsi diatur dalam pasal 156 KUHAP, yang bertujuan untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidak berwenangnya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaaan dan apakah perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum normatif untuk memperoleh data skunder, dengan menggunakan pendekatan empiris, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas.  Pembahasan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan masih cenderung tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (obscur libel) hali ini dapat merugikan terdakwa dalam membela dirinya dihadapan persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Ekspsi terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam perkara Pengerusakan diPengadilan Negeri Padangsidempuan baru satu yang dikabulkan Majelis Hakim karena Hakim masih cenderung berpihak kepada Penuntut Umum dari pada melindungi Hak-Hak terdakwa. Kesimpulan  diharapkan kepada aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik harus mampu melaksakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Kata Kunci : Eksepsi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Pengerusakan

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

Suhargon, Rahmat

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): JURNAL MUQODDIMAH VOL 1 NO 2 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.677 KB)

Abstract

Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia diIndonesia.Karena Inonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azsai Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat