JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
22
Articles
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENALANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Faisal, Mhd

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.911 KB)

Abstract

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga pada dasarnya jarang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi tetapi dalam penelitian sudah ada yang terjadi sampai pada putusan pengadilan berdasarkan itulah penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), dengan demikian penulis akan mengangkat rumusan masalah seperti berikut ini bagaiamanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Juniasih, Tri Eva

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.855 KB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena saat pemilihan umum itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik untuk memilih wakil-wakilnya dengan memberikan suara secara langsung. Kesadaran politik merupakan faktor penentu dalam partisipasi politik masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan, menjawab dan menggambarkan manfaat yang menitikberatkan pada kajian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemilih pemula sangat antusias untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yaitu dalam menggunakan hak pilihnya dilakukan 94,3% .Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Sodogoron, Iwan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.327 KB)

Abstract

AbstrakPermasalahan kemiskinan di pedesaan merupakan salah satu masalah pokok pedesaan yang harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu proses dan cara menganalisis, menafsirkan, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan gambaran umum yang jelas. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan meningkatkan pola pertanian dari yang tradisional menjadi lebih modern. Hal ini dilihat dari yang biasanya dalam setahun satu kali panen, sekarang sudah dua kali, karena sudah tersedia bibit, pupuk, dan pestisida dari PPL, melalui PUAP di Desa Hanopan sudah berhasil dilaksanakan, mulai dari pembibitan, cara tanam, serta pola bertani yang sudah lebih maju. Kehadiran program PUAP telah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani karena program ini pada dasarnya memberikan bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha yang mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.Kata kunci: Agribisnis, Desa, Ekonomi, Upaya

SUATU KAJIAN TERHADAP KEBERADAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI DI DESA MARISI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Ritonga, Soritua

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.037 KB)

Abstract

Masyarakat Desa Marisi masih ada yang menggunakan jasa dukun bayi dalam proses persalinan, mengingat akan bahayanya persalinan dengan dukun bayi karena tidak memiliki keahlian yang terlatih dan terutama untuk masalah obat-obatan dan pemeriksaan kandungan. Akan tetapi masyarakat masih saja ada yang menggunakan jasa dukun bayi. Desa Marisi sendiri memiliki tenaga kesehatan ahli untuk persalinan yaitu bidan, namun keberadaan bidan sendiri masih belum memiliki pengaruh bagi masyarakat agar tidak menggunakan jasa dukun bayi.Keberadaan bidan desa dan dukun bayi dalam proses persalinan di Desa Marisi sama-sama sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa Bidan merupakan tenaga persalinan yang terlatih dan didukung oleh ilmu medis, peralatan kesehatan serta obat-obatan. Sehingga memberi rasa aman dan keselamatan yang maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan persalinan.Sedangkan dukun bayi merupakan tenaga persalinan yang keahliannya diperoleh dari turun-temurun, dan menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ingin melakukan persalinan karena biaya persalinan yang relatif murah, bisa dibayar dengan barang, dekat dengan pemukiman dan bisa dipanggil ke rumah masyarakat. Faktor-faktor yang membuat masyarakat memilih dukun bayi dalam persalinan yaitu : faktor ekonomi, jarak tempuh bidan yang jauh dari pada dukun, pendidikan masyarakat yang cukup rendah, kebiasaan masyarakat sejak dahulu secara turun menurun.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara

Siregar, Syulhennisari, Tanjung, Mhd Iqbal

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MUQODIMAH : Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1590.784 KB)

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan rxy< t atau 0,037<1,958 berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga Ha ditolak Ho diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak Inisiatif, Peraturan DaerahAbstractIn Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established. From the results of the study can be concluded that the calculation of rxy

Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng

Tahir, Muchlas M, Harakan, Ahmad

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.582 KB)

Abstract

IABSTRAKInovasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan otonomi yang dimiliki banyak ruang inovasi karena tantangan layanan kesehatan bersifat  sangat konpleks ,kompleksitas itulah yang selalu menghasilkan berbagai ide selain menghasilkan kebaruan dalam suatu pembaruan inovasi pemerintah antara lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dipemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, misalnya disaat ini ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah berhasil mengadakan inovasi-inovasi administrasi, sehingga dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintah, serta dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Tetapi kinerja pemerintah daeah dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan pencapaian pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmia) dengan informasi sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih  berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informasi tersebut memiliki pengatahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti antara lain: kepala pelayanan kesehatan ,pegawai rumah sakit, masyarakat pengguna layanan(pasien), tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa ; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan 24 jam dia Kabupaten Bantaeng  bisa dikategorikan pelayanan yang baik dan maksimal, karena berdasarkan aturan-aturan pemerintah itu sendiri dan dirasakan pelayanan terhadap tokoh masyarakat dan pengguna layanan(pasien).Kata kunci : inovasi pemerintah, pelayanan kesehatan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik. ABSTRACTGovernment innovation in health care is one of the affairs of the autonomy that has plenty of space innovation, because the challenges of healt services is very complex, the complexity that always produces a novelty in a newness of innovation the government among other to improve services to the public  in both the central government and local government.  At the local level , for example, when there are several counties and cities that have successfully entered administrative innovations, so as to improve administration  of the government, and can serve the performance of local  goverments in implementing publick service and improve the achievement of regional development. This type of research is qualitative research ( explain the conditions of the object with scientific ways) with as much information as (nine) persons who have been selected based on the views of the auther that such information has the knowledge and information on issues that I researched, among others: the head of health service s, employee hospitals, service recipients (patients), public figures. Data collected by using instruments such us; observation and documentation and developed with interviewsto information. The results of this study indicate that the local government innovation in healt services can be categorized as the good and the maximum, because according the rules of government itself and perceived service to community and service users (patients). Keyword: innovation of  local government, health  services, Good Governance.

FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Busyro, Marwan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.633 KB)

Abstract

AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt  dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan

PERAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012 ?? 2017

Jonsa, Alimas, -, Samsiar

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.929 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Gampong, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata Kunci : Peran, Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.AbstractThis research is located in the Office of Regional Development Planning Agency of Aceh Barat Daya. The method used for this research is descriptive qualitative research method. The data collection technique used was direct observation and interviews. Data analysis is done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis techniques. The results showed that the development planning process in Aceh Barat Daya district is by way of technical policy formulation process of regional development planning begins with Musrenbang at the village/urban village and sub-district Musrenbang. Furthermore Musyarwarah Implementation Process Planning (MUSRENBANG) in Aceh Barat Daya. Process Musrenbang Aceh Barat Daya District RKPD done through several stages of Musrenbang Gampong, then continued in the District Musrenbang forum, stages implemented Forum SKPD SKPD and Joint Forum. Then implemented Musrenbang RPKD produce a final draft to be reviewed with the feasibility RKPD setting process. The constraints faced by Bappeda in the preparation of the medium-term development planning documents in Aceh Barat Daya District is the adjustment / preparedness budget, the proposal is too much, as well as the limitations of the supporting documents. Keywords: Role, Document Preparation, Medium Term Development Plan.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA MUARA BOTUNG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015

Sahbana, Ali

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.187 KB)

Abstract

AbstrakPembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah akomodasi pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kuanlitatif.Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah ??Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Rabat Beton Usaha Tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tidak baik.? Kata Kunci : Fungsi, Manfaat, Jenis Tanah

KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Rangkuti, Ridwan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MUQODDIMAH : Vol 2 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (979.624 KB)

Abstract

AbstrakDalam kehidupan bermasyarakat, banyak menghadapi masalah-masalah yang serba komplek, terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan. Untuk penyelesaiannya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintah atau mengajukannya kepada yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.Dalam mengajukan permasalahan tersebut tentu sudah harus membuat surat gugatan atau tuntutan hak dalam ini disebut dengan gugatan dimana gugatan ini ditulis atau dikomputer  yang bermaterai atau kertas segel.Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, dalam kaitan dengan pokok masalah dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  :Bagaimanakah kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan ?Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuktian perkara perdata atas gugatan yang diajukan secara lisan. ?Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif.Dari data yang dihasilkan dalam penelitian bahwa gugatan yang diajukan secara lisan adalah syah secara hukum dan tidak ada masalah soal kekuatan hukum, hanya saja yang merupakan hambatan pihak penggugatnya tidak secara jelas mamajukan dasar-dasar pembuktiannya jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang digugat.Keberadaan gugatan jika pengajuannya di lakukan lisan khususnya di pengadilan negeri Padangsidimpuan kenyataan gugatan lisan tersebut masih ada diterapkan.Kata kunci: Gugatan Perdata, Kekuatan Hukum