cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng Tahir, Muchlas M; Harakan, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.582 KB)

Abstract

IABSTRAKInovasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan otonomi yang dimiliki banyak ruang inovasi karena tantangan layanan kesehatan bersifat  sangat konpleks ,kompleksitas itulah yang selalu menghasilkan berbagai ide selain menghasilkan kebaruan dalam suatu pembaruan inovasi pemerintah antara lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dipemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, misalnya disaat ini ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah berhasil mengadakan inovasi-inovasi administrasi, sehingga dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintah, serta dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Tetapi kinerja pemerintah daeah dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan pencapaian pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmia) dengan informasi sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih  berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informasi tersebut memiliki pengatahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti antara lain: kepala pelayanan kesehatan ,pegawai rumah sakit, masyarakat pengguna layanan(pasien), tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa ; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan 24 jam dia Kabupaten Bantaeng  bisa dikategorikan pelayanan yang baik dan maksimal, karena berdasarkan aturan-aturan pemerintah itu sendiri dan dirasakan pelayanan terhadap tokoh masyarakat dan pengguna layanan(pasien).Kata kunci : inovasi pemerintah, pelayanan kesehatan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik. ABSTRACTGovernment innovation in health care is one of the affairs of the autonomy that has plenty of space innovation, because the challenges of healt services is very complex, the complexity that always produces a novelty in a newness of innovation the government among other to improve services to the public  in both the central government and local government.  At the local level , for example, when there are several counties and cities that have successfully entered administrative innovations, so as to improve administration  of the government, and can serve the performance of local  goverments in implementing publick service and improve the achievement of regional development. This type of research is qualitative research ( explain the conditions of the object with scientific ways) with as much information as (nine) persons who have been selected based on the views of the auther that such information has the knowledge and information on issues that I researched, among others: the head of health service s, employee hospitals, service recipients (patients), public figures. Data collected by using instruments such us; observation and documentation and developed with interviewsto information. The results of this study indicate that the local government innovation in healt services can be categorized as the good and the maximum, because according the rules of government itself and perceived service to community and service users (patients). Keyword: innovation of  local government, health  services, Good Governance.
KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA Ritonga, Soritua
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.509 KB)

Abstract

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khsususnya mengenai pembangunan desa.Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yag baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala.  Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENALANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Faisal, Mhd
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.911 KB)

Abstract

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga pada dasarnya jarang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi tetapi dalam penelitian sudah ada yang terjadi sampai pada putusan pengadilan berdasarkan itulah penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul  Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan),  dengan demikian penulis akan mengangkat rumusan masalah seperti berikut ini bagaiamanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap  dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).
FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Busyro, Marwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.633 KB)

Abstract

AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt  dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN Siregar, Syulhenisari
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.028 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk kemudian data yang tekumpul diberi interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.  Hasil penelitian ini diketahui bahwa KPU telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain sosialisasi langsung dan juga melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk tim relawan demokrasi KPU. Sosialisasi yang dilakukan KPU di Desa Muarat  ais I hanya sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU sederajat, melakukan karnaval keliling Batang Angkola, mencetak brosur, iklan, spanduk, dan buku sosialisasi. Faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah karena keterbatasan waktu dan sulitnya menjumpai pemilih pemula yang tidak berada ditempat pada saat dilakukan sosialisasi
PERAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012 – 2017 Jonsa, Alimas; -, Samsiar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.929 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Gampong, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata Kunci : Peran, Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.AbstractThis research is located in the Office of Regional Development Planning Agency of Aceh Barat Daya. The method used for this research is descriptive qualitative research method. The data collection technique used was direct observation and interviews. Data analysis is done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis techniques. The results showed that the development planning process in Aceh Barat Daya district is by way of technical policy formulation process of regional development planning begins with Musrenbang at the village/urban village and sub-district Musrenbang. Furthermore Musyarwarah Implementation Process Planning (MUSRENBANG) in Aceh Barat Daya. Process Musrenbang Aceh Barat Daya District RKPD done through several stages of Musrenbang Gampong, then continued in the District Musrenbang forum, stages implemented Forum SKPD SKPD and Joint Forum. Then implemented Musrenbang RPKD produce a final draft to be reviewed with the feasibility RKPD setting process. The constraints faced by Bappeda in the preparation of the medium-term development planning documents in Aceh Barat Daya District is the adjustment / preparedness budget, the proposal is too much, as well as the limitations of the supporting documents. Keywords: Role, Document Preparation, Medium Term Development Plan.
EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENGERUSAKAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN) Saifuddin, Bandaharo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.09 KB)

Abstract

 Istilah eksepsi diatur dalam pasal 156 KUHAP, yang bertujuan untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidak berwenangnya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaaan dan apakah perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum normatif untuk memperoleh data skunder, dengan menggunakan pendekatan empiris, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas.  Pembahasan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan masih cenderung tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (obscur libel) hali ini dapat merugikan terdakwa dalam membela dirinya dihadapan persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Ekspsi terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam perkara Pengerusakan diPengadilan Negeri Padangsidempuan baru satu yang dikabulkan Majelis Hakim karena Hakim masih cenderung berpihak kepada Penuntut Umum dari pada melindungi Hak-Hak terdakwa. Kesimpulan  diharapkan kepada aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik harus mampu melaksakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Kata Kunci : Eksepsi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Pengerusakan
Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Juniasih, Tri Eva
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.855 KB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena saat pemilihan umum itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik untuk memilih wakil-wakilnya dengan memberikan suara secara langsung. Kesadaran politik merupakan faktor penentu dalam partisipasi politik masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan, menjawab dan menggambarkan manfaat yang menitikberatkan pada kajian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemilih pemula sangat antusias untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yaitu dalam menggunakan hak pilihnya dilakukan 94,3% . Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA MUARA BOTUNG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015 Sahbana, Ali
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.187 KB)

Abstract

AbstrakPembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah akomodasi pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kuanlitatif.Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Rabat Beton Usaha Tani di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tidak baik.” Kata Kunci : Fungsi, Manfaat, Jenis Tanah
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHP.BUP-XIV/2016) Suhendra, Dedy
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.81 KB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan, untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa tersebut. Sejak tahun 2008 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada, sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus untuk hal tersebut menurut UU No. 8 Tahun 2015.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2015, tahapan, kegiatan, jadwal penanganan perkara perselisihan, dan bagaimana pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer (pimary source), bahan hukum sekunder (secondary sources), dan bahan hukum tersier, juga dimungkinkan melakukan studi lapangan untuk mencari data pendukung tambahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, dan putusannya sudah berdasarkan keadilan.Untuk itu diharapkan, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, karena, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang.

Page 1 of 4 | Total Record : 33