cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
ISSN : 25491741     EISSN : 25809059     DOI : -
Core Subject : Social,
Syiah Kuala Law Journal is published in a periodic of 3 (three) times a year, April, August, and December. Accepted articles within a certain period will be published online and can be accessed fulltext through the website of the journal. Hardcopy version will be published each end of publication period. The article published is considered fully as opinion and/or argumentation of each respective author (s) and, therefore, is not that of editors or journal publishers. Syiah Kuala Law Journal is as a publication medium of articles written based on original research or critical analysis. All articles submitted to the journal should not have been published or under consideration to be published in other journals. The language of the articles should be English or Indonesian language. The scope of writing should be relevant to legal dicipline, that is, private law, administrative law, Indonesian law, business law, constitutional law, criminal law, international law, Islamic sharia, phylosophy of law, customary law, economic law, and human right law.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1: April 2019" : 9 Documents clear
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Bahagia, Bahagia; Rahayu, Sri Walny; Mansur, Teuku Muttaqin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12108

Abstract

Perlindungan asuransi merupakan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polisi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan penelitian ialah mekanisme perlindungan hukum data pribadi nasabah serta perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan nasabah PT BNI (Persero), menyebabkan PT BNI (Persero) melakukan wanprestasi kepada nasabahnya dikaitkan tanggungjawab melindungi data nasabah, dan upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah yang merasa dirugikan perihal data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadi kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank sendiri. Penyebab terjadi wanprestasi terhadap perlindungan asuransi adalah dikarenakan pihak BNI masih menggunakan metode telemarketing dalam penawaran asuransinya. Upaya hukum untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh pengancara menggugat. Disarankan agar hendaknya maka sangat dianjurkan bagi nasabah untuk lebih cermat dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan.Insurance protection is between two parties, namely insurance companies and policy holders, which are the basis for premium receipts by insurance companies in return for: providing reimbursement to the insured or policy holder due to loss, damage, costs incurred, loss of profits, or legal responsibility to third parties that might be suffered by the insured or police holder because of an uncertain event. The research objective is the mechanism of legal protection of customers' personal data and insurance agreements carried out by insurance parties with customers of PT BNI (Persero), causing PT BNI (Persero) to default to its customers associated with responsibility to protect customer data, and legal efforts that can be taken by customers who feel harmed regarding his personal data. The research method used is normative juridical. The results of this study that in the data protection mechanism have been carried out only the customer data leak occurred due to negligence in making an agreement with the second party (insurance) even though it was a subsidiary of the Bank itself. The reason for the default on insurance protection is because BNI still uses the telemarketing method in its insurance offer. Legal efforts to win the rights and justice of the customers are often pursued by claimants. It is suggested that it should be highly recommended for customers to be more careful and understand and pay attention to matters relating to the products offered.
Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Nasrun, Rahmat Qadri; Djalil, Husni; Efendi, Efendi
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12158

Abstract

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis kekuatan eksekutorial Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan peraturan daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk menganalisis kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Menteri Dalam Negeri masih dapat melaksanakan Keputusan untuk membatalkan Peraturan Daerah karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, namun idealnya yang lebih berhak membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Kedua, Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Peraturan Daerah tersebut tidak langsung batal karena ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu pencabutan. Selama belum ada pencabutan, maka Peraturan Daerah dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan. Disarankan kepada Pemerintah Pusat agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah dan apabila mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.In 2016 the Minister of Home Affairs canceled 3,143 problematic Regional Regulations. Then in 2017 the Constitutional Court issued a Decision revoking the authority of the Minister of Home Affairs to cancel the Regional Regulation. However, there are still Regional Governments who carry out Regional Regulations that have been canceled by the Minister of Home Affairs before the decision of the Constitutional Court is issued. This study aims to analyze the executorial power of the Decree of the Minister of Home Affairs which overturned regional regulations before the Constitutional Court Decision and to analyze the position of regional regulations which were canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which was still implemented by the Regional Government after the Constitutional Court Decision. The research method used is normative legal research. The source of research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that : first, The Minister of Home Affairs can still implement the Decision to cancel Regional Regulations because the Constitutional Court Decision does not apply retroactively, but ideally the more entitled to cancel Regional Regulations is the Supreme Court. Second, the position of the Regional Regulation which was canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which is still carried out by the Regional Government after the issuance of the Constitutional Court Decision, the Regional Regulation is not immediately canceled because there is a mechanism that must be done, namely revocation. As long as there has been no revocation, then the Regional Regulation in question still exists but cannot be implemented. It is recommended to the Central Government to revise Act. No. 23 Year 2014 specifically the articles governing the cancellation of Regional Regulations and when issuing a law and regulation must be guided by the hierarchy of legislation in force at that time.
Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi Arfhan, Harry; Din, Mohd.; Sulaiman, Sulaiman
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12136

Abstract

Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orangatau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebut sebagai pembantuan.Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1769 K/PID.SUS/2015 menyatakan bahwa Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa II Irfan Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.The participation is basically regulated in articles 55 and 56 of the Criminal Code, which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part to realize a crime. The participation in the Law on the Eradication of Corruption Crime namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is referred to as assistance. In the decision of the Supreme Court Cassation Number: 1769 K / PID.SUS / 2015 stated that Defendant I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh is not proven legally and convincingly guilty of committing an act as charged in all charges of the Public Prosecutor and Stating Defendant II Irfan Bin Husen has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense "Also Participating in Corruption". Judex Factie Judge of the High Court / Corruption Court in Banda Aceh in examining and adjudicating the case of Aquo has been wrong in applying the law or a legal regulation was not applied or applied improperly, namely regarding the application of verification law so that it must be canceled by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Gunawan, Teuku Hendra; Ali, Dahlan; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12530

Abstract

Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa tindak pidana narkotikabernama Ket San.Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Permasalahan yang perlu dikaji yaitu hubungan antara tersangka dengan polisi penangkapdan pembuktian kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.Tujuan penulisan untuk mengetahui hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap dan bagaimana kekuatan pembuktian saksipolisi penangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba.Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Polisi Penangkap boleh bersaksi sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan tidak dapat dipertimbangkan apabila keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, secara formal kehadiran polisi penangkap di persidangan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Disarankan bagi instansi penegak hukum untuk profesionalisme, wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dalam memperoleh hak-haknya danketerangan saksi yang berasal dari Polisi Penangkap saja dalam satu perkara pidana sebaiknya dihindari kecuali Penuntut Umum memiliki alat bukti lain yang untuk mendukung pembuktian di persidangan.Ruling No. 1531 K/Pid. Sus/2010 Supreme Court break free of narcotics crime defendants named Ket San. One of the main considerations of the Supreme Court is about the position of two policemen who arrested Ket San which is then also present as witness in the courts. Problems that need to be examined are; the relationship between the suspect with police catcher and  the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The purpose of writing to find out the relationship between the suspect and catcher with the police how the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The research method used i.e. empirical juridical. The results of the research it is known that during the review process progresses, a person who is suspected or claimed to do something criminal acts are protected by law as set forth in article 50 to Article 68 Code of Criminal Procedure (KUHAP). Police Capture may testify all meet the qualifications of the witness as provided for article 1 numbers 26 and 27 Code of Criminal Procedure and cannot be taken into consideration when the witnesses are contrary to Article 185 paragraph (6) of the Code of Criminal Procedure, formally capture police presence is used at the time of giving the information to its verbalisan. Recommended for law enforcement agencies to work are professionalism, respect the right of the person obligated to perform criminal acts in obtaining his rights. And witnesses who came from the police only Catcher in one criminal cases should be avoided unless the Prosecutor has evidence sufficient to support another proof in court.
Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ronaldi, Endy; Ali, Dahlan; Mujibussalim, Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12152

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pemberian sanksi di bawah minimum melalui putusan hakim. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. (narkotika) dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor penyebab hakim memutuskan sanksi di bawah minimum kepada pelaku narkotika dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji aspek normatif atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistik dengan menelaah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dengan penetapan sanksi di bawah minimum disatu sisi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Sehingga hal ini diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015. Narcotics crimes are extraordinary crimes so that become government priorities to be minimized. Tackling narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. One of the regulations in the law is to impose sanctions below the minimum through a judge's decision. As the case with is the Decision Number 64/PID/2012/PN Sigli. The problems studied are the factors that cause the judge to decide the minimum sanctions for narcotics and their implications. The research method used is a normative juridical method by examining the normative aspects of the problem under study. The approach taken is a casuistic approach by examining court decisions. Court decisions with the determination of sanctions below the minimum on the one hand are contrary to the principle of legality in criminal law. So that accommodated in the Supreme Court Circular No. 3 of 2015.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Maulizar, Eddi; Ali, Dahlan; Jafar, M.
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12086

Abstract

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dalam penjelasan pasal ini tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 terkait SPDP pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan lokasi penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan awal implementasinya sering ditemukan penyerahan SPDP yang melebihi waktu tujuh hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Setelah setahun berjalan, penyerahan SPDP melebihi waktu tujuh hari masih ada, tetapi sedikit jumlahnya, bukan karena penyidik telah sepenuhnya menerapkan putusan MK tersebut, akan tetapi selain untuk melaksanakan penegakan hukum, juga untuk menghindari praperadilan yang bisa saja dimohonkan terlapor dan korban.Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code stated that “in term of the investigator has started the investigation of the case which is a criminal act, the investigator notifies the public prosecutor about it”. In the explanation of this article, there is no definite period of time when the Notification Letter of Commencement of investigation must be submitted by the investigator to the prosecutor. The Constitutional Court in its decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 stated that Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force if the phrase “the Investigator notifies the public prosecutor about it” it is not meant that the investigator is obliged to notify and submit SPDP to the public prosecutor, the reported person and the victim no later than seven days after the investigation warrant was issued. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of  Banda Aceh District Court. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of  Banda Aceh District Court. The method used in this research is empirical juridical and normative juridical legal research approach, with the research location at Aceh High Prosecutor's Office and Banda Aceh District Attorney’s office. The sources of data are primary data that is obtained through field research by conducting the interviews and secondary data that is obtained by conducting library research. The results of this study shows that in the initial implementation, it is often found that the submission of the SPDP is more than seven days after the issuance of the investigation warrant. After a year of its implementation, the submission of the SPDP over a seven days period still exists, but few in number, it is not because the investigators have fully implemented the Constitutional Court Decision, however in addition to implementing law enforcement, it is also to avoid pretrial that may be filed by the reported person and victim.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan Muyassar, Muyassar; Ali, Dahlan; Suhaimi, Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12446

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: “Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT berwenang membuat akta otentik hak atas tanah. Kekuatan pembuktian Akta Notaris/PPAT sempurna, namun kenyataannya dapat digugat keotentikannya dan pihak dirugikan dapat mengajukan Notaris/PPAT ke pengadilan. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum pengingkaran Akta jual beli tanah bersertipikat bagi Notaris/PPAT, konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT, dan upaya hukum pihak dirugikan. Tipologi yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif, diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian: pengingkaran pihak dirugikan terhadap akta tersebut tidak langsung berakibat hukum bagi Notaris/PPAT karena keotentikannya tidak serta-merta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, disebabkan materi pengingkaran harus terbukti. Konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT merugikan pihak tertentu namun melindungi notaris secara etika dan administrasi. Upaya hukum pihak dirugikan berupa non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Saran: terdapat aturan dan sanksi bagi notaris terbukti mengeluarkan akta merugikan pihak tertentu, Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan kinerja pengawas notaris/PPAT, dan Mahkamah Agung mengatur pemeriksaan minuta akta dan catatan keadaan khusus pada akhir akta oleh hakim. Article 1 Law Number 2 of 2014 concerning Notarial Position:“Notary is Public Official who authorized to make authentic deeds.”Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Regulation of Land-Title-Registrar (PPAT) Position, PPAT has authority to make authentic deeds of right-to-land.Notarial/PPAT’s deed has perfect evidentiary power,but in reality its authenticity could be sued and injured party could submit Notary/PPAT to court.Study aims to explain judicial consequences of Notary/PPAT for denying sale-and-purchase-deed of certified land,juridical consequences for using Notary/PPAT refusal-rights,and legal remedies by injured party.The typology is normative-juridical.Laws,analytical,and legal case approach.The sources of legal materials were primary,secondary,and tertiary.Data was analyzed qualitatively, interpreted, then described. Study results: denial of the injured party to the deed does not have direct judicial consequences for the Notary/PPAT because its authenticity,and not directly degraded into deed-signed-under-hand,due to denial material should be proven. The juridical consequences of using Notary/PPAT refusal-rights were harm certain parties but could protect the notary ethically and administratively. Legal remedies by the injured party were non-litigation (out-of-court settlement) and litigation (through Court). Recommendations: should be rules and sanctions for notary who has proven issued deed that harm certain parties, Ministry of Law and Human Rights should maximize the Notary/PPAT supervisors performance,Supreme Court should regulate minutes of deed examination and special circumstances record at the end of deed by judge.
Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat Annisa, Annisa; Rinaldi, Yanis; Abdurahman, Teuku
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.11915

Abstract

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Data tersebut berdasarkan laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata (2015) terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia pada saat itu mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis.A job duty of a Notary public is to notarize a will. Notarial Acts of Notarizing a will should include registering and reporting the will to the Central Register of Wills. Even though a Notary public legalizes no will in a month, she or he still has to make a nil report in the first five days of the next month. However, in fact there were still Notaries who did not perform the duties. Based on the data of monthly reports in the online system of Central Register of Wills (2015), only 4000 out of 15000 Notaries in Indonesia regularly submitted their monthly reports. The objective of this research was to identify the liability of any notary who did not register and report the will. This normative legal research was conducted by means of a statute approach.
Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Putri, Agustina Dewi; Darmawan, Darmawan; Mansur, Teuku Muttaqin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12369

Abstract

Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya ketentuan Pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama (misalnya menjual, menghibahkan dan lain-lain), baik itu berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari salah satu pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan Ketiadaan persetujuan baik suami atau isteri memberi akibat hukum bahwa peralihan harta bersama tersebut menjadi batal demi hukum.As for article 36 paragraph (1) mentions that anything regarded to the shared-property should be with the consent of both parties. It is in line with Article 92 about Compilation of Islamic Law which mentions that either husband or wife without any consent of the other partner is not allowed to sell or transfer the ownerships of the shared-property. Provisionsof the article indicate that if the husband or wife intends to carry out a legal act whose object is related to a common asset (for example selling, granting, etc). whether it is movable or immovable property, the legal action must be based on agreement of both parties (husband and wife). To figure out and explain the legal consequences of share assets transfer throght a grant without permission from one of the parties. Research method used in this is normative juridical legal research. To find out and explain the comparison of provisions on the transfer of property with husband and wife based on Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law Absence of approval from both husband and wife gives legal consequences that transfer of shared property becomes null and void by law.

Page 1 of 1 | Total Record : 9