cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
ISSN : 25491741     EISSN : 25809059     DOI : -
Core Subject : Social,
Syiah Kuala Law Journal is published in a periodic of 3 (three) times a year, April, August, and December. Accepted articles within a certain period will be published online and can be accessed fulltext through the website of the journal. Hardcopy version will be published each end of publication period. The article published is considered fully as opinion and/or argumentation of each respective author (s) and, therefore, is not that of editors or journal publishers. Syiah Kuala Law Journal is as a publication medium of articles written based on original research or critical analysis. All articles submitted to the journal should not have been published or under consideration to be published in other journals. The language of the articles should be English or Indonesian language. The scope of writing should be relevant to legal dicipline, that is, private law, administrative law, Indonesian law, business law, constitutional law, criminal law, international law, Islamic sharia, phylosophy of law, customary law, economic law, and human right law.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1: April 2018" : 10 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama Tajalla, Syahruman; Rinaldi, Yanis
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.148 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10575

Abstract

Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Tidak dapat dikatakan adil jika perusakan terhadap properti orang lain dipidana dengan pidana penjara dan denda saja tanpa adanya pemulihan terhadap properti tersebut (ganti kerugian). Ketiadaan perbedaan pidana antara orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP, tidak dapat dikatakan adil karena perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas perusakan barang yang dilakukan bersama-sama berdasarkan konsep keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan, pidana terhadap pelaku perusakan barang adalah ganti kerugian untuk korban. Dalam tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama, maka seharusnya masing-masing orang bertanggung jawab sesuai akibat dan perbuatannya.Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code states that the person who damages the property of another person shall be sentenced to a maximum of two years and eight months imprisonment or a maximum fine of Rp 4.500. It can not be said to be fair if the destruction of another person's property is punishable by imprisonment and fine only in the absence of a recovery of the property (compensation). The absence of punishment difference between the perpetrator, person who ordered or involved under Article 55 of the Criminal Code, can not be said to be fair because the actions and consequences inflicted vary from one person to another. This study aims to explain the criminal liability for the destruction of goods carried out jointly based on the concept of justice. This type of research is normative legal research. The data used consist of primary, secondary and tertiary law materials. The results show that to achieve justice, the punishment to the perpetrator of the destruction of goods is a compensation to the victim. In the criminal act of destruction of goods carried out jointly, then each person should be responsible according to the consequences and actions.
Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Susantri, Yulia; Rahayu, Sri Walny; Sanusi, Sanusi
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.54 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10591

Abstract

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran isi atau berat bersih, Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, kgunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUPK dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mencantumkannya informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan pada label kosmetik. Selain itu bagi pelaku usaha klinik kecantikan, diperbolehkan tidak mencantumkan informasi pada label produk, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu pada klinik tersebut harus ada dokter spesialis kecantikan yang bertanggung jawab terhadap pasien dan apoteker yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk kecantikan. Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online.Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph i of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) stipulates the existence of prohibited acts for business actors, namely "not installing labels or making explanations of goods containing items of goods, size, weight / or net, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use in accordance with applicable laws and regulations. "Article 23 Paragraph (1) Decision of the Head of Food and Drug Supervisory Agency No. HK. 00.05.4.1745 In 2003 about Cosmetics detailing the information that must be included on the label of a cosmetic product that is the name of the product, the name and address of the manufacturer or importer / distributor, the size of the contents or net weight, Composition with the name of the material in accordance with the Indonesian cosmetic codex or other applicable nomenclature , distribution license number, batch / production code number, usage and usage manner except for products with clear use, months and years hun expiration for products with stability less than 30 months, other marks related to security and / or quality. In fact, there are still many outstanding cosmetic products that do not include the complete information on the product label, so the product is not feasible to be circulated and consumed by the public. This is of course contrary to the provisions of UUPK and violates the rights of consumers as stated in Article 4 UUPK. Violations committed by business actors that do not include information in accordance with the provisions of legislation on the label cosmetics. In addition to the beauty business practitioners, allowed to not include information on the product label, but must meet the requirements of the clinic there must be a specialist beauty specialist responsible for patients and pharmacists responsible for compounding beauty products. The responsibility of Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Banda Aceh to carry out supervisory functions has not been effective. This is due to both external and internal barriers, namely the BBPOM office which is only 1 (one) in the provincial capital with coverage of the entire territory of Aceh, the lack of human resources, the behavior of consumers who do not care about their rights, the behavior of business actors who do not adherence to the rules, the influence of advertising, and the difficulty of supervision of online stores.
Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Anzari, Mudhafar; Sarong, A. Hamid; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.09 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10586

Abstract

Pendidikan inklusif adalah sebuah layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus yang tergolong luar biasa dikarenakan kondisi fisik, mental maupun kecerdasan luar biasa. Tahapan Implementasinya ditemukan kendala pada pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan hak pendidikan maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan menggunakan pendekatan mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inkusif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dalam hal pengelolaan, pengembangan, maupun peningkatan mutu pendidikan inklusif yang terlihat pada implementasinya di sekolah-sekolah. Padahal pemerintah punya tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan sekolah inklusif. Sekolah menyelenggarakannya berdasarkan kemampuan sumber daya guru seadanya dengan aksesibilitas yang kurang mendukung. Padahal pendidikan inklusif itu sendiri bersifat terbuka untuk anak dengan segala jenis hambatan yang dialaminya. The special education inclusive  to students who have difficulty in following the learning process because of physical, emotional, mental, social, and / or have the potential of intelligence and special talent. Stages of Implementation constraints on the Government as found in charge of fulfilling the rights education as well as schools as education providers. For that needed further research concerning the holding of inclusive education in Banda Aceh. This research method is empirical juridical legal research on the implementation of inclusive education, using an approach examines all legislation concerning inclusive education. The results showed Banda Aceh city government hasn't been fullest in terms of management, development as well as improved quality of education for inclusive seen on its implementation in schools. Where as the Government had a responsibility to improve the quality of education and empowerment of inclusive schools. The school commissioned the work based onthe ability of the resource teacher potluck with less accessibility support. But the inclusive education it self are open to children with all types of barriers that affect them.
Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Fakhziatuddin, Muhammad; Syahbandir, Mahdi; Mujibussalim, Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.653 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10592

Abstract

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah yang termasuk didalamnya retribusi terminal diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian timbul permasalahan yang perlu dikaji bagaimanakah penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan Apakah pungutan retribusi terminal dapat dipertahankan.Tujuan penelitian untuk mengetahui penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan untuk mengetahui pungutan retribusi terminal apa perlu dipertahankan. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif,  Proses penentuan target termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan Dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Retribusi terminal perlu dipertahankan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota karena menjadi prospek yang positif, khususnya di Wilayah Aceh yang Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih serius dalam mengelola retribusi terminal, untuk bertindak tegas kepada para supir yang tidak membayar retribusi , dan disarankan kepada petugas agar melakukan pengutipan sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan.The original Area of levy income areas including retribution terminal is set in article 180 Paragraph (1) letter b Act No. 11 Year 2006 about the Aceh Government Act, Act No. 28 Year 2009 about local tax and Regional Levies, and article 285 Paragraph (1) Act No. 23 Year 2014 about Local Governance. Thus arising, problems that need to be examined, How is the determination of target acceptance levy terminal, whether the voting terminal already levy effective, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The purpose of research to determine whether ballots already terminal levy effective, How is the determination of target acceptance levy terminal, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The method of research used empirical juridical research. The results showed that the management of the terminal from the year 2014 levy up to the year 2016 assessed less effective, The process of determining the targets contained in the medium-term Development Plan (RPJM) District/City which is a planning document that is covering the strategic plan, Work plan and activity plan and budget. Levy terminal that until recently was indeed need to be maintained by each County Government/city due to be positive prospects, particularly in the area of Aceh that was in fact the original Regional Income is still very low. It is recommended to the District/City Governments for more serious in managing the terminal retribution, to act firmly to the transport driver, and recommended for officers who perform excerpts real retribution should the charges be done appropriately, in terms of the correct procedure done with, so as not to cause leakage of infusion.
Implementasi Struktur dan Kedudukan Kelompok Kerja Pada Unit Layanan Pengadaan Aceh Rizky, Cut Yulia; Purnama, Eddy; Mujibussalim, Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.062 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10587

Abstract

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, di dalam pasal 17 disebutkan untuk menjadi pokja harus Aparatur Negeri Sipil (ASN), Sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh tidak diatur tentang hak-hak pegawai pokja, Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konsekuensi yuridis jika penempatan kelompok kerja dalam struktur dan kedudukan unit layanan pengadaan Aceh belum sesuai sebagaimana yang diamanahkan oleh Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian ini mengunakan data skunder, data primer dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan Pejabat Unit Layanan Pengadaan atau Pokja ULP seringkali menghadapai permasalahan diantaranya tugas dan tanggung jawab ditempat ASN berkerja dengan pekerjaannya sebagai Pokja ULP yang bersifat ad-hoc (sementara), kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertuntu yang mengatasnamakan tempat porsenil Pokja selaku ASN bekerja, tidak mendapatkan penilaian kinerja dari ULP sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bahwa di dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.According to Presidential Regulation Number . 54, 2010 and Governor Number 4, 2015 on the Establishment of Aceh Government Goods / Services Procurement Unit, in Article 17 it is mentioned to be a working group for Apparatus Civil Nation (ASN), while in Aceh Governor Regulation Number 4, 2015 The Aceh Government Goods / Service Procurement Unit is not regulated on the rights of the working groups This system is having a lot of weaknesses and it causes the group is at the governmental institutions either in regional or central. This research aims to know the implementation of structure and the position of working group at the unit of Aceh Procurements whether has been in according with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes, to know the juridical consequences if the imposition of the working group in the structure and the Aceh’s Service Procurement has not been in accordance with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes. This is juridical normative legal research. This research applies secondary, primary and tertiary data. The research shows that Official Procurement Unit or the Group of ULP is often facing problems that are their duties and responsibilities at civil servant units with the job on the ULP Group Unit that is temporary, the strengths of intervention from certain parties of the official as the servants do not have the working reviews  from ULP as determined by the Indonesian governmental regulation Number 46, 2011 on the Review of Civil Servants Working as started in Article 1 (3) stating that Working Reward is a reward obtained by the civil servants at a organization with the aim of the servant and the working behave and dutie.
Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli Sari, Risa Andika; Suhaimi, Suhaimi; Muazzin, Muazzin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.489 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10593

Abstract

Pasal 46 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lapas bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 4 Angka 7 Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan setiap Narapidana/Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika. Terdapat MoU antara Kemenkumham dan BNN serta Kemenkumham dan Kepolisian tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika di Lapas. Namun kenyataannya, peredaran gelap narkotika masih terjadi sebagaimana di Lapas Klas IIA Banda Aceh dan Rutan Klas IIB Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan serta hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika belum berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya hubungan yang sinergis antar instansi terkait. Hambatan yakni kebocoran informasi, keterlibatan oknum petugas Lapas, protap Lapas, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Disarankan kepada Lapas, Kepolisian dan BNN untuk menindaklanjuti MoU yang ada dengan perjanjian yang memuat substansi dan sanksi yang tegas, sehingga aturan yang ada mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kepada Pemerintah, untuk mengalokasikan anggaran serta pengadaan sarana prasarana yang memadai dan merevisi aturan pasal 17 ayat (5) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Article 46 of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre states that the Head of a correctional service center is responsible for security and order in the center, which he is in charge. Article 4 of Point 7 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6, 2013 on the Correctional Centre and Detention also states that every prisoner or detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and/or consuming narcotics and/or narcotics precursors and other dangerous drugs. In addition, there is a MoU between the Ministry and BNN and MoU between the Ministry of Law and Human Rights and Police on the prevention and eradication of narcotics in prisons. However, illicit drug trafficking still occur in Class II A Correctional Centre of Banda Aceh and Class II B Sigli. This research aims to know and explain integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center and obstacles faced in integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center. The research shows that integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center have not been working maximal, as there is no synergic relationship between related institutions. The obstacles is, namely information leakage, the involvement of officers, criminal procedures, lack of budget and infrastructure. It is recommended that the Centre, the police and the BNN to follow up existing MoUs with agreements containing substance and strict sanctions, so that existing rules have binding legal force. The government should allocate sufficient budget and the provision of adequate infrastructure facilities and revise the Article 17 point  (5) of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre.
Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Fadhilah, Rizqi Nurul; Dahlan, Dahlan; Mujibussalim, Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.41 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10573

Abstract

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan tidak dilakukan penahanan. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalannya syarat subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji pelaksanaan penahanan pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hambatan terhadap penahanan tindak pidana narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan sumber data primer berupa sumber data lapangan. Dari penelitian telah terjadi disharmonisasi hukum dalam melakukan penahanan antara Pasal 21 KUHAP dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan kedua pasal tersebut menghambat penegakan hukum dalam hal penanganan tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga terdapat perkara yang harus dihentikan karena tidak dilakukannya penahanan oleh jaksa yang menyidik, dan telah ditemukan juga hambatan yang terjadi meliputi hambatan yuridis, tidak adanya sarana dan prasarana yakni berupa laboratorium pemeriksaan narkotika, dan luasnya wilayah hukum yang tidak sesuai dengan jumlah personil lembaga Kejaksaan Negeri Jantho.The detention act against first degree self-use drug abuser does not qualify for detention, so that juridical detention can not be made. In fact, some of drug abusers will face detention and for some of those will not. So it becomes a problem in criminal law enforcement regarding the issue of detention, inconsistent subjective requirements and circumstances and obstacles related to the importance of detention of suspected narcotics abuser. This study aims to explain and examine the implementation of detention of perpetrators of narcotic abuse against the Article 127 paragraph (1) letter a UU no.35 Year 2009 about Narcotics and the barriers to the detention of narcotics crimes in Article 127 paragraph (1) letter a UU No.35 Year 2009 about narcotics. The research method used is empirical juridical method with qualitative approach and for secondary data sources was obtained through library materials, while primary data was collected in the form of field data sources. The research shows that it has been legal disharmony in the detention between Article 21 KUHAP with Article 127 paragraph (1) letter a UU No. 35 Year 2009 on Narcotics. The implementation of those two articles impedes law enforcement in the term of handling suspects during the investigation and investigative stages which led to the suspended /stalled cases because the detention was not conducted by the prosecutor who investigated, and the research has also found some obstacles that includes the juridical obstacles, the absence of facilities and infrastructure that is in the form of laboratory examination of narcotics, and the extent of jurisdiction area which is inconsistent with the number of personnel of the Jantho State Prosecution Service.
Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya Septimaulina, Rizki; Suhaimi, Suhaimi; Mujibussalim, Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.533 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10589

Abstract

Ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP menjamin pemenuhan hak penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Namun pada praktiknya ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan, prosedur dan hambatan dalam memberikan penggantian biaya bagi saksi/ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya di Polresta Banda Aceh belum sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaan tidak ada ketentuan khusus. Hambatan pelaksanaan disebabkan karena tidak tersedia anggaran yang memadai dan tidak adanya aturan lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya terutama bagi saksi dikarenakan aturan tentang standar biaya masukan tentang honorarium bagi saksi sebagai penggantian biaya saat memberikan keterangan belum diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparatur penegak hukum agar tidak melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya. Diperlukan perubahan KUHAP dan peraturan lanjutan tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya.The provisions of Article 229 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code guarantee the fulfillment of the reimbursement rights of the witnesse/experts who have attended the call and provide information at all examination levels. But in practice the provisions are not executed properly. This study aims to examine the implementation, procedures and barriers in providing cost reimbursement for witnesses/experts in accordance with applicable regulations. This research was conducted using empirical juridical and analytical descriptive method. Sources of data used were obtained from literature research and field research. Data are collected, selected, classified, and arranged in narrative form and analyzed qualitatively. The results show that the implementation of reimbursement in The City Resort Police of Banda Aceh is not as it should be. Implementation procedure there is no special provisions. Implementation barriers are caused by insufficient budget and no further rules on where to place budget for reimbursement of costs for witness especially at PMK Number. 36/PMK.02/2016 about maximum cost standart.  It is advisable to the government to provide a deeper understanding to law enforcement apparatuses in order not to discriminate in the context of witness rights fulfillment and experts get reimbursement of costs. Required changes to the Criminal Procedure Code and further regulations on the location of budget items for reimbursement of costs.
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Maulana, Jefrie; Purnama, Eddy; Syabandir, Mahdi
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.454 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10574

Abstract

Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal. The balance of Aceh Special Autonomy Fund between provinces and districts/cities in order to accelerate development in Aceh in various sectors will be achieved if the management is in accordance with the principle of people's welfare and the supervisory of its mechanism is in line with the principle of expediency. This study aims to identify and explain the appropriateness of the regulation on the balance of the Special Autonomy Fund of Aceh with the principle of people's welfare. In addition to that, this study also wants to assess the usefulness of monitoring mechanism for the allocation of the Special Autonomy Fund of Aceh that is conducted by the Government of Aceh. This research is a normative juridical research that wants to identify from its legal aspect. This research uses three kinds of data: they are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the management of the Aceh Special Autonomy Fund has not yet fulfilled the basic objectives of the welfare state, because the distribution is greater for the province than the districts/cities. The mechanism of supervision over the utilization of the Special Autonomy Fund has not been in accordance with the principle of expediency. The absence of Aceh Governor Regulation on Unit Special Working and selection criteria program and then lack of Role of Supervision from Aceh special Autonomy institutions as a form external controls.
Kewenangan Gubernur Aceh Dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah Pinim, Sadrun; Djalil, Husni; Rinaldi, Yanis
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.854 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10590

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam penggantian pejabat eselon II yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Gubernur Aceh dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa  jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Prosedur penggantian pejabat eselon II dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetisi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas sesuai menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan Gubernur Aceh dalam mengangkat pejabat Eselon II dan mengetahui ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota membatasi kewenangan Gubernur Aceh sebagai kepala daerah dalam otonomi khusus. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tidak menghambat otonomi khusus di Aceh menurut UU No. 11 Tahun 2006. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap berlaku di Aceh, dan penggantian pejabat eselon II tetap berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dalam membuat peraturan perundang-undangan harus sinkronisasi peraturan perundang-undang lainnya, agar tidak timbul disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Memberikan pengecualian untuk Provinsi Aceh sebagai otonomi khusus, agar tidak timbul disharmonisasi peraturan perundang-undangan.The Act Number 11, 2006 has a power to replace echelon II officials. In the replacement of the echelon II officials, which is against the Act Number 10, 2016on the Governor, Head of District and Major Elections. The Aceh Governor is not allowed to replace the officials within 6 (six) months before the date of the candidate couple determination till the end of official position date unless there is a written license from Ministry. The procedure of echelon II official’s replacement conducted openly and competitively among civil servants with due regard to terms of competition, qualifications, rank, education, training, track record and integrity accordingly based on the Act Number 5, 2014 on States’ Official. This research aims to determine and assess the authority of the Governor of Aceh in appointing Echelon II officials and knowing the provisions of Law no. 10 of 2016 on the Election of Governors, Regents, and Mayors limits the authority of the Governor of Aceh as regional head in special autonomy. This is juridical normative research. The research shows that the Act Number 10, 2016 is not against the Act Number 11, 2006. The Act Number 10, 2016 on the Governor, Head of District and Major Election, is still existing in Aceh, and in regard with the replacement of echelon II is still referring to the Act Number 5, 2014 on States’ Official, as the civil Servants in Aceh is nationally integrated as civil servants.It is recommended that the Central Government shold enact legislation scrupolusly and refer to harmonization and synchronization of other laws, in order not to arise disharmonization of legislation. hence it provides exceptions for Aceh Province as the special autonomy province, in order to avoid legislations’s disharmony.

Page 1 of 1 | Total Record : 10