cover
Filter by Year
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
Syiah Kuala Law Journal is published in a periodic of 3 (three) times a year, April, August, and December. Accepted articles within a certain period will be published online and can be accessed fulltext through the website of the journal. Hardcopy version will be published each end of publication period. The article published is considered fully as opinion and/or argumentation of each respective author (s) and, therefore, is not that of editors or journal publishers. Syiah Kuala Law Journal is as a publication medium of articles written based on original research or critical analysis. All articles submitted to the journal should not have been published or under consideration to be published in other journals. The language of the articles should be English or Indonesian language. The scope of writing should be relevant to legal dicipline, that is, private law, administrative law, Indonesian law, business law, constitutional law, criminal law, international law, Islamic sharia, phylosophy of law, customary law, economic law, and human right law.
Articles
40
Articles
Kewenangan Gubernur Dalam Mengatur Cuti Melahirkan Kaitannya Dengan Pemberian Asi Eklsusif di Aceh

Akbar, Taufiq, Syahbandir, Mahdi, Mujibussalim, Mujibussalim

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.476 KB)

Abstract

Dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, menjelaskan Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan “lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 3 (tiga) bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Gubernur Aceh dalam mengatur pemberian ASI ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Kemudian, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are giving birth, PPPK or contracting staffs/ladies as mentioned in verse (1) point a is granted for 6 (six) months aftr giving birth for providing exclusive breasfeeeding. The rules are basically against the existing rules especially the Government Regulation Number 11, 2017 on the Mangement of Civil Servants. This research aims to explain and analyze the authority of the Governor of Aceh in regulating exclusive breastfeeding in relation to the Government Regulation on break for civil servants. Later, it is also going to explain and analyze the legal effects on the application of the Governor of Aceh Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding in relation to the Government Regulation on Break for Officials.

Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda Dalam Sengketa Banding PT.Indosat., Tbk, di Pengadilan Pajak

Malvinas, Fajar, Syahbandir, Mahdi, Hasyim, Syarifuddin

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.83 KB)

Abstract

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikenakan (double non-taxation) yang juga berarti terjadinya penghindaran dan atau pengelakan pajak. Beneficial owner terdapat di dalam Tax Treaty tersebut, yang terdapat dalam Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai royalti dalam Tax Treaty Indonesia-Belanda, serta dapat mengaplikasikan peran beneficial owner dalam dividen, bunga dan royalti yang ada di dalam Tax Treaty Indonesia-Belanda.The Agreement on Avoidance of Double Taxation between Indonesia and the Netherlands is intended to divide the right of taxation on income derived by the Indonesian population and the population of the Netherlands so that double taxation and / or double taxation shall be avoided which also means avoidance and or tax evasion. Beneficial owner is included in the Tax Treaty, contained in Article 10 concerning dividends, Article 11 concerning interest and Article 12 concerning royalties in Tax Treaty Indonesia-Netherland, and may apply the beneficial owners role in dividends, interest and royalties in the Tax Treaty Indonesia-Netherlands.

Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh

Kurniawati, Erna, Adwani, Adwani, Mujibussalim, Mujibussalim

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.599 KB)

Abstract

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif. Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.

Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim

Maulana, Sayid Andi, Ali, Dahlan, Saleh, Muhammad

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.803 KB)

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan.Tujuanpenulisanini untukmengetahuisebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan dan untuk mengetahuikonsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwadalammemutuskanperkaraanak yang berhadapandenganhukum,Hakim memilikialasanterhadaptidakmenguraikanlaporanpenelitiankemasyarakatanpadaputusan karena Hakim padaprinsipnyasudahmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatan. Konsekuensihukumjika Hakim tidakmempertimbangkanLitmas yaitu anak masih tetap bisa ditahanuntuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulasisi materi dari Litmas dalam putusannya, termasukrekomendasi yang diberikanolehBapas.DisarankankepadaKementerianHukumdan HAM supayamemperhatikanketersediaantenagafungsionalBapassertapeningkatankompetensi agar menghasilkanLitmas yang semakinbaik sehingga jauh dari persepsi “copy paste”Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in Article 60 paragraph (3) "The judge is obliged to consider the reports of the research community from the community Supervisor before dropping the lawsuit verdict "paragraph (4) In terms of Community research reports as referred to in paragraph (3) are not considered in the judges verdict, the verdict is annulled by law ". However up to now still found the Court ruling that simply does not consider research report. Problems that need to be examined whether because the judge did not consider Viable research report, and how do the legal consequences if it does not tackle in the research report. The purpose of this writing is to know because the judge did not consider the report of the Research Community and to know the legal consequences if it does not tackle in the research report. The research method used i.e. empirical juridical. Based on the results of the research it is known that in deciding a child dealing with matters of law, The judge has a reason against civic research report outlines not at ruling because Judges in principle had already been considering a research report. The legal consequences if the judge does not consider Litmas i.e. children still could be detained for judicial process, namely the improvement award. It is recommended that Judges can mengulasisi material from Litmas in an award, including the recommendations given by Bapas. It is recommended to the Ministry of Justice and human rights in order that notice of the availability of functional competency enhancement as well as Bapas in order to produce better Litmas so far from the perception of "copy paste".

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

Mardiani, Mardiani, Suhaimi, Suhaimi, Mansur, Teuku Muttaqin

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.838 KB)

Abstract

Salah satu wujud kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota berwenang untuk menata dan membina tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menata dan membina pedagang kaki lima dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Metode Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih kurang dan tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan. One of the existences of the Municipal Police authorities is enforcing Qanun Number 3, 2007 on the Regulation and Guiding for Street Vendors. The Government has power to regulate and manage street vendors based on the municipal spatial planning. This research aims to explore the roles of the Municipal Police in making public order and guiding the street vendors, to explain factors influencing the regulation and guidance done by the Municipal Police towards the street vendors in Banda Aceh. The research method used is the empirical legal research. The research shows that the municipal police of Banda Aceh has been striving to overcome the problems of troubles of the vendors by organized, guiding and supervising the vendors who are still trading at the forbidden places for it and moving them to the relocated spaces that has been made. Nevertheless, they are coming back to trade at the forbidden places namely, vendor places as they are assuming that by trading at the places and the vendors it will be easier to sale and to get buyers and get profit bigger. Some obstacles are influencing it, namely; internal factors that human resource capacity, infrastructures and the absence of laws. Meanwhile, the external factors are comprising the level of awareness/the obedience of the vendors themselves which is lack and the inter-sectors coordination that is lack of support.

Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana

Herman, Ully, Din, Mohd., Ali, Dahlan

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.345 KB)

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat menggangu tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dan jaksa penuntut umum. Kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidana yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dan Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem Peradilan pidana, pada dasarnya sudah berjalan akan tetapi masih belum efektif dikarenakan masih dijumpai pro dan kontra.A criminal justice system includes several institutions for enforcing law besides judges, they are Police as investigators and prosecutors as public prosecution, in its practice the application of Perma Number 2, 2012 might have troble on legal issue and cause legal uncertainty either investigators and prosecutors. The power of regulating the Supreme Court on the limits of petty crimes and the amount of fines in the Indonesian Criminal Code in the criminal law system that is the Supreme Court Regulation Number 2, 2012 ordered by higher regulations or established by authority, and the Implementation of Perma Number 2, 2012 on the Adjustment Limit of Petty Crimes and the amount of fines in the Criminal Code in the criminal justice system, basically it has been going but it is still not effective as there are pros and cons.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putra, Muhammad Gempa Awaljon, Ali, Dahlan, Mahfud, Mahfud

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.182 KB)

Abstract

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk salah satu kategori tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung dibantu oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Aceh. Dengan sumber kewenangan dan struktur yang kompleks sudah seharusnya Kejaksaan Tinggi Aceh mampu memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka korupsi dan pengembalian kerugian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing tahapan mempunyai kendala yang berbeda, secara umum kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, respon auditor yang relatif lama dan sikap tersangka, terdakwa dan juga terpidana yang tidak kooperatif.Article 30 paragraph (1) subparagraph d that Public Prosecutor Office has the duty and authority to perform investigation to certain crimes under the law, including one particular category of offenses named criminal offense of corruption. The Public Prosecutor Office has an organizational structure throughout the territory of Indonesia. In implementing the eradication of corruption, the Attorney General is assisted by the Chiefs of Public Prosecutor Office throughout Indonesia. The Aceh Public Prosecutor Office is the an Indonesian Public Prosecutor Office with the duty area in Aceh Province. With a complex source of authority and structures, the Office of Aceh Public Prosecutor should be able to have a significant impact on reducing corruption and state losses. Each stage has different obstacles. In general the constraints that occured from two directions were that Office of Aceh Public Prosecutor itself lacked personnel, the quality of Human Resources had to be improved and Office of Aceh Public Prosecutor had coordination constraints with relevant institutions supporting the handling and settlement of corruption criminal offense, while the external factors were that constraints faced were in the form of limited public disclosure or covering information related to corruption crime, relatively long auditor response and the attitude of suspect, defendant as well as convict were uncooperative.

Penyelesaian Tunggakan Kredit Ringan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank

Justicia, Lisa Ade, Darmawan, Darmawan, Mansur, Teuku Muttaqin

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.164 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan perjanjian kredit ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet pada kredit ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk serta untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk atas kredit ringan yang macet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dimana hukum dilihat sebagai norma dan juga sebagai kenyataan sosial. Hal ini diperlukan dengan adanya pertimbangan untuk suatu aturan hukum yang berlaku dalam praktek dengan mewawancarai beberapa informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit ringan tidak hanya dapat diambil oleh nasabah debitor yang mempunyai payroll di Bank BTN, namun juga berlaku nonpayroll. Kredit ringan tidak mengharuskan nasabahnya menyerahkan suatu objek untuk dijadikan jaminan. Oleh karena itu penyelesaian tunggakan kredit ini bisa saja membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena memerlukan beberapa pertimbangan dan tindakan hukum agar nasabah debitor kembali membayar angsuran tepat waktu bahkan melunasinya. This study aimed to determine the application of prudential principles in the implementation of the Kredit Ringan agreement in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, the cause of bad credit and settlement pursued by PT. State Savings Bank (Persero) Tbk on Kredit Ringan that stalled. This study used empirical juridical research methods, where law is seen as a norm and as a social reality. This was necessary with consideration of the rule of law applicable in practice by interviewing some informants and respondents. The result of the research showed that not only the debtor customers who have payroll in BTN Bank are allowed to take Kredit Ringan, but this also applies to non-payroll customers.Kredit Ringan does not require its customers submit an object to be collateralized. Therefore, the settlement of credit arrears may take a long time because it requires some consideration and legal action for the borrowers customers to pay back the installment on time and even pay it off.

Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di Kabupaten/Kota

Mardhiah, Ainal, Purnama, Eddy, Syahbandir, Mahdi

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.706 KB)

Abstract

Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh tidak mengatur secara detail tentang Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota. Karena tidak ada aturan dari pemerintah pusat yang mengatur khusus tentang Satpol PP dan WH, mengakibatkan adanya perbedaaan struktur organisasi tata kerja, penyebutan nomenklatur dan standar operasional prosedur baik provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara sesama kabupaten/kota. Untuk itu perlu aturan khusus yang bersifat nasional atau aturan dari pusat yang mengatur tentang Satpol PP dan WH di Aceh. Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong Pemerintah Pusat melakukan upaya agar melahirkan regulasi yang bersifat nasional yang mampu mengakomodir kepentigan Satpol PP dan WH di Aceh dan terus melakukan review terhadap aturan yang sudah ada maupun yang akan dilahirkan nantinya. The Internal Affair Ministry Regulation Number 95, 2016 regarding Aceh Official Structure does not mention detailed regarding the organizational structure of the Municipal Police and the Sharia Police. The Governor or Head of Region/Major Regulation is only rule on the Municipal Police and the Sharia Police. Hence it has impact on the different structures of working unit organization, the wording and the standard operating procedure either provincial or local or between regions.  It is recommended that it is necessary to enact special law, which is nationally ruling on the municipal and Sharia Police in Aceh. In addition, the government of Aceh and the Regional/municipal Government should encourage the central government to enact national laws on the interest of the polices in Aceh and these should be reviewed.

Kepemilikan Tanah Hak Milik Yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh

Nurlaila, Nurlaila, Ismail, Ilyas, Syahbandir, Mahdi

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.341 KB)

Abstract

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun dalam kenyataannya hak-hak milik tersebut ada yang belum dilepas oleh WNA. Article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 about foreigners who already enactment of this Act property rights because inheritance without a will or an engaging treasure because marriage, as well as citizens of Indonesia who have owned and after the enactment this Act lost his citizenship was obliged to relinquish rights within a period of one year from obtaining such rights or loss that citizenship. If after that time period past the property are not removed, then the right remove because of the law and the land falls on the state, provided that the rights of other parties which encumber still persists. However, in fact the property rights there is still not released by the WNA.