cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
ISSN : 2580863X     EISSN : 25977768     DOI : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2018)" : 12 Documents clear
KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: SEBUAH PELUANG ATAU TANTANGAN? Wahyu Safitri, Ika
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economy in Indonesia in the past few years is still on the decline and has not shown an indication of collective improvement in the economic aspects of both micro and macro. Islamic economic development is used as an alternative in solving the problem of poverty in an effort to prosper the people. The approach to Islamic economic development is seen from the institutional and government dimensions. First, equal opportunities in terms of education and employment so that the community can grow and prosper well. Second, zakat waqf and sodaqoh where good performance in the institution can improve people's welfare because the aim of the institution is to focus on poverty alleviation. Third, Islamic banking is one alternative to improve economic downturn in Indonesia, where it must grow and breed more widely. Fourth, the role of the government is not only to pay attention to the regulatory and formal legal aspects but also the real alignments to Islamic banking and sharia financial institutions in economic and development policies[Ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terpuruk dan belum menunjukkan indikasi perbaikan secara kolektif pada aspek mikro maupun makro. Di tengah deras pesaingan ekonomi global, tawaran ekonomi Islam dapat menjadi alternatif untuk memecahkan masalah kemiskinan sebagai upaya untuk mensejahterakan umat. Tentu saja, jika kita sepakat ekonomi Islam memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan, maka konteks ini perlu mensinergiskan peran swasta dengan pemerintah. Pertama, peluang yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan agar masyarakat dapat tumbuh dan sejahtera dengan baik. Kedua, zakat wakaf dan sodaqoh dimana kinerja yang baik dalam lembaga tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan umat karena tujuan dari lembaga tersebut berfokus pada pengentasan kemiskinan. Ketiga, perbankan syariah merupakan salah satu alternative untuk memperbaiki keterpuruan ekonomi di Indonesia dimana harus tumbuh dan dikembangbiakkan secara lebih luas. Keempat, peran pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal formal tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan.]
MAS ZAKKY: MODEL ZAKAT PEMBERDAYAAN DARI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA Jaya, Pajar Hatma Indra
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2018.%x

Abstract

Ada dua model pengelolaan zakat di masyarakat, yaitu model carity (zakat konsumtif) dan model zakat produktif (zakat pemberdayaan). Dari dua model tersebut, model carity merupakan model yang paling sering digunakan. Padahal menurut Zakiyuddin Baidhawy (2015) model carity akan kesulitan untuk metransformasikan mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu saat ini BAZ/LAZ mulai mencoba bereksperimen untuk mempraktikan model zakat produktif, namun hasilnya belum optimal. Masih diperlukan eksperimen untuk membangun model zakat produktif yang ideal. Di BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat program zakat pemberdayaan yang unik dengan nama Mas Zakky dalam Program Yogya Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentasarufan zakat pemberdayaan model Mas Zakky dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Pentasarufan model Mas Zakky dilakukan dengan empat tahap, yaitu penentuan muztahak yang tepat, pembekalan, pemberian daya, dan pendampingan yang terkontrol secara ketat. Penelitian ini menemukan bahwa kata kunci keberhasilan program zakat pemberdayaan adalah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan, namun harus dilakukan pendampingan dalam waktu satu tahun sehingga terbentuk kebiasaan baru dari para mustahik. Kebiasaan baru tersebut muncul karena penyadaran, pembiasaan, serta kontrol ketat lewat pemantauan tentang manajemen keuangan yang baik, yangmana mustahik diwajibkan untuk memberikan laporan usaha harian, laporan keuntungan bulanan, kewajiban menabung minimal 2,5 persen dari penjualan kotor setiap bulan, dan belajar berinfaq dengan menaruh kaleng “sedino sewu” di tempat usaha mereka. Program Mas Zakky berdampak pada mulai hilangnya kondisi fakir para mustahik karena munculnya pekerjaan baru, tumbuhnya kesadaran bahwa usaha dagang merupakan bentuk pekerjaan yang menguntungkan, munculnya kesadaran untuk menabung, rajin sholat dhuha, terbentuknya jaringan, dan munculnya kebiasaan berinfak.
AKAR DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN NEGARA PADA AGAMA PRIBUMI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-ANTROPOLOGI Aziz Faiz, Abd.
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.305 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.%x

Abstract

 In a practical context, the state of Indonesia  has accommodated and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now maybe equivalent to six religions recognized by the state,  but in the context of practical services it needs to be investigated further. Unfortunately, the state has not used the definition of religion social-anthropologically yet, it uses a biased politically definition. The implication is that the state see indigenous religion as not religion. This led to the need for religiousization of it followers which led to the conflicts of mission from six world religions. Because of this, indigenous religions experienced conflict with the state, in the same time it also conflict with six world religions. Their position was finally squashed, therefore the recommendations of this paper looked at the need for Penghayat Kepercayaan to be placed in the Ministry of Religion by forming the BIMAS Penghayat Kepercayaan, at least the country put indigenous religion important and equivalent with six world religions.  Dalam konteks yang praktis, negara telah mengakomodir dan mengakui eksistensi agama pribumi dengan nama lain yaitu Penghayat Kepercayaan, dan bahkan kedudukannya mungkin setara dengan agama besar, meski dalam konteks pelayanan praktis perlu diteliti lebih jauh. Sayangnya hinga saat ini negara belum menggunakan definisi agama secara sosial-antropologis, tetapi menggunakan definisi yang bias politik kekuasaan. Implikasinya adalah negara memandang agama pribumi bukan agama. Hal ini membawa perlunya agamaisasi pengikut agama pribumi yang menimbulkan konflik misi dari agama-agama besar. Karena itu, agama pribumi mengalami konflik denga negara, juga dengan agama-agama besar sekaligus. Posisi mereka akhirnya serba terjepit, karena itu rekomendasi tulisan ini memandang perlu Penghayat Kepercayaan diletakkan di Kemeterian Agama dengan membentuk BIMAS Penghayat Kepercayaan, setidaknya dengan demikian negara meletakkan agama pribumi penting dan setara dengan agama besar lainnya
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN GEMPA BUMI MELALUI PROGAM KREDIT MIKRO KOPERASI SYARI’AH GEMI DI DUSUN MIRI SEWON BANTUL Hanifah Pinesti, Beni
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.586 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-05

Abstract

This article aims to examine the empowerment program for victims of the Yogyakarta earthquake in 2006. Empowerment programs are carried out through GEMI-based Islamic cooperative micro credit. This program aims to help restore and improve the economy of small women entrepreneurs who were stalled due to the earthquake that struck Yogyakarta. In addition, this article looks at the success of empowerment carried out by the GEMI Syariah Cooperative or Islamic Banking (Koperasi Syariah GEMI). The research used is field research. The approach used is qualitative. Through cross check with validity using the trianggulation method, it is expected that field research can provide a credible perspective on what is conveyed by the informants. That way, field results show that empowerment carried out by the Koperasi Syariah GEMI uses five steps, namely capital, business training, mentoring, marketing, and institutional strengthening. The success of the program is seen from 3 aspects, namely institutional, capital, and marketing. The existence of Koperasi Syariah GEMI in empowering women, can directly provide positive effectiveness for the development of small businesses initiated or continue their businesses. This program can gradually help, restore, and improve the economy of small women entrepreneurs who were stalled due to the earthquake that struck Yogyakarta.[Artikel ini hendak mengkaji tentang program pemberdayaan perembuan korban gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Program pemberdayaan yang dijalankan melalui kredit usaha mikro berbasis koperasi syariah GEMI. Pragram ini bertujuan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan perekonomian pengusaha kecil perempuan yang sempat terhenti akibat gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Selain itu, artikel ini melihat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Syariah GEMI. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Melalui cross check dengan validitas menggunakan metode trianggulasi, diharapkan penelitian lapangan dapat memberikan sebuah perspektif yang kredibel tentang apa yang disampaikan oleh para informan. Dengan begitu, hasil lapangan menunjukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Syariah GEMI menggunakan lima langkah yaitu permodalan, pelatihan usaha, pendampingan, pemasaran, dan penguatan lembaga. Keberhasilan program dilihat dari 3 aspek, yaitu kelembagaan, permodalan, dan pemasaran. Adanya koperasi syariah GEMI dalam memberdayakan perempuan, secara langsung dapat memberikan efektif positif bagi pengembangan usaha kecil yang dirintis atau melanjutkan usaha mereka. Program ini secara berangsur dapat membantu, memulihkan, dan meningkatkan perekonomian pengusaha kecil perempuan yang sempat terhenti akibat gempa bumi yang melanda Yogyakarta.]
PENGEMBANGAN SDM MELALUI PROGRAM CAPACITY BUILDING REMAJA DI SANGGAR KALPIKA: MERAWAT TRADISI MELESTARIKAN BATIK LUKIS Rahmawati, Renita
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.616 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-07

Abstract

This study examines capacity building activities in preserving painting batik carried out by Sanggar Kalpika Tamansari Yogyakarta in 2018. The purpose of capacity building that has been studied, hopes to be an example for other communities. Basically, this study is the result of the development of capacity building activities carried out by Sanggar Kalpika to produce field data. In order for the resulting data to be tested for validity, I conducted a study through a qualitative approach. The process is to conduct interviews and observation studies to the actors of capacity building activities. Furthermore, the data studied was carried out by the process of data reduction, data display, and conclusion drawing. That way, this paper will explain about preparation, analysis, planning, implementation, and evaluation. An important indicator in the success of this activity is that cooperation and solidarity with each other are so strong that the work done can go according to plan. Even the support of surrounding communities who are not involved in the members though. On the other hand, I found weaknesses, namely the recruitment of members carried out only specifically for the Tamansari community. That way, the community outside Tamansari will not be able to get involved and know in detail about the activities carried out by the Sanggar Kalpika. This is due to the limited resources of the members and the increasing competition for batik painting. In addition, another prominent aspect is the recruitment of members. The membership recruitment process is not generally opened only for teenagers of Tamansari. This condition has an impact on the preservation of batik painting because of the shrinking interest of teenagers. The reason found by me, many teenagers after attending the training were not interested in participating in the advanced program because they chose to continue their studies in college.[Studi ini mengkaji kegiatan capacity building dalam melestarikan batik lukis yang dilakukan oleh Sanggar Kalpika Tamansari Yogyakarta pada tahun 2018. Tujuan capacity building yang telah dikaji, harapannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain. Pada dasarnya, kajian ini hasil pengembangan kegiatan capacity building yang dilakukan Sanggar Kalpika sehingga menghasilkan data lapangan. Agar data yang dihasilkan dapat diuji validitasnya, penulis melakukan kajian melalui pendekatan kualitatif. Adapun prosesnya dengan melakukan wawancara dan studi observasi kepada para pelaku kegiatan capacity building. Selanjutnya, data yang dikaji dilakukan proses reduksi data, display data, hingga penarikan kesimpulan. Dengan begitu, tulisan ini hendak menjelaskan tentang persiapan, analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Indikator penting dalam keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama dan solidaritas satu sama lain yang sangat kuat sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan dukungan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam anggota sekalipun. Di sisi lain, penulis menemukan kelemahan, yaitu rekrutmen anggota yang dilakukan hanya khusus masyarakat Tamansari. Dengan begitu, masyarakat luar Tamansari tidak akan dapat terlibat dan mengetahui secara detail tentang kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Kalpika. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya anggota dan semakin meningkatnya persaingan usaha kerajinan batik lukis. Selain itu, aspek lain yang menonjol adalah rekruitmen anggota. Proses rekruitmen anggota tidak secara umum dibuka hanya diperuntukkan bagi remaja Tamansari. Kondisi ini berdampak pada pelestarian batik lukis karena semakin menyusutnya minat remaja. Alasan yang dijumpai penulis, banyak remaja pasca mengikuti pelatihan tidak tertarik mengikuti program lanjutan karena memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.]
PENERAPAN KONSEP SUPLY CHAINS MANAGEMENT DALAM PENGEMBANGAN POLA DISTRIBUSI DAN WILAYAH PEMASARAN UMKM DESA KRAMBILSAWIT Muhfiatun, Muhfiatun; Rudi Nugraha, Muh
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.44 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-08

Abstract

This research aims to formulate development strategies and regional distribution pattern of Small Medium Enterprises (SME) marketing Village Krambilsawit. Low productivity and the narrowness of the region of product marketing, requires that SMEC Village Krambilsawit doing repairs ranging from upstream to downstream processes. The use of the concept of supply chain management, where very precise in order to resolve the problems occurred at Krambilsawit village of SME. In this study researchers using qualitative and quantitative research methods. Data obtained from the results of the direct interview to the perpetrators of the SMEC Village Krambilsawit. As for the methods of analysis used to formulate policy that is by using SWOT analysis. From this research that the results obtained in order to develop patterns of distribution and marketing SME Krambilsawit Village area required the presence of revamping the Groove Commerce SMEC, i.e. by implementing two levels or three levels of chanel to expand network marketing. The implications of the end, the author hopes this research could be a reference in developing patterns of distribution and marketing of SME Krambilsawit Village.[Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pola distribusi dan wilayah pemasaran UMKM Desa Krambilsawit. Rendahnya produktifitas serta sempitnya wilayah pemasaran produk, mengharuskan UMKM Desa Krambilsawit melakukan perbaikan mulai dari proses hulu ke hilir. Penggunaan konsep supply chain management, dirasa sangat tepat guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada UMKM Desa Krambilsawit. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dari hasil waawancara secara langsung kepada pelaku UMKM Desa Krambilsawit. Adapun metode analisis yang digunakan guna merumuskan kebijakan yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa guna mengembangkan pola distribusi dan wilayah pemasaran UMKM Desa Krambilsawit maka diperlukan adanya pembenahan alur tata niaga UMKM, yakni dengan menerapkan two level chanel atau three level chanel guna memperluas jaringan pemasaran. Implikasi akhir, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mengembangkan pola distribusi dan wilayah pemasaran UMKM Desa Krambilsawit.]
KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGAKOMODIR AGAMA PRIBUMI PERSPEKTIF SOSIAL-ANTROPOLOGI Aziz Faiz, Abd
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.216 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-01

Abstract

In a practical context, the state of Indonesia has accommodated and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now maybe equivalent to six religions recognized by the state, but in the context of practical services it needs to be investigated further. Unfortunately, the state has not used the definition of religion social-anthropologically yet, it uses a biased politically definition. The implication is that the state see indigenous religion as not religion. This led to the need for religiousization of it followers which led to the conflicts of mission from six world religions. Because of this, indigenous religions experienced conflict with the state, in the same time it also conflict with six world religions. Their position was finally squashed, therefore the recommendations of this paper looked at the need for Penghayat Kepercayaan to be placed in the Ministry of Religion by forming the BIMAS Penghayat Kepercayaan, at least the country put indigenous religion important and equivalent with six world religions.[Dalam konteks yang praktis, negara telah mengakomodir dan mengakui eksistensi agama pribumi dengan nama lain yaitu Penghayat Kepercayaan, dan bahkan kedudukannya mungkin setara dengan agama besar, meski dalam konteks pelayanan praktis perlu diteliti lebih jauh. Sayangnya hinga saat ini negara belum menggunakan definisi agama secara sosial-antropologis, tetapi menggunakan definisi yang bias politik kekuasaan. Implikasinya adalah negara memandang agama pribumi bukan agama. Hal ini membawa perlunya agamaisasi pengikut agama pribumi yang menimbulkan konflik misi dari agama-agama besar. Karena itu, agama pribumi mengalami konflik denga negara, juga dengan agama-agama besar sekaligus. Posisi mereka akhirnya serba terjepit, karena itu rekomendasi tulisan ini memandang perlu Penghayat Kepercayaan diletakkan di Kementerian Agama dengan membentuk BIMAS Penghayat Kepercayaan, setidaknya dengan demikian negara meletakkan agama pribumi penting dan setara dengan agama besar lainnya.]
PEMBANGUNAN PEDESAAN ‘ENDOGEN’: KIPRAH KKN UIN SUNAN KALIJAGA DI KARANGDUKUH KLATEN Qowim, Muhammad
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.188 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-03

Abstract

Endogenous Rural Development is an application concept of Endogenous Regional Development in rural scale. This study portrays the progress of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in supporting endogenous rural development in Karangdukuh Village, Jogonalan District, Klaten Regency. Continuing the progress of UIN Sunan Kalijaga 2017, this article empowers a peasant community named Sentra Peternakan Rakyat (SPR) in Kebon Wulang Reh, in Karangdukuh Village. This study was first elaborated through two FGD processes. The FGD process is the first step to understanding the expectations and mapping of SPR needs. After conducting the Particypatory Rural Appraisal (PRA) survey, the study in this article was carried out in 3 concrete actions, namely the development of ‘Cakruk Pintar’ at the SPR location, Health Promotion and Trial Learning in ‘Cakruk Pintar’. These three main variables are people’s livestock, public health, and community learning habitus. The results of the development of 'endogenous' village development in the community service process have an elaborative and collaborative spirit. The collaboration aspect is the entrance to invite practitioners so that they can generate positive reactions from the social community. Meanwhile, elaborative aspects can give birth to new dissemination from all stakeholders, partners and policy makers. Where this Participatory Action Research (PAR) village development process can succeed if there is academic sustainability, both programs can be continued or stopped.[Pembangunan Pedesaan Endogen (Endogenous Rural Development) merupakan konsep penerapan dari Pembangunan Regional Endogenus dalam skala pedesaan. Penelitian ini memotret kiprah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mendukung pembangunan pedesaan endogen di Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Melanjutkan kiprah UIN Sunan Kalijaga 2017, artikel ini melakukan pemberdayaan pada sebuah komunitas peternak bernama Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulang Reh, di Desa Karangdukuh. Kajian ini terlebih dahulu dielaborasi melalui proses FGD yang dilakukan selama dua kali. Proses FGD merupakan langkah awal untuk memahami harapan dan pemetaan kebutuhan SPR. Setelah melakukan survei Particypatory Rural Appraisal (PRA), kajian pada artikel ini dilakukan dalam 3 tindakan nyata, yaitu pembangunan Cakruk Pintar di lokasi SPR, Promosi Kesehatan dan Uji Coba Pembelajaran di Cakruk Pintar. Tiga variabel utama ini adalah peternakan rakyat, kesehatan masyarakat, dan habitus belajar masyarakat. Hasil pengembangan dari pembangunan desa ‘endogen’ pada proses pengabdian masyarakat memiliki semangat elaboratif dan kolaboratif. Aspek kolaborasi menjadi pintu masuk mengundang para praktisi sehingga dapat memunculkan reaksi positif dari komunitas sosial. sementara itu, aspek elaboratif dapat melahirkan diseminasi baru dari semua stakeholder, mitra dan pengambil kebijakan. Di mana proses pembangunan desa berbasis Partisipatory Action Research (PAR) ini dapat berhasil jika ada keberlanjutan akademis, baik dapat dilanjutkan ataupun dihentikan programnya.]
KAMPUNG WISATA “GURAMEH” SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN BUDIDAYA IKAN TAWAR DI KERGAN TIRTOMULYO BANTUL Afri Nur Cahya, Muhammad; Ash-Shiddiqy, Muhammad
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.608 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-09

Abstract

This article aims to examine the initial ideas for the formation of the Pokdakan (working group for freshwater fish farming) Mina Mulya, the stages of empowerment, and the implications of the empowerment model. These three studies are based on the problem of the consumption of freshwater fish in the Bantul community, which is increasing every year. Meanwhile, the production of fish cultivation managed by the community is very minimal. During this time the local government to meet the consumption needs of fish for households, food stalls, restaurants, until processed fish sold at tourist recreation centers taken from the area of Central Java and East Java. Seeing a potential area to develop fish cultivation production is very relevant. The intelligence of the Kergan Village community in Tirtomulyo looking at the direction of economic development based on community participation is so contextual. Through qualitative research with a case study approach, this paper found a novelty about the model of community empowerment. The model offered by the people is the “Gurameh” tourist village. As a model for empowering freshwater fish farming, Kergan Village is transformed into a more innovative and creative locus of community activities. In another aspect, the initial idea of the establishment of a “Gurameh” tourist village was initiated by Sunarto who had anxiety about the potential of his residence. Starting from comparative studies to other places, the idea of a tourist village “Gurameh” has become a model of empowerment based on fish farming. As a model, the tourist village “Gurameh” also processes the harvested fish for snacks and “souvenir” for anyone who wants to visit. Many creative and innovative activities in Kergan Village to develop in other locations. Starting from Sunarto’s idea, the concept of the trickle-down effect has spread in almost every community working group that is able to develop freshwater fish farming.[Artikel ini hendak mengkaji tentang ide awal pembentukan Pokdakan Mina Mulya, tahapan pemberdayaan, dan implikasi model pemberdayaan. Tiga kajian ini dilandaskan pada masalah konsumsi ikan tawar masyarakat Bantul yang setiap tahun semakin meningkat. Sementara itu, produksi budidaya ikan yang dikelola masyarakat sangat minim. Selama ini pemerintah lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi rumah tangga, warung makan, restoran, hingga olahan ikan yang dijajakan pada pusat rekreasi wisata diambil dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melihat kawasan yang cukup potensial untuk mengembangkan produksi budidaya ikan menjadi sangat relevan. Kecerdasan masyarakat Dusun Kergan Desa Tirtomulyo membaca arah pengembangan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat begitu kontekstual. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, paper ini menemukan kebaruan tentang model pemberdayaan masyarakat. Model yang ditawarkan oleh masyarakat adalah kampung wisata “Gurameh”. Sebagai model pemberdayaan budidaya ikan tawar, Dusun Kergan disulap menjadi lokus kegiatan masyarakat yang lebih inovatif dan kreatif. Pada aspek lain, ide awal dibentuknya kampung wisata “Gurameh” diinisasi oleh Sunarto yang memiliki kegelisahan tentang potensi tempat tinggalnya. Berawal dari studi banding ke daerah lain, ide kampung wisata “Gurameh” telah menjadi model pemberdayaan berbasis budidaya ikan. Sebagai model, kampung wisata “Gurameh” juga mengolah ikan hasil panen untuk dijadikan camilan dan ‘buah tangan’ bagi siapa saja yang hendak berkunjung. Banyak aktivitas kreatif dan inovatif di Dusun Kergan untuk terus berkembang di lokasi lain. Berawal dari ide Sunarto, konsep trickle down effect, telah menjalar hampir di setiap kelompok kerja masyarakat yang mampu mengembangkan budidaya ikan tawar.]
PEMBANGUNAN DESA WISATA KETEP MAGELANG: STUDI PROSES DAN HASIL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL Hidayah, Ikhsan
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.68 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.022-04

Abstract

This paper discusses the development of Ketep tourism village. The terminology of rural tourism development means that there is a process of change carried out consciously by the community from the old style to a new style with the aim of providing benefits in various aspects. This development activity is carried out through the characteristics and potential of the village, natural panorama, and a beautiful environment. With the development of village potential it is expected to become a leading tourist area to achieve community welfare through the development of the local economy. This article aims to review the development process and examine the impacts of the development results of Ketep tourism village. The hope of the development and empowerment of this tourist village area has a direct impact on improving the local economy and the community is more prosperous. In exploring field data, I uses qualitative methods. After the complete field data is then analyzed by drawing a conclusion. To test the results of field data, I tries to do validity with the triangulation method. From the field data extraction, the work finally showed that Ketep Village which was designed as a tourist village needed a long process involving various elements of the local government and the community that were accommodated in Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). After the realization of village tourism facilities and infrastructure, the community can develop its potential through economic activities and not forget the values of local wisdom. That way, Ketep tourism village offers cheap recreational rides that are full of educational values. The destinations offered at Ketep tourism village are trade facilities (pasar rakyat), culinary places, homestays, agrotourism, volcanic educational tours, and own strawberry gardens.[Tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan desa wisata Ketep. Terminologi pembangunan desa wisata berarti adanya proses perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat dari gaya lama menjadi gaya baru dengan tujuan memberi manfaat di berbagai aspek. Kegiatan pembangunan ini dilakukan melalui karakteristik desa, potensi, panorama alam, dan lingkungan yang masih asri. Dengan pengembangan potensi desa diharapkan menjadi kawasan wisata unggulan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengulas proses pembangunan dan mengkaji dampak-dampak hasil pengembangan  Desa Wisata Ketep. Harapan dari pembangunan dan pengembangan kawasan desa wisata ini berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi lokal dan masyarakat lebih sejahtera. Dalam menggali data-data lapangan, penulis menggunakan metode kualitatif. Setelah data lapangan lengkap selanjutnya dianalisis dengan menarik sebuah kesimpulan. Untuk menguji hasil data lapangan, penulis mencoba melakukan validitas dengan metode trianggulasi. Dari penggalian data lapangan akhirnya penulis dapat menunjukkan bahwa Desa Ketep yang di desain menjadi desa wisata membutuhkan proses panjang yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang terakomodir dalam kumpulan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Setelah terwujudnya sarana dan prasarana desa wisata, masyarakat dapat mengembangkan potensinya melalui kegiatan ekonomi dan tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan begitu, Desa Wisata Ketep menawarkan wahana rekreasi murah yang penuh nilai-nilai edukasi. Destinasi yang ditawarkan di Desa Wisata Ketep adalah sarana perdagangan (pasar rakyat), tempat kuliner, homestay, agrowisata, wisata pendidikan kegunungapian, dan kebun strawberry petik sendiri.]

Page 1 of 2 | Total Record : 12