cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
ISSN : 2580863X     EISSN : 25977768     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 2 (2017)" : 10 Documents clear
PESONA KEARIFAN LOKAL SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT Muhammad, Fahmi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.171 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-05

Abstract

This article is about to review related to the form of management, public participation, and the impact of management of tourism potential in Pangandaran beach. This is based on the reason that Pangandaran beach has the potential of exotic tourism that is supported by other nature tourism. The method used in this study is descriptive qualitative. Sources of research data include the community of West Pangandaran Country, a government of Pangandaran Country, Tourism Office of Pangandaran Regional, and investors. The location of this research is West Citizens Association (Rukun Warga-RW) Pangandaran, Pangandaran Country, West Java. The method used in data collection in this research is by observation, documentation, and interview. The data obtained in this study were analyzed by reduced and presented in descriptive data display, then drawn a conclusion. The method used to obtain the validity of data using triangulation of sources, theories, and methods. In the management of this tourism potential, Pangandaran beach has a form of community-based tourism management or Community-Based Tourism (CBT). Where this form of management put forward the concept of harmony between stakeholders, i.e. community, government and private (investors). However, in the management of this community-based tourism, the role of local people is prioritized, because the main objective is the welfare of the local community through economic improvement by utilizing the existing potential. This community engagement process is so long that it creates the ideal form of CBT management.[Artikel ini hendak mengkaji terkait dengan bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan potensi pariwisata di Pantai Pangandaran. Hal ini dilandasi dengan alasan bahwa Pantai Pangandaran memililki potensi pariwisata eksotik yang diitunjang dengan wisata alam lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian meliputi masyarakat Dusun Pangandaran Barat, pemerintah Desa Pangandaran, Dinas Pariwisata Kab. Pangandaran, dan para investor. Lokasi penelitian ini adalah Dusun Pangandaran Barat, Desa Pangandaran, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam pengeumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan direduksi dan disajikan dalam display data deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori dan metode. Dalam pengelolaan potensi pariwisata ini, pantai Pangandaran mempunyai bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Di mana bentuk pengelolaan ini mengedepankan konsep keselarasan antara para stakeholder, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta (investor). Namun dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini, peran masyarakat lokal lebih dikedepankan, sebab tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Proses pelibatan masyarakat ini sangat panjang sehingga menghasilkan bentuk pengelolaan CBT yang ideal.]
PENDAMPINGAN SOSIAL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE: EKSPLORASI TIGA KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Pranitawati, Sri
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.048 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-09

Abstract

This paper aims at how the social mentoring process Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Special Region of Yogyakarta (DIY) in intervening the protection for children in children faced with a law or juvenile delinquency (Anak yang Berhadapan dengan Hukum-ABH). In addition, also see the extent to which the application of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak—SPPA) of 3 cases accompanied. As it is known, the fundamental substance of the birth of the SPPA Act is to promote restorative justice whose point of pressure is diversified. Because this article is the development of a thesis, the research is compiled using a qualitative method approach. Data collection was collected using interview method, observation, and documentation. Based on the facts in the field, it can be found that social mentoring conducted by YLPA DIY consists of an intervention process in litigation advocacy when the child facing the law is faced with the trial process. Meanwhile, the implementation of the SPPA Act in the implementation process has been implemented, but still not in accordance with what is expected, because there is still a difference of perception between law enforcement officers (Aparat Penegak Hukum-APH) in each institution authorized. Among the factors affecting the non-maximization of the implementation of the SPPA Act are: first, the socialization of the SPPA Law is still lacking, as many communities and APH have not understood, considering the applicable law is still new; second, the Government Regulation (Peraturan Pemerintah-PP) which regulates technical guidelines on the handling of ABH, including the diversion order, has not yet been issued by the government.[Tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimana proses pendampingan sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam melakukan intervensi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, juga melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dari 3 kasus yang didampingi. Seperti yang diketahui bersama, substansi mendasar lahirnya UU SPPA adalah mengedepankan keadilan restoratif yang titik tekannya diversi. Oleh karena artikel ini merupakan pengembangan dari sebuah tesis, maka penelitian yang disusun menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dihimpun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan fakta di lapangan, dapat ditemukan bahwa pendampingan sosial yang dilakukan oleh YLPA DIY terdiri dari proses intervensi dalam advokasi ligitasi saat anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan pada proses persidangan. Sementara itu, implementasi UU SPPA dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana, namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih adanya perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) di masing-masing institusi berwenang. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmaksimalan implementasi UU SPPA tersebut antara lain: pertama, sosialisasi dari UU SPPA masih kurang, karena banyak masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat UU penerapannya masih baru; kedua, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan ABH, termasuk didalamnya tata cara diversi, juga belum diterbitkan oleh pemerintah.]
PENDAMPINGAN BANK SAMPAH MELATI BERSIH BERBASIS PEMBERDAYAAN BAGI MASYARAKAT URBAN Muhtadi, Muhtadi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.128 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-01

Abstract

Problems of waste management in urban areas requires the participation of public awareness. Community or residents can participate in managing the garbage, especially in their respective environments. Citizens can change the behavior of earlier indifference turns to participate in managing the waste problem. The waste problem is not only the responsibility of governments, and but requires the participation of the broadest community to also find solutions to manage waste from the source of the problem into something more beneficial both economically and environmentally the type of research is descriptive research with quantitative approach. This research was conducted at the Bank Sampah Melati Bersih (an organization community) in South Tangerang City. This study population is a member of the Bank Sampah Melati Bersih in South Tangerang City. The sample in this research were 30 people who manage trash in housing. Processing data using Spearman correlation test analysis. The results of the research are (1) characteristics of individuals relate to real behavioral changes in trash management in a residential neighborhood. (2) Trash companion role of Bank Sampah Melati Bersih tangible associated with behavioral changes in waste management in a residential neighborhood. [Problematika tentang pengelolaan sampah di perkotaan memerlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat atau warga dapat ikut mengelola sampah terutama di lingkungan masing-masing. Warga masyarakat dapat mengubah perilakunya dari tadi masa bodoh berubah untuk ikut mengelola permasalahan sampah. Permasalahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan tetapi menuntut partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk juga mencari solusi dalam mengelola sampah dari sumber masalah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat baik secara ekonomis maupun lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.. Penelitian ini dilakukan pada Bank Sampah Melati Bersih di Kota Tangerang Selatan.  Populasi penelitian ini adalah anggota Bank Sampah Melati Bersih di Kota Tangerang Selatan. Sampel penelitian adalah 30 warga yang mengelola sampah di perumahan. Pengolahan data dengan menggunakan analisis uji korelasi Spearman. Hasil penelitiannya: (1) karakteristik individu berhubungan nyata dengan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di lingkungan perumahan. (2) peran pendamping dari Bank Sampah Melati Bersih berhubungan nyata dengan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di lingkungan perumahan.]
EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Restianti, Ayu
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.623 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-10

Abstract

This study seeks to a description the evaluation of health and education service of conditional cash transfers (Program Keluarga Harapan-PKH) based on an input, process, and output. It’s programme between 2016 until 2017 has been implemented in District of Jetis, Bantul. This paper demonstrates the results of the evaluation, though this results hoped input for the decision to programme repaired. This article, however, it seeks programme make good from health and education service component. Thus, I found Conditional Cash Transfers (CCT) or Progam Keluarga Harapan (PKH) programme have signed for even distribution of education and accessibility for health services on simply, particularly of pregnant wife and suckle. The importance of indicators at programme successfully, data validity has been doing of maximal. So, the candidate of participant didn’t perfunctorily in this programme. Hence, participatory of people (non-candidate) in this programme, also make good of indicators, which can be interdependent of control form another side. Eventually, the candidate of their programme, if not meet a demand just like the rule of manual books on 2016, they are can the punishment of exhortation, greeting, and defeasance of the programme. I also, however, found the weakness of tease enough, i.e. the beneficiary still considers that conditional cash transfer is only for a moment’s need, not thinking about long-term interests. In turn, the process of alleviating poverty is only 'patching the wound' rather than treating it to its problem needs.[Studi ini berupaya mengkaji tentang evaluasi layanan kesehatan dan pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis input, proses pelaksanaan, dan output pada program yang sudah berjalan di Kec. Jetis, Bantul, dari tahun 2016 hingga 2017. Tujuan evaluasi yang telah dikaji, harapannya menjadi masukan bagi penentu kebijakan (decission) untuk memperbaiki program. Tulisan ini juga melihat keberhasilan program dari komponen layanan pendidikan dan kesehatan. Saya menemukan bahwa program Conditional Cash Transfers (CTT) atau PKH memiliki signifikansi nyata dalam pemerataan pendidikan dan akses yang mudah pada layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Indikator penting dalam keberhasilan program ini, validitas data berjalan secara maksimal, sehingga tidak asal dalam menentukan peserta penerima bantuan. Bukti keterlibatan masyarakat (non-peserta) dalam program juga menjadi indikator keberhasilan, sehingga bisa saling mengawasi antara satu sama lain. Alhasil, peserta yang tidak memenuhi kewajiban seperti aturan dalam buku pedoman 2016, mereka akan mendapat punishment mulai dari peringatan, teguran hingga pembatalan program bantuan. Namun saya juga menemukan kelemahan yang cukup mengusik, yaitu penerima manfaat masih menganggap bahwa bantuan langsung tunai bersyarat ini hanya untuk keperluan sesaat, tidak berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Pada gilirannya, proses pengentasan kemiskinan hanya bersifat ‘menambal luka’ bukan mengobati hingga ke akar masalahnya (based needs).]
GERAKAN SOSIAL DAN NALAR ISLAM PROGRESIF: MENCARI TITIK TEMU KERANGKA METATEORI Izudin, Ahmad
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.023 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-04

Abstract

This article will examine how progressive Islam’s reasoning can be a reference to free human beings from the exploitation and domination of social class? So what social movements can we do in the midst of crush the nation’s problems related to the exploitation of natural resources that increasingly vine? From this point on, I hope to get a meta-theory regulation that can be implied entirely for the benefit of society, in order to be free from exploitation and domination. To answer this important position, the discourse of social movements can be mapped into two, namely old social movement and new social movement. While Islam as a universal religion, there is no need to discuss theological-transcendental issues, but how the theology should create a new, more applicable avenue of dialectics to answer the question the rulers of powers domination. In the hope of a progressive, inclusive, open-minded, and pluralist theological doctrine. The results of this study may contribute to the development of science and the movement that became a turning point and reference in social change.[Artikel ini hendak mengkaji bagaimana nalar Islam progresif yang dapat menjadi acuan untuk membebaskan manusia dari eksploitasi dan dominasi kelas sosial? Lantas gerakan sosial apa yang dapat kita lakukan di tengah himpitan persoalan bangsa terkait eksploitasi sumber daya alam yang kian menggurita? Dari titik ini, maka saya berharap mendapat satu regulasi metateori yang bisa diimplikasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, agar bisa terbebas dari ekspolitasi dan dominasi. Untuk menjawab posisi penting ini, maka diskursus gerakan sosial dapat dipetakan menjadi dua, yakni old social movement dan new social movement. Sementara Islam sebagai agama universal, tidak perlu lagi membahas persoalan teologis-transendental, tetapi bagaimana teologi itu harus menciptakan ruang dealektika baru yang lebih aplikatif menjawab persoalan dominasi kekuasaan para penguasa. Dengan harapan munculnya doktrin teologis yang progresif, inklusif, open-minded, dan pluralis. Hasil kajian ini semoga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan gerakan yang menjadi titik balik dan acuan dalam perubahan sosial.]
PENGEMBANGAN INKLUSIFITAS BAGI DIFABEL MELALUI DAKWAH DALAM KERANGKA FILOSOFIS ISLAM KONTEMPORER Kristianto, Paulus Eko
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.034 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-06

Abstract

Before we are speaking of da’wah, the author departs from two questions; (1) How does the text of the Qur'an, hadith, and Islamic traditions and literature perceive disabilities? (2) How do Muslim societies view and treat disabilities? These two questions are reflected in the light of contemporary Islamic philosophy. The result of reflection is expected to be internalized in the contemplation of da'wah. For the writer, da'wah is a vital means of communicating the results of reflection that is evocative, inviting, and developing the listener. Of course, all are done with the paradigm of inclusiveness (friendly and non-discriminatory for the disabled). Why are that? Through this step, the community is expected to be an open social change agent and work together to develop disability justice. The problem is what kind of da'wah model is developed? The author proposes a participatory reflective model that goes beyond informative processing. The model is packed with listeners invited directly to the real problem of distraction, thinking, and getting involved. This involvement becomes a realization of solidarity that has moved from a charitable spirit to transformative through the creation of accessibility, mainstreaming of dysfunction, empowerment, and policy advocacy. All are possible if we are together willing to reinterpret the sacred texts, educate the public on the right of disability, and place disabled persons as partners in all their related work and activities. In this case, the partner means involving the disabled in making decisions that affect them so as not only as beneficiaries but also agents of change.[Sebelum berbicara da’wah, penulis berangkat dari dua pertanyaan; (1) Bagaimana teks Alquran, hadis, serta tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas? (2) Bagaimana masyarakat Muslim memandang dan memperlakukan difabel? Dua pertanyaan tersebut direfleksikan dalam terang filsafat Islam kontemporer. Hasil refleksi tersebut diharapkan terinternalisasi dalam perenungan dakwah. Bagi penulis, dakwah merupakan sarana vital dalam mengkomunikasikan hasil refleksi yang bersifat menggugah, mengajak, dan mengembangkan pendengar. Tentunya, semua dilakukan dengan paradigma inklusifitas (ramah dan non-diskriminatif bagi difabel). Mengapa demikian? Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang terbuka dan bekerja sama mengembangkan keadilan difabel. Masalahnya, model dakwah apa yang dikembangkan? Penulis mengajukan model reflektif partisipatif yang melampaui pemrosesan informatif. Model tersebut dikemas dengan pendengar diajak terjun langsung dalam persoalan nyata difabilitas, memikirkan, dan terlibat menyelesaikannya. Keterlibatan ini menjadi wujud nyata solidaritas yang telah beranjak dari semangat karitatif kepada transformatif melalui penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan. Semua dimungkinkan terwujud apabila kita bersama bersedia melakukan penafsiran ulang terhadap teks suci, mengedukasi masyarakat tentang hak difabilitas, dan menempatkan difabel sebagai partner dalam semua kerja dan aktivitas terkait mereka. Dalam hal ini, partner berarti melibatkan difabel dalam membuat keputusan-keputusan yang memberikan pengaruh pada mereka sehingga tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi agen perubahan.]
DAKWAH ISLAM DI KALANGAN ANAK MUDA DI KOTA SAMARINDA: SEBUAH EKSPLORASI AWAL Tahir, M
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.982 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-03

Abstract

This paper aims at mapping out models of Da’wa movement involving youths as a social group in Samarinda and understanding how such social group constructing a perceived ideal da’wa movement in the society. Exploratory research combined with qualitative technique is applied to analyse data gathered through indepth interview, documentation, and focussed group discussion. Findings suggest that there are at leas three models of da’wa movement involving youths in Samarinda. First, syntetic da’wa movement that combine profane popular culture and cultural practice deemed sacred hence Islamic by the society. Secondly, da’wa movement oriented towards moral puricication of its activists in the form of tasawwuf-thariqa. Thirdly, structural da’wa that deeply orients its activity towards the idea of enjoining good and forbidding eveil. Ideal da’wa movement as it is perceived by youths in Samarinda, therefore, can be seen as a continuum where the syncretic model lies in one point and a structural and noncompromistic model lies in another point. [Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model gerakan dakwah yang melibatkan kelompok sosial anak muda di Kota Samarinda serta untuk mengetahui bagaimana pandangan kelompok sosial tersebut mengenai konsep gerakan dakwah yang ideal di tengah masyarakat. Teknik penelitian eksploratif dengan model kualitatif diterapkan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan diskusi kelompok terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tiga model gerakan dakwah yang melibatkan kalangan anak muda di Kota Samarinda. Pertama, gerakan dakwah sintetik yang menggabungkan antara budaya popular yang profane dengan tradisi popular yang dianggap Islami di tengah masyarakat. Kedua, gerakan dakwah yang berorientasi pada pembenahan internal dari actor-aktor dakwah dalam bentuk keterlibatan anak-anak muda dalam pengajian-pengajian bergenre tasawwuf-tarekat. Ketiga, model gerakan dakwah melalui jalur structural yang menitik-beratkan pada konsep ‘amar ma’ruf nahi mungkar’. Konsep gerakan dakwah yang ideal sebagaimana dipersepsikan oleh kalangan anak muda dari ketiga model gerakan dakwah di atas dapat dilihat sebagai garis rentang di mana terdapat gerakan dakwah yang sintetik di satu titik dan gerakan dakwah sebagai sebuah gerakan yang murni religious dan bersifat nonkompromistik di titik yang lain.]
PEMBERDAYAAN BERBASIS KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI TRI TUNGGAL WONOREJO Ahmad Rizal, Derry
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.206 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-07

Abstract

This paper examines how the partnership was established between the Sleman Government and the peasant group of Tri Tunggal in Wonorejo—a policy appropriate partnership. It is known that the perceived policy sometimes turns things around with what is in the field or the right target regulations according to the needs of the community. This article is based on two theories, top-down policies and social capital as a form of organizing peasant groups. In answering the question, in fact, this article is an extension of the design of a qualitative research model that describes, analyzes, and interprets field data in a narrative way. For that, the method of interviewing, observation, and documentation is chosen to complete the data until it can be interpreted into the new meaning of science. Thus, this research has produced some interesting findings, such as government partnership to peasant group of Tri Tunggal with the approach of counseling, mentoring, and marketing of the agricultural product. As a matter of fact, the regulation is a reference for the government in empowering peasant groups.[Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Sleman dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo—kemitraan yang sesuai dengan kebijakan. Diketahui bahwa kebijakan yang dipersepsikan terkadang berbalik keadaan dengan apa yang ada di lapangan atau regulasi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Artikel ini didasari atas dua teori, kebijakan yang bersifat top down dan modal sosial sebagai bentuk pengorganisasian kelompok tani. Dalam menjawab persoalan tersebut, sebetulnya, artikel ini merupakan pengembangan dari desain model penelitian kualitatif yang menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data lapangan secara naratif. Untuk itu, metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih untuk melengkapi data hingga dapat ditafsirkan ke dalam makna baru keilmuan. Dengan begitu, riset ini melahirkan beberapa temuan menarik, antara lain kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada kelompok tani Tri Tunggal dengan pendekatan penyuluhan, pendampingan, dan pemasaran hasil produksi pertanian. Sebagai dasarnya, regulasi Perda menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani.]
MEMBANGUN KESADARAN SODAQOH SAMPAH SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Suyanto, Suyanto
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.52 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-02

Abstract

This article will discuss the importance of awareness to manage household-based trash. In quantity, the volume of waste every year is always increasing, while the Final Dump (Tempat Pembuangan Sampah Akhir—TPSA) is inadequate. Seeing this condition requires awareness the waste management of importance. After being able to collect type-based waste, it will be encouraged to be given away or redeemed with primary needs that have been managed by the board of Neighborhood Association (Rukun Warga—RW). Thus the people of Barongan Jetis Bantul are helped to fulfill the basic needs by way of making the garbage. This research uses Participatory Action Research (PAR) approach, a participatory action research method, which aims to identify the formulation of research problems based on the needs of the subjects studied. The end result of this study is the change for the subject itself, the action is performed as a form of research recommendation PAR. This study is interesting, considering that other studies do not focus on the subject of research, but on the wishes of the researchers themselves.[Tulisan ini hendak membicarakan pentingnya kesadaran mengelola sampah berbasis rumah tangga. Secara kuantitas, volume sampah setiap tahun selalu meningkat, sementara Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) kurang memadai. Melihat kondisi ini diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Setelah mampu menghimpun sampah berbasis jenisnya, maka akan di dorong untuk bisa disodaqohkan atau ditukarkan dengan sembako yang sudah dikelola oleh pengurus Rukun Warga (RW). Dengan demikian masyarakat Barongan Jetis Bantul terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan cara mensodaqohkan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu metode penelitian aksi partisipatoris, yang bertujuan untuk mengidentifikasi rumusan masalah penelitian berdasarkan kebutuhan dari subyek yang diteliti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah adanya perubahan bagi subyek sendiri, adanya aksi yang dilakukan sebagai bentuk rekomendasi penelitian PAR. Penelitian ini menarik, mengingat penelitian lainnya tidak berfokus pada subyek penelitian, melainkan pada keinginan dari peneliti sendiri.]
GERAKAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBUMIKAN WACANA MULTIKULTURALISME: SEBUAH LANDASAN NORMATIF-INSTITUSIONAL Syamsuddin, Muh
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.848 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2017.012-08

Abstract

This paper examines the debate and internal dynamics of the Muhammadiyah’s da’wa movement in Kotagede on easing the multiculturalism context. With the debate, how did the Muhammadiyah of Kotagede understand the phenomenon of multiculturalism as the real life ultimate? So, how is the involvement of Muhammadiyah member institutionally in its role in addressing multiculturalism? Furthermore, what methods and strategies are applied in easing the discourse of multiculturalism? Departing from Nakamura’s early work, which examines the reformist-modernist movement in anthropological perspective, this article is also based on a phenomenological-naturalistic qualitative approach that reveals the truth of the facts in the field until it is interpreted to be a novelty of meaning. It’s expected can contribute positively to the development of multiculturalism in the framework of pluralism (diversity) and Pancasila to meet a harmonious nation life. Thus, the facts in the field found that the debate of Muhammadiyah member questioning the discourse of multiculturalism was preceded by the congress Bali in 2002s when the advisory of council (Dewan Tanwir) decided the meaning of amar ma’ruf nahi munkar (calling for good, preventing evil) was not only interpreted as textuality, but how the progressive movement that carried the issue of ‘cultural da’wa’ (dakwah kultural) was implemented well. Based on the result of a decision, Muhammadiyah’s own member internally can be mapped into three groups, namely puritan, moderate, and reformist. Although the ‘cultural da’wa’ is much opposed by the Puritans, in fact is just few agree with the group. The echoes of moderate and reformist groups are larger, the whole multicultural movement can be implemented well to the grassroots.[Tulisan ini mengkaji tentang perdebatan dan dinamika internal gerakan dakwah Muhammadiya di Kotagede dalam membumikan konteks multikulturalisme. Dengan adanya perdebatan tersebut, bagaimana warga Muhammadiyah Kotagede memahami fenomena multikulturalisme sebagai realitas kehidupan hakiki? Lantas, bagaimana keterlibatan warga Muhammadiyah tersebut secara institusional dalam peranannya menyikapi multikulturalisme? Selanjutnya, metode dan strategi apa yang diterapkan dalam membumikan wacana multikulturalisme? Berangkat dari tesis awal Nakamura, yang mengkaji gerakan reformis-modernis dalam perspektif antropolog, artikel ini juga dilandasi dengan pendekatan kualitatif fenomenologis-naturalistis yang mengungkap kebenaran fakta di lapangan hingga diinterpretasikan menjadi sebuah kebaruan makna. Di mana harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan multikulturalisme dalam bingkai pluralisme (diversity) dan pancasila guna menyongsong kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan begitu, fakta di lapangan ditemukan bahwa perdebatan warga Muhammadiyah menyoal wacana multikulturalisme diawali hasil muktamar Denpasar Bali tahun 2002 ketika dewan tanwir memutuskan makna amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya dimaknai sebatas tekstualitas, tapi bagaimana gerakan berkemajuan yang mengusung isu ‘dakwah kultural’ diimplementasikan dengan baik. Dalam perjalanannya, hasil keputusan tersebut warga Muhammadiyah sendiri secara internal dapat dipetakan menjadi tiga kelompok, yakni puritan, moderat, dan reformis. Walaupun ‘dakwah kultural’ banyak ditentang oleh kelompok puritan, faktanya sedikit yang sepakat dengan kelompok tersebut. Gaung kelompok moderat dan reformis lebih besar, secara utuh gerakan multikulturalisme dapat diimplementasikan dengan baik hingga ke akar rumput (grassroots).]

Page 1 of 1 | Total Record : 10