cover
Contact Name
Siti Tatmainul Qulub
Contact Email
nungky_diamond@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
judulsj@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 134 Documents
Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya dalam Perkara TUN Yasin, Ikhsan Fatah
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.199 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.296-317

Abstract

Abstract: This article discusses the General Principles of Good Governance (AAUPB). It has a long journey from the beginning of its coming in the Netherland to its application in Indonesia today. AAUPB, which previously was only in theoretical realm, it changes into Law No. 30 of 2014 today. The principles contained in the law are legal certainty; expediency; impartiality; accuracy; not to abuse authority; openness; public interest; and good service. In addition to these principles, we can also use other principles as far as they become the basis for the judges' judgments that have permanent legal force. In various cases, the basis of the claim of AAUPB does not stand alone but it is also juxtaposed with violations of statutory regulations. The Supreme Court verdict has become a jurisprudence between Suhaili Saun (shareholder in PT Volex Batamindah) and the Chairman of BKPM, although the plaintiff also argued that violating the AAUPB namely the principle of legal certainty, the defendant also violated article 2 letter b of Law No. 1 of 1967 about Foreign Investment. In the case of the dismissal of Bripda Helga Musa Sitepu by the Head of the North Sumatra Regional Police, the decree has violated article 2 paragraph 2 letter d and article 11 paragraph 1 of KAPOLRI regulation No. 8 of 2006 and was contrary to the principle of the district. Keywords: AAUPB, Jurisprudence, State Administration Abstrak: Artikel ini membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), AAUPB memiliki perjalanan yang panjang dari awal kelahirannya di Belanda sampai penerapanya di Indonesia dewasa ini. AAUPB pada awal mulanya hanya berada dalam ranah teoritis baru kemudian masuk dalam undang-undang hingga AAUPB mendapatkan posisi yang sangat penting dalam UU No. 30 Tahun 2014, asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. Selain asas-asas tersebut, bisa juga menggunakan asas lain selama dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap. Dalam berbagai kasus, dasar gugatan karena AAUPB tidak berdiri sendiri tapi juga disandingkan dengan pelanggaran peraturan perundang undangan. Dalam putusan kasasi MA yang telah menjadi yurisprudensi antara Suhaili Saun (pemegang saham di PT Volex Batam Indah) dengan Ketua BKPM, meskipun penggugat mendalilkan juga bahwa selain melanggar AAUPB yaitu asas kepastian hukum, tergugat juga melanggar pasal 2 huruf b UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam kasus pemberhentian Bripda Helga Musa Sitepu oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, surat keputusan tersebut melanggar pasal 2 ayat 2 huruf d dan pasal 11 ayat 1 peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2006 dan bertentangan dengan asas kceramatan. Kata kunci: AAUPB, Yurisprudensi, Administrasi Negara
Konsep Negara dan Relevansi Terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib Najib, Muh. Ainun; Sugandi, Budy; Wekke, Ismail Suardi
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.63 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.278-295

Abstract

Abstract: State and power are two things that cannot be separated from one another. Substantially, both have the main purpose of creating prosperity for the people. In fact, the Indonesia's democratic system seems to be imperfect. Therefore, it needs to have reorientation and revitalization of the concept in its implementation. The thought of Muhammad Ainun Najib (Cak Nun), in this context, is an alternative offer, such as; first, there is a distinction between state institutions and government institutions, between the head of state and the head of government, for the sake of creating political stability and the administration of the good governance; second, the criteria of a leader need to have scientific quality that is not only knowing issues of the personal and group interests, but also understanding in detail about the life of the regions; third, Indonesia should have five national pillars such as people, Indonesian National Army (TNI), intellectuals, customs and culture, as well as spiritual powers. Those five pillars are supposed to support the upright and the solid state of the Republic of Indonesia. Keywords: Concept of the country, Cak Nun, Indonesia. Abstrak: Negara dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang secara substansial mempunyai tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem demokrasi Indonesia terbukti masih belum sempurna, perlu ada reorientasi, dan revitalisasi konsep dalam pelaksanaanya. Pemikiran Muhammad Ainun Najib (Cak Nun) dalam konteks ini menjadi alternatif yang dapat ditawarkan misalnya; pertama, adanya pembedaan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah, antara kepala Negara dan kepala pemerintahan, demi terciptanya kestabilan politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara; kedua, kriteria seorang pemimpin perlu memiliki kualitas keilmuan yang tidak hanya sekedar mengetahui persoalan yang bersifat kepentingan pribadi dan golongan, tapi wajib memahami secara rinci tentang kehidupan di wilayahnya; ketiga, Indonesia seharusnya memiliki lima pilar kebangsaan seperti rakyat, TNI, Intelektual, adat dan budaya, dan kekuatan spiritual yang menopang tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tata tentren kerta raharja. Kata Kunci: Konsep negara, Cak Nun, Indonesia.
Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan Darwis, Muhammad; Hertina, Hertina
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.169 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.513-536

Abstract

Abstract: Traditional fishermen are a group of people who hold customs in fishing. They apply the principle of nature created to meet the needs of the people and not to follow desire. Agreement on the positions of small fishermen and traditional fishermen who are free to catch fish in indonesian and malaysian waters has not been agreed. The difference of two countries' views is on the weight of the vessels. Indonesia wants 10 gross ton and malaysia wants 40 gross ton. This definition distinction raises the problem of protection and the rights of traditional fishermen that cause problems in the field. Keywords: Traditional fishermen, borderline, fishing. Abstrak: Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan. Kata Kunci: Nelayan tradisional, perbatasan, penangkapan ikan.
Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunawan, Edi; Hakim, Budi Rahmat; Bonok, Risdianti
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.785 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.454-485

Abstract

Abstract: The process of resolving marital seizure applications on joint assets in a divorce case at the Religious Court is carried out with stages starting from the application of the marital seizure to objects, both movable and immovable goods. It is highly dependent on concrete and demonstrable reasons regarding seizure placement in trial face. If the seizure request can be granted by the panel of judges according to strong evidence and proven in the trial, the panel of judges can conduct marital seizure by ordering the registrar to be assisted by the bailiff to confiscate movable or immovable items to be recorded. Marital seizure contained in the object of the dispute in the contents of the claim with the local government present. Whereas judicial legal considerations regarding marital seizure applications, the panel of judges, firstly looks at the facts from the trial. If the seizure is granted then enough reason for seizure applicants to be placed marital seizure. And if the seizure application is rejected and there is no enough reason to place the marital seizure by the panel of judges because there was no concern, the defendant will move or transfer the object of the dispute to another person who was carried out through a hearing outside the Religious Court which is also called the local hearing. Keywords: Marital Seizure, Joint Property, Case, Divorce Abstrak: Proses penyelesaian permohonan sita marital terhadap harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dilakukan dengan tahapan-tahapan mulai dari permohonan peletakan sita marital terhadap objek, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sangat bergantung pada  alasan yang kongkrit dan dapat dibuktikan mengenai peletakan sita di muka persidangan, apabila  permohonan sita dapat dikabulkan oleh majelis hakim sesuai bukti yang kuat dan dibuktikan dalam persidangan maka majelis hakim dapat melakukan sita marital dengan memerintahkan Panitera yang dibantu oleh jurusita untuk melakukan sita baik barang bergerak atau tidak bergerak untuk dicatat, Selanjutnya panitera membuat berita acara sita marital yang terdapat dalam objek sengketa dalam isi gugatan dengan dihadirkan pemerintah setempat. Sedangkan pertimbangan hukum hakim mengenai permohonan sita marital, majelis hakim terlebih dahulu melihat pada fakta-fakta yang lahir dalam persidangan, apabila sita dikabulkan maka cukup alasannya bagi pemohon sita untuk diletakkan sita marital dan apabila permohonan sita ditolak maka tidak cukup alasan untuk diadakan peletakkan sita marital oleh majelis hakim karena tidak ditemukan kekhawatiran tergugat akan memindahkan atau mengalihkan objek sengketa kepada orang lain yang dilakukan melalui sidang di luar gedung Pengadilan Agama yang dinamakan dengan sidang pemeriksaan setempat. Kata Kunci: Sita Marital, Harta Bersama, Perkara, Perceraian
Perang yang Benar Dalam Islam Junaidy, Abdul Basith
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.607 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.486-512

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perang yang benar dalam Islam. Pada berbagai kesempatan, ketika al-Qur’an mewajibkan umat Islam untuk berperang, al-Qur’an selalu mensyaratkan agar hal itu dilakukan tanpa perilaku melampaui batas, sesuai kepantasan disertai sikap memaafkan dan mencari perdamaian. Islam melarang penyerangan terhadap   orang-orang yang tidak ikut perang seperti anak-anak, perempuan, lansia, janda, pertapa, pendeta atau siapa pun yang tidak berusaha atau tidak bisa memerangi umat Islam. Pada setiap operasi militer, Nabi saw selalu melarang pasukannya melukai orang-orang yang tidak ikut berperang atau secara sia-sia merusak harta atau tumbuh-tumbuhan. Nabi saw justru memerintahkan untuk merawat mereka yang terluka atau memberi makan bagi yang membutuhkan, termasuk tawanan perang.  Kata Kunci: Perang, jihad, qitâl, Islam.
Dialektika antara Kemaslahatan dan Teks dalam Syariah Arifin, Moch. Zainul
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.87 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.1.19-41

Abstract

Abstract: This article discusses the dialetics between the benefit and the text in shari’ah. The purpose of shari’ah is to reach the benefit of mankind. It means that the entire texts and their laws serve to realize the benefit and to prevent damage, and should be based on the principle of beneficial understanding, the application of which within the scope of the benefit, and the text as a standard of benefit. The benefit is an important spirit behind shari’ah. Because of that, the understanding of the text in a legal reasoning process needs a solid foundation. Basically, the emergence of contradiction between benefit and text is nothing other than the two things: first, errors in understanding and concluding the benefit; second, errors in understanding and actualizing the text. Actualization of the benefit of the text is a branch and an expansion of the welfare interpretation of the text. This actualization plays an important role in eliminating the contradiction between the text and welfare. Therefore, it is necessary to actualize the enlightened benefit by seeing, considering, and excluding the conditions that lead to a damage.Keywords: Benefit, text, shari’ah
Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr Malik, Arif Jamaluddin
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.474 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.1.42-56

Abstract

Abstract: Penalty for a drinker can not be separated from the development and changes in society. As one of the many provisions of a criminal penalty, drinker should remain be punished. However, in practice, there are differences in accordance with the implementation of penalty for a drinker. It is about the amount and limit of the punishment given to a drinker. This is because al-Quran does not explicitely mention the legal sanctions for a drinker. In contrast to the punitive sanction for the variant of violations of a criminal penalty, such as fornication, adultery, and theft of the mentioned amount and limit of their sentence. The differences in the application of a criminal penalty for drinkers at the Prophet’s time time and after indicate that although the substantive criminal penalty should remain in force, but in the application might be heavier or at least equal as the former penalty. Those facts indicate that Islamic law is related to the changes and development of society. Thus, there is an interplay circumstance between Islamic law and the developments and changes in society, or in otherwise.Keywords: History, penalty, liquor, criminal penalty
Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo Lailiyah, Risaatul
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.53 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.1.57-76

Abstract

Abstract: This paper describes about the role of the Village Consultative Assembly in village of Jati, Banjar Bendo, and Sumput of Sidoarjo regency in empowering the community. Village Consultative Assembly is an institution that is the embodiment of democracy in a village’s governance as an administrative element of the village. It functionates to set rules together with the Head of the village and accommodates the aspirations of the people. Village Consultative Assembly’s role in empowering the community in the village of Jati and Sumput are less active. While, the Village Consultative Assembly in Banjar Bendo is very active. Beeing active or not active in carrying out their role lies on the implementation of the legislative’s function that has been defined by Peraturan Pemerintah No. 72 year 2005 article 35 Juncto PERDA (Regional Legislation) of Sidoarjo No. 07 year 2006 article 12. The legislative duties and functions of the Village Consultative Assembly in Sidoarjo can not run optimally. This is indicated by the Village Consultative Assembly’s less comprehensive in Jati and Sumput in framing the conventional regulations into the written rules. It is so since they got less technical assistance from the local government, especially in the field of legislation.Keywords: Role, village consultative assembly, Sidoarjo
Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin Ma’afi, Rif’at Husnul
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.766 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.1.77-95

Abstract

Abstract: This article describes about the Islamic political development in Indonesia after its independence to the guided democracy. In the early days of its independence, there was a debate among Islamists and nationalists in formulating legislation until they agreed upon the first principle “Belief in one God”. At the time of parliamentary democracy, many Islamic organizations established a political party and participated in the general election in 1955, including Masjumi, NU, PSII and Perti. At the time of the guided democracy, there were two groups of the Islamic party. The first group was Masjumi which viewed that the participation in the authoritarian political system as a deviation from Islamic teachings. The second group was the Muslim League (NU, PSII and Perti). They argued that participating in the guided democracy was a realistic and pragmatic attitude. The destruction of the Guided Democracy occurred after a mutiny by PKI’s movement on September 30th, 1965. With the expiration of the Guided Democracy’s period then ended the old order and changed into the new order under the Suharto’s power. This resulted a change in Islamic politics in Indonesia.Keywords: Islam, post-independence, guided democracy
Advokasi terhadap Pelacuran Anak di Lokalisasi Dolly Surabaya Hartono, Hartono
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.959 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.1.96-127

Abstract

Abstract: This article discusses about advocacy against child prostitution in Dolly-Surabaya. Child prostitution is an act that violates the fundamental rights of the children from any kind of exploitation activities. The people who cause prostitution are to be punished in accordance with the applied regulations. Advocacy on child prostitution in Dolly is where the act of prostitution is not getting any penalties or sanctions because the child only has an obligatory capability and not an act capability. The parties that led to the child victims of prostitution should be punished by the assumption that they have done fraud and coercion. Moreover, child prostitution is a form of human trafficking. The advocacy dedicated to child as the victim of prostitution is: first, litigation advocacy with the target of those children’s fundamental rights which have been violated by others can be restored; second, budgetary advocacy with the goal of keeping the budget managed by the government can be allocated appropriately to children who become the victim of prostitution; and third, policy advocacy with the aim of protecting the fundamental rights and improving the welfare of the children who become the victim of prostitution, both of morally and materially.Keywords: Advocacy, child prostitution, Dolly localization

Page 1 of 14 | Total Record : 134