Matra Pembaruan: Journal of Policy Innovation
ISSN : -     EISSN : -
Matra Pembaruan (MP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. The journal publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on Government Policy Innovation.
Articles
23
Articles
Manfaat Pemeriksaan Kinerja terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Andrianto, Nico, Wibowo, Andi, Sihaloho, Budiman

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Aspek manfaat sebagai dampak dari pelaksanaan rekomendasi merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kinerja. Tulisan ini menguraikan hasil dari penelitian deskriptif melalui metode survei untuk menilai sejauh mana manfaat hasil pemeriksaan kinerja BPK serta mengetahui pengaruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap entitas yang diaudit (auditee). Survei dilakukan terhadap obyek pemeriksaan kinerja BPK yang berasal dari Kementrian/Lembaga, BUMN/BUMD, RSUD, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan “entitas lainnya”. Hasil survei menunjukkan pemeriksaan kinerja BPK bermanfaat untuk meningkatkan kinerja auditee, dimana auditee pemerintah daerah mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Survei juga menunjukkan, semakin tinggi frekuensi pemeriksaan kinerja, semakin baik kualitas rekomendasi yang diberikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi auditee. 90% responden menyatakan, rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti. Beberapa masukan diberikan oleh auditee terkait upaya yang perlu dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kualitas rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditee.

Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Jantong, Alfonsus

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pengaruh pelatihan, pendampingan dan pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dianalisis melalui pendekatan positivis. Data dikumpulkan dari 104 responden melalui kuesioner yang disebarkan ke SKPD (instansi pemerintah daerah) yang bekerja di bidang akuntansi dan bendahara. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan, pelatihan dan pendampingan secara positif mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur tidak mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur secara simultan mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini membuktikan, pemerintah daerah Manggarai, dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, belum siap.

Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia

Huda, Mi’rojul, Yunas, Novy Setia

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Persoalan pertambangan selama ini menjadi ironi tersendiri bagi masyarakat, alih-alih memperoleh kesejahteraan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, justru melahirkan berbagai persoalan baru hingga konflik di tengah masyarakat. Tujuan utama kajian ini untuk mengembangkan gagasan good extractive governance untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Adapun hasil temuan dari tulisan ini antara lain, keberadaan sumber daya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (Good Extractive Governance). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang

Luthfi, Asma, Rini, Hartati Sulistyo, Gustaman, Fulia Aji, Arsal, Thriwaty, Rochana, Totok

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

IntisariArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan subyek penelitiannya adalah masyarakat Desa Keji dan informan utamanya tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendasarkan penelitiannya pada deskripsi dari data lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi tentang pengelolaan dana desa mereka dapatkan dari aparat desa dan warga masyarakat lain melalui gethok tular. Dana desa di Desa Keji yang berjumlah Rp 608.057.000 diorientasikan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan paving, talud, dan jembatan sederhana. Dalam pemanfaatan dana desa ini, masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Penelitian ini juga menyoroti tentang partispasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas aktifitas berperan serta yang yang formal, berpusat dari aparat desa, dan tertib administrasi.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan

Trinanda, Tommy Cahya

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun dengan panjang garis pantai tersebut, pengelolaan wilayah pesisir belum optimal dan merata. Dari potensi sumber data yang ada baru sekira 55 persen dimanfaatkan. Kegiatan pembangunan segala bidang di wilayah pesisir masih memarjinalkan masyarakat lokal yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan tradisional dan masih mengesampingkan aspek pelestarian ekosistem dan habitat asli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ideal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pelestarian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan wilayah pesisir antar sektor masih belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Alternatif Kebijakan Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Desa di Kabupaten Tabanan

Yudharta, I Putu Dharmanu

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk menggali potensi desa menjadi sektor unggulan. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi ideal di Kabupaten Tabanan untuk mendukung pembangunn nasional. Saat ini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membantu tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembangunan di desa harus mengoptimalkan sektor pertanian. Masalah yang dihadapi sektor pertanian di Tabanan adalah tingginya harga input pertanian, harga produk pertanian yang tidak stabil, belum adanya industri produk olahan pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian. Tulisan ini bertujuan membahas dan menganalisis tantangan dan hambatan terkait kebijakan sektor pertanian dalam konteks otonomi desa dengan pendekatan deskriptif. Analisis yang dilakukan dengan menggabungkan teoretis dan kasus atau fenomena yang terjadi, kemudian dirumuskan menjadi bentuk kebijakan publik sektor pertanian dalam menghadapi otonomi desa. Desa sangat identik sebagai lumbung pangan, peran inilah yang ingin dikembalikan sehingga pola pembangunan menjadi bottom up. Untuk mendukung dan mewujudkan peran desa terutama di sektor pertanian maka diperlukan alternatif kebijakan. Adapun alternatif kebijakan yang dimaksud adalah pemberdayaan sektor perdesaan, subsidi input-input pertanian, kebijakan output pertanian dan penggabungan antar-kebijakan sebelumnya.

Appendix

, adminovasi

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Appendix

The Strengthening of Regional Competitiveness Through the Partnership Model of Fresh Water Fish farming in Muaro Jambi Regency

Desmaryani, Susi

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The pattern of the partnership is one solution to help the problems faced by farmers catfish, catfish farmers in the district of  Kumpeh Uluh Muaro Jambi of regency has a broad enough market share, not only in the province of Jambi alone but has been extended to the provinces of Riau and South Sumatra. While catfish farmers have a market contraints.  Subcontracting partnership pattern and the pattern of general trade partnerships, could not break the problem of catfish farmers, especially in meeting the needs of the market. The purpose of the study was to determine the existing condition of catfish farmers in the district of Ulu Kumpeh Muaro Jambi of Regency, and how to model a partnership as a reinforcement of the competitiveness of catfish farmers in the district of Ulu Kumpeh Muaro Jambi of Regency. The method used was a case study with descriptive research type. A sample of 50 respondents. How sampling was done purposive sampling. Technical analysis of data using descriptive analysis. The results show that the pattern of subcontracting partnership and general partnership pattern of trade has not been implemented in accordance UU No 20 in 2008 when a partnership is not profitable catfish farmers and government intervention is not maximized as a coordinator, facilitator and supervisor (UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008). Pattern  of Partnership  Plasma core is a partnership model that can improve the performance of farmers catfish, involving BUMDes (the core) to implement downstream  fishery policy (marketing), and provider of capital, together with state-owned enterprises, and universities to transfer knowledge is and transfer of technology, so that  catfish of farmer (as plasma) competitiveness. The study results recommend to make a model of partnership pattern plasma core, Partner is BUMDes and catfish farmers (as plasma). The government increased its function as a facilitator, coordinator, and supervisor in partnership pattern plasma core

Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah

Suhada, Dida

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Provost umumnya berada di institusi yang bersifat militer,  namun provost juga dapat ditemukan di Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Provost Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah dan anggota Satpol PP. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Provost Satpol PP ditinjau dari perspektif hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun   2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder dan primer diperoleh dengan studi literatur dan wawancara serta observasi. Kesimpulan dari studi ini adalah dasar hukum pembentukan Provost di Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan tersebut hanya berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP dan Keputusan Sekretaris Daerah. Selain itu rekrutmen dan pembinaan anggota Provost Satpol PP juga belum berdasarkan pada keahlian penyidikan.

Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan

Sofianto, Arif

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui dana langsung dari APBN dalam bentuk skema dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan yang mewakili perbedaan penggunaan dana desa di Jawa Tengah. Di Kabupaten Kebumen dana desa bisa digunakan untuk rehab balai desa dengan izin Bupati, sedangkan di Kabupaten Pekalongan tidak diperbolehkan. Di Kabupaten Kebumen dana desa dikelola melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), sedangkan di Pekalongan dikelola melalui bagian pemerintahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif yang menggambarkan keterwakilan tipologi desa (pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan). Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, kuesioner, FGD, dan pengamatan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan model interaktif berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.