Matra Pembaruan: Journal of Policy Innovation
Matra Pembaruan (MP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. The journal publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on Government Policy Innovation.
Articles
29
Articles
Pengantar

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.853 KB)

Abstract

Pengantar

Implementasi dan Capaian SIDa di Kabupaten Blora Tahun 2012-2015

Risandewi, Tri

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.896 KB)

Abstract

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengukur dan mendeskripsikan kondisi implementasi kebijakan, kondisi perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring dan kesumberdayaan SIDa. Penelitian ini memilih Kabupaten Blora sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kabupaten Blora sudah melaksanakan kebijakan terkait Penguatan SIDa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terhadap implementasi penguatan SIDa di Kabupaten Blora dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Penelitian ini menghasilkan gambaran kondisi penguatan SIDa meliputi lingkup kebijakan dan penataan unsur-unsur SIDa. Kondisi penguatan SIDa pada aras kebijakan di Kabupaten Blora baru mencapai NPS sebesar 6,9 dan masuk dalam kategori madya. Jika dilihat dari aras implementasi kebijakan SIDa di Kabupaten Blora, Pemerintah daerah baru mengajukan draft Peraturan Bupati Blora tentang SIDa. Dilihat dari perkembangan capaian penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora adalah 6,6 untuk kelembagaan, 6,5 untuk jejaring, dan 5,6 kesumberdayaan. Rekomendasi penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Blora melanjutkan agenda penguatan SIDa dan sinkronisasi pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/kegiatan pembangunan yang ada dan melakukan proses penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan baik yang ada pada lingkup pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat.

Cover Depan

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.984 KB)

Abstract

Cover Depan

Inovasi Tata Kelola Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak

Ikhsani, Elfarda Sammaulana, Rifki, M S

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.102 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan (DCKTRP) Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung pada praktek pembuatan IMB dan untuk mengetahui inovasi yang dilakukan DCKTRP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan cukup optimal dan waktu penyelesaian izin bisa rampung hanya dalam satu hari. Pemangkasan waktu pengurusan tersebut karena berbagai inovasi yang dilakukan Dinas seperti IMB Pemutihan dan one day service. Meski begitu, dalam implementasi Perda Bangunan Gedung masih ditemui beberapa faktor penghambat pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya sarana komputer, server, operator pelayanan, dan keterbatasan sarana pendukung. DCKTRP sebagai leading sector IMB harus tetap memberikan sosialisasi secara berkala, dan melengkapi sarana yang dibutuhkan demi menunjang pelayanan IMB bagi masyarakat. Lebih jauh, DCKTRP perlu melakukan tinjauan terhadap Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung karena inovasi yang dilakukan saat ini belum memiliki landasan hukum dan tidak formal.

Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassarta’ Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar

Hardianti, Hardianti, Wildam, Andi Muh Fikram Aditama, Nasrulhaq, Nasrulhaq

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.962 KB)

Abstract

Dalam mencapai Makassar Tidak Rantasa (MTR) Walikota Makassar mencanangkan program LISA (Lihat Sampah Ambil) dalam rangka meningkatkan kebersihan Kota. LISA adalah turunan dari program Makassarta’ Tidak Rantasa. Gerakan ini merupakan awal untuk menanamkan kesadaran seluruh warga Kota Makassar agar peduli terhadap lingkungan. Namun, penerapan LISA belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga perlu penanganan yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi LISA pada program Makassarta’ Tidak Rantasa dalam menyadarkan pentingnya Kebersihan lingkungan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tentang kebersihan di Kota Makassar terkhusus studi kasus Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan Program LISA belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sampah. Untuk mewujudkannya program ini didukung pula oleh program-program lain seperti; lorong garden dan bank sampah. Tingkat kesadaran mahasiswa melihat sampah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar juga masih kurang.

Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas

Suhendra, Adi

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.043 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah tentang Kota Ramah Disabilitas (KRD). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kota ramah disabilitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan  KRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dan mengumpulkan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan reduksi data yaitu open coding, axial coding dan selective coding.  Temuan dilapangan strategi yang dilakukan kota Surakarta adalah adanya upaya dari pemerintah daerah membuat kebijakan dan dukungan anggaran bagi kaum difabel. Selain itu Pemda Surakarta juga memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang masuk kriteria keluarga miskin. Sedangkan Banda Aceh, Pemerintah daerah melakukan dukunganya di bidang pendidikan dengan mendirikan 6 unit TK, 20 unit SD, 9 unit SMP, 7 unit SMA, dan 15 SLB dengan 120 orang guru pendukung. Di bidang perumahan, Pemko Banda Aceh juga mengeluarkan kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan yang terjangkau dan bantuan al-Quran braile digital kepada para tuna netra.  Hasil dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta membuat KRD dengan memberikan dukungan sosial. Sedangkan Banda Aceh lebih pada menciptakan kota inklusif yaitu penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat.

Pengembangan Dimensi Empati sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gubeng Surabaya

Khusna, Khanifatul

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.135 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dimensi empati dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Berdasarkan investigasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik menunjukkan bahwa masih terdapat mal-administrasi di Kantor kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Selain itu, jumlah keluhan masyarakat di Kantor Kecamatan Gubeng lebih tinggi dibandingkan dengan Kantor Kecamatan lain di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Penentuan informan menggunakan key person yaitu Camat Kantor Kecamatan Gubeng, yang kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling Sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan kredibilitas dan ketergantungan. Pengukuran dimensi empati menggunakan empat indikator yaitu kemampuan memahami masyarakat, orientasi pelayanan, mengembangkan orang lain dan memanfaatkan keberagaman. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dimensi empati di Kantor Kecamatan Gubeng masih negatif. Indikator kemampuan memahami masyarakat, kemampuan reorientasi melayani dan kemampuan memanfaatkan keragaman masih negatif. Sedangkan indikator mengembangkan orang lain positif. Setelah mengetahui dimensi empati di Kantor Kecamatan Gubeng negatif, maka selanjutnya digali tentang faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorong meliputi hubungan rekan kerja, pemimpin, waktu pelayanan, dan rasa tanggung jawab. Sedangkan faktor penghambat meliputi pembelajaran, lingkungan kerja fisik dan konflik keluarga. Berdasarkan faktor tersebut maka Camat melakukan pengembangan dimensi empati dalam bentuk evaluasi dan pengawasan internal. Selanjutnya kepala seksi pemerintahan melakukan pengawasan langsung terhadap pegawainya dan memberikan contoh pelayanan yang tepat.

Lampiran

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.547 KB)

Abstract

Lampiran

Analysis of Mitigation Performance Budget in Transportation Sector in Yogyakarta Province

Haryanto, Joko Tri

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.663 KB)

Abstract

Yogyakarta province is one of the regions with growing concerns towards increasing carbon emission from growing private transportation usage. In response, the provincial government enacted Local Mitigation Plan by the Governor Regulation Number 51 Year 2012, in accordance with the Presidential Decree No. 61 Year 2011 on National Mitigation Plan for Reducing Glass House Gas (GHG) Emission. The plan places energy and transport sector as top priority programs that should be controlled and regulated by the local government. This paper examines the implementation of the plan by looking at the derivation of the local mitigation planning into government budgeting. It employs project sustainability analysis to elaborate the presence of factors affecting the application of the plan into government programs. The study reveals that in general, the government programs reported in the strategic and performance indicators on Government Performance Report (LAKIP) in transportation sector are in accordance with the local mitigation plan. Almost 80% from 25 core activities in the Local Mitigation Plan, can be described in each of the strategic objectives and performance indicators LAKIP. Only five core activities can not be translated into strategic objectives and performance indicators on LAKIP. Meanwhile, for supporting documents, approximately 52% has occurred compatibility between Local Mitigation Plan document with strategic goals and performance indicators in LAKIP. However, it is necessary for the government to make adjustments in a number of activities to improve the quality of planning as well as optimize the effectiveness of the budget.

Lampiran

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.696 KB)

Abstract

Appendix Volume 1 No 2 Juli 2017