cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Matra Pembaruan: Journal of Policy Innovation
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Matra Pembaruan (MP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. The journal publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on Government Policy Innovation.
Articles 23 Documents
Lampiran
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Appendix Volume 1 No 2 Juli 2017
Pengantar
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengantar
The Strengthening of Regional Competitiveness Through the Partnership Model of Fresh Water Fish farming in Muaro Jambi Regency Desmaryani, Susi
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.1.2017.43-53

Abstract

The pattern of the partnership is one solution to help the problems faced by farmers catfish, catfish farmers in the district of  Kumpeh Uluh Muaro Jambi of regency has a broad enough market share, not only in the province of Jambi alone but has been extended to the provinces of Riau and South Sumatra. While catfish farmers have a market contraints.  Subcontracting partnership pattern and the pattern of general trade partnerships, could not break the problem of catfish farmers, especially in meeting the needs of the market. The purpose of the study was to determine the existing condition of catfish farmers in the district of Ulu Kumpeh Muaro Jambi of Regency, and how to model a partnership as a reinforcement of the competitiveness of catfish farmers in the district of Ulu Kumpeh Muaro Jambi of Regency. The method used was a case study with descriptive research type. A sample of 50 respondents. How sampling was done purposive sampling. Technical analysis of data using descriptive analysis. The results show that the pattern of subcontracting partnership and general partnership pattern of trade has not been implemented in accordance UU No 20 in 2008 when a partnership is not profitable catfish farmers and government intervention is not maximized as a coordinator, facilitator and supervisor (UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008). Pattern  of Partnership  Plasma core is a partnership model that can improve the performance of farmers catfish, involving BUMDes (the core) to implement downstream  fishery policy (marketing), and provider of capital, together with state-owned enterprises, and universities to transfer knowledge is and transfer of technology, so that  catfish of farmer (as plasma) competitiveness. The study results recommend to make a model of partnership pattern plasma core, Partner is BUMDes and catfish farmers (as plasma). The government increased its function as a facilitator, coordinator, and supervisor in partnership pattern plasma core
Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur Jantong, Alfonsus
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.2.2017.109-119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pengaruh pelatihan, pendampingan dan pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dianalisis melalui pendekatan positivis. Data dikumpulkan dari 104 responden melalui kuesioner yang disebarkan ke SKPD (instansi pemerintah daerah) yang bekerja di bidang akuntansi dan bendahara. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan, pelatihan dan pendampingan secara positif mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur tidak mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur secara simultan mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini membuktikan, pemerintah daerah Manggarai, dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, belum siap.
Implementasi dan Capaian SIDa di Kabupaten Blora Tahun 2012-2015 Risandewi, Tri
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.153-164

Abstract

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengukur dan mendeskripsikan kondisi implementasi kebijakan, kondisi perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring dan kesumberdayaan SIDa. Penelitian ini memilih Kabupaten Blora sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kabupaten Blora sudah melaksanakan kebijakan terkait Penguatan SIDa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terhadap implementasi penguatan SIDa di Kabupaten Blora dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Penelitian ini menghasilkan gambaran kondisi penguatan SIDa meliputi lingkup kebijakan dan penataan unsur-unsur SIDa. Kondisi penguatan SIDa pada aras kebijakan di Kabupaten Blora baru mencapai NPS sebesar 6,9 dan masuk dalam kategori madya. Jika dilihat dari aras implementasi kebijakan SIDa di Kabupaten Blora, Pemerintah daerah baru mengajukan draft Peraturan Bupati Blora tentang SIDa. Dilihat dari perkembangan capaian penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora adalah 6,6 untuk kelembagaan, 6,5 untuk jejaring, dan 5,6 kesumberdayaan. Rekomendasi penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Blora melanjutkan agenda penguatan SIDa dan sinkronisasi pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/kegiatan pembangunan yang ada dan melakukan proses penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan baik yang ada pada lingkup pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat.
Pengantar
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Preface Volume 1 No 2 Juli 2017
Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah Suhada, Dida
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.1.2017.33-41

Abstract

Provost umumnya berada di institusi yang bersifat militer,  namun provost juga dapat ditemukan di Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Provost Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah dan anggota Satpol PP. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Provost Satpol PP ditinjau dari perspektif hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun   2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder dan primer diperoleh dengan studi literatur dan wawancara serta observasi. Kesimpulan dari studi ini adalah dasar hukum pembentukan Provost di Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan tersebut hanya berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP dan Keputusan Sekretaris Daerah. Selain itu rekrutmen dan pembinaan anggota Provost Satpol PP juga belum berdasarkan pada keahlian penyidikan.
Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia Huda, Mi’rojul; Yunas, Novy Setia
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.2.2017.99-108

Abstract

Persoalan pertambangan selama ini menjadi ironi tersendiri bagi masyarakat, alih-alih memperoleh kesejahteraan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, justru melahirkan berbagai persoalan baru hingga konflik di tengah masyarakat. Tujuan utama kajian ini untuk mengembangkan gagasan good extractive governance untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Adapun hasil temuan dari tulisan ini antara lain, keberadaan sumber daya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (Good Extractive Governance). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain.
Inovasi Tata Kelola Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak Ikhsani, Elfarda Sammaulana; Rifki, M S
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.143-152

Abstract

Penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan (DCKTRP) Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung pada praktek pembuatan IMB dan untuk mengetahui inovasi yang dilakukan DCKTRP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan cukup optimal dan waktu penyelesaian izin bisa rampung hanya dalam satu hari. Pemangkasan waktu pengurusan tersebut karena berbagai inovasi yang dilakukan Dinas seperti IMB Pemutihan dan one day service. Meski begitu, dalam implementasi Perda Bangunan Gedung masih ditemui beberapa faktor penghambat pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya sarana komputer, server, operator pelayanan, dan keterbatasan sarana pendukung. DCKTRP sebagai leading sector IMB harus tetap memberikan sosialisasi secara berkala, dan melengkapi sarana yang dibutuhkan demi menunjang pelayanan IMB bagi masyarakat. Lebih jauh, DCKTRP perlu melakukan tinjauan terhadap Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung karena inovasi yang dilakukan saat ini belum memiliki landasan hukum dan tidak formal.
Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassarta’ Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar Hardianti, Hardianti; Wildam, Andi Muh Fikram Aditama; Nasrulhaq, Nasrulhaq
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.189-200

Abstract

Dalam mencapai Makassar Tidak Rantasa (MTR) Walikota Makassar mencanangkan program LISA (Lihat Sampah Ambil) dalam rangka meningkatkan kebersihan Kota. LISA adalah turunan dari program Makassarta’ Tidak Rantasa. Gerakan ini merupakan awal untuk menanamkan kesadaran seluruh warga Kota Makassar agar peduli terhadap lingkungan. Namun, penerapan LISA belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga perlu penanganan yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi LISA pada program Makassarta’ Tidak Rantasa dalam menyadarkan pentingnya Kebersihan lingkungan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tentang kebersihan di Kota Makassar terkhusus studi kasus Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan Program LISA belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sampah. Untuk mewujudkannya program ini didukung pula oleh program-program lain seperti; lorong garden dan bank sampah. Tingkat kesadaran mahasiswa melihat sampah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar juga masih kurang.

Page 1 of 3 | Total Record : 23