cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 115 Documents
Back Matter JWY Vol 1 No 1 Maret 2017 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1433.134 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i1.148

Abstract

RASIONALITAS PENETAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG NARKOBA Sujasmin, Sujasmin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.976 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v22i1.4

Abstract

Act No. 5 of 1997 on psychotropic and Act No. 35 of 2009 on narcotic have already regulated corporations as subjects of criminal act, in addition to the sentence to the people. Nevertheless, there are still shortcomings particularly in stipulation of additional sentence to corporations which have committed criminal acts against Act No. 5 of 1997 and Act No. 35 of 2009. The problem formulations are as follow: the first; how is the rationality of additional sentence stipulation in prevention of corporate crime in narcotic and psychotropic fields?. The second; how are the material and formal  consequences against additional sentence stipulation in prevention of corporate crime in narcotic and psychotropic fields?Keywords: Rationality – Stipulation ­ Corporate Crime ­ Additional Sentence
ANALISIS MENGENAI ZAKAT PROFESI KAITANNYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN Rochaeti, Etty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.985 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v24i1.20

Abstract

Tithe, as one of the Islamicpillars of faith is the obligationfor every Moslem who can afford to pay for it, and it is intended for those who are entitled to receive it. With good control and management, tithe is a very significant source of fund which can be used to improve and develop social welfare for all walks of life. Tithe is worship in the area of property containing great and glorious wisdom and benefits, both related to muzakhi (a person who gives tithe), mustahiq (a person who receives tithe), treasures, and also societies. The regulation of tithe distribution has been regulated in Act No. 38 of 1999 on Tithe Management with Decree of Minister of Religion No. 581 of 1999 on Implementation of Act on Tithe Management. Pertaining to the relationship between tithe and tax, primarily income tax according to Act No. 36 of 2008 on Income Tax, it can be explained that; to determine the size of the taxable income of the taxpayer in the country and fixed business formshould not be deducted, unless income tithe which is paid by tax payer, individual, Moslem, or tax payer of a domestic corporate body owned by Moslem given toAmil Board of Tithe and Amil Agency of Tithe, established and endorsed by the government.Keywords: Profession Tithe - Income Tax
PERANAN DAN PROSPEK "INTERNATIONAL CRIMINAL COURT" SEBAGAI INTERNATIONAL CRIMINAL POLICY DALAM MENGANGGULANGI "INTERNATIONAL CRIMES" Gunakaya, Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.11 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v29i2.66

Abstract

AbstrakInternational Criminal Court (ICC) adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression sebagai  four core of International crimes yang merupakan hostis humanis generis. Kejahatan-kejahatan demikian oleh Hukum Internasional ditetapkan sebagai delicto jus gentium karena sifatnya yang sangat potensial menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan, menghancurkan perdamaian dunia, dan pada akhirnya sangat merugikan kepentingan state nations. Mengingat sifatnya seperti itu, maka diperlukan penanggulangan secara internasional melalui International Criminal Policy by penal dengan cara mengadili para pelakunya melalui ICC. Dilakukan penanggulangan secara internasional, karena perbuatan-perbuatan dimaksud memiliki elements : 1. Direct threat to world Peace and Scurity. 2. Indirect threat to world Peace and Scurity. 3. Shocking to the concience of Humanity. 4. Conduct affecting more than one State. 5. Conduct including or affecting citizens of more than one State. 6. Means and methods transcend national boundaries.ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak perduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka pelakunya sudah dapat dinyatakan shall be individually responsible, oleh karena itu liable for punishment. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai State Party.Permasalahannya adalah : apakah ICC yang difungsionalkan sebagai International Criminal Policy by penal against four core of international crimes dapat mengaplikasikan yurisdiksi kriminal dan yurisdiksi personalnya terhadap negara-negara non State Parties secara efektif dan berprospektif untuk memenuhi ekspektasi dunia Internasional? Kata kunci :  Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Kejahatan Pidana Internasional.
PENYALURAN KREDIT MELALUI BANK DALAM MENUNJANG USAHA PELAKU EKONOMI Syahrul, Syahrul
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.153 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v31i2.82

Abstract

Abstrak Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit, berpangaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam dunia usaha dalam rangka mempercepat pembangunan memerlukan penambahan modal sehingga untuk itu mereka sering mengadakan perjanjian dan perjanjian ini biasanya disertai dengan jaminan.Pemakaian perjanajian baku dalam dunia perdagangan dirasakan sebagai suatu hal yang sangat effisien, terutama dilapangan perbankan. Hal-hal yang dianggap perlu dan penting dimuat secara lengkang dan terperinci. Hanya hal-hal yang masih memerlukan pembicaraan dan atau konfirmasi dengan pihak nasabah saja, yang masih dikosongkan dan baru diisi, setelah dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan, apabila dibuat perjanjian baku ini ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kehendak serta kata sepakat, dianggap telah tercapai.Para debitur yang telah menghadapi kredit macet dengan Bank maka dengan segera Bank akan menyerahkan nasib tanah yang dijaminkan kepada Kreditur dan kreditur akan segera mencari pembeli  sehingga eksekusi hampir tidak pernah terjadi. Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Kredit Macet, Jaminan Kredit, Eksekusi jamnan
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SISTEM PENGUPAHAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.18 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.106

Abstract

                                        AbstrakModel kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan bukan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dalam pelaksanaan hubungan kerja yang semakin kompleks. Untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja serta kemajuan dunia usaha, maka model kebijakan pengupahan pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada hakikatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh dalam menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha yang di dalamnya ketentuan tersebut berisi pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenaan denda yang diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perlindungan Pekerja, dan Upah.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis Mulyana, Aji
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.54 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132

Abstract

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. 
BEBERAPA PANDANGAN HISTORIS DAN PRAKTIK PELAKSANAAN DOKTRIN REBUS SIC STANTIBUS DALAM HUKUM INTERNASIONAL Basarah, Mochamad
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.493 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v24i1.15

Abstract

By rebus sic stantibus, the countries with their efforts could demand their rights back. Differences in terminology can thus blurthe differencesand the similarities in theimplementation. The International Law Commission has rejected the usage of the terminology of rebus sic stantibus. They prefer using the terminology of the doctrine of fundamental changes on equality and justice reasons, and getting rid of the terminology of rebus sic stantibus as it is assumed to cause unintended effects. This doctrine, in fact has been performed, primarily after the end of the war between the allies and Germany. A conditional change can be expressed, although it can not properly be predicted before. It depends on the intention and the hopes of the concerned parties, and intended change characteristic as well which may appear from suspension and restriction of doctrine implementation according to the circumstances of that time.Keywords: Rebus sic stantibus - International Law -Implementation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Rochaeti, Etty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.664 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v26i1.31

Abstract

In the legal protection to tax payers in tax dispute, there is a legal effort which has been accommodated and provided by Act of Tax, both outside and through tax judicature. The protection outside the tax judicature, can be in the forms of proposal to the change of miswriting and miscalculation performed by tax payers, or tax officials is wrong to publish the tax provision, so the tax payers ask for the correction of the tax provision. The law protection through tax judicature can be in the form of proposal of objection to the Board of Objection, accusation to Tax of Court of Justice, judicial review from the Supreme Court. The substance of law related to law protection to tax payers in the tax dispute settlement, there is no legal norm synchronization. The legal effort for tax payers in looking for justice is missing because there are provisions of article 33 paragraph (1) and article 77 paragraph (1), Act No. 44 year of 2014 which state that the decision of Tax Court of Justice is a final decision in examining and deciding the tax dispute, so there is no more accusation and appeal to the Supreme Court. The legal effort which is permitted is through performing judicial review, and its legal effort is extraordinary. The relative competency of Tax Court of Justice covers the whole area of Indonesia.Keywords: law protection, tax payers.
KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Suparman, Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.21 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v28i1.60

Abstract

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakann urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 sub 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah pegawai negeri yakni seseorang yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan jabatan Kepala Desa, maka jelas bahwa Kepala Desa itu bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara meskipun ia menjalankan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan desa. Namun apabila kita perhatikan pendapat para pakar baik E.Utrecht, Prayudi.A , dan Sjachran Basah tidak memperhatikan tentang Status kepegawaian karena Kepala Desa itu sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Kata Kunci : Pejabat Tata Usaha, Kepala Desa.

Page 2 of 12 | Total Record : 115