cover
Filter by Year
Jurnal Wawasan Yuridika
Articles
107
Articles
Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpijij 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur

Astuti, Hesti Dwi ( Universitas Suryakancana ) , Juliani, Rizky Wulan ( Universitas Suryakancana )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakGlobalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, mendominasi berbagai aktivitas bisnis (barang/jasa) manusia dewasa ini. Salah satunya adalah perihal pendistribusian gas LPG.Prosedur pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yaitu: terdapat proses pendistribusian dengan cara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kemana saja gas elpiji tersebut didistribusikan oleh agen, daerah mana saja yang mengkonsumsi gas elpiji tersebut dan berapa jumlahnya sehingga pertamina dapat mengetahui kebutuhan pasokan gas elpiji pada setiap agen di wilayah tersebut, yang pada akhirnya diharapkan proses pendistribusian gas akan lebih cepat, akurat, agen dapat bekerja secara baik, efektif, dan efisien.Selain itu adapun yang menjadi kendala saat pendistribusian gas elpiji, yaitu saluran distribusi ini harus benar-benar dipertimbangkan, dalam hal ini perusahaan atau produsen harus memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pendistribusian gas elpiji, diantaranya: terdapat kendala pengiriman karena kurang lancarnya lalu lintas, dan harus mengikuti prosedur yang berlaku saat pengambilan gas elpiji, seperti mengikuti antrian. AbstractEconomic globalization and free trade, dominates a wide range of business activities (goods/services) this adult human. One of them is about the distribution of LPG gas.LPG gas distribution implementation procedures, namely: there is a process of distribution by way of utilizing the technology information system that aims to acquire information wherever the LPG gas distributed by the Agency, the area where only consume the LPG gas and how much the amount so that pertamina can know LPG gas supply needs at any dealer in the area, which is ultimately expected to process gas distribution will more quickly, accurately, agents can works very good, effective, and efficient.In addition as for the time constraints that become distribution LPG gas, namely, distribution channels, this should really be taken into consideration, in this case the company or manufacturer should pay attention to obstacles faced in distributing gas LPG, among them: there are constraints due to lack of lancarnya shipping traffic, and should follow the current procedures LPG gas retrieval, such as following the queue.

Membangun Sinergitas Kepolisian Dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme

Rusman, A ( Universitas Suryakancana )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakTerorisme telah menjadi kejahatan Trans Nasional Crime sehingga diperlukan penanganan khusus, karena latar belakang tindakan terorismepun beragam. Kepolian Republik Indonesia memegang tugas utama dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa undang - undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Dewasa ini penanggulangan tindak pidana terorisme melalui tindakan represif perlu mendapat evaluasi terutama dalam hal penglibatan masyarakat karena kepekaan masyarakat memegang peranan strategis untuk mengetahui indikasi tindak pidana terorisme. AbstractTerrorism has become the crime of Trans National Crime so needed special handling, because the background action terorismepun variety. Kepolian Republic of Indonesia holds the key tasks and authority as well as responsibility for the power of the law to conduct its functions, among others, the maintenance of security and good order of society, law enforcement, protective, pengayom and servants to the community. Nowadays crime terrorism prevention through repressive action need to get an evaluation, especially in terms of the inclusion of the community because of the sensitivity of the strategic role of the community to know indications of criminal acts of terrorism.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ahyani, Sri ( Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam memutus khususnya terkait perjanjian perkawinan dan implikasi putusannya terhadap ketentuan Pasal 29 UUP 1974. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim MK dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran secara konstitusional terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan masih berlangsung. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, terhadap perjanjian kawin, yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum

Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking

S, Laurensiusarliman ( STIH PADANG )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tidak bisa dipungkiri. Hak anak di Negara manapun, selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan dan jaminan hak anak. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan. Anak-anak banyak dieksploitasi secara ekonomi, dimana anak diperdagangkan, yang menghilangkan hak-haknya sebagai anak, atas hal tersebut harus melibatka peran aktif masyarakat, termasuk di daerah perbatasan. Atas hal tersebut tulisan ini mencoba membahas: 1) bagaimana kondisi anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan di dalam mencegah penjualan anak? 3) serta menggagas perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mencegah penjualan anak ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kondisi anak sekarang di Indonesia, dikategorikan golongan darurat perlindungan. Masyarakat daerah perbatasan harus berpartispasi aktif untuk mecegah penjualan anak, dengan membentuk lembaga yang aktif dan harus saling bekerjasama antar masyarakat. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan tujuan kita bersama, tetapi harus diingat semua pihak harus aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang baik

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Manao, Disiplin F. ( Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 ayat (1) UU AP yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU Tipikor dalam mewujudkan good governance and clean government.Hasil penelitian ini memperlihatkan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam: (a) aspek materiil belum jelasnya substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi; dan (b) aspek formil: (i) mengenai tata caranya dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi. Apabila terbukti, ditindak lanjuti dengan hukum pidana. Implikasinya, hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (primum remedium); (ii) tidak adanya harmonisasi dalam penyusunan UU AP dengan UU Tipikor terkait Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU Tipikor mengenai perbedaan kriteria ”penyalahgunaan wewenang”.

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Utama, Sopyan Mei ( Sekolah Tinggi Hukum Bandung )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analisitis, pendekatan terhadap permasalahan dilakukan  secara yuridis normatif, menggunakan telaah terhadap eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional.  Jenis data yang digunakan adalah  data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif, data yang tersaji diuraikan secara deskriptif. Hasil peneitian menunjukan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam sesuai dengan keadaan zaman dan waktu.

Front Matter JWY Vol 2 No 1 Maret 2018

Sugiarto, Irwan

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Back Matter JWY Vol 2 No 1 Maret 2018

Sugiarto, Irwan

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Back Matter JWY Vol 1 No 1 Maret 2017

Sugiarto, Irwan

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Rahmat, Maulana ( Polda Jabar )

Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.66 KB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk organisasi dapat ditangkap meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM mengatur dan menjamin tentang seseorang untuk berkumpul dan atau berserikat dengan menjadi angota organisasi. Gagasan RUU KUHP  membolehkan aparat menangkap seorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa (extra ordinary crime)