cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 115 Documents
KRITIK TERHADAP PARADIGMA POSITIVISME Dysmala, Emma
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.6 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v28i1.59

Abstract

Positivism paradigm shows that a resource to obtain the knowledge is by using healthy mind and performing an observation. Using healthy mind is a potential; a means of obtaining,achieving, and also revealing the truth through observation, and finally finding concept, generalization, proposition, and theory.Keyword: paradigm; positivism
PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN DI HULU SUNGAI CITARUM MENJADI KAWASAN PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Siliwangi, Bani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 30, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.283 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v30i1.76

Abstract

AbstrakPemanfaatan lahan dan ruang kawasan hutan tetap yang dijadikan kawasan pertanian dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Sudah kita ketahui bersama bahwa masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap ekosistem yang akan mempengaruhi kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya suatu bencana yang akan merugikan masyarakat juga, seperti halnya banjir yang terjadi di Bandung Selatan akhir-akhir ini karena rusaknya daerah resapan air di sekitar hulu sungai Citarum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum atas terjadinya alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang menjadi kawasan pertanian, siapa yang bertanggung jawab atas alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang dijadikan kawasan pertanian yang mengakibatkan banjir di Bandung Selatan, dan masalah hukum yang timbul akibat dari pengalihan fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang menjadi kawasan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan cara penyelesaiannya.Kata Kunci: Pemanfaatan, Kerusakan Lingkungan, Pengalihan, Kawasan Hutan
TELAAH KRITIS TERHADAP INKONSISTENSI KONSEP HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.611 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v33i2.99

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian kerja serta tidak dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, dan tidak mampunyai ketiga unsur tersebut, berarti bukan hubungan kerja. Sementara itu, rumusan perjanjian kerja sangat membatasi subjek hukum dalam hubungan kerja, yaitu pekerja yang bekerja pada pengusaha dan pengusaha yang menjalankan perusahaan, baik miliknya atau bukan. Masalahnya apabila ada orang yang mempekerjakan orang lain, tetapi tidak sedang dalam menjalankan perusahaan, maka orang lain itu bukan pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tampak sekali perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kurang memahami konsep hukum mengenai subjek hukum hubungan kerja, seharusnya bukan pengusaha yang menjadi subjek hukum tetapi pemberi kerja. Kata Kunci : Inkonsistensi, Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan.
PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Sujasmin, Sujasmin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.829 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i1.128

Abstract

AbstrakTindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana Materiel; Penetapan; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme.
KRIMINALISASI KEBIJAKAN Priyatno, Dwidja
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.303 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v23i2.9

Abstract

Legal protection, especially against the alleged criminalization policies, which apply to policy makers and implementers, should be explicitly included in the legislation, as an excuse criminal eraser, ie eliminate unlawful nature (justification). However, its implementation should be done with reference also to some general principles of state governance, namely: the principle of legal certainty, is a principle in law that gave priority to state the basis of legislation, decency and fairness in every policy of state officials, the principle of Orderly Operation of the State, is a principle that to order, harmony, and balance in the control of the state organization, the principle of public interest, is the principle of priority to public welfare by aspirational, accommodative and selective, the principle of openness, is the principle of opening up to the right of people to obtain correct, honest and not discriminatory on the administration of the state with due regard to protection of personal rights, class and state secrets, the principle of proportionality, is a principle that prioritizes a balance betweenrights and obligations of the state, the principle of professionalism, expertise is a principle that prioritizes based code of ethics and rules of law and regulations, and principles akuntabililas, is a principle which determines that each activity and the end result of the activities of stateadministration must be accountable to the community or the people as the supreme sovereign state in accordance with the provisions of the legislation in force, also refers to the principles unwritten law which is the propriety of living in society. During the signs are obeyed, then thecriminalization of policy, will not do.Keywords: Criminalization Policies - Public Policy - Crimes Against Public Interest
KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.349 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v25i2.25

Abstract

Every citizen of Indonesia deserves to obtain right to feel secured and free from violence according to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that any violence, especially domestic violence is a kind of violence against human rights, and it is categorized as a crime against dignity of humanity and a discrimination that should be abolished; most of the victims of domestic violence are women, and they should obtain more serious attention and protection from the government, or society in order to avoid threat and violence, torture, or harrashment of dignity of humanity.Keywords: violence; humanity; human rights
EKSISTENSI DAN PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.722 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.54

Abstract

The existence of syariah banking in Indonesia was thought about because of monetary crisis in 1997 as well as national political crisis. They had brought impact and influenced national economy. Such crisis has already given inspiration to bring up out of the alternative bank which could be developed in Indonesia, such as syariah banking. The research has shown that syariah bank can survive from monetary crisis, so the existence of syariah banking is hoped to become one of reliable banks. Nevertheless, in order to make syariah banking survive with its characteristic, the law enforcement of syariah banking requires more selective supervision of Bank Indonesia and needs to be supported by excellent human resources. Finally, syariah banking can still be trusted by society, and becomes one of alternative bank in Indonesia.Keywords: monetary crisis; syariah banking; law enforcement
PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sudarsono, Mintarsih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.719 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v29i2.71

Abstract

AbstrakPenggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran nontunai di Indonesia menunjukan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingakat penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel. Indonesia mengembangkan instrumen pembayaran ini untuk menunuju era less cash society. Pada kenyataannya terdapat cukup banyak permasalahan kegagalan transaksi dengan menggunakan uang elektronik akibat chip pada kartu e-money tidak dapat terbaca oleh mesin reeder, sehingga permasalahan yang akan dianalisis, yaitu kekuatan hukum syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha pada saat mengajukan klaim ganti rugi dihubungkan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan ketentuan terhadap standar dan kualitas chip pada kartu e-money sebagai jaminan produk agar konsumen tidak dirugikan.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta dan data yang diperoleh penulis terhadap perlindungan konsumen pemegang uang elektronik dalam mengajukan klaim ganti rugi akibat kartu rusak kepada bank penerbit dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya dianalisis secara sistematis dan dicari pemecahannya, dan metode yang digunakan adalah secara yuridis normatif, artinya menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh bank penerbit pada saat mengajukan klaim ganti rugi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang perlindungan Konsumen sehingga tidak dapat mengikat konsumen pemegang uang elektronik namun pada kenyataannya karena kedudukan konsumen yang lemah dan kurangnya informasi dari penerbit maka konsumen selalu tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh penerbit. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang standar kualitas chip yang digunakan pada e-money. Peraturan standar kualitas chip pada e-money diharapkan dapat menjamin hak-hak konsumen saat memanfaatkan alat pembayaran non tunai pada transaksi bersifat ritel yang aman, nyaman dan selamat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Uang Elektronik (E-Money)
ANALISIS HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE (E-COMMERCE) BERDASARKAN BURGERLIJKE WETBOEK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hassanah, Hetty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.511 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.88

Abstract

AbstrakPemanfaatan internet dalam aktivitas manusia menyebabkan keadaan dunia yang tanpa batas (borderless). Banyak kegunaan internet yang dapat dinikmati manusia dalam kehidupannya sehari-hari, namun adanya internet pun tidak luput dari berbagai masalah yang ditimbulkannya. Begitu pula dalam kegiatan bisnis, yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan istilah E-Commerce. Pada praktiknya aktivitas E-Commerce ini berkaitan dengan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, dan pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Perbuatan yang timbul dan menimbulkan kerugian seperti itu disebut perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini secara konvensional telah diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW), namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, padahal salah satu ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam E-Commerce di Indonesia adalah undang-undang temaksud. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum tersebut dalam transaksi bisnis secara online, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dapat mengakomodir masalah tersebut. Keywords : E-Commerce, Perbuatan Melawan Hukum
PENGKUALIFIKASIAN MERK SEBAGAI BENDA UNTUK DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN Caroline, Bekartini
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.257 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.111

Abstract

AbstrakKajian ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana mengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang cocok diterapkan pada merek. Hasil akhir dari kajian ini akan menjelaskan bahwa meskipun merek tidak digolongkan sebagai benda di dalam Undang-Undang Merek seperti hal nya hak cipta, namun apabila ditelusuri maka pada dasarnya merek termasuk dalam kategori benda dan oleh karenanya dapat dijadikan objek jaminan. Kata kunci: merek, benda, objek jaminan, fidusia.

Page 1 of 12 | Total Record : 115