cover
Filter by Year
AL-RISALAH
Al-Risalah adalah jurnal terbitan berkala ilmiah yang telah “TERAKREDITASI” melalui SK. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan KEMENRISTEK dan Dikti RI No.l/E/KPT/2015. Al-Risalah terbit dua kali se-tahun oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran Al-Risalah yang berfokus kepada kajian ilmu syariah dan ilmu hukum diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, mahasiswa, dsb) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.
Articles
88
Articles

Harrieti, Nun, Mulyati, Etty

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.

Zainuddin, Zainuddin, Bustamar, Bustamar, Rozi, Safwan

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.

Iskandar, Iskandar, Addiarrahman, Addiarrahman

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasbi, Muhammad Amirul, Mat Hussin, Mohd Norhusairi bin, Abdullah, Raihanah

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilinal yang mangatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri

Nugroho, Bambang Husni

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.

Ishaq, Ishaq

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.

Proses Bernegosiasi Masyarakat Ponorogo Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa

Huda, Miftahul

Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tulisan ini menggambarkan proses negosiasi yang dilakukan oleh lima keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan menikah. Proses negosiasi dalam mencari penyelesaian tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa dapat dialurkan menjadi tiga alurskematis. Alur proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Alur proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi larangan perkawinan Jawa dalam diskusi dan berargumentasi. Alur proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadidua hal besar yaitu kesepahaman dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tradisi larangan perkawinan Jawa yang berujung pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses perkawinan dapat berlanjut, perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses perkawinan menjadi gagal.

Asphianto, Aan

Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study analyzes the hate speech as a behavior that develops and cause social problems for the population. A speech of hatred into behaviors that are developed today, where the behaviors of people, whether it was saying about something implies write status in the social media or said that implies a hatred of another person may fall into the category of hate speech. The act if it is deliberately then it can be considered a crime, but if its just pouring anger alone or intend to harm anyone is also categorized as a criminal offense. This social phenomenon that developed in Indonesian society should be anticipated in order not to cause conflict in society. other than that in the view of Islam, that Islam as a religion rahmatan lil Alamin, the basic principle in Islam prohibits defamation and incitement against others which resulted in the dispute, because in the Al-Hujurat: 11, God forbids all human beings to each other to spread hatred and insulting others, where the verse forbids mankind to do the speech of hatred. In this study using research doctrinal approach to legislation.

Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah

Muhibbin, Mohammad

Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah. Manusia diberi kewenangan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk memakmurkannya sebagai rasa tanggungjawabnya kepada Allah. Siapapun yang menguasai/memiliki tanah dianggap telah menerima beban “amanah” dari Allah, seyogyanya manusia memahami dan mengerti akan kemauan hukum yang ditetapkan oleh Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah terhadap penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di wilayahnya, hakikatnya bertumpu pada pelimpahan dari Allah kepadanya untuk mengatur, mengelola, mengawasi, mendistribusikan dan mengarahkan kegunaan tanah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan bumi demi terciptanya kemakmuran dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-’âmmah).

Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kadaryanto, Bagio

Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Konsekuensi diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 melahirkan kompleksitas persoalan yang luar biasa di sejumlah daerah. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya wacana pemekaran daerah yang terjadi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada hakikatnya pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal, memperpendek rentang kendali, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi pembentukan daerah otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan untuk memahami implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implikasi pembentukan daerah persiapan otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebabkan masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan Sumber Daya Manusia serta sarana penunjang lainnya.