cover
Filter by Year
AL-RISALAH
ISSN : 1412436x     EISSN : 25409522
Al-Risalah adalah jurnal terbitan berkala ilmiah yang telah “TERAKREDITASI” melalui SK. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan KEMENRISTEK dan Dikti RI No.l/E/KPT/2015. Al-Risalah terbit dua kali se-tahun oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran Al-Risalah yang berfokus kepada kajian ilmu syariah dan ilmu hukum diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, mahasiswa, dsb) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.
Articles
95
Articles
PENYELESAIAN POLEMIK GANTI RUGI OBJEK PAJAK ATAS PUTUSAN ARBITRASE UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Ardiansah, Ardiansah

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.523 KB)

Abstract

Tulisan ini menganalisis sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Biasanya setiap putusan arbitrase akan menghasilkan ganti rugi bagi pihak yang menang. Penelitian ini bersifat hukum empiris yang bertujuan mencermati efektivitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik ganti rugi sebagai obyek pajak atas putusan arbitrase disebabkan tidak adanya aturan sehingga beragam persepsi mengenai ganti rugi. Ganti rugi akan dicatat dalam pembukuan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, BANI, Dirjen Pajak, dan IAI perlu menyamakan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Upaya penyamaan persepsi diperlukan untuk menghindari hilangnya keuntungan Negara sector pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.  

ANAK DAN TERORISME: SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Kamalludin, Iqbal

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.92 KB)

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari rangkaian proses terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana terorisme,ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 19 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI DI DESA SUNGAI DUREN

Hartati, Hartati

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.729 KB)

Abstract

Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji aspek hukum peran serta masyarakat dan pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan dengan aturan hukum melalui peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dapat mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan.

PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM PERKEMBANGAN DAN SOSIALISASI PERBANKAN ISLAM DI ACEH

Jailani, Munawar Rizki

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.444 KB)

Abstract

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarkat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.

PENGGUNAAN ZAKAT UNTUK MEMBANGUN PUSAT ISLAM DAN RELATIVITAS MAQÂṢID AL-SYARΑAH

busyro, busyro

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.615 KB)

Abstract

Salah satu mustahik zakat yang termasuk dalam asnaf delapan adalah fî sabîlillâh. Fî sabîlillâh atau orang yang berjuang di jalan Allah, dalam perkembangannya, diluaskan maknanya untuk membangunan tempat ibadah dan pusat-pusat kegiatan Islam. Perluasan makna ini tentu saja perlu dilihat dalam hubungannya dengan maqâṣid al-syarî‘ah, khususnya berkenaan dengan salah satu instrumen utama maqâṣid al-syarî’ah, yaitu ‘illat. Pembahasan dengan menggunakan ‘illat menyimpulkan bahwa pengembangan makna fî sabîlillâh dan penggunaan zakat kepada selain jihad dibolehkan selama diperuntukkan membantu individu-individu yang berjuang demi tegaknya agama dengan cara membiayai aktifitas mereka, dan makna inilah  yang lebih sesuai dengan maqâṣid al-syarî‘ah.

ANALISIS PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK BERSERTIFIKAT GANDA DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

Ardiani, Marlia

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.399 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas latar belakang terbitnya sertifikat tanah berganda di Kabupaten Batanghari serta penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten BatanghariProvinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang dipadukan dengan metode penelitian kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terbitnya sertifikat ganda di Kabupaten Batanghari karena: pertama, BPN Kabupaten Batanghari kurang teliti dalam melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah; kedua, tanah yang ditelantarkan selama berpuluh-puluh tahun dianggap tidak melekat hak milik diatasnya; ketiga, tidak ada tindakan administratif dari kantor kelurahan untuk mencatat ke dalam Buku Register Wajib Pajak Pemilikan Tanah yang sudah bersertifikat. Terakhir, dalam menyelesaikan sengketa, BPN Kabupaten Batanghari telah melakukan tugasnya dengan baik, namun belum efektif.

PELARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING (STUDI KASUS DI DESA PENYENGGERAHAN, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT)

Batubara, Samin

Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.776 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga di Desa Muara Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat serta menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan tersebut telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan tetap eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Kata Kunci: Perkawinan Semarga, Batak Mandailing

Harrieti, Nun, Mulyati, Etty

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.199 KB)

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.

Zainuddin, Zainuddin, Bustamar, Bustamar, Rozi, Safwan

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.454 KB)

Abstract

Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.

Iskandar, Iskandar, Addiarrahman, Addiarrahman

Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.904 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.