cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. rejang lebong,
Bengkulu
INDONESIA
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah Asmara, Musda; Andira, Reti
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.039 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v3i2.626

Abstract

This paper aims to find the urgency of the divorce that must be imposed in front of the court as stipulated in article 115 Compilation of Islamic Law based on the review of maslahah mursalah. This was done because there was a controversy about the talak provisions in classical fiqh with the provisions of the divorce contained in the Marriage Law in Indonesia. The data presented in this paper are sourced from the literature. The results of this paper indicate that the review of Maslahah Mursalah against the imposition of divorce which must be done in front of the court is that the divorce has legal certainty for both husband and wife if they are to remarry, in addition to guaranteeing the child's livelihood and living for his wife, and the wife can claim the right to share property without this. In addition, the Religious Court is one of the institutions that can narrow divorce and at the same time can abort talak habits that are arbitrary.
BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarîah) Jafar, Wahyu Abdul
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.645 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.242

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi BPJS Kesehatan yang real terjadi di kota bengkulu, kemudian dari temuan data dilapangan akan dilakukan analisis secara mendalam apakah terdapat hal-hal yang melangar konsep syariah, sehinga apabila dijumpai bentuk-bentuk pelangaran syari’ah tersebut bisa segera dicarikan solusinya mengunakan pendekatan saddu dzariah. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengunakan Teknik purposif sampling untuk memudahkan mengumpulkan data dari informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunkan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian dilapangan peneliti berhasil membuat dua rumusan penting, yaitu pertama, Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu ada yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah dan ada yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah sehinga perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian agar bisa sesuai dengan syari’ah secara kaffah. Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah BPJS Kesehatan yang untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran) karena ansih akad tabarru’. Sedangkan program BPJS Kesehatn di Kota Bengkulu yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah program BPJS Kesehatan Non PBI dan BPJS Kesehatan Mandiri. Ketidaksesuaian ini disebabkan masih adanya unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Rumusan yang kedua, konsep BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah yang telah terbebas dari unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Cara menghilangkan unsur ghoror adalah uang iuran bulanan yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah digunakan harus dikembalikan ke peserta BPJS kesehatan atau paling tidak ditawarkan ke orang yang iuran dana tersebut mau di ambil dananya atau mau di hibahkan sehinga dana tersebut bisa dipergunakan berobat oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan iuran dari peserta BPJS Kesehatan menjadi uang hibah (tabarru) dan tabungan yang dikelola secara syariah (tijarah) yang besaran presentase keuntungan telah disepakati terlebih dahulu. Unsur maysir (spekulasi/untung-untungan yang tidak pasti) yang ada pada BPJS Kesehatan juga bisa dihilangkan apabila ada refund (pengembalian) dana peserta yang tidak digunakan oleh peserta tersebut. Unsur dholim dapat dihilangkan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, jangan sampai ada hak yang tidak diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan jika ditemukan pelangaran maka perlu ada sanksi tegas sehinga dikemudian hari tidak ada lagi hak peserta BPJS Kesehatan yang dilanggar. Yang tidak kalah penting perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada para peserta BPJS Kesehatan agar mereka mengerti hak dan kewajiban sebagai peserta sehinga ketika ada pelangaran mereka segera melaporkan. Selain itu, perlu juga dilakukan kroscek penyebab Peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu sehinga apabila ada unsur keteledoran maka boleh diberikan sanksi denda akan tetapi jika penyebabnya bukan karena ketelodoran tapi memang karena ketidak mampuan maka tidak boleh diberikan sanksi denda. Unsur ikroh (memaksa) sebenarnya juga bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan yang ada pada akad BPJS Kesehatan yakni aturan harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi takhyir (bebas memilih) untuk ikut atau tidak ikut program BPJS Kesehatan serta persoalan dana yang terkumpul dari hasil iuran harus dihibahkan menjadi tidak harus dihibahkan melainkan peserta diberikan kebebasan untuk memilih. Unsur riba intifa’ harom (pemanfaatan barang haram) sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan tentang penyimpanan dana hasil iuran dari peserta BPJS yakni dengan menyimpannya di bank-bank yang telah menerapkan nilai-nilai syari’ah atau dana yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan diinvestasikan ke sektor riil yang halal dan dibenarkan oleh syari’ah, misalkan diinvestasikan ke sektor perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.
Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan Edyar, Busman
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.703 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i2.115

Abstract

Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam Islam, namun dalam aplikasinya di Indonesia perkawinan yang tidak tercatatkan menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum negara. Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengakomodir status semua anak. Hal ini menimbulkan problem serius di kalangan ulama Indonesia. Sebab, tidak semua anak yang lahir punya status yang sama. Hal ini tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan kedua orang tuanya. Tulisan berikut mengkaji tentang status anak terutama luar nikah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.
Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis Kisworo, Budi
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.39 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i1.54

Abstract

This paper aims to examine the meaning of adultery through the lens of the theological and sociological theory. Adultery is forbidden which has been condemned both by religion and by the positive law in Indonesia, although the meaning of adultery in the religious sense and the positive law has a different sense, but still have the same meaning in substance. The data presented in this paper comes from the study of literature by searching for sources that are directly related to the theme. This study found that to have adultery sometimes not known by public because it is done in secret. In such circumstances, adultery is still personal sin, and Allah still provides an opportunity for each executant to immediately repent. By contrast, if it is already known by public, then the act has an effect on social life so that it became a social sin. It is not enough to repentance only, but it must be given sanctions against the perpetrators. Keywords: Adultery, Theological theory, Sociological theory
Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kisworo, Budi
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.646 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i1.194

Abstract

Hajj is a very special worship in Islam. It is the spiritual congress of Muslims worldwide. His position in religion as the fifth pillar of Islam, but in terms of its appeal to the interests of the Muslim community, the pilgrims ranked first. There are no districts or provinces in Indonesia that are waiting list of hajj candidates for only one year. Its all over five years. Hajj comes from the Shariah of Prophet Ibrahim. Which was transmitted by the Prophet Muhammad and followed by his people until the end of time. The goal is that mankind wants to imitate the behavior of Prophet Ibrahim, his wife Hajar, and his son Ismail in surrendering in totality to his Lord. The spiritual monument built by Prophet Ibrahim and his family has been practiced and perfected by the Prophet Muhammad. Through the pilgrimage, the spiritual monument built by four central figures, Ibrahim as., Siti Hajar, Ismail as., And Muhammad saw. It would be taken home by every pilgrim as a souvenir to be dedicated to the community in their respective hometown. Not the title of Pak Haji or Bu Hajjah, not white “peci” or white “mukena” as a symbol of hajj mabrur, but "pure heart" as the embodiment of total submission of faith to the Most Own.
Fiqh al-Hadis Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Pemahaman) Febriyarni, Busra
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.766 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i2.119

Abstract

Business ethics will have an important meaning in providing insight to the business world in the future. The phenomenon of developing of business ethics is not lately simply one because of demands of reality of atmosphere turn more deepened but because the behavior of the perpetrators is getting away from the majesty of moral values (ethics). Nowadays, it has expanded the realm of Islamic economic studies at various universities.In the Indonesian context, the presence of business ethics is very urgent to look at the reality of corruption, collusion, nepotism, monopoly and others are increasingly grow and spread. These practices are highly contrary to the ethics that have been inscribed the Prophet Muhammad., as al-Amin in affairs of commerce. Prophet teach some principles in commerce include: honest, not cheating, ban of “najasy” selling, ban of “ihtikar” or monopoly and the payment of wages before his sweat dries. When some of these principles have been implemented well, then good luck and blessing in business will be acquired in the world and in the hereafter. The fifth hadith in this researchare “maqbul”in quality or acceptable (“saheeh” and “hasan”). Keywords: Business Ethics, Hadith Truth, Hadis Comprehension
Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur’an Wihidayati, Sri
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.351 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.267

Abstract

One of the negative allegations against Islam, especially from the Western (orientalist) is that Islam is a religion that tends to justify violence. The allegations are reasonable. One of them is because in Islam there is a doctrine which, if not studied in fully and deeply, gives the impression of the existence of acts of violence. For example, there is an al-Quran letter of al-Nisa / 4: 34 that allows husbands to beat wives who do nusyz to them. To verify whether or not the allegations are alleged, Q.S al-Nisa/4:34 needs to be examined critically, profoundly and comprehen-sively. Having studied with the analytical approach of tahlîlî, it does not or does not mean justification of violence, but rather.
Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia Jafar, Wahyu Abdul
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2458.968 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i1.55

Abstract

This articlehas done to identifysome similarities and differences between the principles of Islamic criminal law and ones of criminal law in Indonesia. The Differences and similarities among both occurred because each law has different legal sources. Actually, The data presented in this article comes from information sources that relates directly to the Islamic criminal law and positive-criminal law in Indonesia. From this study,we know that there are some principles that are different meanwhile there are also some principlesin both, the Islamic criminal law and the criminal law in Indonesia,nevertheless it does not mean exactlysame because of their applicabilities. As well as the differences of both do not mean absolutely different because of their substances. The same principles amongones of Islamiccriminal law and criminal law in Indonesia, they are the principle of legality, the presumption of innocence and the principle of not retroactivepenalties. Meanwhile, the different principlesamong both are the principle of the prohibition of analogy, the principle of territoriality, the principle of nationality, the principleof personality, the principle of universality, the principle of changes in legislation, the principle of equality in the law and the principle of the prohibition of transferingfaults on others.
Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama Nelli, Jumni
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.539 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i1.195

Abstract

In Islam, a nafkah is the responsibility of a husband. As in Indonesia family lawappliesthat nafkahis the responsibility of a husband and also it imposes joint property. The obligation of a husband to feed raises an issue regarding the implementation of obligations of a husband that can lead to a legal loophole that could undermine the principle of legal certainty and justice community. It is important to be discussed about nafkah and the concept of joint property in Islamic law and KHI, as well as the obligations to provide nafkah for her husband. Based on this research, understandably ifjoint property was appliedthen it becomes the collective responsibility of husband and wife. It also brings the consequence that all the household duties can beduties in together. Thus Islam adheres to the principle of balance and fairness in the relationship of husband and wife.
Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf falahy, lutfi el
Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.322 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v1i2.117

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji korelasi antara Negara dalam bentuk Undang- Undang dan peraturannya serta Agama melalui Al-Quran dan pendapat- pendapat mazhab dalam merumuskan permasalahan wakaf, ruislag, dan azaz pemanfaatan demi kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Sehubungan dengan kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan luas tanah yang mulai berkurang serta perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamlat dan hukum Islam. Adapun hasil dari tulisan ini, bahwa alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

Page 1 of 4 | Total Record : 37