cover
Filter by Year
Jurnal Selat
Jurnal Selat pertama kali diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2013 oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat diterbitkan secara berkala pada setiap tahunnya pada bulan Mei dan Oktober.
Articles
87
Articles
​
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau

Effendi, Erdianto

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract According to the Explanation of Law No. 7 of 1974 Gambling is one of the ailments of a society that is united with evil. From the data handled by the Riau Regional Police, the most revealed gambling case is gambling under the guise of a childrens play midfielder, which in practice is played by adults and contains elements of gifts. However, although some of them have been handled by Riau Regional Police Investigators, in the midst of the community we still encounter several games at the mall that can be qualified as gambling but towards those places as if they were untouched by law. This study concluded that law enforcement in the case of gambling under the guise of childrens games in shopping centers in Pekanbaru City was not optimal. In carrying out law enforcement, law enforcers in this case the investigator faced with the constraints of differences in the interpretation of gambling with the Public Prosecutor and the lack of concrete gambling arrangements in the Criminal Code.

Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat

Raharja, Ivan Fauzani, Nuriyatman, Eko, Permatasari, Bunga

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Law the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry defines Forest is a unit of ecosystem in the form of a stretch of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another, in this research researchers conduct research Large Kerinci Seblat National Park (BBTNKS) and at the location of Kerinci Seblat National Park (TNKS), where this study obtained data that in the TNKS area forest encroachment activities are activities for forest clearing with the aim of owning, controlling and utilizing the results forest without seeing and paying attention to the main functions carried out by a forest area. The forest encroachment activities carried out by the community in the TNKS area for agricultural activities which arise due to the need for agricultural land and only a few people in the TNKS area that has their own agricultural land. In this study discussed two things, namely regarding the authority of regional government supervision in overcoming forest encroachment in the TNKS area and the form of forest encroachment control by BBTNKS in the Kerinci National Park area. The research method used in this study is a non doctrinal (empirical) research method to discuss the incompatibility between dasolen and dasein, and to interview several parties that make it possible to provide information related to ongoing research.

Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Idris, Isran, Yahya, Taufik

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Zakat is an important element in Indonesian society and is one of the Islamic instruments used for the distribution of income and wealth. To realize this goal zakat requires an effective system of administration and must be organized by an institution that manages the collection and distribution affairs. Without an organized institution, the implementation of zakat will not be able to run smoothly and will realize a real difference in living standards among the community. The results showed that the Bazda charity institution had an effective role in channeling the productive zakat program and materially assisting in the social sector in the district of Muaro Jambi. In terms of income, there is an increase in the amount of zakat collection within 2 years since the establishment of Bazda in Muaro Jambi Regency. This indirectly shows that the increase in the number of zakat payers is increasing from time to time, but this increase is still not comparable to the number of Islamic communities who have the right to pay zakat. It is hoped that Bazda will look for alternatives so that in the following years it can collect other types of zakat to increase the amount of zakat funds and the need for programs that are right on target and efficient for the rightful zakat recipients. The factor of distribution of zakat is an influential factor and has a real impact in efforts to alleviate poverty and become an effective financial instrument in the problem of community capital in Muaro Jambi Regency.

Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit

Ahmad, Aden, Sihabudin, Sihabudin, Hamidah, Siti

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif.  Adanya ketentuan penggolongan penduduk seperti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan keterangan waris yang digunakan sebagai syarat pengambilan jaminan kredit, karena dalam praktiknya ada pihak bank yang meminta surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, walaupun yang bersangkutan termasuk golongan pribumi. Sebenarnya Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris, namun  pihak bank lebih memilih surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, dengan pertimbangan karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Perlu diperhatikan bahwa setelah Indonesia Merdeka, mestinya praktik pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan pendudukan tidak perlu ada lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008, karena hal tersebut merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini.

Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau)

Razma, Okky, Sucipta, Pery Rehendra

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan.  Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.

Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur

Indriani, Raden Ine Sri, Djatmika, Prija, Istislam, Istislam

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitianâ?yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumâ? positif.  Pendekatanâ? yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptualâ?beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isuâ?yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan  ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.

Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Atmaja, Andi Kusuma, Kusumadara, Affifah, Hamidah, Siti

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis penerapan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai dasar pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas sudah memenuhi kepastian hukum; (2) Memberikan pengetahuan mekanisme permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal telah dilaksanakan dengan tepat dan telah memenuhi ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pertama, Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan suatu ketetapan hukum atau kepastian hukum seharusnya tidak dilandasi oleh suatu rencana atau keterangan penanam modal yang menjadi dasar untuk diterbitkan, karena rencana atau keterangan dari penanam modal atau pemohon ini bisa juga tidak dilandaskan oleh kejujuran dari segi penyampaiannya, oleh karennya landasan prosedur atau pendukung yang menjadi dasar penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal tidak dapat dikatakan sebagai bukti yuridis yang kuat dan mampu melindungi para pihak, pemerintah/lembaga, maupun masyarakat terlebih lagi Izin Prinsip Penanaman Modal ini menjadi landasan dari penerbitan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Kedua, merujuk Ease of Doing Bussiness (EODB) yang dilakukan oleh World Bank-International Finance Corporation (World Bankâ??IFC) yang menempatkan Indonesia masih buruk dalam kemudahan memulai usaha atau investasi, hal ini mengisyaratkan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal harus dihapuskan karena tidak memenuhi Economic Analysis of Law yang merupakan perkembangan dari teori kemanfaatan (utulitas) baik dari unsur Nilai (value); Kegunaan (utility); dan Efesiensi (Effecieny). Untuk itu, karena masih ada izin usaha yang lebih memenuhi unsur-unsur dari Economic Analysis of Law atau teori kemanfaatan.

Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan

Pramono, Robby, Santoso, Budi, Widhiyanti, Hanif Nur

Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan, ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan. Jenis penelitian bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum. Kewenangan KUA dalam memberlakukan persyaratan penarikan akta cerai berikut putusannya bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan telah menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian atas status perkawinan seseorang sebagai duda/janda pada saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian apakah harta benda tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan sebelum dilangsungkanya perkawinan yang kedua/lebih, atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinannya terdahulu yang belum terbagi setelah terjadinya perceraiaan. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska adalah contoh dari timbulnya konsekuensi berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta perceraiaan maupun putusannya, sebagai alat bukti yang menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan dengan cara dijual, dijaminkan ataupun sebatas disewakan.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM

Anugrah Bhakti, Rizki Tri, Riyanto, Agus

Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Bidang hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki potensi permasalahan yang harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar mendapat perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim PN Batam terkait perjanjianperdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case ap-proach). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. 

Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia

Arliman, Laurensius

Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Before the VOC came, Indonesia used customary law as a positive law in the archipelago, adhered to and implemented as a custom, hereditary respected by society as a nation tradition. The entry of VOC into Indonesia, foreign society began to pay attention to customary law. At this time the Western Law (Dutch) began to be used although initially only used for the central government area of â??â??the Company while for areas that have not mastered can use their customary law or for those who want to submit to Dutch law is allowed. Customary Law is used as a synonym of law not written in legeslative regulation, law living as a convention in state legal bodies (Parliament, Provincial Council and so on), laws arising from judges rulings, living laws as customary rules maintained in the association of life, both in cities and in villages. Customary law conditioned as a solution to legal vacuum is required as a law that is not contrary to legislation. Customary law has the same function and purpose as Indonesias positive law, that is for justice, social control, striving for good as a common goal. The customary law of its existence has been officially recognized by the Indonesian government as agreed by all Indonesian people as one of the official laws. And can be used officially in the community, in addition to the use of laws and regulations made by the government.