cover
Contact Name
M Ali Rusdi
Contact Email
alirusdibedong@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diktum@stainparepare.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 16931777     EISSN : 25488414     DOI : -
DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurusan Syariah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Fokus pada kajian Studi Ilmu Syariah, Hukum Islam, dan Ekonomi Islam meliputi: Ruang Lingkup Ibadah, Hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, Hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, Hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), Hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah), dan Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah). Etika Publikasi
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM" : 9 Documents clear
Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro Mardiantari, Ani
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.822 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.640

Abstract

Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk mencari keridhaan dari Allh swt. Dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki mekanisme pengelolaan yang baik serta memiliki peran yang optimal dalam upaya peningkatan perekonomian pada masyarakat. LAZISNU Kota Metro dibentuk agar bisa memaksimalkan pengelolaan zakat dan memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang ada LAZISNU Kota Metro sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa bagian yang kurang maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Metro berjalan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang. Oleh karena itu LAZISNU Kota Metro perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya peran yang maksimal dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Metro.
Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign) Pamungkas, Aisyah Dara; Arifin, Ridwan
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.781 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.641

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Tahun 2019 merupakan tahun politik. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Maraknya kampanye Negative (Negative Campaign) dan Kampanye Hitam (Black Campaign) tidak bisa dihindari jelang pemilihan umum di Indonesia. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Dimana kita tahu bahwaannya negara Indonesia memiliki kemajemukan, kita tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku. Isu agama mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat jelang pilpres 2019 ini, sehingga memunculkan beberapa prespektif dan anggapan bahwa semua itu merupakan bentuk politisasi agama, pengejawantahan nilai-nilai agama dalam berpolitik, hingga muncul opini sistem pemerintah khilafah di Indonesia. Perbedaan pendapat pasti selalu ada ditengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan serta keragaman yang ada di Indonesia dapat memicu konflik dan perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Sebaliknya, pluralitas dapat menjadi perekat di masyarakat jika mampu dikelola dengan baik tanpa harus ada penyeragaman (uniformitas). Oleh sebab itu jelang Pilpres 2019 ini, masyarakat diharapkan mampu memfilter segala berita yang didapat, apakah kampanye yang dipakai termasuk dalam kampanye negative (negative campaign) ataukah kampanye hitam (black campaign)? diharapkan pesta demokrasi free dan fair dapat terwujud dalam Pilpres 2019 mendatang, sehingga dapat menjga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus pandai-pandai mencerna informasi yang di dapatkan dan diharapkan tidak mudah terprovokasi demi integritas bangsa.
Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah) Muh. Sudirman
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.659 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.651

Abstract

Niqab is part of one type of clothing used by some women in the Jahiliyyah period. Then this clothing model lasted until the time of Islam. Prophet Muhammad saw. does not question the clothing model, but does not require, appeal or circumcise the niqab to women. Suppose the niqab is perceived as clothing that can maintain women's dignity and "wasilah" to maintain their survival as claimed by a number of parties, surely the Prophet Muhammad. will oblige it to his wives, where they (the wives of the Prophet) are the most entitled families to be guarded by the Prophet. But instead the Prophet did not pass it on. Nor does it apply to female companions of the Prophet. Niqab or veil is only part of the clothes worn by some Arab women from both Pre-Islamic (as explained above) and afterwards. There is no special order regarding this garment, both its obligations and its extinction.
Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah) Agus Muchsin; Rukiah; Muhammad Sabir
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.896 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.653

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa yang unik sebab perkawian merupakan cara memperekat simpul kekelurgaan Secara sosiologis bahwa masyarakat bugis pinrang telah taat dan patu terhadap hukum. Akan tetapi penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Karena masih terdapat beberapa pasangan yang belum tercatatkan perkawinannya.Kebiasaan tersebut merupakan bukti bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Perkawinan yang tidak tercatat akan memilik dampak hukum kepada anak dan istri. Perkawinan yang tidak tercatat semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk tekhnis dengan memberikan peluang untuk  melakukan itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang. Isbat nikah diperuntukkan pada hal tertentu saja sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) KHI. Keberadaan Pasal ini memberikan perlindungan hukum dengan memberikaan peluang mengajukan permohonan isbat nikah. Sehingga pernikahan yang belum tercatat, dapat dicatatkan dan diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan yang diakaui secara yuridis formal atau legal.
Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam Arifuddin, Anshar
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.05 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.664

Abstract

Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya. Namun, dewasa ini , masih banyak kita temukan muslimah berpakaian tidak sesuai dengan aturan dan ajaran dalam agama Islam. Kebiasaan berpakaian yang baik harus ditanamkan sejak dini agar para muslimah terbiasa dan menjadikan aturan berpakaian Islami memudaya di masyarakat. Fokus dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara dan adab seorang muslimah dalam berpakaian menurut syariat Islam. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pakaian muslimah perspektif hadis nabi adalah pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan kesombongan.
Jilbab Sebagai Ibadah (Studi Fenomenologi pada Polisi Wanita Polres Baubau) fitrysaleh, adheyatul
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.539 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.666

Abstract

Dalam hukum Islam, mengenakan jilbab adalah wajib bagi wanita Muslim. Setiap penggunaan didasarkan pada beberapa motivasi, salah satunya adalah ibadah sebagai motivasi utama. Berdasarkan perintah al-Qur'an dan sunnah, pelaksanaannya patut disembah. Jilbab berada dalam posisi nyata mereka yang telah dilegitimasi, juga sebagai kehormatan dan kejayaan untuk tidak menjatuhkan kemanusiaan dan mengurangi martabat, justru agar polisi wanita dapat menambah energi, profesional dalam pelayanan, dan terus melayani dengan baik. Peraturan Kapolri tentang jilbab hanya diperbolehkan tidak menjadi keharusan yang dipatuhi dalam ruang lingkup kepolisian. Dari kebijakan itu dinilai bahwa polisi wanita mengenakan jilbab didasarkan pada kesadaran individu memiliki spesifikasi alasan sebagai perintah agama, apalagi tidak ada intervensi dan paksaan dari pihak lain dan kemudian alasan untuk mengenakan jilbab diikuti oleh motivasi lain.
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga) Elvira Ginting; Muhammad Syukri Albani
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.727 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.669

Abstract

Setiap anak yang lahir ke dunia melekat pada Hak Asasi Manusia. Negara sendiri menjamin hak-hak ini, termasuk hak anak-anak. Hak asasi manusia untuk anak-anak ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh negara. Pemeliharaan anak-anak yang sah adalah wajib, karena anak-anak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapat bahaya jika mereka tidak mendapatkan perawatan dan perawatan. Dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pandangan Islam bagaimana ketentuan Islam melihatnya sebagai produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan Syariah. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum untuk anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, perlindungan anak-anak di masyarakat di Kabupaten Sibolga sesuai dengan Maqashid Syariah seperti: perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anak-anak mereka; perlindungan jiwa, orang tua sangat memperhatikan anak-anak mereka, perlindungan nalar, orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sebagaimana intelektualitas dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang tua menyediakan mata pencaharian bagi anak-anak mereka dan orang tua dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka.
Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang Hj. Muliati; Rasyid, St. Cheriah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.576 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.706

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang.Hasil penelitian ditemukan: pertama, Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogran dengan mengusahakan perencanaan,pengumpulan,pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif. Kedua, Persepsi masyarakat muzakki terhadap faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas Ibadah,  faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta  Kekayaan  atau  Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat.
Pemahaman Msyarakat Kecamatan Baranti Terhadap Hoax di Media Sosial (Perspektif Hukum Islam) Basri, Rusdaya
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (954.768 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.758

Abstract

Penelitian ini mengkaji seputar pemahaman masyarakat Kecamatan Baranti terhadap hoax di medi sosial perspektif hukum Islam. Dengan mendasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an, hadis dan hasil fatwa Ulama tentang hoax.Pada umumnya masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap termasuk pembaca medsos yang cerdas dan bijak, hal ini didasarkan dengan pemahaman dan pengatahuan mereka yang mendalam tentang hoax yang tersebar di media sosial dan cara mengenali mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta cara mengantisipasi bila mereka menerima berita hoax yang hampir setiap saat menjadi menu komsumsi bagi pemegang hp android di masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap.Tokoh Agama sangat berperan pentingdalam memberikan pemahaman tentang bahaya hoax di media sosial, karena para Ustaz/da’i adalah seorang figur tokoh masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 9