cover
Contact Name
M Ali Rusdi
Contact Email
alirusdibedong@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diktum@stainparepare.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 16931777     EISSN : 25488414     DOI : -
DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurusan Syariah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Fokus pada kajian Studi Ilmu Syariah, Hukum Islam, dan Ekonomi Islam meliputi: Ruang Lingkup Ibadah, Hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, Hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, Hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), Hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah), dan Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah). Etika Publikasi
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
Search results for , issue " Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum" : 18 Documents clear
PEMAKZULAN KEPALA NEGARA Rahman, Abdul
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.822 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.430

Abstract

Abstrak: Pemakzulan seringkali diartikan sama dengan impeachment, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti diturunkan atau penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.
MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM Ali Rusdi, Muhammad
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.511 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.432

Abstract

Abstrak: Maslahat merupakan tujuan utama dalam agama Islam, Allah menurunkan ajaran terutama dalam masalah hukum Islam tidak bisa dilepaskan untuk kemaslahatan manusia, walaupun terjadi perbedaan pada hakikat kemaslahatan dari segi sumber maslahat, tetapi ulama bersepakat dalam hal tujuan utama hukum Islam adalah jalb al-mashalih wa daru al-mafasid, bagaimana hukum Islam dapat sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia.
PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI PERBANKAN SYARIAH Ardi, Muhammad
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.194 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.433

Abstract

Abstrak: Undang-Undang 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 1 Tahun 2004 memicu pembaharuan manajemen keuangan negara. Dari kedua undang-undang tersebut, pemerintah melalui Badan Layanan Umum menerapkan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit internal untuk tata pemerintahan yang baik baik secara parsial maupun secara simultan. Audit internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pemerintahan yang baik baik secara parsial dan simultan, yang menunjukkan bahwa kedua audit internal dapat meningkatkan penciptaan pemerintahan yang baik.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI Rukiah, Rukiah; Saidah, Saidah; Asmirayanti, Asmirayanti
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.565 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.434

Abstract

Abstrak: Ahli waris pengganti atau biasa disebut mawali adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana putusan hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat di Kabupaten Pinrang, ialah tidak dikenal adanya sistem pergantian bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. (2) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, kedudukannya hanya dapat di gantikan oleh anaknya atau cucu dari si pewaris berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pergantian tempat dalam kewarisan hanya berlaku pada garis keturunan lencang ke bawah dan seterusnya. (3) Terdapat kekeliruan majelis hakim dalam memutuskan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg.
PENINGKATAN LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN DENGAN LAYANAN INTI Nasuka, Moh
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.706 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.435

Abstract

Abstrak: Loyalitas pelanggan telah diakui sebagai sumber penting untuk mempertahankan persaingan yang berkelanjutan dalam suatu lembaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah memberikan kepuasan pelanggan. Ditinjau dari aspek filosofis, terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara dasar pemikiran konsep pemasaran konvensional dengan konsep pemasaran Islam. Konsep pemasaran Islam yang mendasarkan Teori Maqāsid Syarī’ah dimana hubungan pertukaran atau muamalah didasari nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. Konsep pemasaran Islam menekankan pada aspek maksimalisasi nilai yaitu untuk memperoleh kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun akhirat sebagaimana tujuan diturunkannya syariah Islam, bukan semata untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Konsep pemasaran yang demikian akan membentuk perilaku para pemasar untuk bertindak secara jujur dan adil yang tumbuh dari dalam nurani pemasar, sehingga terhindar dari perilaku tidak etis yang dapat merugikan pelanggan, diri sendiri, maupun pihak lain.
EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH Aris, Aris; Budiman, Budiman; Zulkifli, Zulkifli
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.403 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.436

Abstract

Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Efektivitas kursus calon pengantin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara keseluruhan materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN MU’TAZILAH Muliati, Muliati
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.575 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.437

Abstract

Abstrak:. Di zaman modern dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ajaran-ajaran Mutazilah yang bersifat rasional itu telah mulai muncul kembali di kalangan umat Islam terutama di kalangan kaum terpelajar. Secara tak sadar mereka telah mempunyai paham-paham yang sama atau dekat dengan ajaran-ajaran Mutazilah. Mempunyai paham-paham yang demikian tidaklah membuat mereka ke luar dari Islam.
KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN BIDANG PENDIDIKAN Sofyan, Andi Muhammad; Tenripadang, Andi
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.008 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.438

Abstract

Abstrak: Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan negara, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan adalah adanya ketentuan hukum baik ditingkat peraturan undang-undang, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yang mengatur adanya perlindungan, nilai kelangsungan hidup, perkembangan, pemeliharaan, kesehateraan, pendidikan, kesehatan fisik, moral sosial dan mental spiritual. Ketentuan hukum mengenai pendidikan anak harus memiliki keserasian regulasi baik ditingkat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten yang memuat adanya ketentuan baik dari segi tanggung jawab, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pendidikan yang berdasarkan pada cita dasar negara Republik Indonesia.
PERANAN ARAH KIBLAT TERHADAP IBADAH SHALAT Iman RN, Bustanul
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.338 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.439

Abstract

Abstrak: Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah menghadap ke kiblat/Ka‟bah. Imam Syafi‟i dan sebagian besar pengikutnya mengharuskan kepada umat Islam untuk menghadap ke „ain al-Ka‟bah. Sedang Jumhur Ulama selain Syafi‟iyah bagi umat Islam yang kawasannya jauh dari Ka‟bah cukup menghadap ke jihat al-Ka‟bah. Sedangkan umat Islam Indonesia diharuskan untuk menghadap ke „ain al-Ka‟bah dalam melakukan ibadah shalat yaitu ke barat laut sesuai posisi tempat masing-masing, walaupun menghadap ke arah Barat persis shalatnya tetap sah. Akan tetapi apabila menghadap ke „ain al-Ka‟bah keabsahannya akan lebih sempurna. Untuk itu bagi kawasan Indonesia yang masjid arah kiblatnya kurang akurat supaya ditata ulang shafnya dan tidak harus membongkar bangunannya.
PEMAKZULAN KEPALA NEGARA Rahman, Abdul
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.822 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v15i2.430

Abstract

Abstrak: Pemakzulan seringkali diartikan sama dengan impeachment, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti diturunkan atau penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.

Page 1 of 2 | Total Record : 18


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 1 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM More Issue