cover
Filter by Year
AL-HUKAMA´
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147
Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan seluruh aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember. p-ISSN: 2089-7480 , e-ISSN: 2548-8147
Articles
110
Articles
PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN

Nadhifah, Nurul Asiya, Qulub, Siti Tatmainul

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.126 KB)

Abstract

Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (dima’ al-mar’ah) sangat penting untuk dimiliki baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dituntut untuk memahami akan ilmu syari’ah dan ilmu hukum, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, mereka masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Implikasi hukum badah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pamahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yaitu faktor pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor selain itu yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Mursidah, Silmi

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.56 KB)

Abstract

Latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan maslahah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender. Diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

ظاهرة العضل في النكاح

Budiono, Budiono

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.589 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan salah topic yang telah mendapatkan perhatian yang sangat besar. Memilih suami adalah hak utama seorang wanita tanpa intervensi dari siapapun khususnya wali nikah atau ayahnya. fenomena akhir zaman ini, ada begitu banyak wali nikah yang membuat pernikahan anak perempuannya terhambat atau mempersulitnya dengan dalih yang tak logis. Kebanyakan orang tua melihat dari sudut pandang harta kekayaan, sehingga melarang perkawinan putrinya dikarenan tidak ingin anaknya pasca perkawinan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Kebutuhan akan nikah itu asasi yang tidak bisa diwakili. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa anak perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan calon suaminya, atau jika si anak tidak setuju atas pilihan walinya maka tidak boleh dipaksakan. Melarang perkawinan perempuan dari pihak wali merupakan perbuatan dholim dan akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di muka bumi. para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang diwalikannya supaya tidak kawin, padahal si pelamar itu se-kufu’ dan dengan mahar mitsl. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya kepada pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim kepada wali yang lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang zhalim.

KOMERSIALISASI NIKAH SIRI DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG PASURUAN JAWA TIMUR

Alfarisi, Salman

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1049.758 KB)

Abstract

artikel ini adalah kajian tentang praktik komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Nikah siri dilakukan masyarakat dengan menggunakan jasa makelar. Dalam menjalankan tugasnya, makelar meminta bayaran berupa uang mahar untuk biaya operasional dan membayar jasa kyai yang menikahkan. Kasus ini dilihat menggunakan kacamata hukum Islam dan yuridis. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data melalui pembacaan atau kajian dari ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari narasumber di lapangan. Dari lapangan dideskripsikan, bahwa komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional yang menggunakan jasa kiai dan makelar mencarikan tipe perempuan yang diinginkan peminat. Dalam Hukum Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Broker dalam hal ini dapat dikategorikan jual beli karena berbisnis, namun tetap tidak diayariatkan dalam Islam. Dalam Hukum Positif, nikah siri tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur, yaitu pencatatan perkawinan. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada pemegang kebijakan pencatatan nikah agar membuat tegas peraturan dicatatkannya perkawinan. Bagi tokoh agama atau Kiai seharusnya tidak mempermudah pelaksanaan nikah sirrῑ yang bermotif sebagai penyenang.

PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG PENETAPAN AWAL MASA `IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT

Fitriah, Putri Lailatul

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.56 KB)

Abstract

Penetapan awal masa `iddah  adalah hal yang sangat penting untuk menentukan boleh tidaknya pasangan kembali rujuk atau untuk menentukan kapan perempuan boleh menikah dengan orang lain. Persoalan muncul ketika ada ketentuan yang berbeda dalam surat edaran Kemenag Nomor KW 13.2/1/Pw.001/1097/2004 dengan pandangan kepala KUA Gayungan yang merupakan pelaksana dari surat edaran tersebut. Menurut Surat Edaran, masa `iddah  bagi cerai talak dan gugat dimulai dari tanggal diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa masa `iddah  perempuan dihitung sejak tanggal putusan/penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal yang ditulis di atas pada akta cerai. Sementara Kepala KUA Gayungan mengungkapkan, bahwa massa `iddah  jatuh sesuai tanggal putusan. Perselisihan paham antara surat edaran yang dikeluarkan Kemenag dan kepala KUA ini dikaji menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan kepala KUA dalam menetapkan awal masa `iddah  tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kepala KUA lebih memberikan kemaslahatan bagi perempuan, karena jika menggunakan penetapan awal masa `iddah  menggunakan acuan surat edaran Kemenag kantor wilayah Jawa Timur dikhawatirkan awal masa `iddah  lebih lama dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, karena terkadang para pihak baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan membutuhkan akta cerai tersebut. Kata Kunci: 

TREN PERIKAHAN DI BULAN PANTANGAN DI SIDOARJO

Riza`, Kemal, Rahmawati, Eka, Rama, Faby Toriqir, Al-Maliki, Muhammad Alwi

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1508.163 KB)

Abstract

Orang Jawa meyakini adanya beberapa bulan yang tidak baik dipilih sebagai bulan pernikahan, karena ada bala’ atau bencana yang akan terjadi di dalam rumah tangga, yaitu: Suro (Muharam), Mulud (Rabiul Awal), Poso (Ramadan), dan Selo (Zulkaidah). Artikel ini mengkaji lebih jauh sikap masyarakat perkotaan yang sudah banyak menerima internalisasi paham, pengaruh budaya, dan kondisi lingkungan yang umumnya industrialis terhadap larangan adat tersebut. Terdapat tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Sidoarjo yang digunakan sebagai objek penelitian, yakni (Waru, Sedati, dan Buduran). Alasan dipilihnya tiga lokasi ini adalah tipografi kawasan yang mayoritas dihuni oleh komunitas muslim tradisionalis. Tetapi dalam dekade terakhir, kawasan ini berubah, dari kawasan agraris yang mengandalkan pertanian dan budidaya ikan, menjadi kawasan industri dengan berdirinya berbagai jenis pabrik dan jenis usaha lainnya. Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, telah terjadi tren perubahan perilaku masyarakat Sidoarjo yang pada periode 1984-1985 persentase perkawinan di bulan yang dihindari sedikit, terlihat ada penambahan persentase menurut data yang di ambil pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Masyarakat Sidoarjo saat ini mulai tergerak untuk tidak terpaku kepada aturan pemilihan bulan. Dahulu, jumlah pasangan yang menikah di empat bulan yang dihindari hanya sedikit. Dan saat ini, terdapat perubahan tendensi walau persentasenya tidak terlalu signifikan.

PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA KAFA’AH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Zuhri, Sarifudin

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.792 KB)

Abstract

Artikel ini adalah penelitian lapangan mengenai analisis hukum Islam terhadap proses perjodohan dan kriteria Kafa’ah dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Pertama, bagaimana proses perjodohan dalam sistem perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana penerapan konsep Kafa’ah dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, bagaimana analisa maslahah terhadap proses perjodohan dan konsep Kafa’ah dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian ini diperoleh dari LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif verikatif dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini kemudian teori maslahah diverifikasikan kepada data yang bersifat umum, dalam hal ini ialah perjodohan dan kriteria Kafa’ah dalam anggota LDII Medaeng. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjodohan dan kriteria Kafa’ah dalam anggota LDII yang lebih condong pada sesama anggota atau golongan. Boleh saja melakukan perkawinan model seperti itu selama bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Karena tujuan dari agama Islam ialah kemaslahatan umat. Dan selama proses perjodohan itu tidak bertentangan dengan syariat agama maka boleh untuk dilakukan. Sejalan dengan kesimpulan di atas  sarang yang perludisampaikan ialah supaya anggota LDII Medaeng lebih mengutamakan Kafa’ah dalam perkawinan. Serta khususnya pada anggota LDII supaya lebih terbuka dalam memahami Kafa’ah karena yang dimaksud olaeh Islam Kafa’ah agama ialah agama Islam secara keseluruhan.

KRITIK ISTIHSAN TERHADAP KONSTRUKSI FARAID AMINA WADUD

Rama, Faby Toriqir

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.494 KB)

Abstract

Artikel ini adalah hasil penelitian pustaka analitis yang membahas konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dengan teori istihsan. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah tentang corak pemikiran Amina Wadud yang dianggap sebagian orang bertentangan dengan bangunan syariat. Konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dibangun melalui fondasi analisis hermeneutika dengan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender. Fokus ayat al-Qur’an yang ia teliti berada pada Surat al-Nisa’ ayat 11 dan 12. Penulis menemukan bahwa meskipun Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dan juga prinsip keadilan serta kesetaraan gender, ternyata masih terdapat banyak ruang kritik jika dilihat melalui perspektif istihsan. Pertama, Amina Wadud tidak menuliskan bahwa sebenarnya hukum kewarisan Islam itu fleksibel, terbukti dengan adanya mekanisme takharruj yang secara hakikat merupakan produk istihsan. Kedua ia, kurang mengeksplorasi dalil shar’i. Amina Wadud di satu sisi memiliki kemampuan retorika dan kedalaman filsafat yang luar biasa. Namun dalam pembahasan faraid ia mempersempit dirinya pada penggunaan al-Qur’an tanpa mempertimbangkan dalil yang lain. Ketiga, istihsan bi al-nas—salah satu jenis , istihsan—penulis  gunakan untuk melawan argumennya yang tidak tepat tentang konsep naf’a yang diperkenalkannya sendiri dengan mengacu pada Surat al-Nisa’ ayat 11.

KAFA’AH DI DUNIA PESANTREN

Assulthoni, Fahmi

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.45 KB)

Abstract

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri. Fenomena di pesantren Pamekasan menunjukkan hal baru dalam penerapan sistem perkawinan sekufu. Banyak diantara para kyai menjodohkan dan menikahkan putra-putrinya dengan orang-orang terdekat ataupun dari anak keturunan kyai pula. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dalam proses pemilihan jodoh terhadap putra-putrinya, para kyai sebagai orang tua lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab/keturunan kyai. Tujuannya adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan, terciptanya hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya, seseorang yang bernasab kyai sedikit banyak akan sama dengan anak turunannya, dan sebagainya. Menurut perspektif maslahah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan. Pertama, karena ada dasar al-Qur’an dan hadis yang berafiliasi dengannya. Kedua, tujuan perkawinan dengan pertimbangan kesepadanan akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Ketiga, konsep mas}lah}ah sendiri menghendaki agar manusia mendapat kemudahan dalam suatu hal, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang menghalanginya kelak.

DITERIMANYA IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENDIDIK DAN MENOLONG CALON DALAM PENETAPAN NO. 1913/PDT.G/2015/PA.SDA

Saliim, Muhammad

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.79 KB)

Abstract

artikel ini adalah kajian normatif terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. tentang diterimanya permohonan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri. Kajian ini menarik mengingat bahwa alasan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hakim memiliki tiga pertimbangan, Pertama, kondisi calon istri kedua pemohon secara mental trauma karena pernah mengalami KDRT pada perkawinan sebelumnya. Kedua, dalam al-Quran hanya disyaratkan adil. Ketiga, sudah adanya persetujuan dari istri pertama, terpenuhi secara materi maupun non materi oleh pemohon dan sanggup adil dengan membuat surat pernyataan. Walaupun hakim mengabaikan undang-undang dalam hal ini, akan tetapi, nilai kemaslahatan akan lebih banyak jika menerima permohonan izin poligami tersebut. Hakim boleh memberikan putusan yang berbeda, akan tetapi jika itu terus dilakukan maka pembatasan peraturan poligami secara ketat akan terjadi lemah. Apa yang dilakukan hakim sudah sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1.