cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Darmawati, Darmawati; Fatmawati, Fatmawati; Nurmaeta, Sitti
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.178 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.45

Abstract

This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a childrens entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.
PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA Affandi, Akhmad; Fatmawati, Fatmawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.878 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.117

Abstract

This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA).    Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).
PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Salaputa, Irman; Madani, Muhlis; Prianto, Andi Luhur
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.809 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i1.56

Abstract

This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.
Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik Fatmawati, Fatmawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.572 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.23

Abstract

Public services in recent years become a central issue has forced all parties, both state and public institutions to perform again in its implementation regulations. Although the provision of public services is an obligation that must be done by the government as the organizer of the state. However, the obligation to provide such services are still not able to give satisfaction to the user community. To realize good governance requires the synergistic partnership between agencies both within and outside the government bureaucracy. The agencies include the private sector and civil society. Partnerships must be built in an environment that is transparent, which is built with good communication, especially in any decision-making. This meant that the policies are formulated to meet the expectations of society. Thus, the partnership between government, communities and businesses are expected to promote the establishment of governance, development and public services more democratic and more professional.Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.
Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah Seftyono, Cahyo; Arumsari, Nugraheni; Arditama, Erisandi; Lutfi, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1656.464 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.267

Abstract

The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.
MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO Yusman, Fadliah; Madani, Muhlis; Handam, Handam
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.2 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i1.79

Abstract

This study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi.
Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013 Nehrun, Irfin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1535.568 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.40

Abstract

The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang  disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif. 
The AU/NEPAD Peace and Security Governance in Africa Terwase, Isaac Terungwa; Talib, Asmat Nizam Abdul; Siben, Nfor Eric; Puldu, Gloria Samdi; Adesina, Olubukola S.
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2017): (October 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1282.208 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i2.825

Abstract

Peace and security sustainability in Africa has become a vital tool for the developmental agenda of the Africa Union. Hence, the continent’s conflicting issues and fighting against various groups that emerged from militancy, insurgency and terrorism in Africa is the reason why the peace and security department of the African Union was established for the purpose of solving such problems in order to sustain a peaceful African environment. The main objective of the paper is to draw the role of the African Union (AU) and the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in assisting the African countries in resolving the conflicts which could lead to a state of insecurity. The work made use of qualitative research design through the conduct of interviews as well as the use of other sources such as AU/NEPAD documents, internet sources and journals for the purpose of data collection. The findings revealed that, NEPAD works with the African countries at the country level through the provision of advisory and partnership role on peace and security governance. At the continental level, NEPAD report to the African Union on issues relating to peace and security sustainability which are handled by the AU’s department for Peace and Security. 
PERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO Hasanuddin, Hardini; Badjido, Muhammad Yusuf; Hardi, Rudi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.101 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i1.105

Abstract

 Mass media is one of the factors that may affect the level of participation of voters in a local election. Based on this, the researchers were motivated to prove that the mass media have an important role in increasing the participation of voters in the local elections in 2013 in District Tempe Wajo. This research is a qualitative descriptive to decipher and interpret the data obtained from the process of organizing and sorting the data obtained from the field and from informants who were 18 people into patterns, categories, and a basic outline that can be found themes and formulated the working hypothesis the results of the study show the influence of the mass media of increasing participation of voters in the 2013 election in District Tempe Wajo. Such increase is influenced by factors; information.  Media Massa merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang di peroleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut sangat di pengaruhi oleh faktor; informasi.
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare Hardi, Rudi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.854 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i1.16

Abstract

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Page 2 of 13 | Total Record : 128