cover
Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id
Phone
+6285731203703
Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIA JURNAL HUKUM
ISSN : 25799983     EISSN : 25796380     DOI : 10.36501/justitia.v1i2
Core Subject : Social,
JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Ernandi, Syafril
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.698 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1166

Abstract

Sebagai Negara kepulauan Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah laut di bawahnya serta ruang udara di atasnya, hal ini tetuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3. Faktanya Potensi sumber daya alam di perairan natuna ini memicu konflik dengan negara Tiongkok.. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil peneltian pertama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 56 United Nations Convention on the Law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982) serta pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka Kepulauan Natuna merupakan negara pantai yang masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berjarak 200 mil laut. Demikian Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas, dasar laut dan tanah dibawahnya, khususnya kegiatan penagkapan ikan di Kepulauan Natuna, Hasil penelitian kedua adalah Penangkapan ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh Tiongkok dengan disertai klaim Traditional Fishing Ground di Kepulauan Natuna ini tidak dikenal dalam UNCLOS 1982 melainkan hanya mengenal Traditional Fishing Right yang tertuang dalam Bab IV pasal 51 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian klaim Traditional Fishing Ground oleh Tiongkok tidak mempunyai dasar hukum internasional atau bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kata Kunci : Hak Berdaulat, ZEE, Traditional Fishing Ground
Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional Vivid, Wafdah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.479 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1148

Abstract

Pemidanaan menjadi problem dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari pemidanaan adalah bentuk perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemidanaan harus mempertimbangkan humanism. Banyak yang memepertanyakan keefektifan pidana penjara terutama dari akibat negatif. kondisi lapas menimbulkan kritik, Lapas sering dijadikan sebagai sekolah bagi para penjahat yang melahirkan penjahat professional, Pemidanaan yang bersifat modern, vonis tidak harus penjara. jika seorang masuk penjara, maka akan menjadi beban negara, sekaligus menyediakan fasilitas yang jumlah nya sangat besar. Sanksi kerja sosial jauh lebih bermanfaat dari pada pidana penjara. peraturan hukum positif yang akan datang (ius constitutum) terutama peraturan mengenai pemidanaan kerja sosial yang dapat dirumuskan secara lebih baik dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Perlu merumuskan secara tepat tentang pidana kerja sosial sehingga dapat berlaku dengan efektif dan mencapai tujuannya secara tepat.  Kata kunci : pidana, kerja sosial, sistem hukum
Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah Kurniawan, Ari
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.221 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.601

Abstract

Over the last few decades, the practice of Islamic trade has developed rapidly in Indonesia. This Muamalah transaction must both fulfill Islamic principle and implement Islamic contract. The product innovation in Islamic trade has also grown in the practice of Islamic business. This innovation relates to not only the business of Islamic finance but also the practice of Islamic retail trade. A good example would be Islamic top-up card and Sharia transportation service (Islamic “ojek”). Once Islamic trande implements Sharia‟ principle in these transactions, it has complied Islamic law. In contrast, when it has not implemented Sharia‟ principle in these business innovation, It has not been complied Sharia‟ law completely (kaffah). This article would analyze the compliance of these business in Islamic trade in Indonesia.
Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Rosna Wati, Emy
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.446 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1162

Abstract

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi masalah internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada t    anggal 20 Nopember 1989. Hal yang dipermasalahkan adalah: Penanganan anak yang  berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Indonesia konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diwujudkan dengan dilakukannya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan  diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar  peradilan pidana. Kata Kunci: Penanganan, Anak, Berkonflik Dengan Hukum
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online , Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, Aditya Ayu Hakiki
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.988 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.596

Abstract

In community disputes often occur online purchase adverse buyers. The purpose of this study was to determine the forms of legal protection and remedies for aggrieved buyers in selling and buying online dispute. This research is normative juridical approach to legislation. Results of the first study is a form of legal protection for the buyer in a dispute over online trading that is the rule of law on the rights and obligations of the seller and the buyer (Article 1473-1519 BW), proof of electronic transactions (Article 5 of Law No. 11 of 2008), right to sue tort (Article 1365 BW) if the aggrieved buyer can file a lawsuit based on their default. Results of the second study are legal remedies which can be done by consumers were harmed in selling and buying online dispute consists of litigation (PN, PT, MA Article 48 of Law No. 8 of 1999 jo. Article 38 of Law No. 11 of 2008) and non-litigation through mediation, conciliation or arbitration (Article 39 of Law No. 11 of 2008). The resulting recommendations are needed socialization of legal protection under the Act ITE
Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia Abubakar, Lastuti
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.758 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1149

Abstract

Transaksi perbankan Indonesia berkembang seiring perkembangan sektor jasa keuangan regional dan global. Untuk dapat memanfaatkan peluang memasuki akses pasar yang terbuka, perbankan Indonesia dituntut untuk mengembangkan layanan jasa dan produknya. Hal ini berimplikasi terhadap perkembangan transaksi dan objek transaksi perbankan, yang banyak mengadaptasi jenis transaksi dan objek transaksi dari sistem common law. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perdata agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan transaksi bisnis, termasuk perbankan di Indonesia.Kata kunci: Perbankan Indonesia- jenis dan objek transaksi perbankan- pembaruan hukum Perdata
Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Adicahya, Akmal
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.208 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.600

Abstract

Mortgage abolishment because the expiration of the Right of Exploitation (HGU) , Right of Building (HGB), and Right of Use burdened not cause the abolishment of collateralized debt obligations. Duration HGU, HGB and wear rights expire, then the mortgage that is charged against the land becomes clear. This additional agreement means clear. Instead principal agreement (credit agreement) is not necessarily to be clear, and move on. In this case resulted in the creditors are in a weak position because of unpaid debts, Mortgage over land as collateral to remove. This study discusses the normative legal efforts to do the lender to avoid the possible risk of the abolishment of land rights based on Law Number 42 Year 1996, which includes the manufacture of promise land extend rights in the imposition of mortgage deed, power of attorney making mortgage charging time HGB changes become ownership rights residential, Object insurance burden for advantage mortgage holder mortgage, debitor to request additional collateral
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Roup, Abdul
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.536 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1163

Abstract

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan pada pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bias menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarena belum adanya paying hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan penelitian ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup serta akibat hukum pasca disahkan Perma no. 13 tahun 2016, metode penelitian ini menggungakan metode yuridis normatif serta menggungakan pendekatan statue approach yaitu pendekatan melalui perundang undangan, hasil dari penelitian ini adalah Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang member perintah untuk melakukan  tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Akibat Hukum
Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBP Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Salam, Safrin
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.426 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i1.620

Abstract

Land is a place for human life and in the present context has become a primary need forthe Indonesian people. The presence of Land Registry and its cheap and affordableprinciples contained therein is one model of land reform, implemented by the government. This study aimed to analyze the procedure of granting tariff reception State Tax On certain Parties in speeding up the certificate of ownership of land and analyze ideally decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration. This study uses normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials and secondary materials. The results showed that the procedure of tariff setting state revenue Taxes On Certain Parties in speeding up the certificate of land ownership can be reached by Perma ATR / BPN No. 25 2015 effectively and efficiently that the applicant apply for tariff setting state revenue instead of taxes and then meet the requirements specified Perma ATR / BPN No. 25 Years 2015.sedangkan decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration is with the issuance of a decree regulating the finance minister of land registration fee for a particular party are the responsibility of the State or are exempt from levy fees by the State , Suggestions from this study is the Ministry of Finance should immediately issue the finance minister about the costs that regulated Perma ATR / BPN No. 25, 2015 has been charged by the State then other ministries need to commit firmly on running a land reform program that has been mandated by Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian as a way to equalize land ownership in Indonesia by the whole society. Keywords: PNBP, Specific Parties, Certified Land
Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System Indriyani, Masitoh
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.639 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1152

Abstract

Online marketplace system merupakan satu diantara bentuk perkembangan aktifitas e-commerce. Online marketplace system menyediakan sarana aktifitas belanja secara daring dimana memuat berbagai layanan untuk mempermudah konsumen daring (e-consumer). Disisi lain, layanan yang mempermudah tersebut terdapat memberikan potensi ancaman bagi konsumen daring terutama terkait dengan data pribadi dan privasi konsumen daring tersebut. Penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi dan privasi e-consumer pada online marketplace system dengan menggunakan metode penelitian normatif (legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach serta Comparative Approach. Hasil dari penelitian ini tampak bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia telah berjalan sedemikian pesat, setidaknya Negara mendorong lahirnya start up baru yang dapat memanfaatkan pelbagai program, salah satunya adaalah “1000 technopreuner” serta ada program-program lainnya. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait hak privasi dari konsumen. Di dalam regulasi nasional saat ini terdapat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,  PP Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan dua regulasi hukum tersebut Kemenkominfo dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha e-commerce melalui serangkaian proses profiling dan report databased agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab Kata kunci: perlindungan hukum, data pribadi, privasi, e-commerce, online marketplace system