cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
Jalan Terjal Ekokrasi Binawan, Al. Andang L.
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.342 KB)

Abstract

Abstrak Istilah ekokrasi bisa dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk alam seisinya. Hanya, pengertian sederhana itu mengandung kesulitan filosofis yang sangat besar. Kesulitan itu antara lain terkait dengan paham tentang alam secara keseluruhan maupun setiap bagiannya, dan juga tentang kedudukan manusia. Sebagai perbandingan, untuk memenuhi gagasan demokrasi pun diperlukan jalan panjang, bahkan terjal, apalagi ekokrasi. Empat gagasan dasar demokrasi, yaitu kesetaraan, kebebasan, otonomi dan partisipasi tidak bisa begitu saja diterapkan pada ekokrasi, meski untuk bisa merunut kemungkinan ekokrasi, perbandingan dengan demokrasi bisa membantu. Meski kemudian menemukan tanjakan-tanjakan kesulitan, bukan berarti ekokrasi tidak mungkin sama sekali. Beberapa prinsip dari Henryk Skolimowski maupun gagasan prosedural keadilan menurut John Rawls bisa dijadikan titik pijak mendaki ekokrasi.AbstractEcocracy can be understood as power of, by and for the nature and its contents. However, such a simple definition comprises a great philosophical difficulties. Such difficulties inter alia related to the understanding of the nature either holistically or partially, and also on the human position related to it. As a comparison, even to fulfill the idea democracy requires a long, even steep road, moreover on fulfilling ecocracy. Four basic ideas of demoracy, which are equality, freedom, autonomy and participation cannot be applied as such to ecocracy, although to be able to trace the possibilities of ecocracy, comparison to democracy may help. Although it will possibly crossing the ramps of difficulties, does not mean ecocracy is impossible. Some principles from Henryk Skolimowski, or the idea of procedural justice of John Rawls can be used as starting point in climbing ecocracy.
Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim Pramudianto, Andreas
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): SEPTEMBER
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.062 KB)

Abstract

Sengketa maritim terkait lingkungan hidup yang selama ini disidangkan dan diputuskan di beberapa peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Studi ini mencoba untuk mendeskripsikan kasus lingkungan hidup maritim melalui jalur diplomasi dan peradilan internasional sehingga mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan hukum dan hubungan internasional. Kesimpulan menunjukan bahwa diplomasi dan putusan peradilan internasional telah memberikan dasar dan petunjuk hukum bagi negara-negara dan aktor bukan negara dalam hubungan internasional.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA Hadiwinata, Ahmad Marthin
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 1 (2015): Mei
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.818 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum nasional dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (PPBM). Penulis menggunakan kerangka analisis Kuemlangan dan Teigene dalam artikelnya yang berjudul: “An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management.” Tidak ada cetak biru dalam menciptakan kerangka hukum bagi PPBM namun hukum akan menentukan pengaturan mengenai PPBM. Perlu untuk melakukan penilaian terhadap penerimaan konstitusi atas PPBM dengan contoh hak kepemilikan bersama serta bagaimana desentralisasi kewenangan pengelolaan diatur. Penulis menemukan kemungkinan adanya konflik berdasarkan UU Perikanan, UU PWP3K dan UU Pemda dalam pengelolaan sumber daya perairan dan laut. Desa sebagai peluang penciptaan PPBM dapat menerapkan empat prinsip yaitu jaminan, ekslusivitas, keberlangsungan serta fleksibilitas. Tetapi terdapat hambatan dengan tidak terintegrasinya PPBM dalam kerangka hukum perikanan yang lebih luas. Penulis menyarankan adanya perubahan kebijakan menyeluruh dalam hukum perikanan yang mengakui pengelolaan oleh masyarakat dalam perikanan. AbstractThis article aims to analyze the provisions of national law in a community-based fisheries management (CBFM). The author uses analytical framework Kuemlangan and Teigenen in an article entitled: “An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management.” There is no blueprint in creating a legal framework but the law will define the arrangements regarding CBFM. There is a need to conduct an assessment of the constitutionality of CBFM, for example related to the common property rights and decentralization of management authority. The author discovered a possible conflict based on Fisheries Act, Coastal and Small Island Act and Local Government Act in the management of marine resources. Villages as opportunities for establishing CBFM can apply four principles such as: security, exclusivity, permanence and flexibility. However, there are constraints in the integration of CBFM in the wider legal framework of fisheries. The author suggests a comprehensive legal reform in the fishery law to recognize community management with regard to fisheries.
Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan Fadhillah, Fajri
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.894 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan korban pencemaran udaradari karhutla menuntut ganti rugi secara perdata terhadap beberapa pelakupencemaran udara dari karhutla. Tulisan ini menggunakan metode penulisanyuridis normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia sebagai bahan hukum primer. Tulisan ini juga bersumber pada teoridari literatur-literatur hukum dan informasi dari internet yang menjadi bahanhukum sekunder. Tulisan ini menunjukan bahwa gugatan perdata terhadapbeberapa pelaku pencemaran udara dari karhutla dapat dilakukan. Gugatantersebut dapat dilakukan dalam bentuk gugatan tanggung renteng (joint and severalliability). Selain itu, pertanggungjawaban mutlak dan asas kehati-hatian dapatmenjawab tantangan pembuktian kausalitas dalam gugatan ini
CLS Sebagai Salah Satu Instrumen untuk Mendorong Laju Pemulihan Sungai: Pembelajaran dari Sungai Gangga dan Riachuelo Quina, Margaretha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): MARET
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.511 KB)

Abstract

Artikel ini mengargumentasikan bahwa CLS dapat digunakan sebagai salah satu strategi litigasi dalam mendorong pemulihan kualitas air di Indonesia, dan harus dilakukan lebih efektif dengan mengekstraksi pembelajaran-pembelajaran penting dari kedua gugatan di India dan Argentina. Simpulan artikel ini mengamini hipotesis tersebut, namun dengan penekanan terhadap ketepatan subjek dan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari subjek yang digugat
HAK MENGUASAI NEGARA DI KAWASAN HUTAN: BEBERAPA INDIKATOR MENILAI PELAKSANAANNYA A. Safitri, Myrna
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 2 (2014): Juli
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.036 KB)

Abstract

AbstrakKementerian Kehutanan (sekarang berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sedang menjalankan program percepatan pengukuhan kawasan hutan. Tujuannya antara lain menciptakan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Meskipun demikian, persoalan lebih mendasar dari percepatan pengukuhan kawasan itu adalah memperjelas alas hak penguasaan pemerintah dan masyarakat pada tanah-tanah yang termasuk ke dalam kawasan hutan.Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep-konsep hukum terkait dengan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.Bagaimana penguasaan dimaksud dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat dan pemerintah.Sebagai basis dalam membangun konstruksi ini adalah elaborasi konsep penguasaan negara atas kawasan hutan atau dikenal dengan hak menguasai negara.Bagaimana indikator menilai pelaksanaan hak menguasai negara itu dan bagaimana indikator tersebut digunakan untuk menilai regulasi dan praktik pengukuhan kawasan hutan adalah inti dari tulisan ini.AbstractThe Ministry of Forestry (now merged as Ministry of Environment and Forestry) is currently conducting acceleration of forest area gazettement program. The goal, among others, is to create forest area with legal certainty and justice. Nevertheless, the more fundamental issue than the acceleration of forest area designation is the clarification of government land tenure and public land tenure on lands belong to the forest area. This paper aims to explain legal concepts related to the land tenure in the forest area. How the tenure could give legal certainty and justice at the same time for both society and government. The foundation of this paper is the elaboration of state control over forest areas concept, known as the state right to control. How the indicators used in assessing the implementation of the state right to control and how these indicators are used to assess the regulation and practices of forest area designation are the two core question of this paper. 
PERMEN KP NO.21/PERMEN-KP/2015 TENTANG KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Quina, Margaretha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.683 KB)

Abstract

ANALISIS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Qurbani, Indah Dwi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dianggap belum cukup memadai sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak rakyat secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 UUD Tahun 1945. Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas perlu dilakukan dengan membuat terobosan hukum agar semangat melindungi kepentingan bangsa dan negara seperti diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 dapat dipenuhi. AbstractThe Act Number 22 Year 2001 about Oil and Gas assummed as uncomplite instrument to protect economic civil right, as Indonesian philosophical system base on 33 section of UUD year 1945. Based on the case The rule breaking in amandment Act Number 22 Year 2001 about Oil and Gas must fulfill the regulatory 36/PUU-X/2012, the state as a representation of the people in the control of natural resources should have the discretion to make rules that benefit the overall prosperity of the people.
UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Hanif, Fathi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.583 KB)

Abstract

Abstrak Saat ini perlindungan jenis satwa atau hidupan liar diatur dalam instrumen hukum internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973. Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya danperaturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa atau hidupan liar yang dilindungi, seperti kasus penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya pada medio Maret 2015. Implementasi perundang-undangan bidang ini belum efektif dari sisi perlindungan satwa di habitatnya maupun menjerat maksimal pelaku kejahatan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Dibutuhkan revisi perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau hidupan liar yang sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional. Abstract The protection of wildlife stated in the international law instruments such as Convention on International Trade in as Critically Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973. Law No. 5 of1990 regardingNatural Resources Conservation and ItsEcosystems and related goverment regulations governprotection of wildlife in Indonesia. Recently, there are still many criminal cases related to poaching and trade of wildlife or protected animals, such as yellow-crested cockatoo smuggling cases in Surabaya on March 2015. Implementation of regulation and the law enforcement concerning wildlife is not effective to protect animals in their habitat. The legal instrument in the national leveltoprotect wildlife isnot complete and comprehensive yet,especially compared with the norms ofCITES and its regulations;andthe punishment did not make the deterrent effect to the perpetrators. There is aneed to push the goverment to make a revision the regulation regarding conservation and wildlife protection that are in line with the international law instruments.
Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan) Nagara, Grahat
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): MARET
Publisher : INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.089 KB)

Abstract

Walaupun sanksi administratif sebagai salah satu instrumen dalam modelcommand-and-control seringkali merupakan satu aspek yang banyak dikritik,dalam perkembangannya justru menyimpan peluang untuk memperkuat upayaperlindungan lingkungan hidup. Beberapa yang akan dibahas dalam tulisan initermasuk, penguatan sanksi administratif dengan sanksi pidana, maupun denganmemperkenalkan sanksi denda dan pemulihan. Untuk membaca potensi penguatanyang terjadi di Indonesia dengan perkembangan sanksi administrasi, pendekatanyuridis-normatif dilakukan untuk mencermati perumusan sanksi administratif terkaitperlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha sektor sumber daya alam.Tulisan ini menemukan bahwa meskipun perkembangan kebijakan perlindunganlingkungan hidup terjadi, termasuk juga melalui penguatan sanksi administratif,upaya tersebut masih dapat dikatakan belum memadai