cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : -     EISSN : -
Articles
108
Articles
Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menegah

Arini, Hadiyanti ( Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area ) , Badarrudin, Badarrudin ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.369 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Inkubator Bisnis Dalam Pelaksanaan Pembinaan UMKM Melalui Program UKM Tenant. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Peranan pemerintah semakin dibutuhkan untuk UMKM, karena sejak awal MEA direncanakan sebagai bentuk kerja sama ekonomi dan dalam peranan ini salah satunya dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu inkubator bisnis. Efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cikal USU efektif melalui dua pendekatan yang dilakukan selama penelitian yaitu : (1). Pendekatan Sasaran (Goal Approach) di ukur melalui (a). Kemampuan berlaba (b). Pencarian sumber daya. (2). Pendekatan Proses (Process Approach) melalui berbagai indikator internal organisasi (a). Produktivitas. (b). Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. (c). Kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti sarankan sebagai berikut : (a). Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait dan asosiasi Tenant binaanya dan alumni UKM Tenant. (b). Menyediakan sarana dan prasarana yang tepat, sesuai kebutuhan UKM Tenant. (c). Memprioritaskan pembanggunan mindset Tenant dalam proses pembinaan. (d). Meramaikan Cikal Mart dan menambahkan produk-produk yang di pajang dalam Cikal Mart.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pinayungan, Jimmi ( Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area ) , Kusmanto, Heri ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara ) , Isnaini, Isnaini ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.487 KB)

Abstract

Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendaraan. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peaturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum seperti bus ALS. Akan tetapi ada beberapa kejadian kecelakaan yang justru melibatkan bus ALS, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan studi kasus pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Metode penelitian ini yaitu destriktif kualitatif, yang menggunakan key informan sebagai subyek penelitian, untuk menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajemen dan pegawai di PT. ALS Medan, sedangkan sampel yang digunakan hanya sebahagian dari pihak manajemen dan pegawai PT. ALS Medan yang dimulai dari arahan key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh pengelola jasa angkutan PT. ALS Medan dengan baik dan benar karena keempat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi cukup mendukung berjalannya implementasi kebijakan yang ada diperusahaan.  Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan juga sudah mengadopsi pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015.

Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Salman, Ibnu ( Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area ) , Warjio, Warjio ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara ) , Isnaini, Isnaini ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.972 KB)

Abstract

Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran  BOS  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola  oleh  SD/SDLB/SMP/SMPLB  dan  SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan  pertanggung  jawaban  atas pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dana  BOS  dan buku  dibuat  setiap  triwulan. Pertanggungjawaban  keuangan BOS harus  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga  dituntut  sumberdaya  sekolah  yang membuat  SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan  fungsional  internal  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi  dan  kabupaten/kota. Pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dengan  melakukan  audit  atas  permintaan  instansi  yang akan diaudit. Pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam  rangka  transparansi pelaksanaan program  BOS  oleh  unsur  masyarakat.

Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama

Ismail, Wan Hamdani ( Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area ) , Harahap, R. Hamdani ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.614 KB)

Abstract

In order to improve the administrative order, on the guidance of civil servants of the Ministry of Religious Affairs, the provision on discipline of Civil Servant attendance at the Ministry of Religious Affairs has been issued Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on Amendment of Regulation of Minister of Religious Affairs No. 28 of 2013 on Discipline Environment Ministry of Religion. Implementation of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 45 of 2015 on Discipline of Civil Servant Attendance In the Ministry of Religious Affairs in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggangan Serdang Bedagai Regency viewed from the aspect of communication, resources, disposition and bureaucracy strutktur in general has been well implemented.

Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Sembiring, Johanes ( Magister Public Administration, Universitas Medan Area ) , Sihombing, Marlon ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia ) , Suriadi, Agus ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.549 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Faktor penghambat Perencanaan Pembangunan TPA tersebut serta untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi hambatan tersebut. yang dilihat dari fokus perencnaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara kepada pihak terkait dan dengar pendapat pada kegiatan konsultasi publik dan sekunder dikumpulkan melalui observasi dan penelitian di lapangan. Teknis analisis data adalah model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan pembangunan pada saat ini masih dalam tahap perencanaan dan penetapan lokasi. Pelaksanaan pembangunan direncanakan pada akhir tahun 2016. Adapun yang faktor penghambat yaitu proses pembebasan lahan dan pembuatan sertifikat lahan memakan waktu yang lama. Adapun upaya yang yang telah dilaksanakan instansi terkait saat ini, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengadakan pertemuan yang melibatkan masyarakat, meningkatkan kinerja instansi terkait dalam perencanaan pembangunan TPA, menginformasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan TPA kepada masyarakat.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian

Mahzaniar, Mahzaniar ( Muslim Nusantara University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.148 KB)

Abstract

Perjudian adalah hal yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan sosial. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanya lebih terlatih atau lebih mahir.

Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan

Pasaribu, Safran Efendi ( Medan Area University ) , Harahap, Rizki Efendi ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.891 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan kendala yang dihadapi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam berpatisipasi melestarikan Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan organisasi pecinta alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan meggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan sumber informasi, adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis. Metode ini digunakan untuk memecahkan, menjawab dan menggambarkan manfaat yang didapatkan mengenai Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung. Kemudian diolah menjadi penjabaran-penjabaran berupa hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) belum cukup optimal, karena disamping terbatasnya pendanaan untuk kegiatan konservasi orangutan, peran Pemerintah, swasta, stakeholders dan masyarakat masih kurang peduli terhadap kelestarian hutan, Dengan tujuan kepentingan perekonomian. 

Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asazi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945

Sitompul, Hodriani

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.712 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tempat berlangsungnya pendidikan adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka perlu kerjasama antara tiga lingkungan ini untuk mencapai pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk mengemban tugas dan mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mempunyai tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.

PERANAN CAMAT DALAM PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

Jaffisa, Tomi ( Dharmawangsa University ) , Kadir, Abdul ( Medan Area University ) , Harahap, Dumasari ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1078.966 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada kantor kecamatan Medan Labuhan. Masalah yang diteliti adalah peranan pengawasan camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor kecamatan Medan Labuhan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan ,maka metode yang digunakan untuk pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, mengadakan pengamatan, wawancara, dan teknik kuesioner. Dari hasil penelitian terlihat adanya pengaruh peranan camat dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja perangkat kecamatan. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa agar disiplin kerja pegawai tetap tinggi, camat hendaknya terus meningkatkan motivasinya dengan tidak hanya berorientasi kepada golongan saja, melainkan juga memperhatikan hubungan baik dengan bawahan maupun antar sesama bawahan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tercipta suasana yang tetap harmonis diantara seluruh individu dilingkungan kerja kecamatan Medan Labuhan.

Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Lubis, Elvi Zahara ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (859.702 KB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap  pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.