cover
Filter by Year
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
Articles
101
Articles
Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asazi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945

Sitompul, Hodriani

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tempat berlangsungnya pendidikan adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka perlu kerjasama antara tiga lingkungan ini untuk mencapai pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk mengemban tugas dan mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mempunyai tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.

PERANAN CAMAT DALAM PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

Jaffisa, Tomi ( Dharmawangsa University ) , Kadir, Abdul ( Medan Area University ) , Harahap, Dumasari ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada kantor kecamatan Medan Labuhan. Masalah yang diteliti adalah peranan pengawasan camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor kecamatan Medan Labuhan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan ,maka metode yang digunakan untuk pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, mengadakan pengamatan, wawancara, dan teknik kuesioner. Dari hasil penelitian terlihat adanya pengaruh peranan camat dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja perangkat kecamatan. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa agar disiplin kerja pegawai tetap tinggi, camat hendaknya terus meningkatkan motivasinya dengan tidak hanya berorientasi kepada golongan saja, melainkan juga memperhatikan hubungan baik dengan bawahan maupun antar sesama bawahan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tercipta suasana yang tetap harmonis diantara seluruh individu dilingkungan kerja kecamatan Medan Labuhan.

Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Lubis, Elvi Zahara ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap  pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.

Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Trisna, Wessy ( Medan Area University ) , Mubarak, Ridho ( Medan Area University )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.

Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

Saragih, Risma ( MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1021.886 KB)

Abstract

Penelitian ini melihat Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan yang beralamat di Jalan Binjai Km 10 Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) adanya aset yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannnya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menujukan data rill di lapangan, (2) sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik negara (BMN) yang masih sangat minim, (3) Kurangnya pemahaman penatausahaan barang milik negara bagi pengguna barang milik negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka. Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan teori efektivitas Cambel dan Duncan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya  permasalahan yang menjadikan kurang efektifnya kebijakan penatausahaan barang milik negara dikarenakan kurangnya pelaksanaan inventarrisasi dan faktor kurangnya sumber daya pengelola barang milik negara, maka dengan  lebih memahami  kebijakan penatausahaan  barang milik negara akan memberikan dampak yang singnifikan terhadap perbaikan penatausahaan barang milik negara sehingga menghasilkan penatausahaan barang milik negara yang lebih efektif .

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kebupaten Dairi

Pasi, Novlentina ( Universitas Medan Area ) , Kadir, Abdul ( Universitas Medan Area ) , Isnaini, Isnaini ( Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1589.884 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan  SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk  yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan

Kaban, Antonius ( Alumni Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. ) , Sihombing, Marlon ( Staff Pengajar Pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. ) , Tarigan, Usman ( Staff Pengajar Pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.68 KB)

Abstract

The principles of Good Corporate Governance are important so that performance is increasing and beneficial to the stakeholders. The formulation of the problem of how Good Corporate Governance principles, obstacles, and actions to improve the principles of Good Corporate Governance in  PT. XYZ Finance Region of North Sumatra. Combined research (Mixed Methods Research) Respondent only leaders with supervisor level until general manager Questionnaire data collection, observation and interview of respondent Descriptive statistic analysis, triangulation technique credibility test and transferability. PT. XYZ Finance of North Sumatera region runs the principles of Good Corporate Governance with: The principle of openness: 3.7 good. Accountability: 4.1 good. Accountability 3.1 is not good. Independence: 2.6 less good. Fairness: 3.2 is not good. Total value: 4,026 on either area. Two factors that play the role of internal factors, as a driver of success and external factors, which affect the successful implementation of Good Corporate Governance. Beyond these two factors, the most strategic aspect of supporting the implementation of Good Corporate Governance effectively depends on the quality, skill, credibility, and integrity of the various parties that drive the companys organs. Performance improvement plan in order to realize the principles of Good Corporate Governance in order to deliver the results as expected must meet the criteria of practical, time oriented, specific and committed.

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Mulyanto Angkat, Koko ( Universitas Medan Area ) , Kadir, Abdul ( Universitas Medan Area ) , Isnaini, Isnaini

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1332.438 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Adapun yang menjadi kendala adalah dalam hal jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (2) Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan baik dalam hal persyaratan, biaya/ tarif sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, adapun kendala pelayanan adalah dalam hal prosedur, jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (3)pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. 

Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Dari Finansial, Psikologi, Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai

Effendi, Hud ( Alumni Program Pascasarjana Universitas Medan Area ) , warjio, warjio ( Universitas Sumatera Utara ) , Kariono, Kariono ( Universitas Sumatera Utara )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.916 KB)

Abstract

Seorang Kepala Puskesmas adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Keberhasilan Kepala Puskesmas ditentukan oleh seberapa jauh Pegawai menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.Seorang Pegawai mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang dibebankan kepada Pegawai tidak bisa terlaksana dengan baik, maka Kepala Puskesmas perlu menganalisis apa penyebabnya. Dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah, pertama, Pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, Pegawai tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebutPegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan Puskemas Simpang Kiri. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja hanya karena harus mematuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya.Studi tentang motivasi kerja (yang menyangkut faktor finansial, faktor psikologis dan faktor sosial) terhadap prestasi kerja Pegawai dilakukan pada Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.Pada saat penelitian dilakukan (akhir tahun 2016), jumlah Pegawai Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tercatat 65 orang. Jumlah Pegawai ini sekaligus pula merupakan populasi data penelitian ini. 

Pola Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kisaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan di Kabupaten Asahan

A’yuni, Qurrota ( Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area )

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1097.872 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola kepemimpinan Kepala MAN Kisaran dalam melaksanakan pekerjaan, pendelegasian wewenang dan koordinasi kerja di Kabupaten Asahan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, observasi dan dokumen terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi mengenai orang, peristiwa atau hal dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan Kepala MAN Kisaran dalam melaksanakan pekerjaan secara demokratif dan patisipatif, artinya perilaku pimpinan tersebut tidak otoriter, mau menerima masukan dari pegawainya, mengajak berdiskusi dan membuat keputusan secara musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang telah berjalan sebagaimana mestinya, pembagian tugas dan kerja pegawai tersebut dilakukan secara adil, tidak diskriminatif dan membagi tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing Dalam hal koordinasi kerja terjalin cukup baik, secara vertikal hubungan kerja Kepala MAN Kisaran dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Asahan terjalin hubungan kerjasama yang baik, terintegrasi dan terpadu,  secara horizontal Kepala MAN Kisaran selalu aktif memberikan informasi terbaru dan mensosialisasikan kepada wakil, guru dan pegawai di dalam rapat internal.