cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 117 Documents
Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan Arifin, Arifin; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.248 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1039

Abstract

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.
STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PULUNGAN, IQBAL
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.473 KB)

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja PNS Strategi yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dari aparatur iti sendiri, sehingga denga adanya penigkatan pendidikan dan pelatihan dari PNS itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Bijai. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh peneliti melakikan pengolahan data denga instrumen SWOT ( Strength, Weaknees, Opportunities, Threats)Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakikan peneliti dapat dilihat bahwa Strategi yang akan dijalankan oleh badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai salah satunya adalah dengan mgeoptimalakn kegiatan kediklatan di Kota Bijai sehingga PNS yang ada di Kota Binjai mendapatkan kesempatan yang lebih besar didalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA UPT MEDAN SELATAN AS, Azalea Narita; Warjio, Warjio; Suryadi, Agus
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.123 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1048

Abstract

Tantangan implementasi otonomi daerah yang cukup kompleks mengharuskan daerah harus mau membenahi dirinya agar target-target yang ditetapkan mampu terpenuhi, termasuk dalam upaya pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya pajak daerah yang menjadi kontributor terbesar PAD. Hal ini harus dikelola dengan optimal baik dari segi pelayanan terhadap objek pajaknya maupun dalam hal alokasi pemanfaatannya. Dalam segi pelayanan, penerapan strategi pelayanan prima tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek yang dibebani kewajiban, namun harus juga memperoleh kepuasan pelayanan sebagai bagian dari haknya. Melalui berbagai upaya yang berkesinambungan serta terus menerus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dalam bidang pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan sebenarnya Bagaimanakah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Samsat Medan Selatan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif berupa persentase, modus dan median yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, UPT Medan Selatan dengan menggunakan 14 (empat belas) unsur atau indikator yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, UPT Medan Selatan adalah Baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI Sitohang, Rayambong Sumuang; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.276 KB) | DOI: 10.31289/jap.v5i2.72

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65  0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM,      DAIRI REGENCYAbstractImplementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.
KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Simangunsong, Fernandes
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.655 KB)

Abstract

Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa
Profesionalisme Aparatur Birokrasi Chair, Achmadan; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.412 KB)

Abstract

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini  adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAH KINANDUNG, RUDI
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.888 KB)

Abstract

Birokrasi  pemerintah atau  aparatur  negara dalam penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Efektivitas dan efisiensi organisasi negara atau pemerintah amat tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan dengan baik, apabila didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional, dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, pada gilirannya, akan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Semangat kerja birokrasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu menjadi pedoman. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan upaya pemerintah
Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Usman Tarigan, Anna Syafrida
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.045 KB) | DOI: 10.31289/jap.v3i1.193

Abstract

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan prestasi kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai. Selama ini pada umumnya di instansi pemerintahan belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan masih rendahnya prestasi pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, mengetahui pencapaian prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sampel diambil sebanyak 56 orang pegawai pada Biro Perekonomian. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah baik demikian juga dengan pencapaian prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 77,7 persen, sedang 32,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain seperli kemampuan pegawai, lingkungan kerja dan lainnya.
Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Saragih, Risma
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1021.886 KB)

Abstract

Penelitian ini melihat Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan yang beralamat di Jalan Binjai Km 10 Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) adanya aset yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannnya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menujukan data rill di lapangan, (2) sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik negara (BMN) yang masih sangat minim, (3) Kurangnya pemahaman penatausahaan barang milik negara bagi pengguna barang milik negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka. Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan teori efektivitas Cambel dan Duncan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya  permasalahan yang menjadikan kurang efektifnya kebijakan penatausahaan barang milik negara dikarenakan kurangnya pelaksanaan inventarrisasi dan faktor kurangnya sumber daya pengelola barang milik negara, maka dengan  lebih memahami  kebijakan penatausahaan  barang milik negara akan memberikan dampak yang singnifikan terhadap perbaikan penatausahaan barang milik negara sehingga menghasilkan penatausahaan barang milik negara yang lebih efektif .
MODEL PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) R a m l a n, R a m l a n
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.396 KB)

Abstract

Pada hekekatnya selama lebih dari tiga dekade terakhir, sistem pemerintahan dan pembangunan daerah belum pernah mengembangkan suatu standar pengukuran kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan kepada kepentingan masyarakat luas. Sehingga menimbulkan tuntutan adanya perubahan alam manajemen pemerintahan dan pembangunan tersebut agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Strategis diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu penjabaran yang lebih konkrit dari tuntutan reformasi tersebut sehingga kebijakan yang ada dapat lebih terbuka dan dapat diramalkan, akuntabilitas publik dapat lebih dipercaya, birokrasi yang professional, dan adanya aturan atau patokan yang jelas.Dari hasil penelitian, model penyusunan rencana strategis (renstra) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dapat disimpulkan bahwa masukan (input) perencanaan sudah dipenuhi tetapi masih diperlukannya perhatian pada pemanfaatan anggaran untuk memberikan nilai tambah, proses penyusunan telah dilaksanakan 8 (delapan) langkah Bryson tetapi masih diperlukannya perhatian pada langkah penjelasan misi, dari keterlibatan stakehorder juga telah mendapatkan tanggapan setuju dari responden tetapi masih diperlukan perhatian pada keikutsertaan masyarakat.

Page 1 of 12 | Total Record : 117