cover
Filter by Year
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : -     EISSN : -
Articles
77
Articles
Bureaucratic Reform to the improvement of public services Challenges for Indonesia

Adi, Yusri

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.324 KB)

Abstract

Many factors can affect the performance of the government bureaucracy, including the absence of meritocracy (using the best talent) caused, for example, the recruitment process which does not target all segments of society, elections and the progress of civil servants are not based on the capacity, knowledge and skills, in fair competition and open. This study addressed the issue of government bureaucracy in Indonesia, which is multidimensional and protracted as a vicious circle, and discusses how improved public service for good governance can create and utilize to get out of the vicious circle and deterioration in innovative ways. This study used a qualitative approach. Based on data collection techniques, data collection techniques used in this research is the study of the literature on the theory of Reinventing Government, which is considered as the main theory. Results from this study, to solve complex problems required comprehensive strategy consisting of three areas, namely, political leadership, harmonization of public policy (including rules and regulation), and free from corruption

Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel

Monang, S. Tambun, Juhar ( BPS PROVINSI SUMATERA UTARA ) , Bangun, Rita ( BPS PROVINSI SUMATERA UTARA )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.692 KB)

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang kompleks yang belum tuntas terselesaikan di negara berkembang terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Selama kurun waktu 2012-2015 kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahankemiskinan masih belum berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemodelan yang tepat dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2015.Adapaun variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).Sementara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dari aspek demografi yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dari aspek ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pengeluaran rumah tangg, dan dari aspek pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (MYS), dan harapan lama sekolah (EYS). Model yang terbaik yang diperoleh adalah Random EffectModel (REM) dimana terdapat efek cross section dan efek waktu terhadap pemodelan. Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah

Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)

Nugroho, Hanantyo Sri ( Universitas AMIKOM Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

 The development of technological progress has had a significant impact on. The impact is the same access to information that flows very quickly and easily. Alternative,. Changes in the centralistic direction towards decentralization. Of course, this is in accordance with the spirit of local economic development at the regional level. This study uses a qualitative approach, where the main question that arises is how to achieve local economic development. Based on this, it is necessary to make efforts to spur economic growth in exploiting the market. Later, this research is focused on the role of government in conducting program of empowerment of UMKM based on e-commerce, and role of government in using dialogue room. Therefore, the target of this research is the UMKM which has been assisted by the government through e-commerce. Based on this, the formulation of the problems that are built is 1) How the role of local government of Yogyakarta in the development of UMKM based e-commerce, 2) How the quality of the use of space dialogue in the development of UMKM-based e-commers. This research uses qualitative approach. The result of this research is the ability of government in developing UMKM with linear e-commerce based on democratic governance quality, that is empowerment and p

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Susanti, Agustriani ( Universitas Medan Area ) , Kusmanto, Heri, Tarigan, Usman

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.565 KB)

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Sidikalang, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sidikalang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sosialisasi yang dilakukan baik antara pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan belum sepenuhnya merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait baik itu pihak yang kepentingannya dipengaruhi khususnya kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, Kedudukan Pembuat kebijakan yang ditujukan dengan adanya political will dan komitmen Bupati Dairi dalam mengawali implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Dairi belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di Kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan dalam pungutan liar ataupun adanya calo yang berkeliaran. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya

REVIEW PENURUNAN FERTILITAS DI NEGARA BERKEMBANG : TREN DAN PENJELASAN

Kusyanto, Heri ( BKKBN Provinsi Jawa Tengah )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.874 KB)

Abstract

Penurunan fertilitas banyak digembor-gemborkan di Negara-negara maju namun banyak yang tidak sepihak. Penyebab fisiologis utama langsung dari perbedaan-perbedaan ini harus dikaitkan dengan perbedaan dalam penggunaan kontrasepsi, dilengkapi dengan penundaan perkawinan. Penyebab ketiga terbesar dari meningkatnya penggunaan kontrasepsi adalah karena : perkembangan sosial ekonomi, modernisasi, intervensi perencanaan untuk keluarga berencana. Peningkatan penggunaan kontrasepsi dengan pertumbuhan yang lambat merupakan kontribusi dari modernisasi dan perkembangan ekonomi. Penolakan atau ketidakikutsertaan dalam keluarga berencana muncul menjadi satu penyebab utama “titik masalah” bangsa dengan fertilitas yang tinggi secara terus menerus. 

ANALISIS SUMBERDAYA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DELI SERDANG

Zaki, Tengku Muhammad, Hidayat, Nasrullah

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.575 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Deli Serdang yang tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode penulisan menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber bacaan, dokumen, dan data-data terkait dengan topik penulisan serta mereview kembali kebijakan publik di Kabupaten Deli Serdang pada sektor kelautan dan perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk memberikan solusi yang tepat dalam menyusun strategi dan menghadapi tantangan atau permasalahan sumberdaya dan strategi pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupeten Deli Serdang perlu rencana dan rancangan yang bersifat tindakan langsung maupun tidak langsung seperti penyediaan sarana dan prasarana tangkap dan budidaya. Selain pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan paradigma pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi kebijakan yang bersifat teknis dan pengaturan seperti pengaturan bidang usaha di kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), pengaturan konservasi dan pengaturan PWP (Pengelolaan Wilayah Pesisir). Penggunaan alat-alat tangkap yang diberikan pemerintah maupun swasta melalui APBD maupun hibah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dengan memberikan pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Selanjutnya strategi dan pengelolaan jangka panjang perlu untuk dirumuskan berdasarkan skala perioritas.

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN HABITAT BENTIK DI SEBAGIAN PULAU WEH TAHUN 2010 dan 2015

Rahmadi, M.Taufik ( Universitas Samudera Langsa )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.164 KB)

Abstract

IntisariWilayah pesisir dan kelautan Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang sebagian yaitu 13.466 pulau telah berkoordinat dan bernama, garis pantai sepanjang 99.093 km2, dan luas wilayah perairan 6.315.222 km2 (BIG, 2015).Kelestarian habitat bentikdapatmengalamiperubahan yang disebabkanolehberbagaifaktorsepertikecerahan, suhu, salinitas, sedimentasi, pH, danbencanaalam. Faktor-faktortersebutmenjadikan habitat bentikmengalamidegradasihinggamencapaikondisi yang tidakmemungkinkanbagi habitat bentikuntukmemulihkankondisinyasecaraalami.Dahuriet al., 1996 dalamSupriharyono, 2000 mengemukakankadarkualitasyang mampu diterima oleh habitat bentik yaitu pH (6,8-7,5), suhu (250-300), dansalinitas (340/00-360/0).Penelitian ini memberikan hasil yaitu kadar pH memiliki nilai rata-rata yaitu 8.14, suhu permukaan laut memiliki nilai rata-rata yaitu 29.260C, salinitas air laut memiliki nilai rata-rata yaitu 360/00, dimana nilai rata-rata kadar kualitas air tersebut merupakan nilai maksimal yang dapat ditoleransi oleh habitat bentik. 

DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Thomas, Riko ( Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.655 KB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan saat ini adalah kurangnya kepeduliah terhadap program KB, laju pertambahan penduduk yang menyebabkan pengangguran dan timbulnya pengangguran dan permasalahan lingkungan yaitu Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsimenjadi pemukiman penduduk. Menyikapi permasalahan kependudukan tersebut pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan kependudukan seperti kebijakan publik yaitu kebijakan pemerintah yang berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita  ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Kebijakan pendidikan termasuk pendidikan kependudukan, motivasi menuju keluarga sejahtera dan menetukan jumlah anak. 

PARTISIPASI WANITA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Damayanti, Nina ( Universitas PGRI Palembang )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.655 KB)

Abstract

ABSTRAK            Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wanita yang bekerja dalam bidang sektor informal berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Apakah jenjang pendidikan pada wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi program keluarga berencana, dan apakah pendapatan wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi dalam program keluarga berencana.            Jenis penelitian ini menggunakan metode Survei untuk sampling dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif  untuk analisisnya yang lebih menekan pada produk. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data tabel frekuensi, crosstab.Hasil penelitian sebanyak 58% wanita yang bekerja dalam sektor informal ikut serta dalam keluarga berencana, dan sebanyak 42% tidak mengikut keluarga berencana jumlah yang tidak ikud dalam keluarga berencana masih sangat banyak, namun saat dilakukan wawancara dengan beberapa responden mengatakan bahwa alasan mereka tidak ikut KB karena ada yang belum mempunyai anak dan ada juga yang sedang program hamil untuk menambah anak lagi, dan ada juga yang mengunakan KB secara alami. Terkait partisipasi wanita pekerja sektor informal  dalam keluarga berencana dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana (menggunakan KB). Korelasi crostab partisipasi KB dengan pendidikan didapat angka probabilitas 0.10 ( 0.10 > 0.05). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi KB di desa Sindutan karena program keluarga berencana di Desa sindutan sudah baik, dinas kesehatan setempat sudah memberikan pelayanan KB dengan  maksimal ini terbukti dengan program KB jangka panjang yang diberikan secara gratis. Hubungan antar tingkat pendapatan dan partisipasi KB  menghasilkan angkat 0.05 menunjukan sangat lemahnya korelasi. Korelasi tingkat pendapatan responden dengan partisipasi didapat angka probabilitas 0.94 (0.95 >0.05), artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi antara tingkat pendapatan dan partisipasi dalam KB 

STUDI SOSIAL POTENSI ENERGI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANTUL

Ginting, Febrianti ( Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.208 KB)

Abstract

Kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia belum mendapatkan pasokan energi listrik yang cukup. Walaupun energi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital untuk kehidupan sehari-hari, namun tidak semua orang dapat menikmati energi listrik. Pemandian Air Panas Parangwedang terletak di dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Sumber air panas yang dihasilkan mengandung mineral terbesar antara lain Na (natrium), Cl (clorida), dan Mg (magnesium). Dalam pengembangan dan pengelolaan panas bumi di kawasan permukiman penduduk perlu dilakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan karena pemahaman masyarakat yang berbeda-beda sehingga tidak menimbulkan penolakan.Diperlukan studi sosial untuk melihat kesiapan masyarakat di sekitar daerah Parangwedang jika dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam mengelola dan memanfaakan potensi panas bumi agar tidak berbenturan dengan pemanfaatan yang sudah ada yaitu di bidang pariwisata.