cover
Filter by Year
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
Articles
71
Articles
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN HABITAT BENTIK DI SEBAGIAN PULAU WEH TAHUN 2010 dan 2015

Rahmadi, M.Taufik ( Universitas Samudera Langsa )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

IntisariWilayah pesisir dan kelautan Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang sebagian yaitu 13.466 pulau telah berkoordinat dan bernama, garis pantai sepanjang 99.093 km2, dan luas wilayah perairan 6.315.222 km2 (BIG, 2015).Kelestarian habitat bentikdapatmengalamiperubahan yang disebabkanolehberbagaifaktorsepertikecerahan, suhu, salinitas, sedimentasi, pH, danbencanaalam. Faktor-faktortersebutmenjadikan habitat bentikmengalamidegradasihinggamencapaikondisi yang tidakmemungkinkanbagi habitat bentikuntukmemulihkankondisinyasecaraalami.Dahuriet al., 1996 dalamSupriharyono, 2000 mengemukakankadarkualitasyang mampu diterima oleh habitat bentik yaitu pH (6,8-7,5), suhu (250-300), dansalinitas (340/00-360/0).Penelitian ini memberikan hasil yaitu kadar pH memiliki nilai rata-rata yaitu 8.14, suhu permukaan laut memiliki nilai rata-rata yaitu 29.260C, salinitas air laut memiliki nilai rata-rata yaitu 360/00, dimana nilai rata-rata kadar kualitas air tersebut merupakan nilai maksimal yang dapat ditoleransi oleh habitat bentik. 

DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Thomas, Riko ( Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan saat ini adalah kurangnya kepeduliah terhadap program KB, laju pertambahan penduduk yang menyebabkan pengangguran dan timbulnya pengangguran dan permasalahan lingkungan yaitu Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsimenjadi pemukiman penduduk. Menyikapi permasalahan kependudukan tersebut pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan kependudukan seperti kebijakan publik yaitu kebijakan pemerintah yang berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita  ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Kebijakan pendidikan termasuk pendidikan kependudukan, motivasi menuju keluarga sejahtera dan menetukan jumlah anak. 

PARTISIPASI WANITA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Damayanti, Nina ( Universitas PGRI Palembang )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK            Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wanita yang bekerja dalam bidang sektor informal berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Apakah jenjang pendidikan pada wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi program keluarga berencana, dan apakah pendapatan wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi dalam program keluarga berencana.            Jenis penelitian ini menggunakan metode Survei untuk sampling dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif  untuk analisisnya yang lebih menekan pada produk. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data tabel frekuensi, crosstab.Hasil penelitian sebanyak 58% wanita yang bekerja dalam sektor informal ikut serta dalam keluarga berencana, dan sebanyak 42% tidak mengikut keluarga berencana jumlah yang tidak ikud dalam keluarga berencana masih sangat banyak, namun saat dilakukan wawancara dengan beberapa responden mengatakan bahwa alasan mereka tidak ikut KB karena ada yang belum mempunyai anak dan ada juga yang sedang program hamil untuk menambah anak lagi, dan ada juga yang mengunakan KB secara alami. Terkait partisipasi wanita pekerja sektor informal  dalam keluarga berencana dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana (menggunakan KB). Korelasi crostab partisipasi KB dengan pendidikan didapat angka probabilitas 0.10 ( 0.10 > 0.05). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi KB di desa Sindutan karena program keluarga berencana di Desa sindutan sudah baik, dinas kesehatan setempat sudah memberikan pelayanan KB dengan  maksimal ini terbukti dengan program KB jangka panjang yang diberikan secara gratis. Hubungan antar tingkat pendapatan dan partisipasi KB  menghasilkan angkat 0.05 menunjukan sangat lemahnya korelasi. Korelasi tingkat pendapatan responden dengan partisipasi didapat angka probabilitas 0.94 (0.95 >0.05), artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi antara tingkat pendapatan dan partisipasi dalam KB 

STUDI SOSIAL POTENSI ENERGI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANTUL

Ginting, Febrianti ( Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.208 KB)

Abstract

Kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia belum mendapatkan pasokan energi listrik yang cukup. Walaupun energi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital untuk kehidupan sehari-hari, namun tidak semua orang dapat menikmati energi listrik. Pemandian Air Panas Parangwedang terletak di dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Sumber air panas yang dihasilkan mengandung mineral terbesar antara lain Na (natrium), Cl (clorida), dan Mg (magnesium). Dalam pengembangan dan pengelolaan panas bumi di kawasan permukiman penduduk perlu dilakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan karena pemahaman masyarakat yang berbeda-beda sehingga tidak menimbulkan penolakan.Diperlukan studi sosial untuk melihat kesiapan masyarakat di sekitar daerah Parangwedang jika dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam mengelola dan memanfaakan potensi panas bumi agar tidak berbenturan dengan pemanfaatan yang sudah ada yaitu di bidang pariwisata.

PERANAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU

Hayuningsih, Puji ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.839 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam mencegah kematian. Mtode penulisan menggunakan studi pustaka dan kajian literatur terkait permasalahan yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan utama dari program keluarga berencana harus bisa memberikan kekuatan untuk memilih sendiri jumlah dan waktu anak-anak mereka, hal ini, pada saat yang sama, melayani tujuan perencana kesehatan dengan membantu mengurangi risiko melahirkan anak dan untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun ketika bergulat dengan tingginya angka kematian ibu, keluarga berencana tidak harus dilihat sebagai pengganti untuk perawatan kebidanan. Tapi ini adalah godaan ketika anggaran kesehatan terbatas dan pilihan harus dibuat, karena sangat jauh lebih mudah untuk mencapai cakupan yang baik dengan layanan keluarga berencana dapat mengurangi jumlah perempuan pada risiko kematian akibat kehamilan, hal itu tidak apa-apa untuk mengurangi risiko bagi mereka yang hamil. Peran keluarga berencana dalam memerangi kematian ibu adalah untuk membantu menciptakan kondisi yang sehat untuk melahirkan dan mengurangi risiko kematian terkait kehamilan bagi wanita. ini hanya salah satu bagian dari jawaban komplek untuk masalah yang kompleks

PERTANGGUNG JAWABAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAKU MEMPERDAGANGKAN MEREK PALSU

Jamilah, Jamilah ( Universitas Medan Area )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.783 KB)

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu dapat dilihat dari segi hukum perdata dengan meminta ganti rugi, dan penghentian menggunakan merek. Dalam hukum pidana dapat berupa hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga denda serta dapat sanksi administrasi. Akan tetapi tindakan pemalsuan di bidang merek tetap dilakukan dan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti diketahui, bahwa kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dibidang merek mulai dari dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek serta peningkatan kesadaran terhadap masyarakat untuk mau menggunakan produk asli.  Namun kejahatan di bidang merek ini masihsaja terdapat di dalam masyarakat, bahkan dapat diperkirakan kasus kejahatan terhadap pemalsuan di bidang merek ini meski sudah ditangani, akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu, untuk upaya penanggulangannya agar dapat menimbulkan efek jera

STUDI KASUS PENOLAKAN PUBLIK ATAS KEBIJAKAN PUBLIK

Dewi, Rosmala ( Universitas Medan Area )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.817 KB)

Abstract

Penolakan publik adalah suatu bentuk perlawanan oleh publik atau rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kebijakan publik secara umum adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang  aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah publik dapat menerima kebijakan publik. Berdasarkan penelitian, beberapa kasus penolakan publik terhadap kebijakan publik antara lain peristiwa MALARI (Malapetaka Limabelas Januari) tanggal 15 Januari 1974, yang menolak kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu tergantung kepada modal asing dan mengabaikan nasib rakyat kecil. Peristiwa tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa di berbagai daerah, yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden RI yang dianggap publik tidak pro rakyat kecil. Selama beberapa tahun usia kemerdekaan RI, kesejahteraan cenderung milik segelintir golongan masyarakat terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, atau segelintir masyarakat yang memiliki kolega di pemerintahan. Demikian juga dengan peradilan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kebijakan pemerintah menyikapi persoalan sosial tersebut acap kali tidak pro rakyat kecil sehingga rakyat melakukan perlawanan. Keberanian rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah semakin lama terkesan semakin anarkis dan brutal. Pemerintah harus menyahuti suara rakyat kecil yang getol dijanjikan sewaktu kampanye politik pada saat Pilpres maupun Pileg. Apabila pemerintah tetap acuh dengan berbagai persoalan yang dihadapi publik atau rakyat, dikhawatirkan rakyat akan melakukan perlawanan yang lebih anarkis. Oleh karenanya, untuk membangun pemerintahan yang baik disarankan agar pemerintah lebih pro aktif mendengar dan menyahuti keinginan rakyat. 

ANALISIS PENGEMBANGAN KECAMATAN SIBOLANGIT SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Matondang, M. Farouq ( Universitas Gadjah Mada )

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.215 KB)

Abstract

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) merupakan program nasional yang tertuang  dalam dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2008. adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kecamatan Sibolangit (2) melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal Kecamatan Sibolangit. (3) merumuskan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sibolangit. Metode pengumpulan datayang digunakan adalah deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data sekunder ataupun primer analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui strategi-strategi dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan teknik observasi lapangan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Kecamatan Sibolangit terdapat wisata alam , sejarah dan wisata buatan (2) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan daerahnya sebagai daerah pariwisata (3) dari hasil analisis SWOT menemukan rumusan strategi yang mampu menjadikan Kecamatan Sibolangit menjadi kawasan strategis yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Elfriza Sibarani, Erna, Tarigan, Usman

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 1, No 1 (2013): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah di SDN. 320 Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini adalah penelitian deskripstif dengan analisa data kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek peneliti swecra holistik atau menyeluruh. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, , sedangkan yang menjadi informan utama yakni guru dan komite sekolah sebanyak 16 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah dalam pendistribusian dana BOS di SDN. 320 Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dalam kategori baik sekali. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan kepala sekolah dalam pendistribusian dana BOS yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam buku panduan BOS oleh pemerintah dan pengelolaan dana BOS. Hal ini tersebut diidentifikasi dari beberapa dimensi yaitu dari mekanisme p

Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan

Nasution, Faisal Reza, Muthalib, Abdul

Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.165 KB)

Abstract

Dari latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan permasalahan, Bagaimana kinerja pegawai dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan dan apa saja hambatan dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui salah satu usaha pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan melakukan himbauan  kepada masyarakat melalui media massa, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan yang menyebabkan kurang cepat pelayanan dan urusan BBN-KB. Dengan demikian dapat disimpulkan Evaluasi kinerja pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan sudah cukup maksimal dan baik.